Pajak Minimum Global Bisa Pengaruhi Kebijakan Tax Holiday

;

Pajak Minimum Global Bisa Pengaruhi Kebijakan Tax Holiday

Politik dan Birokrasi Yuniati Turjandini 05 Nov 2021 Investor Daily

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 beberapa hari lalu telah menetapkan pajak minimum global sebesar 15% yang tertuang dalam pilar 2: Global Ante-Base Erosian (GloBe) dan akan diterapkan mulai 2023. Konsensus ini dinilai akan berdampak terhadap kebijakan intrusmen insentif fiskal Indonesia sebagai pemanis untuk menarik investasi. Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan bahwa konsensus pajak minimum global akan mempengaruh insentif fiskal tax holiday dan tax allowance dihapus, karena insentif ini masih menjadi salah satu instrumen yang dimanfaatkan oleh kita dan negara lain.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa hingga saat ini, Kemenkeu masih melakukan pembahasan, Kemenkeu Perekonomian serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menentukan nasib insentif pajak tax allowance dan tax holiday terkait dengan ketetapan pajak minimum global. Untuk itu, pemerintah akan melihat ketentuan-ketentuan yang juga berlaku di negara lain. Meski akan ada perubahan dalam kebijakan nasional mengenai insentif fiskal, namun ia berharap tidak akan mempengaruhi minat investor melakukan investasi di Indonesia.

Seperti diketahui ketentuan tarif pajak korporasi minimum global baru saja disetujui oleh 136 yuridiksi anggota Inclusive Framework pada awal Oktober 2021. Sebagai informasi, tax holiday adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau dapat pula berupa pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal baru kedalam negeri selama jangka waktu tertentu. Sementara itu, tax allowance adalah fasilitas pajak yang diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan jumlah investasi yang ditanamkan dibidang-bidang usaha.