KAI dan Perumas Kerja Sama Bangun Stasiun Baru Parayasa
PT Kereta Api Indonesia (persero) dan Perum Perumas menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait rencana kerjasama pembangunan Stasiun Baru Parayasa (Bogor) dan peningkatan aksebilitasi Stasiun Parung Panjang. "Penandatanganan MoU ini sebagai konsitensi antara KAI dan Perumas untuk terus berkolaborasi melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan yang strategis dan membangun kawasan yang terintegrasi TOD (transit oriented development)," kata Didiek Hartantyo dalam pernyataan resminya. Melalui MoU ini, KAI dan Perumas berencana membangun stasiun baru di Desa Lumpang, Parung Panjang, Kabupaten Bogor serta membangun akses bagi pedesterian di sisi selatan Stasiun Parung Panjang. Adapun rata-rata volume penggunaan KRL di Stasiun Parung Panjang sendiri sebanyak 6.459 pengguna perhari pada November 2019, jumlahnya mencapai rata-rata 12.356 pengguna perhari.
Presiden Jokowi Harapkan Porsi Pinjaman ke UMKM Ditingkatkan
Presiden RI Joko Widodo mengharapkan porsi pinjaman perbankan ke UMKM dapat terus ditingkatkan, untuk membantu pengembangan bisnis UMKM. "Saya juga sedih melihat porsi pinjaman bank kita juga, usaha UMKM hanya diberi 20%, sisanya yang ((usaha skala) menengah, yang besar," kata Presiden Jokowi pada Kongres Ekonom Umat ke-12 Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021. Beberapa bank memang bisa memiliki portfolio pinjaman yang besar hingga 80% ke UMKM seperti Bank Rakyat Indonesia (persero) TBk (BRI), namun banyak juga perbankan yang memiliki segment utama pembiayaan ke bisnis skala menengah dan besar. Presiden Jokowi berharap kehadiran PT Bank Syariah milik BUMN yang resmi berdiri pada Februari 2021. "Sekarang BSI sudah masuk delapan besar dengan kekuatan kapital yang lebih kuat, kalau dulu hanya melayani yang kecil-kecil, ini yang kecil, yang gede bisa dilayani oleh BSI," jelas Presiden Jokowi. (Yetede)
Bank BUMN Diminta Stop Danai Batubara
Krisis iklim timbulkan bencana yang bawa kerugian bagi umat manusia, termasuk di Indonesia. Krisis iklim jadi persoalan HAM ujar Sisilia Nurmala Dewi, Indonesia Team Leader 350.org (9/12) sebabkan banyak orang kehilangan akses air bersih dan pangan serta bencana ekologi yang sebabkan jutaan orang bakal jadi pengungsi. Ini pun terjadi di Indonesia, ironisnya sebagian bank BUMN mendanai krisis iklim itu, dengan membiayai tambang batubara yang merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca. Bank BUMN diminta berperan lebih nyata dalam penurunan emisi gas rumah kaca. (Yoga)
Jasa Keuangan Paling Banyak Dikeluhkan
Layanan jasa keuangan terbanyak dikeluhkan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah asuransi jiwa dan sektor perbankan. Kartu kredit banyak diadukan konsumen, berupa tagihan kartu kredit ke konsumen, padahal tidak melakukan transaksi yang ditagihkan. Sedang aduan e-dagang berupa pembelian barang tak sesuai pesanan atau tak dikirim penjual.
Ketua Komisi I Litbang BPKN Arief Safari berkata, ”Program perlindungan konsumen belum dijalankan maksimal, terkait pinjaman daring ilegal, BPKN beri rekomendasi ke sejumlah instansi. Pada Polri, BPKN rekomendasikan penegakan hukum tegas dan sosialisasi mekanisme pengaduan. Pada Satgas Waspada Investasi, BPKN sarankan pengawasan aktivitas penyedia pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, baik ilegal maupun legal. (Yoga)
RI Berpeluang Munculkan ”Unicorn” Baru
Indonesia Fintech Society (IFSoc) prediksi ada perusahaan rintisan teknologi bervaluasi 1miliar dollar AS lebih atau unicorn di Indonesia tahun depan dari sektor kesehatan, pendidikan, dan finansial, berdasar laju digitalisasi pesat ditunjang ekosistem digital yang makin matang. Berdasar CB Insight, ada 8 unicorn asal Indonesia, yaitu GoTo 18 miliar dollar AS, J&T Express 7,8 miliar dollar AS, Bukalapak 3,5 miliar dollar AS, Traveloka 3 miliar dollar AS, OVO 2,9 miliar dollar AS, Online Pajak 1,7 miliar dollar AS, dan Ajaib serta Xendit 1 miliar dollar AS. J&T Express, Online Pajak, Xendit, dan Ajaib, baru jadi unicorn tahun 2021.
Anggota Steering Committee IFSoc, Hendri Saparini, mengatakan, pihaknya dorong tekfin untuk bantu penyaluran bansos, yang masih dihadapkan pada masalah transparansi dan akuntabilitas dipicu belum optimalnya pendataan dan sistem distribusi. Selain itu, IFSoc juga dorong UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Menurut Menkominfo Rudiantara, pengesahan UU PDP tak hanya meningkatkan perlindungan konsumen, tapi juga menciptakan ekosistem pengelolaan data yang tepat. (Yoga)
Transformasi Ekonomi, Mendorong Cuan UMKM Via Digital
Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) cukup signifikan dalam menggerakkan ekonomi daerah, meski di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran agar UMKM terus bertumbuh, salah satunya dengan mendorong pemanfaatan platform digital. Gubernur Ganjar Pranowo sangat luwes ketika menawarkan produk UMKM secara langsung menggunakan sebuah platform marketplace pada Kamis (9/12). Didampingi David Bayu, eks punggawa band Naif, Ganjar menawarkan produk sepatu, perabot rumah tangga, sarung bantal, aksesori, hingga makanan dan minuman. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan marketplace untuk memacu bisnis UMKM di daerah tersebut agar percaya diri untuk berkembang.
Harga Batubara Mulai Anjlok
Harga Batu Bara Acuan (HBA) turun seiring dengan meningkatkan produksi batu bara oleh China. Kementerian ESDM menetapkan HBA pada Desember 2021 sebesar 159,79 dollar AS per ton.
Angka HBA tersebut anjlok sekitar 26 persen atau 55,22 dollar AS per ton dibandingkan dengan HBA November 2021 yang tembus mencapai 215,01 dollar AS per ton. Penurunan HBA ini dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah China dalam menjaga kebutuhan batubara domestik mereka.
BI Sulsel Siapkan Uang Tunai Rp 3,17 T
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah mengantisipasi kebutuhan uang tunai menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021. Hal itu dengan menyiapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan uang tunai dalam jumlah yang cukup dan pecahan sesuai serta layak edar.
BI Sulsel memperkirakan arus keluar uang tunai (outflow) pada periode Nataru Tahun 2021 sebesar Rp3,17 trillun. Itu meningkat sebesar 6,02% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya tahun 2020 sebesar Rp2,99 triliun. Kepala BI Sulsel, Causa Iman mengatakan bahwa peningkatan tersebut didasari atas penurunan level PPKM diberbagai daerah.
Perusahaan Multifinance Bertumbangan Sepanjang 2021
Persaingan ketat, banyak multifinance yang tumbang di tahun ini. Sepanjang tahun 2021 ini, sudah ada 14 perusahaan pembiayaan yang tutup. Merujuk data OJK, jumlah multifinance yang tutup sepanjang tahun ini sudah meningkat hampir dua kali lipat.
Di tahun 2020, jumlah multifinance yang berkurang hanya 8 perusahaan dengan jumlah akhir perusahaan mencapai 176 perusahaan. Sementara, saat ini baru sampai Oktober 2021 saja jumlah multifinance sudah berubah menjadi 162 atau berkurang 14 perusahaan.
Meneropong Kebijakan Moneter Tahun 2022
Di samping suku bunga acuan, BI gunakan kebijakan intervensi tripel dalam pengendalian moneter, untuk jaga kestabilan nilai tukar rupiah lewat intervensi di pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, yang berhasil kelola gejolak nilai tukar semasa pandemik, patut dipertahankan di 2022 guna antisipasi tekanan nilai tukar. Cara ini efektif kurangi beban cadangan devisa dalam upaya stabilkan nilai tukar dan dukung pendalaman pasar valas.
Kebijakan moneter 2022 perlu tetap berbasis bauran dengan kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran, serta upaya pendalaman pasar uang dan percepatan digitalisasi ekonomi-keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi BI dengan pemerintah dan otoritas lain perlu mengawal pemulihan ekonomi. Kestabilan merupakan kunci ekonomi yang lebih baik, dicapai melalui kebijakan moneter yang preemptive dan mendukung terciptanya ekonomi Indonesia yang makin kuat dan stabil. (Yoga)









