Tantangan Mengikis Budaya Korupsi
Korupsi bukan hal baru ditengah masyarakat. Kebiasaan memberi upeti pada periode autokrasi hingga korupsi di zaman kolonial, menyebabkan praktik korupsi tumbuh ditengah masyarakat. Akibatnya, terjadi ”pewajaran” memberi hadiah atau uang untuk sejumlah kegiatan. Banyak masyarakat tak melaporkan praktik korupsi karena, masih ada ketakutan untuk melapor dan masyrakat belum paham hal yang harus dilakukan jika menemui praktik korupsi. Sosialisasi dan peran aktif pemerintah perlu untuk menggandeng masyarakat agar jadi agen dan garda terdepan memerangi praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Publik menaruh harapan utama pemberantasan korupsi pada KPK, yang berfokus pada lembaga pemerintah pusat, daerah, lembaga hukum, hingga pelayanan publik lain. Publik juga berharap pada perbaikan kinerja KPK yang terpenuhi dengan dukungan partisipasi aktif publik mengawasi dan melaporkan korupsi, sehingga budaya korupsi perlahan dapat dikikis. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama berbagai lapisan masyarakat dan pemerintahan agar korupsi tidak lagi menjadi benang kusut yang membudaya. (Yoga)
Batam Perketat Pengawasan Cegah Omicron
Pemerintah Kota Batam di Kepri, memperketat pengawasan, termasuk pekerja migran untuk cegah penularan. Untuk sementara, Pemkot Batam mengikuti Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 No 23/2021 bahwa pelaku perjalanan dari luar negeri wajib karantina 10 hari. Dandim 033 Batam Letkol (Kav) Sigit Dharma Wiryawan berkata, ada tiga rusun disiapkan pemerintah untuk karantina pekerja migran. Berkapasitas total 1.018 orang dan bisa ditambah jadi 2.500 orang.
Sampel usap pekerja migran yang melalui Batam dites di Lab Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Covid-19 Pulau Galang dan lab Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BT-KLPP) Kelas I Batam. Tenaga kesehatan di RSKI Pulau Galang siap bila ada pekerja migran positif Covid-19. Saat ini, RSKI Pulau Galang merawat 50 pasien positif Covid-19 dari 360 tempat tidur. Kasus Omicron belum ditemukan di Indonesia. Omicron diyakini memperburuk situasi pandemi karena lebih cepat menular dari Delta, yang membuat ledakan kasus di Bulan Juni – Juli. (Yoga)
Kolaborasi Pulihkan Ekonomi
Wapres Ma’ruf Amin dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional Kadin (4/12) berkata, pemerintah memberi stimulus untuk memulihkan ekonomi nasional, namun perlu dukungan pemangku kepentingan lain, termasuk kalangan usaha, untuk mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya meningkatkan investasi dan ciptakan lapangan kerja. Untuk itu, pemerintah mendorong peningkatan jumlah usaha menengah dan besar melalui kolaborasi. Ketum Kadin Arsjad Rasjid berkomitmen memperkuat UMKM melalui digitalisasi dan pendampingan.
Saat membuka Rapimnas Kadin (3/12), Presiden Joko Widodo meminta Kadin mendukung pemerintah melakukan transformasi ekonomi ke ekonomi hijau, ekonomi biru, energi hijau, serta pariwisata hijau demi mendorong keberlanjutan., hal itu penting karena menjadi perhatian dalam Presidensi Indonesia di G-20. Selain itu, ekonomi dunia juga bergerak ke ekonomi hijau. Kalangan usaha, termasuk Kadin, diminta beri masukan agar kebijakan pemerintah sesuai keinginan dan kebutuhan usaha. (Yoga)
Zakat Untuk Perlindungan Perempuan Dan Anak
Korban KDRT, kekerasan seksual perempuan dan anak alami guncangan jiwa seberat fisik, pemulihan psikis, fisik, dan lainnya untuk korban dan keluarga butuh banyak upaya, waktu, tenaga, dan biaya. Zakat jadi alternatif disalurkan pada korban kekerasan seksual dimulai oleh kota tangsel di banten, dengan 65 kejadian kekerasan perempuan dan anak dengan 75 korban, 41 korban berada di rentang usia 0-18 tahun.
Yulianti Muthmainnah, Ketua PSIPP-ITB Ahmad Dahlan Jakarta, penulis buku Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak menegaskan, korban kekerasan seksual masuk kategori asnaf (penerima zakat) fi sabilillah. ”Sebab, mereka orang yang berjuang mempertahankan hidupnya”, didukung Sekretaris Kementrian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu dan Kementerian PPPA berniat mengadopsi penggunaan zakat untuk korban kekerasan seksual di tingkat nasional dan ditularkan ke daerah lain di Indonesia. (Yoga)
Tiongkok-Laos Resmikan Jalur Kereta Cepat
Tiongkok dan Laos resmi membuka jalur kereta api (KA) berkecepatan tinggi dengan nilai invesasi US$ 6 miliar pada Jumat (3/12). Jalur kereta api yang menghubungkan Negeri Tirai Bambu dengan negara tetangganya di Asia Tenggara itu merupakan tonggak bersejarah dalam perencanaan infrastruktur Tiongkok, yakni Belt and Road Initiative.
Upacara peresmian tersebut digelar secara virtual serta dihadiri oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dan presiden Laos Thongloun Sisoulith, guna menandai perjalanan perdana di jalur yang membentang dari kota Kunning di barat daya Tiongkok hingga ibu kota Laos, Vientiane.
"Tiongkok bersedia memperkuat komunikasi strategis dengan Laos, mempromosikan pengembangan Belt and Road Initiative yang berkualitas tinggi, dan terus membangun komunitas Tiongkok-Laos yang tidak dapat dipatahkan dalam masa depan bersama." katanya dalam komentar yang diterbitkan oleh lembaga Penyiaran Tiongkok, CCTV yang dilansir Reutres. (Yetede)
UEA Beli 80 Pesawat Tempur Prancis
Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menandatangani kontrak senilai 14 milyar euro untuk pembelian 80 pesawat tempur Rafale, buatan Perancis, UEA juga memiliki komitmen bernilai milyaran uero dalam kesepakatan lain. Penandatanganan kontrak dilakukan saat Presiden Emmanuel Macron memulai lawatan ke kawasan Teluk pada Jumat (3/12). "Ini adalah hasil dari kemitraan strategi antara kedua negara, mengonsolidasi kapasitas mereka untuk bertindak bersama demi otonomi dan keamanan mereka. Pesanan pesawat tempur Rafale sendiri ditandatangani pada Jumat, sementara Macron melakukan pertemuan dengan Sheikh Mohammed diajang Expo Dubai. Bahkan Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly menyebutnya sebagai kontrak bersejarah yang akan berkontribusi langsung pada stabilitas regional. Macron diagendakan akan bertolak ke Qatar pada Jumat- di mana Prancis akan mempertahankan gelar Piala Dunia sepak bola mereka tahun depan. (Yetede)
Merayakan Kesetaraan
Berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 473 (1992), setiap tiga 3 Desember masyarakat memperingati Hari Disabilitas Internasional(HDI). Tema HDI 2021 ialah Leadership and Participation of Person with Disabilities Toward an Inclusive, Accessible and Sustainable Post-Covid-19 World.
Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak kaum disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Right of Persons With Disabilities, dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Studi Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respons Covid-1 Inklusif (Agustus 2020) menemukan bahwa dari 1,683 responden disabilitas yang bekerja, 86%-nya mengalami penurunan tingkat penghasilan hingga 80% dari sebelum pandemi. Salah satu bentuk pemenuhan hak disabilitas adalah membangun kota inklusif disabilitas. Kota harus memperhatikan penyandang disabilitas. (Yetede)
Indocement Siap Buyback Saham Maksimal Rp 3 Triliun
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) berencana membeli kembali (buyback) saham maksimal Rp 3 triliun. Pembelian saham bakal dimulai pada 6 Desember. Adapun jumlah saham tidak akan melebihi 20% dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar sebesar 7,5% dari modal disetor.
Direktur dan Corporate Secretary Indocement Oey Marcos menyampaikan bahwa buyback saham ini akan memberikan tingkat pengembalian yang baik kepada pemegang saham dan meningkatkan kepercayaan investor. Dia menegaskan, pembelian saham tidak memberikan dampak terhadap pemberian perseroan. Karena itu, perseroan memiliki permodalan dan arus kas yang baik dan cukup.
Sementara itu, kalangan analis menilai bahwa Indocement kembali menghadapi tantangan berat menjelang akhir tahun ini akibat peningkatan beban produksi. Kenaikan terbesar beban produksi datang dari kenaikan harga batu bara. Sedangkan besarnya kas internal dan posisi tanpa hutang tetap menjadikan katalis tetapposisitf bagi perseroan. (Yetede)
Melchor Group dan Medco Group Kelola Hutan di Papua
Melchor Group dan Medco Group menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pengelolaan hutan mineral seluas 180 hektare (ha) yang berlokasi di Pulau Papua. Hutan tersebut akan diverivikasi kemampuan serapan karbonnya dengan mengacu pada ketentuan dalam Perpres No.98 Tahun 2021.
Penandatanganan yang dihelat pada Rabu (1/12) itu disaksikan oleh Arifin Panigoro, pendiri Medco Group dan Peter Gontha sebagai pendiri Melchor Group yang bersama-sama ingin mewujudkan komitmen Indonesia yang telah disampaikan Presdien Joko Widodo didepan para pemimpin dunia pada KTT Perubahan Iklim PBB ke-26 di Glaslow, Skotlandia, bulan lalu.
MoU antara Melchor Group bersama Medco Group tersebut merupakan kesepakatan pengelolaan hutan mineral seluas 180 ha di Papua, penelitian teknis dilakukan dengan membuat Studi Uji Kelayakan sesuai standar internasional dan juga melalui pendanaan ekonomi baru secara digital melalui teknologi ROXI yang sedang dalam tahap penyelesaian di group perusahaan Melchor. (Yetede)
Elektrifikasi Perikanan dan Perkebunan, PLN Listriki Tambak Gresik
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur akan memperluas elektrifikasi di sektor perikanan tambak di wilayah Gresik yang menyimpan potensi luasan hingga 15.601 hektare (ha). General Manager PLN UID Jawa Timur Adi Priyanto mengatakan PLN tengah gencar menjalankan program electrifying marine dan electrifying agriculture yang salah satunya menyasar kepada sektor perikanan tambak di Kabupaten Gresik.
Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Gresik Paultje Mangundap mengatakan sebagian besar petambak di Gresik menggunakan cara konvensional dalam memenuhi kebutuhan energi listrik baik untuk penerangan dan pompa air. Tambak yang sudah menggunakan listrik baru sekitar 885 ha atau setara 5% dari total luas wilayah tambak di Gresik. Hal itu menjadi peluang bagi PLN untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik atau ekstensifikasi.









