Penggalangan dana di pasar modal melalui pencatatan obligasi belum melebihi jumlah penggalangan dana di tahun lalu. Namun, analis optimistis dengan tren perbaikan ekonomi, pencatataan obligasi korporasi di tahun ini akan melebihi jumlah penerbitan di tahun lalu. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penggalangan dana di pasar modal melalui pencatatan obligasi hingga 19 November, mencapai Rp 90,80 triliun. Jumlah tersebut belum melebihi jumlah penerbitan di akhir tahun lalu yang sebesar RP 92,36 triliun. Sentimen yang mendukung penerbitan obligasi bisa lebih tinggi adalah likuiditas pasar yang juga masih tinggi. "Pelaku pasar menunggu penerbitan obliagsi korporasi di tengah pemerintah tidak lagi menerbitkan hingga akhir tahun ini," kata Ramdhan.

Perbankan akan semakin gencar menyalurkan kredit ke sektor ekonomi hijau. Seiring rencana Bank Indonesia (BI) memberikan insentif pembiayaan ke sektor ramah lingkungan ini di 2022. Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Makroprudensial BI Juda Agung mengatakan, setidaknya ada beberapa sektor yang disasar oleh kebijakan sektor hijau. Sejalan dengan meningkatnya permintaan pembiayaan oleh perusahaan non hijau di dalam negeri yang tercermin dari penurunan Utang Luar Negeri (ULN) mereka.

Ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai sarang unikorn melalui pembentukan Merah Putih Fund segera dijawantahkan medio bulan ini. Sebagai pemanasan, program modal ventura yang disokong 5 BUMN itu diproyeksi menyalurkan pendanaan ke 7 startup dalam setahun ke depan. CEO PT Metra Digital Investama (MDI Ventures)—anak usaha Telkom Group— Donald Wihardja mengungkapkan bidikan tersebut bisa berkurang atau justru bertambah. Dia mengelaborasi para pemangku kepentingan juga sedang mengkaji kemungkinan Merah Putih Fund untuk dikolaborasikan dengan perusahaan modal ventura swasta. 

Dengan demikian, dia optimistis Merah Putih Fund bakal efektif membantu startup lokal naik kasta ke level unikorn dan terlibat lebih banyak di dalam ekosistem perusahaan pelat merah. Ujungnya, misi transformasi digital BUMN pun bisa direalisasikan lebih cepat. Sekadar informasi, pembentukan Merah Putih Fund melibatkan perusahaan modal ventura milik 5 BUMN dan afiliasinya, yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Melalui Merah Putih Fund, startup dengan valuasi di atas US$100 juta atau centaur yang memperoleh pendanaan bakal masuk ke ekosistem BUMN dan berpeluang lebih cepat untuk tumbuh menjadi unikorn.

Pembatasan aktivitas di sejumlah negara yang terdampak penyebaran virus corona varian Omicron diestimasikan tidak berimbas negatif terhadap kinerja industri berorientasi ekspor, khususnya sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Direktur Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Elis Masitoh mengatakan ketangguhan industri TPT telah teruji sejak pandemi gelombang kedua pada pertengahan 2021. Lagipula, lanjutnya, pemerintah memiliki skema Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) agar sektor esensial berorientasi ekspor dapat tetap beroperasi dengan pengaturan jumlah karyawan dan protokol kesehatan lainnya.

Dengan demikian, industri TPT telah mengamankan permintaan ekspor sampai dengan tahun depan. Sektor ini juga masih menikmati limpahan pesanan dari Vietnam dan Bangladesh yang tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19 dan berujung pada kebijakan karantina wilayah. “Indonesia adalah negara yang bisa menjamin suplai produk-produk global brand,” ujarnya.

Harga komoditas andalan ekspor Indonesia yakni batu bara dan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) diperkirakan masih akan menikmati bulan madu pada tahun depan. Seperti diketahui, CPO dan batu bara masih menjadi salah satu kontributor terbesar ekspor Indonesia. Hal itu setidaknya tercermin dari kinerja perdagangan Indonesia pada Oktober lalu. Kinerja ekspor Indonesia melanjutkan tren kenaikan bulanan tertinggi sepanjang sejarah pada Oktober 2021. Peningkatan ekspor tersebut didorong oleh peningkatan harga komoditas seperti minyak kelapa sawit hingga batu bara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total ekspor Oktober 2021 yang mencapai US$22,03 miliar, bahkan menjadi ekspor bulanan tertinggi sepanjang sejarah.

“Ini mengindikasikan peningkatan ekonomi, sedangkan produksi tidak seimbang sehingga terjadi krisis energi di beberapa wilayah seperti China, Asia Tengah, hingga Eropa,” kata Ibrahim kepada Bisnis, Selasa (30/11). Serangkaian sentimen tersebut pada akhirnya menjadi faktor pendorong harga komoditas seperti batu bara dan CPO untuk terus mengalami kenaikan. “Pada 2022 kemungkinan besar pada kuartal I, juga masih akan naik karena masih belum stabilnya pasar bahan bakar terutama minyak dunia, karena pada November hingga Februari tahun depan musim dingin ekstrim di beberapa negara. Kondisi ini membutuhkan energi batu bara dan gas alam,” katanya. Dengan demikian, dia memprediksi pada 2022 harga komoditas seperti CPO dan batu bara akan melambung tinggi setidaknya sepanjang semester pertama. Ibrahim memproyeksikan pada tahun depan harga CPO akan berada pada level 5.000 ringgit Malaysia sementara batu bara pada level US$150 per ton.

Pemerintah kini mematangkan rencana vaksinasi Covid-19 dosis ketiga alias vaksin booster. Jika tidak ada halangan, rencana pelaksanaan vaksin booster mulai awal Januari 2022 mendatang. Ini sebagai langkah melawan varian virus Covid-19 anyar serta menjaga kekebalan tubuh dan kekebalan komunal (herd immunity). Untuk vaksin gratis, pemerintah sudah menentukan golongan penerima vaksin dosis ketiga ini, yakni masyarakat kelas bawah terutama yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta para lansia. Sedangkan Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira berharap pemerintah secara transparan memberikan skema vaksin booster berbayar termasuk juga soal harga eceran tertingginya.

Nilai restitusi pajak terus meningkat menjelang akhir tahun. Bahkan, pertumbuhannya lebih tinggi dibanding tahun lalu. Kementerian Keuangan mencatat, restitusi pajak hingga akhir Oktober 2021 mencapai Rp 176,21 triliun. Angka ini naik 13,29% year on year (yoy). Bahkan, pertumbuhannya lebih tinggi dibanding hingga akhir September lalu yang mencapai 12,27% yoy.

Menkumham Yasonna H Laoly (5/12) memastikan, revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masuk usulan Prolegnas tahun 2022 yang dibuat pemerintah dan dibahas dengan Baleg DPR, yang jadi syarat sebelum dibahas hingga disahkan pemerintah bersama DPR. Selain merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pemerintah akan secara simultan merevisi UU Cipta Kerja.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, sebagaimana putusan MK, dalam dua tahun, UU Cipta Kerja berlaku dan pemerintah wajib  memperbaiki prosedur. Selama perbaikan, pemerintah tak mengeluarkan kebijakan strategis. Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari khawatir pemerintah dan DPR salah tafsir putusan MK atas UU Cipta Kerja. Mestinya UU Cipta Kerja diperbaiki, bukan memperbaiki UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Yoga)

Korupsi bukan hal baru ditengah masyarakat. Kebiasaan memberi upeti pada periode autokrasi hingga korupsi di zaman kolonial, menyebabkan praktik korupsi tumbuh ditengah masyarakat. Akibatnya, terjadi ”pewajaran” memberi hadiah atau uang untuk sejumlah kegiatan. Banyak masyarakat tak melaporkan praktik korupsi karena, masih ada ketakutan untuk melapor dan masyrakat belum paham hal yang harus dilakukan jika menemui praktik korupsi.  Sosialisasi dan peran aktif pemerintah perlu untuk menggandeng masyarakat agar jadi agen dan garda terdepan memerangi praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Publik menaruh harapan utama pemberantasan korupsi pada KPK, yang berfokus pada lembaga pemerintah pusat, daerah, lembaga hukum, hingga pelayanan publik lain. Publik juga berharap pada perbaikan kinerja KPK yang terpenuhi dengan dukungan partisipasi aktif publik mengawasi dan melaporkan korupsi, sehingga budaya korupsi perlahan dapat dikikis. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama berbagai lapisan masyarakat dan pemerintahan agar korupsi tidak lagi menjadi benang kusut yang membudaya. (Yoga)

Pemerintah Kota Batam di Kepri, memperketat pengawasan, termasuk pekerja migran untuk cegah penularan. Untuk sementara, Pemkot Batam mengikuti Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 No 23/2021 bahwa pelaku perjalanan dari luar negeri wajib karantina 10 hari. Dandim 033 Batam Letkol (Kav) Sigit Dharma Wiryawan berkata, ada tiga rusun disiapkan pemerintah untuk karantina pekerja migran. Berkapasitas total 1.018 orang dan bisa ditambah jadi 2.500 orang.

Sampel usap pekerja migran yang melalui Batam dites di Lab Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Covid-19 Pulau Galang dan lab Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BT-KLPP) Kelas I Batam. Tenaga kesehatan di RSKI Pulau Galang siap bila ada pekerja migran positif Covid-19. Saat ini, RSKI Pulau Galang merawat 50 pasien positif Covid-19 dari 360 tempat tidur. Kasus Omicron belum ditemukan di Indonesia. Omicron diyakini memperburuk situasi pandemi karena lebih cepat menular dari Delta, yang membuat ledakan kasus di Bulan Juni – Juli. (Yoga)