Pekan Lalu, Dua Obligasi dan Tiga Saham Masuk Bursa
Aktivitas pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus berlanjut. Di pekan ini, terdapat dua obligasi dan tiga saham baru tercatat di bursa.
Pada Senin (22/11), PT Indomobil Finance Indonesia menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021 dengan nilai nominal Rp 1,92 triliun.
Pada hari yang sama, saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) listing sebagai perusahaan tercatat ke-41 sepanjang tahun 2021.
Kemudian pada Rabu (24/11), Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 yang diterbitkan oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mulai dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp 1 triliun.
Pada Kamis (25/11), terdapat pencatatan saham dan waran perdana PT Perma Plasindo Tbk (BINO) sebagai perusahaan tercatat ke-42, serta pencatatan saham PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO) sebagai perusahaan tercatat ke-43.
Sekadar informasi, dengan adanya aktivitas pencatatan tersebut, total emisi Obligasi dan Sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2021 adalah 87 emisi dari 52 emiten senilai Rp 91,01 triliun.
Produsen Smartphone Semakin Gencar Berbisnis Mobil Listrik
Niat raksasa ponsel pintar China, Xiaomi, masuk ke bisnis kendaraan listrik tampaknya tak mainmain. Xiaomi akan membangun pabrik di Beijing yang berkapasitas 300.000 kendaraan listrik per tahun. Akhir pekan lalu Reuters memberitakan, pihak berwenang Beijing mengungkapkan, pabrik tersebut akan dibangun dalam dua fase, Sementara Badan Pembangunan Ekonomi di Beijing, E-Town, di akun resmi WeChat menyatakan, Xiaomi juga akan membangun kantor pusat unit mobil, kantor penjualan dan penelitian di Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Beijing.
Pengendalian di Pasar Tradisional pada 2022
Kenaikan harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) global masih memengaruhi lonjakan harga minyak goreng dalam negeri. Menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan (28/11) Kemendag bekerja sama dengan produsen minyak goreng dan peritel telah menggelontorkan 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana dengan harga terjangkau Rp 14.000 per liter di 45.000 gerai ritel. Dan akan ditambah sampai 14 juta liter akhir tahun ini.
Pemerintah akan mengendalikan harga minyak goreng di pasar tradisional mulai 1 Januari 2022, berbarengan penerapan Permendag No 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan. Badan Pusat Statistik menyebut, minyak goreng dan cabai merupakan komoditas yang memberikan andil terhadap tingkat inflasi kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau pada Oktober 2021 sebesar 0,1 persen. (Yoga)
Peta Jalan Budidaya Lobster Belum Jelas
Aturan budidaya lobster tertuang dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang juga melarang ekspor benih lobster. Menurut Ketua Umum Pembudidaya Ikan Laut Indonesia (Hipilindo) Effendy Wong, sejak budidaya lobster digaungkan, belum ada kejelasan peta jalan terkait budidaya, pengaturan tata ruang, standar budidaya, hingga pencegahan penyakit. Dikhawatirkan banyak kegagalan akibat penyakit susu (milky disease)
Di sisi lain, harga benih lobster masih mahal, jenis mutiara Rp 18.000 per ekor dan jenis pasir Rp 12.000 per ekor. Normalnya, harga benih lobster pasir Rp 5.000 per ekor. Namun masih banyaknya benih lobster yang dibawa keluar Indonesia meski dilarang pemerintah memicu kenaikan harga benih. Dari data KKP, sepanjang 17 Juni sampai 9 November 2021, pemerintah menggagalkan 21 kasus penyelundupan benih bening lobster (BBL), sebanyak 1,3 juta benih, terdiri dari 90,5 % lobster pasir dan 9,5 % lobster mutiara. (Yoga)
Pemerintah dorong Pembiayaan Rendah Karbon
Pemerintah mendorong optimalisasi perbankan menyalurkan pembiayaan yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, sesuai prioritas Indonesia selaku Presidensi G-20, yaitu mengembangkan sumber pembiayaan yang mendukung negara berkembang dalam memitigasi perubahan iklim.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Indonesia melalui Penentuan Kontribusi Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) berkomitmen menurunkan 29 % emisi gas rumah kaca, dengan optimalisasi peran perbankan domestik menyalurkan pembiayaan guna mempercepat transisi ekonomi melalui ekonomi rendah karbon
Pemenuhan target emisi pada 2030 sesuai NDC yang telah ditetapkan pemerintah membutuhkan biaya sekitar 250 miliar dollar AS atau setara Rp 3.603 triliun. Percepatan transisi tersebut, dicapai melalui perbankan yang secara agresif membiayai proyek-proyek hijau ataupun pembangunan berkelanjutan. (Yoga)
Harga Minyak Dunia Terendah dalam 2 Bulan
Harga minyak mentah acuan Brent pada pukul 10.35 GMT dilaporkan turun US$4,68 atau 5,6% menjadi US$ 77,45 per barel. Sedangkan harga minyak acuan West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat (AS) turun UAD 5,20 atau 6,6% menjadi US$ 73,19 per barel,pasca liburan perayaan Hari Thanskgiving, pada Kamis (25/11) di AS.
Harga minyak dunia tersebut merosot bersamaan dengan pasar saham global ditengah kekhawatiran varian baru Covid-19. Di sisi lain, para investor juga mengamati respon Tiongkok terhadap pelepasan jutaan barel minyak AS dari cadangan stratregisnya melalui koordinasi dengan negara-negara konsumen besar lainnya. Langkah ini merupakan upaya untuk meredam kenaikan harga.
"Pelepasan semacam itu kemungkinan bakal membengkakkan pasokan dalam beberapa bulan mendatang," kata sumber di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), berdasarkan temuan panel ahli yang memberi nasihat kepada para menteri anggota OPEC, yang dilansir Reuters. (Yetede)
Putusan UU Cipta Kerja Picu Multitafsir
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat menyisakan penafsiran keberlakuan regulasi itu serta aturan turunannya. Multi tafsir juga muncul terkait perbaikan yang diminta MK. Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie (26/11), menilai, UU Cipta Kerja tetap berlaku, tetapi dengan syarat, harus diperbaiki dalam waktu dua tahun karena jika melihat dari putusan MK, adalah proses pembentukannya, bukan substansinya.
Tafsir berbeda muncul dikalangan pengusaha dan buruh. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, yang dipermasalahkan dalam putusan MK ialah proses pembentukan UU Cipta Kerja. Maka, yang perlu diperbaiki ialah UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bukan UU Cipta Kerja. Dikhawatirkan jika UU Cipta Kerja direvisi, muncul ketidakpastian iklim berusaha dan investasi
Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal meminta pemerintah memperbaiki substansi UU Cipta Kerja. Pemerintah juga seharusnya menangguhkan segala peraturan dan kebijakan yang bersifat strategis serta berdampak luas yang mengacu pada UU Cipta Kerja, seperti bunyi dari putusan MK.
Produsen Mobil Dapat Insentif di Tengah Krisis Chip
Kalangan produsen mobil dituntut untuk lebih kreatif dalam mengatasi kekurangan semikonduktor global. Mulai dari membeli chip komputer langsung dari pabrikan, mengonfigurasi ulang mobil atau memproduksinya dengan suku cadang yang hilang. Seiring dengan permasalahan kekurangan chip yang ternyata berlangsung lebih lama dari perkiraan maka produsen otomotif, termasuk Daimler dan Volkswagen (VW) herus memikirkan kembali strategi produksi. Semisal, pabrikan mobil yang biasanya membeli suku cadang dari pemasok utama seperti Brosch dan McKinsey, hal tersebut mengarah kepada kurangnya transparansi.
Menurut Manager Pembelian Daimler Markus Schafer, hal itu sekarang berubah. "Produsen Mobil Mercedes-Benz Jerman telah menjalin komunikasi langsung dengan semua pemasok chip, termasuk produsen material semikonduktor di Taiwan." katanya saat dipameran mobil IAA pada September. Sementara itu, para pengembang kendaraan telah melakukan bagiannya untuk membantu produsen mengelola krisis pasokan. Jika kita mengubah perangkat lunak, kita dapat menggunakan sedikit semikonduktor dan mencapai fungsi yang sama. Hal itu terkadang membutuhkan waktu yang lama karena ada campur tangan otoritas pengatur. (Yetede)
Publik Tuntut Keterbukaan
Masyarakat sipil menuntut keterbukaan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027. Hasil tes tulis berbasis computer (computer assisted test) tak bisa langsung diketahui peserta seleksi ataupun masyarakat luas, pembobotan atas ketiga tes seleksi tahap dua juga tidak diberitahu. Daftar riwayat hidup peserta seleksi juga tidak seluruhnya dibuka yang dikhawatirkan mendegradasi kepercayaan publik terhadap Tim Seleksi (Timsel) anggota KPU dan Bawaslu serta calon yang terpilih.
Kurangnya transparansi dalam seleksi diakui anggota KPU Kepulauan Riau, Widiyono Agung Sulistyo yang mengikuti tes tahap kedua, dimana peserta tidak diperlihatkan hasil tes tertulis, makalah, dan tes psikologi, yang semestinya bisa diumumkan pada para peserta. Padahal, menurut Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana, tujuan awal penggunaan CAT dalam seleksi agar prosesnya berlangsung cepat dan transparan. Namun ternyata, hasil tes tidak dipublikasikan. (Yoga)
Jepang Tambah Anggaran Stimulus US$ 31,4 Miliar
Kabinet Jepang pada Jumat (26/11) menyetujui rekor 36,0 triliun yen (US$ 314 miliar) anggran tambahan untuk tahun fiskal 2021. Anggaran tersebut merupakan stimulus ekonomi terbaru pemerintah untuk menguatkan pemulihan ekonomi dari pandemi virus corona. Pemerintah juga berencana menggunakan 6,1 triliun yen yang diambil dari anggran fiskal 2020.
Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida mengatakan pemerintahnya bertujuan untuk membuat anggaran tambahan di sidang parlemen yang akan diadakan bulan depan. Melalui stimulus ini, Kishida memimpin pemulihan ekonomi dalam negeri ke tingkat pra-pandemi, sambil coba memenuhi tujuannya mendistribusikan kembali kekayaan dengan meningkatkan dukungan untuk rumah tangga dan perusahaan.
Untuk meningkatkan sektor pariwisata yang dilanda pandemi, dana sebanyak 268,5 miliar yen akan dialokasikan untuk memulai kembali program subsidi pariwisata domestik "Go To Travel" pemerintah. Sebelumnya, program tersebut ditangguhkan pada Desember 2020 dengan adanya lonjakan jumlah kasus baru virus Covid-19. (Yetede)









