Pengadaan barang dan jasa (PBJ) di instansi pemerintah, terutama di kementerian dan lembaga (K/L), sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi. Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PBJ menjadi salah satu sektor yang paling dominan dalam temuan korupsi, baik di tingkat K/L maupun pemerintah daerah (pemda). KPK mencatat adanya peningkatan jumlah kasus korupsi dalam PBJ, dengan 68 kasus yang terjadi pada tahun lalu, dan sektor ini menempati urutan kedua setelah gratifikasi atau suap.

Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, menyatakan bahwa risiko penyalahgunaan dalam pengelolaan PBJ mencapai 97% di tingkat K/L dan 99% di pemda. Temuan dari Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK menunjukkan adanya berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk pengondisian pemenang tender, kualitas barang yang tidak sesuai dengan harga, hingga praktik nepotisme dan gratifikasi.

Untuk mengatasi masalah ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan KPK untuk memperbaiki sistem PBJ. LKPP telah menyusun langkah-langkah untuk memitigasi risiko, termasuk perbaikan sistem e-Katalog, verifikasi ketat atas legalitas dan harga barang, serta penggunaan teknologi seperti e-Audit untuk mengawasi potensi kecurangan dalam pengadaan. Ketua LKPP, Hendrar Prihadi, menyatakan bahwa penggunaan e-Purchasing dan pengembangan e-Audit diharapkan dapat meminimalkan penyalahgunaan dalam PBJ.

Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya perbaikan, sektor PBJ masih membutuhkan perhatian khusus dalam hal transparansi dan pengawasan guna mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara.

Langkah mundur Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Paris, yang diumumkan setelah Donald Trump menjadi Presiden, memberikan dampak negatif terhadap komitmen global dalam mengatasi krisis iklim. AS, sebagai salah satu negara pengemisi gas rumah kaca terbesar, menciptakan sinyal buruk yang dapat mempengaruhi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16/2016, ada sinyal dari pejabat Indonesia yang cenderung mendukung pendekatan yang lebih fleksibel terhadap kebijakan iklim, salah satunya disampaikan oleh Utusan Khusus Indonesia untuk Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang menyatakan bahwa Perjanjian Paris tidak lagi relevan bagi Indonesia.

Lebih jauh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memfokuskan kebijakan pada kedaulatan energi, yang lebih berorientasi pada pemanfaatan energi fosil dan biofuel, yang berpotensi merusak alam, terutama dengan rencana perluasan perkebunan sawit. Konsep kedaulatan energi yang mengandalkan batu bara juga dapat memperburuk masalah lingkungan di Indonesia, yang kecanduan terhadap energi fosil. Data menunjukkan bahwa meski energi terbarukan semakin diperkenalkan, batu bara masih menjadi sumber energi dominan di Indonesia.

Dengan kondisi ini, komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim semakin melemah, dan dapat mengikuti jejak AS yang mengabaikan Perjanjian Paris. Publik diharapkan untuk lebih bersuara agar pemerintah tetap mematuhi UU No. 16/2016 dan terus berpegang pada komitmen global untuk mengatasi krisis iklim. Tanpa upaya nyata untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mendukung energi terbarukan, Indonesia berisiko menghadapi dampak ekologi yang lebih besar di masa depan.

Masalah serius terkait wanprestasi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yang mengakibatkan sejumlah vendor tidak dibayar untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Proyek ini melibatkan Lukman Hadi Surya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menjadi tokoh sentral dalam dinamika ini. Meskipun proyek sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan, Kemenperin tetap menganggapnya fiktif karena tidak tercatat dalam anggaran dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pihak vendor, yang terhimpun dalam Aliansi Vendor Kemenperin, melalui kuasa hukum mereka, Michael Tarigan, telah mengirimkan somasi kepada Kemenperin dan mempertimbangkan langkah hukum, termasuk gugatan di pengadilan. Ekonom, seperti Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi dan Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal, menganggap bahwa langkah hukum adalah solusi yang rasional untuk pemulihan hak atas pembayaran. Mereka juga menyoroti dampak jangka panjang dari masalah ini, seperti berkurangnya kepercayaan publik terhadap Kemenperin dan potensi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, para ahli seperti Wahyu Widodo dari Universitas Diponegoro mengingatkan bahwa pengawasan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus diperketat. Peningkatan transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap eksekusi anggaran menjadi solusi penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Strategi membeli saham salah harga menjadi salah satu cara yang sering digunakan investor untuk memperoleh keuntungan maksimal di pasar saham. Saham dikatakan salah harga ketika valuasinya lebih murah dibandingkan nilai fundamentalnya.

Meskipun pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif ekonomi, daya beli masyarakat tetap terancam melemah. Mayoritas insentif yang diberikan bukan kebijakan baru, melainkan hanya perpanjangan dari program sebelumnya, seperti PPN DTP properti, PPh 21 DTP, serta bantuan sosial. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tetap tumbuh di bawah 5% dalam tiga tahun terakhir, menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5%.

Bank-bank besar terus memperkuat bisnis anak usahanya untuk meningkatkan kontribusi laba secara konsolidasi. Bank Mandiri mencatat total laba anak usaha sebesar Rp 11,8 triliun pada 2024, tumbuh 9,28% YoY, dengan kontribusi terbesar berasal dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang membukukan laba Rp 7 triliun (+22,8% YoY).

Kinerja emiten sektor migas pada tahun 2025 diperkirakan bervariasi, dipengaruhi oleh penurunan harga minyak dan gas serta kebijakan ekspor pemerintah.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perketat pengawasan penertiban izin penggunaan operasional pelabuhan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TuKS). Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Capt Antoni Arof Pribadi mengatakan, Kemenhub telah memberikan izin operasioanl pelabuhan yang tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). "Di luar itu, Kemenhub tidak pernah mengeluarkan izin operasional bagi pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi," ujar Antoni Arif Priadi. Saat ini terdapat 636 lokasi pelabuhan aksesting yang terdapat dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.  Rinciannya terdiri atas 28 Pelabuhan Utama, 164 pelabuhan Pengumpul, 166 Pelabhan Pengumpan Regional dan 278 Pelabuhan Pengumpan Lokal. Selain itu, terdapat 1.322 Rencana Lokasi Pelabuhan dan 57 Terminal yang merupakan bagian dari Pelabuhan Umum. (Yetede)