;

Badan Usaha Perlu Miliki Strategi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Yoga 08 Dec 2021 Kompas


Pengurangan emisi karbon tanggung jawab semua pihak tak hanya pemerintah. Untuk mencapainya di Indonesia sampai 2030, dibutuhkan sebanyak Rp 3.500 triliun. Menkeu Sri Mulyani (7/12) mengatakan, Indonesia komitmen kurangi emisi gas rumah kaca 29 % dengan kemampuan sendiri dan 41 % dukungan internasional hingga 2030 mendatang. Sektor energi merupakan sektor padat modal dan jadi kontributor terbesar kedua emisi gas rumah kaca.  Sejak 2016, sudah ada penandaan anggaran APBN untuk penanganan perubahan iklim.

Menurut VP Pertamina Energy Institute Hery Haerudin, ada tiga skenario pengurangan emisi karbon berdasar transisi energi baru dan terbarukan, yaitu transisi rendah (low transition), penggerak pasar (market driven), dan transisi hijau (green transition).  Pertamina targetkan turunnya emisi karbon 29 %. Hingga 2020, Pertamina turunkan emisi 27 persen, dengan bioenergi, meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi, serta gasifikasi rumah tangga dan industri yang terintegrasi. Pertamina memanfaatkan teknologi CCUS di beberapa ladang minyak dan gas, serta program Langit Biru untuk kurangi emisi. (Yoga)

 

 

Beleid Baru Pajak, Pundi Daerah Makin Berlimpah

Hairul Rizal 08 Dec 2021 Kontan

Pemerintah pusat mengklaim pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) bakal meningkatkan pendapatan daerah. RUU HKPD disahkan DPR pada sidang paripurna Selasa (7/12) yang menggantikan UU no 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan baru ini lebih banyak membuka batas atas tarif pajak daerah, meskipun di sisi lain membatasi jumlah jenis pajak yang boleh dipungut oleh daerah . Salah satu tarif yang naik misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan. Pasal 41 UU HKPD mengatur batas atas tarif PBB perdesaan dan perkotaan (PBBP2) ditetapkan maksimal 0,5% dari nilai jual objek pajak (NJOP), atau lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku saat ini, maksimal 0,3%.


Investor Mulai Lepas Saham Teknologi

Hairul Rizal 08 Dec 2021 Kontan

Pamor saham-saham teknologi mulai meredup. Dalam tiga bulan terakhir, indeks saham sektor teknologi anjlok hingga 15%, terburuk dibandingkan indeks saham sektoral lainnya. Sementara dalam sebulan terakhir, penurunan indeks saham sektor teknologi sebesar 9,67%. Saham PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) tercatat mengalami penurunan paling dalam selama tiga bulan terakhir. Kemarin, BUKA kembali menyentuh batas auto reject bawah alias ARB pada perdagangan sesi pertama, dengan penurunan sebesar 6,58% jadi Rp 426 per saham.

Pandemi Menurun, Pariwisata Siap Menggeliat

Hairul Rizal 08 Dec 2021 Kontan

Direktur Bisnis Konsumer Bank BNI Corina Leyla Karnalies (kanan) dan Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi (kiri) berbincang di sela konferensi pers Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) di Tangerang, Banten, Selasa (7/12). Bank BNI dalam GATF tahun ini melalui penawaran diskon atau cashback, cicilan 0% hingga 12 bulan. Pameran ini di tengah kondisi pandemi yang mulai membaik dan sektor pariwisata semakin terbuka.

Properti dan Otomotif Topang Kinerja Asuransi Umum

Hairul Rizal 08 Dec 2021 Kontan

Industri asuransi umum berhasil mencatatkan kinerja keuangan positif sepanjang kuartal tiga 2021. Ini pula yang memupuk keyakinan bahwa bisnis asuransi umum tahun depan akan lebih baik, meski pertumbuhan diprediksi masih single digit.   Sepanjang kuartal III, asuransi mencatatkan kenaikan premi 15,1% secara tahunan menjadi Rp 56 triliun. Sementara itu, klaim terbayar turun 15,7% secara tahunan menjadi Rp 22 triliun. Lalu aset asuransi umum berhasil tumbuh 10,7% secara tahunan menjadi Rp 183,23 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 165,57 triliun.


Asuransi Vaksin Gratis Zurich

Hairul Rizal 08 Dec 2021 Kontan

PT Zurich Asuransi Indonesia (Zurich) menghadirkan asuransi vaksin Covid-19 gratis bagi masyarakat umum. Asuransi ini memberikan santunan atas efek samping dari vaksinasi Covid-19. Chief Technical Officer Zurich Asuransi Indonesia Rismauli Silaban berharap, kehadiran produk ini dapat mendorong masyarakat untuk tidak ragu divaksin dan membantu pemerintah mencapai target vaksinasi 208,3 juta orang pada Januari 2022.


Skema Perbaikan UU Cipta Kerja Disepakati

Yoga 07 Dec 2021 Kompas

Pemerintah bersama Baleg DPR sepakati perbaikan UU Cipta Kerja untuk menindaklanjuti putusan MK yang menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat. Dalam rapat pleno pengambilan keputusan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2022, (6/12) pemerintah diwakili Menkumham Yasonna H Laoly bersama Baleg DPR menetapkan 40 RUU masuk Prolegnas 2022, termasuk  RUU Perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. RUU itu akan diusulkan RUU tentang Perubahan atas UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Tak ada penolakan perbaikan UU Cipta Kerja, termasuk saat Prolegnas 2022 masih dibahas ditingkat panja. Rapat panja penyusunan Prolegnas digelar tertutup tanpa penolakan fraksi-fraksi, termasuk PKS dan Fraksi Demokrat yang partainya diluar koalisi parpol pendukung pemerintah. Pentingnya revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai payung hukum omnibus law juga disampaikan anggota Baleg DPR dari Fraksi Demokrat, Santoso. Perbaikan yang ditempuh pemerintah dan DPR harus cermat. Jangan asal cepat. Ruang patisipasi publik juga harus dibuka seluas-luasnya. (Yoga)


Belanja Daerah, Realisasi Tak Optimal, Perencanaan Masih Buruk

Yoga 07 Dec 2021 Kompas

Jelang akhir tahun, realisasi belanja daerah belum memuaskan, anggaran sejumlah pemda belum  separuh dibelanjakan, menunjukkan perencanaan anggaran pemda yang buruk. Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni minta belanja dioptimalkan seluruh pemda, sehingga akhir Desember realisasi belanja setara tahun lalu atau lebih. Tahun lalu, realisasi belanja daerah 82,69 % atau  Rp 1.021,26 triliun. Rendahnya penyerapan anggaran karena tagihan pihak ketiga baru disampaikan  akhir tahun, gagal lelang, putus kontrak, penundaan bayar, atau problem teknis, seperti pembebasan lahan.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, lambatnya penyerapan anggaran menunjukkan belum ada perubahan pola kerja pemda. Perencanaan anggaran juga buruk hingga anggaran tidak bisa maksimal terserap. Dengan sisa waktu hingga akhir 2021, plus pemerintah pusat yang terus meminta daerah mempercepat penyerapan anggaran, dikhawatirkan pemda akan asal-asalan membelanjakan anggaran, bahkan berujung pemborosan. (Yoga)


Korupsi Di Sultra, ”Bancakan” di Sektor Pertambangan Diusut

Yoga 07 Dec 2021 Kompas

Kadis ESDM Sultra Andi Azis ditetapkan tersangka menyusul dua pejabat dinas dan dua orang perusahaan. Dari penyidikan, AA Kadis ESDM 2019-2021 setujui penerbitan RKAB PT Toshida Indonesia, perusahaan tambang nikel di Kolaka, yang jadi dasar penambangan. Laporan tim Monitoring dan Evaluasi KPK disebutkan, PT Toshida Indonesia miliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sejak 2009 seluas 5.265 hektar, tapi tidak bayar PNBP atas IPPKH yang dimiliki, hingga 2020 atau 11 tahun,  sekitar Rp 151 miliar, juga dari 2019 hingga Mei 2021, setelah IPPKH dicabut, perusahaan tetap menambang hingga jual ore nikel. Kerugian negara Rp 343 miliar.

Juni 2021, Kejati Sultra tetapkan empat tersangka kasus penggunaan kawasan hutan dan persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia, yaitu LSO dan UMR, dirut dan manajer PT Toshida Indonesia, juga BHR dan YSM, mantan Kadis ESDM dan mantan Kabid Minerba ESDM Sultra. Kejati sita aset pribadi LSO sekaligus 10.600 metrik ton ore nikel di kawasan perusahaan. Hariman Satria, pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, berharap kejaksaan serius usut korupsi  perizinan ini hingga ke akar. Sebab, selama belasan tahun, sektor ini menjadi bancakan banyak pihak meski baru ditindak saat ini.  (Yoga)


Cuan Berjejal Belanja Digital

Hairul Rizal 07 Dec 2021 Bisnis Indonesia

Momentum pesta belanja daring nasional pada 12 Desember 2021 akan memberi manfaat besar bagi ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Kondisi itu didukung oleh tren belanja daring yang menjelma menjadi gaya hidup baru di masyarakat selama pandemi Covid-19. Nilai belanja melalui saluran lokapasar bahkan berpotensi terdongkrak seiring dengan kebijakan pemerintah membatasi mobilitas menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022. External Communications Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya mengatakan animo konsumen berpesta belanja daring bertajuk Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12 pada tahun ini bakal lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.

Dia mencatat transaksi Harbolnas 12.12 pada 2020 melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan dengan transaksi harian sepanjang tahun itu. Pada 2020, nilai transaksi Harbolnas 12.12 tercatat mencapai Rp11,5 triliun. Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) yang juga menjabat VP Corporate Affair Bhinneka.com Bima Laga juga meyakini transaksi produk lokal terutama dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bakal mendominasi Harbolnas 2021. “Kami menargetkan kenaikan transaksi produk lokal dan mendominasi transaksi 70%,” katanya. Bank Indonesia memperkirakan volume transaksi dagang-el sepanjang 2021 melonjak 38,17% menjadi 1,27 miliar transaksi dari 925,86 juta transaksi pada 2020. Dari sisi nilai, transaksi dagang-el diproyeksikan menembus Rp354,3 triliun atau menanjak 33% dibandingkan dengan realisasi pada 2020 sebesar Rp266,2 triliun.


Pilihan Editor