Presiden Jokowi mengungkapkan sukur karena Indonesia tidak mengimpor beras sepanjang tahun 2021. Secara keseluruhan Jatim mampu memproduksi 5,70 ton beras baik untuk Jatim maupun provinsi lainnya secara nasional. Sejumlah bendungan yang selesai dibangun dan difungsikan, memicu produktivitas pertanian tanah air. Terkait kendala petani mengenai pupuk dan alat produksi, Jokowi memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo segera menyelesaikannya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima memastikan stok beras nasional Bulog menjelang Natal dan Tahun Baru dalam jumlah yang aman. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhammad Suryanto memastikan seluruh jaringan yang bekerja sama dengan Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal, baik on line maupun off line juga outlet milik Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia serta jaringan retail modern yang ada. Sampai akhir Desember 2021, Indonesia diperkirakan surplus beras 1.99 juta ton. (Yetede)

Awal 2014 Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan larangan ekspor bijih nikel dan bauksit, hanya mineral hasil olahan atau konsentrat boleh diekspor. Tahun 2017, Pemerintahan Joko Widodo membuka keran ekspor nikel dan bauksit dengan syarat ketat, khusus perusahaan yang membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Agustus 2019, Pemerintahan Joko Widodo melarang ekspor nikel berlaku awal 2020, untuk memastikan pasokan bahan baku komponen kendaraan listrik dalam negri. Pada akhir 2021 Presiden Joko Widodo melarang ekspor bauksit berlaku tahun depan.

Ketum Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan, pelarangan ekspor bijih untuk mendorong hilirisasi mineral dalam negri berupa pengolahan dan pemurnian diantaranya bauksit menjadi aluminium dengan nilai tambah lebih besar, dari sisi ketahanan nasional, Presiden Joko Widodo bertujuan strategis menunjukkan ke dunia, Indonesia bukan lagi negara pengekspor bahan mentah, dan dengan penguasaan teknologi, Indonesia kini dapat mengolah dan memurnikan hasil tambang menjadi aneka produk bahan baku industri bernilai ekonomis tinggi. (Yetede)

Penyaluran kredit perbankan mulai membaik seiring terkendalinya virus Covid-19. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso bilang, pandemi menghantam bisnis korporasi terutama pada pariwisata, hotel, transportasi, dan restoran. Namun saat ini sebagian sektor korporasi mulai bangkit. Kredit ke 200 korporasi besar naik Rp 52,56 triliun atau tumbuh 4,7% year to date (ytd). PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), misalnya, mencatat outstanding kredit ke segmen infrastruktur dan konstruksi tumbuh paling tinggi, mencapai Rp 9,9 triliun secara year on year (yoy). Segmen ini mendominasi dengan kontribusi hingga 67% dari total kredit korporasi. Sementara permintaan kredit dari sektor telekomunikasi tumbuh terbesar kedua, yaitu Rp 4,7 triliun yoy.

Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR dan Bank Indonesia (BI) Senin (29/11) menyetujui Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tahun 2022. Dimana, penerimaan operasional diproyeksikan mencapai Rp 28,41 triliun atau naik 2,4% dibanding anggaran 2021. Adapun pengeluaran operasional diproyeksikan sebesar Rp 14,29 triliun atau naik 16,84%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, penentuan anggaran itu didasarkan asumsi makro APBN 2022, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi 3%, dan rata-rata nilai tukar rupiah berkisar Rp 14.350 per dollar AS. (Yoga)

Pemerintah berencana mengerek penerimaan negara. Salah satunya, dengan bakal mengerek tarif cukai rokok pada tahun 2022. Sentimen ini akan menjadi pemberat emiten rokok. Pengenaan pungutan pajak tambahan untuk rokok akan tetap di level double digit, seiring target penerimaan cukai rokok di APBN tahun depan sebesar 11,56% atau Rp 20 triliun menjadi Rp 193 triliun dari target Rp 173 triliun.

Bursa saham global kembali bergejolak. Varian baru Covid-19, omicron, memicu kekhawatiran baru yang menekan laju bursa saham global. Indeks Harga Saham Gabungan IHSG pun terseret penurunan tersebut. Pada penutupan pasar saham Jumat (26/11), IHSG merosot -2,06% menjadi 6.561,55. Padahal, bursa saham dalam negeri tengah dalam tren kenaikan dan berpotensi mengukir rekor baru

Nasib sovereign wealth fund (SWF) Indonesia atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sedang di ujung tanduk. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja menyandera langkah LPI untuk menarik investasi asing maupun mengelola dana bernilai puluhan triliun rupiah. Sebagai catatan akhir pekan lalu, MK memutuskan bahwa penyusunan UU Cipta Kerja cacat formil karena mengabaikan prosedur ideal penyusunan UU. MK pun menitahkan pemerintah dan DPR segera memperbaikinya dalam dua tahun usai putusan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus mewaspadai dampak lifting migas yang masih di bawah target. Hal ini bisa mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kementerian Keuangan mencatat, realisasi lifting minyak sepanjang Januari - September 2021 rerata baru mencapai 660.890 barel per hari (bph). Angka ini di bawah target 705.000 bph di 2021.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan barang milik negara (BMN) sejak Januari sampai Oktober 2021 telah mencapai Rp 801,6 miliar. Angka ini tumbuh 20,93% year on year (yoy) dari Rp 662,6 triliun. Direktur BMN Ditjen Kekayaan Negara Kemkeu Encep Sudarwan memerinci, realisasi PNBP tersebut di antaranya berasal dari pendapatan penjualan tanah gedung dan bangunan sebesar Rp 4,02 miliar, penjualan peralatan dan mesin Rp 136,55 miliar, kompensasi sewa beli rumah negara golongan III Rp 5,09 miliar, serta pendapatan dari tukar menukar tanah, gedung, dan bangunan Rp 26,6 miliar.

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerapkan beberapa ketentuan baru dalam perdagangan saham. Selain menutup informasi kode broker dan domisili investor, BEI akan menyesuaikan mekanisme pre-opening dan pre-closing, dan memperpanjang jam perdagangan saham di pasar negosiasi. Penyesuaian mekanisme pre-opening dan pre-closing dilakukan dengan menambah informasi Indicative Equilibrium Price (IEP) dan Indicative Equilibrium Volume (IEV), serta fitur random closing. BEI juga menambahkan fitur market order untuk meningkatkan potensi terjadinya transaksi sehingga mendorong likuiditas pasar.