Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengeluarkan data terkini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia  pada triwulan III-2021 tetap berada di zona pertumbuhan positif, yaitu 3,51 (yoy). Angka pertumbuhan ini meningkat 1,55% (qtq) dibandingkan dengan triwulan II-2021. Meskipun angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2021 yang mencapai 7,07% (yoy), kita tetap bersyukur bahwa momentum pertumbuhan yang positif masih tetap terjaga.

Penurunan angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2021 tersebut memang tidak terlepas dari adanya  gangguan meningkatnya penularan Covid-19 pada bulan Juli-Agustus yang lalu. Munculnya gelombang kedua pebularan Covid-19 yang terjadi pada bulan tersebut telah memaksa pemerintah melakukan pengetatan mobilitas manusia. Akibatnya tingkat konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi  mengalami penurunan. Fakta tersebut pada akhirnya diikuti dengan menurunnya berbagai kegiatan usaha disektor ekonomi.

Keberhasilan Indonesia mempertahankan momentum pertumbuhan yang positif tersebut tentunya merupakan keberhasilan dari pemerintah serta dukungan dari semua pemangku kepentingan. Keberanian pemerintah untuk melakukan PPKM secara ketat dan terukur selama bulan Juli-Agustus 2021, disuatu sisi merupakan pilihan yang sangat sulit. Namun di sisi lain telah berhasil menekan angka penyebaran Covid-19  secara efektif.

Pertumbuhan posiitif pada triwulan III-2021 tersebut ditopang oleh kinerja ekspor yang mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 29,16%. Namun demikian ada beberapa faktor lain yang bisa menjadi indikator pertumbuhan positif tersebut.  Pertama indeks keyakinan konsumen. Kedua, pembiayaan kegiatan usaha di sektor ekonomi juga mengalami peningkatan walaupun angkanya masih relatif kecil. Ketiga, kinerja mesin-mesin manufaktur terlihat menggeliat kembali pada bulan September 2021. (Yetede)

Kementerian Keuangan (KeMenkeu) mencatat kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  terhadap penerimaan pajak dalam kurun waktu satu dekade (2010 hingga 2020) mencapai Rp 1.709.8 triliun. Menteri Keuangan SRi Mulyani Indrawati mengatakan, perusahaan pelat merah memiliki kontribusi untuk menambah pundi-pundi  penerimaan negara, walau di sisi lain beberapa diantaranya juga menerima dana suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Adanya pernyataan yang disetorkan BUMN berasal dari Dividen untuk meyokong penerimaan  negara bukan pajak ((PNBP) dan pajak. "Selama periode ini kontribusi dari penerimaan pajak mencapai Rp1.709,8 triliun, "Tutur dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/11). Adapun dalam bahan paparannya, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak mengalami tern meningkat, yang sejak 2010 kontribusinya hanya Rp76 triliun, hingga 2016 mencapai Rp 197 triliun. Namun, setoran pajak  dari BUMN sempat mengalami penurunan ke level Rp 165 triliun pada 2017, kemudian 2018 meningkat kembali menjadi Rp 193 triliun. Di 2019 kembali alami penurunan Rp 189 triliun, namaun pada 2020 setoran pajak dari BUMN kembali naik menjadi Rp 191 triliun. Selanjutnya, selama kurun waktu 2010-2020, setoran BUMN dalam bentuk dividen BUMN juga mengalami fluktuatif. (Yetede)

Pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) di proyek Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung senilai 4,3 triliun. PMN ini berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana SAL akan mengalir dalam bentuk penyertaan  modal negara kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang kini menjadi pimpinan konsorsium BUMN di proyek KA Cepat. "Untuk kebutuhan KA Cepat, untuk pemenuhan base equity sebesar Rp 4,3 triliun," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/11).

Sekedar informasi, semula proyek KA Cepat ini dipatok senilai US$ 7,9 miliar atau Rp113,1 triliun. Menkeu juga menjelaskan, proyek KA Cepat semula bersifat business to business yang dipegang oleh PT KAI, namun dampak pandemi Covid-19 ikut menekan kondisi keuangan KAI sehingga pemerintah harus terlibat dalam pendanaan. Sebelumnya Direktur PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, masuknya investasi pemerintah melalui PMN akan mempercepat penelesaian KA Cepat.

Menurut Dwiyana struktur pembiayaan KA Cepat adalah 75% dari mulai proyek dibiayai oleh CDB dan 25% ekuitas  tersebut sebesar 60% berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi  pemegang saham mayoritas.  Dengan demikian, pendanaan dari konsosium dari Indonesia ini sekitar 15% dari proyek , sedangkan sisanya sebesar 85% dibiayai dari eksuitas dan pinjaman pihak Tiongkok, tanpa adanya jaminan dari pemerintah Indonesia. (Yetede)

Maskapai Garuda Indonesia dan Lessor (penyedia jasa sewa pesawat) belum menyepakati pengembalian 18 pesawat Bombardier CRJ1000. Namun, proses negosiasi masih terus dilakukan oleh operator penerbangan pelat merah itu.  "Kami masih berdiskusi terus (terkait pengembali 18 pesawat Bombardier CRJ1000) kata Direktur Utama Garuda  Irfan Setiaputra ) saat dihubungi Investor Daily, Senin (8/11). Ketika ditanya apakah Garuda masih membayar biaya sewa armada  Bombardier CRJ1000, mengingat saat ini semua pesawat masih berada  di Garuda Indonesia, Irfan menjelaskan, pembayaran akan dilanjutkan apabila sudah ada kesepakatan dengan Lessor.

Namun demikian Irfan tidak menyebut status 18 armada Bombardier CRJ1000 apakah masih digunakan ataukah tidak. Adapun dalam keterbukaan informasi publik yang disampaikan kepada Bursa Efek Jakarta (BEI) managemen Garuda Indonesia menyatakan bahwa saat ini masih menguasai total 119 pesawat sewa dan memiliki enam armada. "Saat ini pesawat terus melakukan negoisasi sewa pesawat kepada Lessor sebagai bagian dari upaya restrukturisasi perseroan." ungkap managemen Garuda dalam keterbukaan informasi publik yang dikutip Senin (8/11).

Pada bagian lain maskapai  nasional Garuda Indonesia dan Emirates sepakat untuk bekerjasama dalam memperluas  jaringan penerbangan kedua maskapai. Kerjasama ini diharapkan berlaku efektif mulai 2 Januari 2022. Kesepakatan tersebut dilaksanakan melalui penandatanganan MoU oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Melalui kerjasama ini, penumpang Garuda Indonesia akan mendapatkan kemudahan akses ke berbagai destinasi  yang dioperasikan oleh Emirates  diantaranya Dubai, Bahrain, Moskow, Johannessburg , Kairo, London, dan Menchester. (Yetede)

PT Angkasa Pura/AP II (persero) segera menerapkan sistem pengenalan wajah (face recognition) secara penuh di Bandara Seokarno-Hatta (Soetta) pada Januari 2022 dan bertahap di bandara-bandara kelolaan lainnya. Saat ini AP II masih teknologi biometrik bagi penumpang pesawat untuk memproses keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta. Sistem Face Recognition dalam tahap awal akan tersedia di Security Chek Point 2 (SCP2) Terminal 3 Keberangkatan Domestik Bandara Soekarno-Hatta. SCP2 merupakan titik pemeriksaan keamanan sebelum penumpang menuju boarding lounge untuk menunggu naik pesawat.

Direktur Utama AP II Muhammad Awaludin  mengatakan, sistem face recognition bagi penumpang pesawat merupakan bagian dari implementasi  transformasi digital yang dijalankan AP II sejak 2016. "Penggunakan face recognition yang tengah disiapkan ini merupakan salah satu program AP II dalam melakukan digitalisasi secara masif dibidang pelayanan, keamanan, dan operasional bandara," ungkap Awaludin dalam pernyataan resminya, di Jakarta, Senin (8/11). Melalui digitalisasi, sambung dia, maka penumpang pesawat di bandara AP II dapat merasakan pengalaman baru yang disebut New Experience trought.

"Selain meningkatkan pengalaman digitalisasi di bandara-bandara  AP II, calon penumpang pesawat juga dapat merasakan seamles journey experience," jelas Muhammad Awaludin. Adapun penerapan sistem face recognition ini akan memproses keberangkatan penerbangan  di Bandara Soekarno-Hatta saat ini masuk dalam tahap uji coba. "Calon penumpang dapat mengunduh aplikasi Travelin melalui Android atau iOS, Kemudian, masuk menu Travelin Pass dan melakukan registrasi data diri yang juga akan divalidasi oleh Dukcapil. Setelah itu penumpang akan mendapatkan Travelin Pass yang juga trevalidasi aplikasi Peduli Lindungi," ungkap Wahyu Cahyadi, (Yetede)

Pemerintah berencana membeli obat antivirus Covid-19 jenis Molnuvirapir hingga 1 juta dosis. Harga obat buatan farmasi asal Amerika Serikat Merck ini diyakini tidak sampai 1 juta. "Hitung-hitungan kami, antara US$ 40-50. Jadi tidak terlalu mahal, dibawah Rp 1juta," kata Menteri Kesehatan (Menskes) Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX di Jakarta, Senin (8/11). Budi mengatakan,obat antivirus oral tersebut dapat dikonsumsi oleh pasien terkonfirmasi Covid-19 dengan tingkat saturasi oksigen diatas 95 atau bergejala ringan.

Budi melanjutkan, konsumsi molnuvirapir dilakukan selama lima hari selama proses penyembuhan, dengan masing-masing sebanyak delapan tablet. "Jadi kira-kira butuh 40 tablet," ujarnya. Menurut Budi, pemerintah berupaya mendatangkan sekitar 600 ribu hingga 1 juta Molnuvirapir untuk tahap awal pada Desember 2021, melalui skema pembelian secara langsung pada produsen. Kehadiran obat ini di Tanah Air diyakini Budi bisa membuat kesiapan bagi Indonesia menghadapi gelombang lanjutan Covid-19. "Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau terjadi setidaknya kita sudah punya stok dulu," ujar dia.

Persiapan pemenuhan obat Covid-19 dalam jangka panjang, kata Budi juga ditempuh pemerintah lewat pengajuan lisensi kepada produsen Merek atau The Medicines Patent Pool (MPP) yang kini tergabung di United Nations. Budi mengatakan proses ini sudah memasuki tahap finalisasi, pemerintah juga melibatkan perusahaan BUMN dan swasta  untuk  produksi di Indonesia. "Kalau syukur bisa cepat, mudah-mudahan tahun depan kita  bisa buat disini, sehingga memperkuat sistem ketahanan kesehatan  kita,"kata dia (Yetede)

Suntikan modal dari investor lokal maupun asing kepada perusahaan teknologi finansial (tekfin) dengan berbagai model bisnis baru di Tanah Air kian semarak. Berkembangnya investor di pasar keuangan dalam negeri yang akrab dengan platform digital, membuat perusahaan tekfin terus berinovasi untuk menjangkau segmen anyar. Peluang itu dimanfaatkan sejumlah pemodal besar untuk mengembangkan platform inovatif itu. PT Moduit Digital Indonesia (Moduit) yang mengembangkan platform pengelolaan kekayaan atau wealth management, misalnya dalam waktu dekat bakal mendapat suntikan pendanaan dari investor asal Singapura dan investor lokal yang terafiliasi dengan perusahaan rokok raksasa.

Mencermati pendanaan investor ke fintech, Bendahara Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) sekaligus Co-founder & Managing Partner Gayo Capital Edward Ismawan Chamdani menyatakan lonjakan investor ritel dan investor pemula Tanah Air merupakan indikator paling mudah diamati oleh para investor, baik itu angel investor, modal ventura, maupun investor startup global. Gairah investor ritel yang akrab dengan teknologi membuat banyak perusahaan tekfin mengembangkan platform layanan investasi seperti reksa dana, saham, P2P lending, penerbit saham dan surat utang UMKM atau securities crowdfunding (SCF), aggregator instrumen investasi, hingga cryptocurrency.

Daya tahan pelaku ekonomi di Tanah Air, baik kelompok masyarakat maupun pelaku usaha, masih cukup rentan di tengah upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini tecermin di dalam melonjaknya realisasi restitusi pajak per kuartal III/2021. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pencairan restitusi hingga akhir September lalu mencapai Rp160,75 triliun, meningkat sebesar 12,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. "Sampai dengan akhir September 2021 nominal restitusi Rp160,75 triliun, tumbuh 12,27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor kepada Bisnis, akhir pekan lalu.  Secara terperinci, jenis pajak yang paling banyak menyumbang restitusi adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni mencapai Rp107,25%, naik sebesar 9,29% secara tahunan. Kemudian, pencairan restitusi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan pun terpantau masih tinggi, yakni mencapai Rp45,51 triliun, tumbuh hingga 17,20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Indonesia berpeluang menjadi pusat aktivitas digital di Asia Tenggara karena letak geografisnya yang sangat strategis. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia (Idpro) Teddy Sukardi mengatakan peluang Indonesia memasarkan pangkalan dan layanan data ke negara lain terbuka luas. Menurutnya, Indonesia memiliki letak geografis yang dekat dengan negara pengguna teknologi tinggi seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Australia. “Hub Asia Tenggara bisa di Indonesia karena posisinya yang strategis. Kita bisa tarik serat optik ke Pasifik. Lebih dekat kita sebenarnya dengan Amerika daripada Singapura,” katanya, Sabtu (6/11). Tidak hanya itu, katanya, Indonesia juga bisa berperan sebagai lokasi alternatif. Untuk menjaga keandalan pangkalan data, imbuhnya, sebaiknya penyedia data center membangun pangkalan di beberapa negara, tidak hanya berfokus pada satu negara. Digital Economy Report 2019 UNCTAD memperkirakan pada 2022 lalu lintas data di dunia mencapai 150.700 Gbps, naik sekitar 227% dibandingkan dengan 2017. Lalu lintas data itu membutuhkan pangkalan untuk mendukung layanan data. Centre for Energy Research & Technology mencatat kapasitas pangkalan data

Proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) akan tetap berjalan. Saat ini DPR menyiapkan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno, pembahasan RUU IKN sudah disepakati dibahas dalam Pansus DPR, yakni berisi perwakilan dari Komisi II, Komisi V, dan Komisi XI. "Kami menunggu pengesahan Pansus yang anggotanya kali ini 56 orang ini dalam Rapat Paripurna DPR," katanya, Minggu (7/11). Dalam rancangan beleid IKN tersebut akan ada tiga poin utama yang diatur, yakni pembentukan Badan Otorita dan Pengelola Kawasan IKN, sumber pembiayaan pembangunan IKN, dan pemindahan aktivitas pemerintahan dari Jakarta ke lokasi IKN yang baru.