Obat bahan alam seperti fitofarmaka dan jamu dilirik di pasar Internasional, tetapi belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Obat fitofarmaka produksi Dexa Medica, misalnya, sudah diresepkan oleh dokter di Filipina, serta terbukti mampu mencegah amputasi kaki pada pasien diabetes. Sementara jamu produksi PT Sido Muncul diminati hingga benua hitam, Afrika. ”Jadi kalau dilihat, motivasi kita itu besar sekali untuk memajukan Indonesia. Kita itu sangat bangga kalau obat kita itu yang kita produksi di Indonesia digunakan oleh para dokter di negara-negara lain. Wah! Hasil penelitian kita ini benar-benar dihargai, sampai pasiennya bisa sembuh,” ujar Direktur Business Development & Scientific Affairs Dexa Medica Prof Raymond R Tjandrawinata di Tangerang Se- latan, Banten, Rabu (5/2/2025). Produk fitofarmaka produksi Dexa yang dipakai pasar asing, antara lain adalah inlacin yang digunakan untuk penderita diabetes. Ada pula obat disolf untuk memperbaiki sirkulasi darah yang menggunakan bahan dari fraksi Lumbricus rubellus (cacing tanah).

Para dokter di berbagai negara tersebut percaya pada khasiat obat modern asli Indonesia lewat proses edukasi. ”Yang kita tekankan dulu. Ini obat modern. Terus dia tanya, dari mana Indonesia? Kok bisa Indonesia menemukan ini? Indonesia itu kan terbelakang. Selalu pikirannya kayak gitu,” tambahnya. Raymond kemudian meyakinkan para dokter bahwa Indonesia memiliki saintis andal. Hasil riset terkait khasiat obat pun sudah dipublikasikan dalam jurnal internasional. ”Penerimaan mereka terhadap obat modern asli Indonesia itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Ini yang sangat disayangkan,” tambah Raymond. Hingga kini, dokter-dokter dari Filipina telah menggunakan obat modern asli Indonesia (OMAI) dengan volume yang jauh lebih besar daripada dokter di Indonesia. Mereka juga melakukan uji klinik penggunaan OMAI bagi pasien di Filipina. ”Ini menandakan bahwa sebetulnya obat modern Indonesia itu efikasinya tidak kalah dengan obat kimiawi yang mereka juga bisa pakai,” kata Raymond. (Yoga)

Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku, bumimanusia dengan persoalannya. Banyak cara membaca dan merekam perjalanan ekonomi Nusantara. Sejumlah karya sastra Pramoedya Ananta Toer menjadi salah satu wadahnya. Kisahnya mulai dari strata masyarakat, potensi kota-kota jalan pos Daendels, hingga keretek Kudus dan perdagangan rokok di Pulau Buru. Pramoedya lahir pada 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah. Karya-karya sastrawan yang akrab dipanggil Pram ini, kendati sempat dilarang beredar selama Orde Baru, tetap abadi melintasi zaman. Karya-karya Pram menyuguhkan berbagai potret kondisi Nusantara. Salah satunya tentang potret ekonomi Indonesia pada zamannya. Bukan perihal teori-teori ekonomi, melainkan berpijak pada keresahan, sejarah, dan potensi bumi manusia.

Dalam novel Bukan Pasar Malam (1964), Pram menyuguhkan potret sosial-ekonomi antarkelas masyarakat melalui hal-hal sederhana. Listrik, air leding, dan sumur menjadi pijakan Pram mengisahkan kesenjangan sosial-ekonomi antarkelas. Novel yang dilarang beredar pada 1965 itu berlatar revolusi fisik dan kondisi masyarakat Indonesia pascakemerdekaan. ”Presiden memang orang praktis, tidak seperti mereka jang memperdjuangkan hidupnya' di pinggir jalan berhari-harian. Kalau engkau bukan presiden, dan djuga bukan menteri, dan engkau ingin mendapat tambahan listrik tiga puluh atau lima puluh watt, engkau harus berani menjogok dua atau tiga rupiah….” (halaman 8). Pram juga menceritakan kemudahan kalangan berduit di kota-kota besar mendapatkan akses leding. Berbeda dengan di daerah-daerah perdesaan, termasuk di tanah kelahirannya, warga berduit harus menggali sumur yang dalam untuk mendapatkan air. Namun, sumur itu justru dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

”Di daerah kami jang kering, sumur adalah pusat perhatian manusia dalam hidup di samping beras dan garam. Karena itu, sekalipun pembuatan sumur itu atas ongkos sendiri, dia mendjadi hak umum. Orang jang membuat sumur adalah orang jang berwakaf…dan mendapat penghormatan….” (halaman 44). Blora merupakan salah satu daerah yang berada di Pegunungan Kendeng atau Pegunungan Kapur Utara. Daerah tersebut kaya dengan potensi sumber daya alam, seperti minyak bumi dan hutan jati. Hingga kini, setiap musim kemarau, sebagian besar warga Blora kekurangan air bersih karena sumur-sumur mengering. Kendati seiring waktu Blora memiliki perusahaan daerah air minum (PDAM), tak semua warga Blora dapat mengaksesnya. Sumber air baku PDAM yang berada di Kecamatan Blora dan Cepu itu terbatas. Setiap kemarau panjang, air baku yang berasal dari Waduk Tempuran, Sungai Ngampel, dan sumber Kajar kerap surut. (Yoga)

Amerika Serikat dan China kembali terlibat dalam perang dagang. Kali ini bisa jadi lebih panas. Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif tambahan 10 persen pada barang dari China. Tambahan itu di atas tarif bea masuk impor yang sudah diberlakukan ke produk-produk China sejak era pertama Trump pada 2017-2020. Untuk tambahan tarif kali ini, China membalas dengan tarif juga. Wujudnya termasuk tarif 15 persen pada batubara dan produk gas alam cair. Ada juga tarif 10 persen untuk minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil yang memiliki cc besar. Tarif balasan China itu dapat mempersulit produsen AS tertentu untuk mengekspor produk ke China. Sebab, harga pro-duk China akan menjadi lebih mahal. Tarif balasan China, kalau jadi, akan mulai berlaku mulai Senin (10/2/2025) ini. Majalah Time, Jumat (7/2), menyebutkan, tarif baru yang dikenakan China dikhawatirkan akan merugikan kota-kota kecil di negara bagian AS. Negara bagian itu antara lain North Dakota, Indiana, Ohio, Kentucky, dan West Virginia. Padahal, negara bagian-negara bagian itulah yang membantu Trump memenangi pemilu 2024.

Peneliti senior di Brookings Institution, Mark Muro, menjelaskan, persaingan AS-China akan berdampak besar pada AS. Dari hasil studi lembaga tersebut diketahui kota-kota padat penduduk, seperti Houston di Texas dan Detroit di Michigan, yang paling terdampak. ”Dampak terbesar dari tarif itu akan dirasakan daerah perdesaan tempat industri yang menyumbang mayoritas ekonomi lokal,” ujarnya. Secara keseluruhan, laporan Brookings Institution menemukan hampir dua pertiga pekerjaan yang berpotensi terdampak oleh tarif balasan China tersebut berada di daerah-daerah yang memilih Trump. Ini kontras dengan tarif balasan China yang diberlakukan pada 2018 saat pemerintahan Trump yang pertama. Kaliini, sekitar 400.000 hingga 700.000 pekerjaan di AS dikhawatirkan dapat terpengaruh oleh tarif balasan China. Pekerjaan-pekerjaan itu antara lain terkait industri otomotif, minyak bumi, dan peralatan konstruksi. ”Jika pabrik harus mengurangi produksinya, pasti lapangan kerja lokal terdampak,” kata salah satu penulis studi Brookings tersebut, Rob Maxim.

Daerah terdampak Dalam penelitian sebelumnya, yang dilakukan di Januari 2024, ditemukan perang dagang AS-China tahun 2018-2019 juga berdampak pada perekonomian daerah-daerah yang condong ke Partai Republik. Daerah yang terdampak termasuk negara bagian industri Midwest, seperti Ohio dan Indiana, serta negara bagian selatan yang berorientasi manufaktur, seperti North Carolina. Meski demikian, warga yang tinggal di wilayah yang terdampak tarif cenderung memilih Trump pada pemilu 2020. ”Bagi para pendukung Trump, mereka hanya tertarik pada daya tarik Trump yang tampak bah- wa dia melakukan sesuatu,” kata Maxim. Presiden Asosiasi Batu Bara West Virginia, Chris Hamilton, mengakui, petambang batubara lokal dapat terpengaruh tarif balasan China. Akan tetapi, hal itu tidak akan memengaruhi dukungan asosiasi tersebut pada Trump. AS memang tidak mengekspor batubara dalam jumlah besar. Meski demikian, batubara penting bagi West Virginia yang menyumbang separuh dari keseluruhan ekspor batubara AS. Sejak kampanye, Trump telah berjanji memutarbalikkan kebijakan Partai Demokrat yang berupaya menyapih jaringan listrik AS dari batubara. China bersiap China sudah sejak lama menduga pemerintahan Trump akan bersikap keras pada China. (Yoga)

Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum atau PU berpotensi menurunkan kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Selain itu, pemangkasan anggaran ini juga dikhawatirkan akan menyebabkan terhentinya berbagai proyek infrastruktur, yang pada akhirnya berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi pekerja konstruksi. ”Sektor konstruksi memiliki peran besar dalam perekonomian kita. Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, baik dalam proyek infrastruktur yang didanai pemerintah maupun swasta,” kata Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Erie Heriyadi saat dihubungi, Minggu (9/2/2025). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), distribusi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), menurut lapangan usaha pada triwulan IV-2024, menunjukkan bahwa sektor konstruksi masuk dalam lima besar penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi sebesar 10,43 persen.

Selain itu, industri konstruksi mencatat pertumbuhan sebesar 5,81 persen (year on year/yoy) pada periode yang sama. Menurut Erie, sektor konstruksi pada 2025 akan menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian akan mengalami penurunan. Selain itu, pemangkasan anggaran diperkirakan akan berdampak pada proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan sehingga berisiko membuat jutaan tenaga kerja yang terkait sektor konstruksi akan kehilangan pekerjaan. ”Dampaknya tidak hanya pada penurunan kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB, tetapi juga pada lapangan kerja. Kami khawatir banyak pekerja di sektor konstruksi akan mengalami PHK. Kami memprediksi sekitar 2,1 juta tenaga kerja yang terkait sektor konstruksi berisiko menganggur,” kata Erie. Lebih lanjut, Erie menjelaskan bahwa dampak pemangkasan anggaran juga akan dirasakan pada rantai pasok sektor konstruksi, termasuk pekerja di pabrik atau produsen yang memasok bahan material untuk proyek infrastruktur.

Jika proyek pembangunan terhambat atau bahkan terhenti, distribusi bahan bangunan juga akan ikut terganggu. ”Terhambatnya produksi bahan baku di pabrik akibat stagnasi proyek akan berdampak langsung pada tenaga kerja di sektor ini. Para pekerja pabrik dan produsen bahan bangunan pun berisiko mengalami PHK,” ujar Erie. Seperti diketahui, pagu anggaran Kementerian PU untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 telah disepakati oleh Komisi V DPR sebesar Rp 29,57 triliun. Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU yang awalnya mencapai Rp 110,95 triliun telah mengalami efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun. Dengan demikian, sisa anggaran yang tersedia adalah Rp 29,57 triliun, yang terdiri atas nonrupiah murni sebesar Rp 16,31 triliun dan rupiah murni sebesar Rp 13,26 triliun. Erie menilai, kebijakan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan sektor produktif lainnya. Ia mengingatkan agar kebijakan pemangkasan anggaran tidak justru memperburuk kondisi ekonomi nasional yang tengah berupaya bangkit. (Yoga)

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Novi menggantikan Wahyu Suparyono yang sebelumnya menjabat sebagai direktur utama sejak 10 September 2024 atau menjabat tak sampai lima bulan lamanya. Selain itu, Hendra Susanto juga ditunjuk sebagai Direktur Keuangan Bulog menggantikan Iryanto Hutagaol. Keputusan penggantian jabatan direksi Bulog tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025. Sebelumnya, Novi menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Hendra sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Tak hanya jajaran direksi, jajaran Dewan Pengawas Bulog turut dirombak. Salah satunya adalah Wicipto Setiadi yang digantikan oleh Verdianto Iskandar Bitticaca, seorang purnawirawan Polri dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi. Manajer Hubungan Masyarakat Perum Bulog Andrew R Shahab, saat dihubungi, Sabtu (8/2/2025), di Jakarta, membenarkan bahwa Direktur UtamaBulog saatini dijabat perwira tinggi TNI aktif. Ditanya soal masa jabatan Novi sebagai Direktur Utama Bulog, ia tidak menjawab lugas.

”Untuk masa penugasan (sebagai Direktur Utama Bulog) ditentukan dan diatur sesuai penugasan dari  Kementerian BUMN,” ujarnya. Bulog mengemban tugas berat dalam beberapa waktu ke depan, yakni menyerap gabah dan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton setara beras. Untuk menjalankan tugas tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 16 triliun bagi Bulog. Dana untuk menyerap gabah dan beras itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 (Kompas.id, 8/2/2025). Bulog serap gabah dan beras 3 juta ton Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengemukakan, dalam rapat koordinasi telah disepakati bahwa Bulog harus menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Hal itu mengingat produksi beras nasional, terutama pada Januari-Maret 2025, meningkat signifikan dibandingkan dengan periode sama 2024. ”Bulog juga diwajibkan membeli gabah kering panen di tingkat petani sesuai harga pembelian pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram. Ini guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani, terutama saat panen raya,” katanya melalui siaran pers.

Ketika masih menjabat Dirut Perum Bulog, Wahyu Suparyono pernah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan sejumlah badan usaha milik negara terkait pangan di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Saat itu Wahyu Suparyono mengatakan, Bulog bakal memiliki dua sumber dana untuk pengadaan 3 juta ton beras yang ditargetkan pemerintah. Bulog masih dapat meminjam dana dari bank-bank milik negara senilai Rp 3 triliun dengan mekanisme subsidi bunga pinjaman. Selain itu, Bulog juga bakal mendapat suntikan dana dari Operator Investasi Pemerintah (OIP) senilai Rp 16,6 triliun. Saat ini, Bulog tengah membahas proses pencairannya dengan Kementerian Keuangan. ”Beberapa waktu lalu, saya dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke rumah dinasnya. Presiden memberitahu bahwa Bulog akan mendapat suntikan dana dari OIP,” ujar Wahyu, seperti dikutip Kompas.id (5/2/2025). OIP merupakan lembaga atau badan hukum yang ditunjuk menteri keuangan untuk melaksanakan fungsi operasional investasi pemerintah. Investasi pemerintah itu bisa berupa penempatan dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. (Yoga)

Valuasi harga saham perusahaan negara PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum saat mencatatkan saham perdana atau initial public offering diharapkan bisa dijaga agar tidak terlalu tinggi. Ini perlu dilakukan untuk memberikan ruang keuntungan bagi investor, dari selisih positif pertumbuhan harga. Hal tersebut disampaikan ekonom dan pengamat pasar modal Lucky Bayu Purnomo, saat dihubungi pada Minggu (9/2/2025). Ia menanggapi keterangan resmi yang disampaikan PT Mineral Industri Indonesia Persero atau Mind Id, induk dari Inalum. Perusahaan terindikasi akan melepas saham dengan nilai tinggi dengan mempercantik equity story atau kisah ekuitas. Equity story merupakan ringkasan dari strategi perusahaan yang ditunjukkan dalam rencana bisnis, yang dirancang untuk ditujukan kepada investor. Dokumen ini berisi informasi tentang keberhasilan perusahaan di masa lalu, model bisnis, dan tujuan masa depan aksi korporasi, yang menjelaskan alasan mengapa investor harus membeli saham perusahaan.

”Sebaiknya jangan berpandangan bahwa karena sudah ada emiten-emiten IPO (initial public offering) yang terafiliasi, lantas harga valuasi yang berakibat nominal harga saham Inalum itu pada saat IPO itu mahal dan tinggi. Sebaiknya itu IPO dengan kondisi fair value,” ujar Lucky. Selain Inalum, holding BUMN pertambangan Mind Id juga beranggotakan empat perusahaan lainnya, yakni PT Antam Tbk,PT Bukit Asam (BA) Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia. Dengan melepas saham perdana, Inalum akan menjadi emiten anggota holding Mind Id keempat setelah Antam, Bukit Asam, dan Timah. Rencana IPO 2026 Sebelumnya, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Mind Id Dilo Seno Widagdo mengatakan, IPO Inalum termasuk dalam rencana jangka panjang perusahaan untuk 2026-2027. Sementara untuk tahun ini perusahaan tengah fokus pada peningkatan kapasitas smelter aluminium dan pengembangan proyek-proyek strategis untuk mempercantik equity story yang menjadi salah satu landasan penetapan harga saham. (Yoga)

Penetapan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai tersangka korupsi terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran besar yang dilakukan pemerintah. Meski secara teknis tidak banyak mengganggu pelaksanaan efisiensi, kasus tersebut bisa turut menggerus citra Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung pada Jumat (7/2/2025) malam. Isa langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2008-2018. Penetapan Isa Rachmatarwata sebagai tersangka bersangkutan dengan keputusan yang ia buat ketika masih menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada periode 2006-2012.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro memastikan pihaknya akan segera mencari pengganti Isa. Terlebih, saat ini Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sedang mengemban pekerjaan besar untuk memantau dan mengeksekusi pelaksanaan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Namun, siapa sosok tersebut, untuk saat ini ia belum bisa memastikan. ”Belum ada untuk sekarang. Nanti ditunggu saja, ya, segera akan kami sampaikan. Pada intinya kami di Kemenkeu menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Deni singkat. Kredibilitas Kemenkeu Menurut peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra, Gulfino Guevarrato, yang dihubungi pada Sabtu (8/2/2025), kasus itu mengindikasikan bahwa DJA yang notabene adalah ”jantung” pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini dipimpin sosok yang tidak berintegritas. ”Sangat mungkin ini bisa memicu resistensi dari K/L lain karena di saat K/L-K/L diharuskan memotong anggaran untuk efisiensi, pemimpin direktorat yang mengurusi efisiensi justru terlibat korupsi meski kasusnya tidak berkaitan dengan jabatan sebagai Dirjen Anggaran,” katanya. (Yoga)

Tragedi truk menabrak kendaraan lain di Gerbang Tol Ciawi 2, Kota Bogor, Jawa Barat, kembali membuka masalah lama tak kunjung usai. Pengemudi truk rentan menjadi kambing hitam di antara beban kerja berlebihan dan minimnya perlindungan kerja bagi mereka. Mengemudikan truk bagi Nurul (30) bukan semata soal rem, pedal gas, sistem kemudi, atau kopling. Jauh dari itu, menjadi sopir truk adalah hidup itu sendiri. ”Pernah saya terjebak di jalan tanah berlumpur, hujan badai, mobil ndak bisa jalan. Nginep,” ujar Nurul di sebuah bengkel truk di Kilometer 10 Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (7/2/2025). Pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu menjadi sopir truk untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 2019. Tugasnya melangsir material bangunan, seperti batu, pasir, dan koral. Kebanyakan, ia mengangkut material dari pelabuhan di Balikpapan dan Kutai Kartanegara ke IKN. Jaraknya sekitar 100 km.

Dengan tugas penting tersebut, jalan yang mesti ia lalui tak selalu mulus. Bahkan, kebanyakan berupa jalan tanah yang baru dibuka. Hal itu menjadi masalah saat hujan datang. Dengan beban berat, tak jarang ia mesti memasrahkan hidup pada alam. ”Kalau terjebak di tengah jalan berlumpur, ya, sudah. Jalan kaki cari warung atau tempat makan. Pernah satu jam jalan kaki baru dapat warung,” katanya. Warung, bagi Nurul, adalah tempat penting untuk disinggahi. Ia mesti menjaga perutnya terisi sekaligus menambah logistik makanan untuknya sendiri. Hal tersebut mesti ia lakukan karena ia tak didampingi kernet. Saat hujan reda pun belum tentu Nurul bisa keluar dengan mudah dari jalan berlumpur. Tidak jarang ia harus menunggu sampai siang hari, menunggu matahari membantu mengeringkan jalan. Jika demikian, ia harus terus berkomunikasi dengan atasannya. Sebab, bahan bangunan yang ia bawa adalah bahan pokok untuk batching plant, produksi beton siap pakai. Nyaris 24 jam tempat pengolahan beton itu beroperasi lantaran untuk kebutuhan pembangunan IKN.

Jalan neraka Sopir truk lain, Husain (42), sudah melakoni pekerjaannya setidaknya 10 tahun terakhir. Ia mengangkut batu koral untuk berbagai proyek bangunan di sekitar Kota Balikpapan. ”Buat saya, nyopir itu hidup dan mati, Bang. Kalau ndak nyopir, ndak makan. Kalau nyopir ndak hati-hati, bisa kecelakaan. Mati kita, ha-ha-ha,” ujarnya. Soal hidup-mati itu, ia mencontohkan, jalur yang ia lalui adalah jalur di mana kerap terjadi kecelakaan. Bahkan, sangat spesifik, kecelakaan truk. Jalur itu Simpang Muara Rapak di Kota Balikpapan. Kecelakaan maut terjadi di lokasi tersebut pada 21 Januari 2022. Truk kontainer hilang kendali lantaran rem blong di jalan menurun. Kecelakaan maut itu menyebabkan empat korban jiwa dan 31 luka-luka. Pemerintah Kota Balikpapan saat ini sudah membangun jalur evakuasi di jalan tersebut dan membuat rekayasa pemisahan kendaraan besar dan kecil. Namun, pada Mei 2023, kecelakaan terulang lagi. Satu truk hilang kendali saat melalui jalan menurun sampai menabrak sebuah toko. (Yoga)

Alokasi anggaran Komnas HAM pada APBN 2025 sebesar Rp 160,5 miliar. Anggaran ini dibagi dua antara Komnas HAM dan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan. Komnas HAM mendapat Rp 112,8 miliar dan Komnas Perempuan Rp 47,7 miliar.  Namun anggaran untuk Komnas HAM berkurang drastis setelah pemangkasan. Alokasi anggaran lembaga ini hanya tersisa Rp 52 miliar. Komnas HAM hanya dapat menggunakan Rp 5 miliar dari dana total itu untuk kegiatan penegakan hak asasi manusia. Sebagian besar anggaran lain tidak dapat diutak-atik karena untuk keperluan belanja pegawai. Presiden Prabowo Subianto memutuskan pemangkasan anggaran lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang terbit pada 22 Januari 2025. Prabowo menargetkan penghematan anggaran hingga Rp 306,6 triliun. 

Para menteri Kabinet Merah Putih mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) untuk membahas efisiensi dan penghematan dalam penyusunan kriteria anggaran di Istana Kepresidenan, Jakarta, 22 Januari 2025. BPMI Setpres/Rusman Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan surat yang meminta kementerian dan lembaga mengefisienkan anggaran di 16 pos belanja. Pos-pos belanja tersebut di antaranya alat tulis kantor; kegiatan seremonial; rapat dan seminar; pendidikan, latihan, dan bimbingan teknis; jasa konsultan; serta perjalanan dinas.  "Kementerian dan lembaga diminta Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan," kata Sri Mulyani, Kamis, 30 Januari 2025. Sri Mulyani mengatakan pemangkasan anggaran itu akan digunakan untuk kegiatan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sejumlah program utama pemerintahan Prabowo yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di antaranya makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis. (Yetede)