Bank Indonesia (BI) menyebut pemulihan ekonomi Indonesia masih menghadapi sejumlah risiko pada tahun depan. Risiko tak hanya dari dalam negeri tapi juga datang dari global. Sebab itu, BI menyatakan, Indonesia perlu menyiapkan kuda-kuda untuk menangkalnya. "Kami melihat adanya permasalahan-permasalahan yang harus diantisipasi karena ada perubahan lanskap dalam kebijakan tapering dan juga ketidakpastian global," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Senin (29/11). Perry kemudian memerinci risiko tersebut. Pertama, adanya tekanan dan kemungkinan peningkatan inflasi dalam negeri, khususnya di paruh kedua tahun depan. Kedua, risiko terhadap pergerakan nilai tukar rupiah karena adanya risiko tapering off dari bank sentral dunia khususnya bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed).

Kinerja PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) mulai membaik. Pendapatan emiten ini melesat 42,09% menjadi Rp Rp 1,35 triliun di sembilan pertama bulan tahun ini. Kerugian emiten ini juga turun menjadi Rp 1,13 triliun, turun dari Rp 1,39 triliun. Beban penjualan dan pemasaran yang mencapai Rp 1,32 triliun menyebabkan BUKA mencatatkan rugi usaha Rp 1,22 triliun. Rugi usaha ini turun dari 2020 yang senilai Rp 1,4 triliun. Manajemen Bukalapak menyebut, pendapatan BUKA tumbuh lantaran total processing value (TPV) di kuartal III 2021 tumbuh positif 45% menjadi Rp 31,2 triliun. Sepanjang sembilan bulan di 2021, total processing value BUKA naik 51% secara tahunan menjadi Rp 87,9 triliun.

Presiden Jokowi mengungkapkan sukur karena Indonesia tidak mengimpor beras sepanjang tahun 2021. Secara keseluruhan Jatim mampu memproduksi 5,70 ton beras baik untuk Jatim maupun provinsi lainnya secara nasional. Sejumlah bendungan yang selesai dibangun dan difungsikan, memicu produktivitas pertanian tanah air. Terkait kendala petani mengenai pupuk dan alat produksi, Jokowi memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo segera menyelesaikannya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima memastikan stok beras nasional Bulog menjelang Natal dan Tahun Baru dalam jumlah yang aman. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhammad Suryanto memastikan seluruh jaringan yang bekerja sama dengan Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal, baik on line maupun off line juga outlet milik Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia serta jaringan retail modern yang ada. Sampai akhir Desember 2021, Indonesia diperkirakan surplus beras 1.99 juta ton. (Yetede)

Awal 2014 Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan larangan ekspor bijih nikel dan bauksit, hanya mineral hasil olahan atau konsentrat boleh diekspor. Tahun 2017, Pemerintahan Joko Widodo membuka keran ekspor nikel dan bauksit dengan syarat ketat, khusus perusahaan yang membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Agustus 2019, Pemerintahan Joko Widodo melarang ekspor nikel berlaku awal 2020, untuk memastikan pasokan bahan baku komponen kendaraan listrik dalam negri. Pada akhir 2021 Presiden Joko Widodo melarang ekspor bauksit berlaku tahun depan.

Ketum Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan, pelarangan ekspor bijih untuk mendorong hilirisasi mineral dalam negri berupa pengolahan dan pemurnian diantaranya bauksit menjadi aluminium dengan nilai tambah lebih besar, dari sisi ketahanan nasional, Presiden Joko Widodo bertujuan strategis menunjukkan ke dunia, Indonesia bukan lagi negara pengekspor bahan mentah, dan dengan penguasaan teknologi, Indonesia kini dapat mengolah dan memurnikan hasil tambang menjadi aneka produk bahan baku industri bernilai ekonomis tinggi. (Yetede)

Penyaluran kredit perbankan mulai membaik seiring terkendalinya virus Covid-19. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso bilang, pandemi menghantam bisnis korporasi terutama pada pariwisata, hotel, transportasi, dan restoran. Namun saat ini sebagian sektor korporasi mulai bangkit. Kredit ke 200 korporasi besar naik Rp 52,56 triliun atau tumbuh 4,7% year to date (ytd). PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), misalnya, mencatat outstanding kredit ke segmen infrastruktur dan konstruksi tumbuh paling tinggi, mencapai Rp 9,9 triliun secara year on year (yoy). Segmen ini mendominasi dengan kontribusi hingga 67% dari total kredit korporasi. Sementara permintaan kredit dari sektor telekomunikasi tumbuh terbesar kedua, yaitu Rp 4,7 triliun yoy.

Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR dan Bank Indonesia (BI) Senin (29/11) menyetujui Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tahun 2022. Dimana, penerimaan operasional diproyeksikan mencapai Rp 28,41 triliun atau naik 2,4% dibanding anggaran 2021. Adapun pengeluaran operasional diproyeksikan sebesar Rp 14,29 triliun atau naik 16,84%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, penentuan anggaran itu didasarkan asumsi makro APBN 2022, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi 3%, dan rata-rata nilai tukar rupiah berkisar Rp 14.350 per dollar AS. (Yoga)

Pemerintah berencana mengerek penerimaan negara. Salah satunya, dengan bakal mengerek tarif cukai rokok pada tahun 2022. Sentimen ini akan menjadi pemberat emiten rokok. Pengenaan pungutan pajak tambahan untuk rokok akan tetap di level double digit, seiring target penerimaan cukai rokok di APBN tahun depan sebesar 11,56% atau Rp 20 triliun menjadi Rp 193 triliun dari target Rp 173 triliun.

Bursa saham global kembali bergejolak. Varian baru Covid-19, omicron, memicu kekhawatiran baru yang menekan laju bursa saham global. Indeks Harga Saham Gabungan IHSG pun terseret penurunan tersebut. Pada penutupan pasar saham Jumat (26/11), IHSG merosot -2,06% menjadi 6.561,55. Padahal, bursa saham dalam negeri tengah dalam tren kenaikan dan berpotensi mengukir rekor baru

Nasib sovereign wealth fund (SWF) Indonesia atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sedang di ujung tanduk. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja menyandera langkah LPI untuk menarik investasi asing maupun mengelola dana bernilai puluhan triliun rupiah. Sebagai catatan akhir pekan lalu, MK memutuskan bahwa penyusunan UU Cipta Kerja cacat formil karena mengabaikan prosedur ideal penyusunan UU. MK pun menitahkan pemerintah dan DPR segera memperbaikinya dalam dua tahun usai putusan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus mewaspadai dampak lifting migas yang masih di bawah target. Hal ini bisa mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kementerian Keuangan mencatat, realisasi lifting minyak sepanjang Januari - September 2021 rerata baru mencapai 660.890 barel per hari (bph). Angka ini di bawah target 705.000 bph di 2021.