Mendesak Presiden Untuk Turun Tangan Soal Tukin
Yoga
13 Feb 2025 Kompas
Dosen aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menolak diskriminasi pembayaran tunjangan kinerja atau tukin sesuai status perguruan tinggi negerinya. Para dosen menuntut pembayaran tukin sesuai aturan yang ditetapkan demi mendukung kesejahteraan dan peningkatan kinerja dosen. Oleh karena itu, para dosen ASN di Kemendiktisaintek mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan memastikan anggaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek tahun 2025 dapat dibayarkan. Sebab, wacana yang berkembang saat ini, karena keterbatasan anggaran, Kemendiktisaintek hanya akan membayarkan tukin bagi dosen ASN di perguruan tinggi negeri satuan kerja (satker) dan PTN badan layanan umum (BLU) yang belum menerima remunerasi. Tuntutan antara lain datang dari para dosen di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Rabu (12/2/2025). Mereka keberatan atas diskriminasi pembayaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek.
Meskipun Universitas Mulawarman sudah berstatus PTN BLU, besaran remunerasi yang diterima dosen masih jauh di bawah tukin yang diatur dalam Keputusan No 447/P/2024 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Dosen di Kemendikbudristek. Di lampiran peraturan itu tertera jabatan asisten ahli dengan kelas jabatan 9 mendapat tunjangan kinerja Rp 5 juta per bulan, lektor Rp 8,7 juta per bulan, lektor kepala Rp 10,9 juta per bulan, dan profesor Rp 19,2 juta per bulan. Menurut dosen Universitas Mulawarman, Agus Juanidi, para dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek ibarat sapi perah. Tuntutan menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), tetapi tidak disertai dengan kesejahteraan yang layak. ”Aturan untuk tukin ASN, kan, sudah ada. Dosen di bawah Kementerian Agama dan yang lainnya bisa menerima tukin, tetapi dosen ASN di Kemendiktisaintek haknya terus diabaikan. Kalau dibilang menerima remunerasi, ini tidak adil. Kami lebih memilih tukin karena remunerasi yang dibayarkan jauh di bawah tukin, paling berkisar 20 persennya,” tutur Agus.
Guna mendapatkan remunerasi yang diklaim pemerintah, seperti tukin di PTN BLU dan PTN BH, para dosen, antara lain, harus produktif melakukan riset dan publikasi di jurnal internasional. Dosen harus punya modal awal untuk membiayai riset mandiri jika tidak mendapat hibah, termasuk untuk tembus ke jurnal ilmiah internasional. ”Bagaimana menuntut dosen bisa optimal melakukan riset dan publikasi jika dosen masih berjuang dengan kesejahteraan?” kata Agus. Saat ini, dosen terpaksa mencari pekerjaan sampingan atau tambahan di luar kampus agar dapat membiayai kehidupan keluarga. Andalannya mendapat proyek dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Namun, ada kekhawatiran tahun ini semakin sulit akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran APBN dan APBD. Agus memandang, keputusan Kemendiktisaintek yang tidak membayarkan tukin dosen ASN tahun 2020-2024 sebagai sikap pemerintah yang mencederai hak asasi dosen. Pasalnya, tukin merupakan bagian dari kesejahteraan dosen yang tidak bisa dinegosiasi. (Yoga)
Risiko Bayi yang Lahir Terlambat Meningkat Akibat Perubahan Iklim
Yoga
13 Feb 2025 Kompas
Risiko bayi yang lahir terlambat meningkat akibat perubahan iklim. Sebelumnya, dampak perubahan iklim dikaitkan dengan risiko kelahiran bayi prematur atau kelahiran dini. Hasil studi dari Curtin University yang diterbitkan di jurnal Urban Climate pada Februari 2025 menemukan paparan polusi udara luar ruang dan suhu ekstrem selama kehamilan meningkatkan risiko kehamilan berkepanjangan. Kesimpulan ini didapat dari analisis data pada 400.000 kelahiran di Australia Barat. Hasil analisis menyebutkan paparan lebih tinggi pada polusi udara partikulat halus PM 2,5 dan tekanan biotermal dari suhu udara, radiasi, kelembaban, dan kecepatan angin berkaitan dengan kondisi kehamilan yang berlangsung lebih dari 41 minggu. Idealnya, bayi lahir di usia 39-40 minggu masa kehamilan. Penulis utama studi itu, Sylvester Dodzi Nyadanu, mengutarakan, meski paparan dampak perubahan iklim sebelumnya dikaitkan risiko kelahiran prematur atau kelahiran dini, studi ini sekaligus mengungkapkan risiko lain dari dampak perubahan iklim terhadap masa kehamilan yang berkepanjangan.
”Kita tahu bahwa lahir terlalu cepat atau kelahiran prematur memiliki risiko kesehatan yang sudah terdokumentasikan dengan baik. Namun, sedikit perhatian diberikan pada risiko terkait dengan kelahiran yang terlambat,” tuturnya. Sylvester menambahkan, paparan polusi udara dan paparan biotermal selama masa kehamilan ternyata juga meningkatkan kemungkinan masa kehamilan berkepanjangan. Itu terutama pada ibu berusia di atas 35 tahun, ibu yang baru pertama kali hamil, dan ibu yang tinggal di daerah perkotaan. Kondisi kehamilan berisiko meningkatkan potensi kehamilan berkepanjangan akibat perubahan iklim. Stresor lingkungan, termasuk paparan dari dampak perubahan iklim selama kehamilan, terkait dengan respons ibu serta risiko pada aktivitas endokrin dan inflamasi meningkat menjelang akhir masa kehamilan. ”Hal ini dapat memperpendek masa kehamilan yang menyebabkan kelahiran prematur atau memperpanjang masa kehamilan dalam beberapa kasus,” kata Sylvester.
Intervensi medis Kondisi kehamilan yang berkepanjangan patut menjadi perhatian. Sebab, kehamilan yang panjang dapat berdampak serius pada kesehatan ibu dan bayi, termasuk meningkatkan risiko kebutuhan intervensi medis yang lebih rumit, seperti induksi dalam persalinan atau persalinan caesar. Selain itu, kehamilan berkepanjangan juga meningkatkan risiko lahir mati, komplikasi dalam persalinan, kematian bayi pascakelahiran, gangguan perilaku dan emosional pada anak usia dini, serta dampak emosional pada keluarga. ”Perubahan iklim yang menyebabkan semakin seringnya kejadian cuaca ekstrem dan memburuknya kualitas udara membuat kita perlu semakin menyadari dampak potensial terhadap kesehatan ibu dan anak,” ujar Sylvester. Dari penelitian lain yang dilakukan University of the Basque Country, paparan polusi udara pada ibu hamil berkaitan pula dengan kesehatan bayi saat baru dilahirkan. Risiko dari paparan polusi udara ini paling sensitif terjadi saat awal masa kehamilan dan akhir kehamilan. Paparan polusi udara memengaruhi hormon tiroid dari bayi sejak dalam kandungan. Hormon tiroid amat penting untuk mengatur pertumbuhan dan metabolisme janin serta berperan penting dalam perkembangan neurologis. (Yoga)
Komisi II DPR Setuju Anggaran OIKN Ditambah Sebesar Rp 8,1 Triliun
Yoga
13 Feb 2025 Kompas
Komisi II DPR menyetujui usul tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara sebesar Rp 8,1 triliun. Dana itu akan dipakai untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, berdasarkan rapat terbatas dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono bersama Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, Basuki diminta menyusun dokumen penambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun sehingga total anggaran menjadi Rp 14,4 triliun. ”Jika konsisten per tahun, apalagi (anggaran) ditambah, sesuai dengan instruksi Pak Prabowo, pada 2028 trias politika sudah bisa berkantor di IKN. Kami senang dan ini menjawab spekulasi seminggu terakhir setelah inpres (tentang pemangkasan anggaran) bahwa masa depan IKN masih cerah,“ kata Rifqinizamy, Rabu (12/2/2025) malam, di Kompleks Senayan, Jakarta.
Dalam rapat dengar pendapatKomisi IIDPR,Basuki menjelaskan, program pembangunan infrastruktur IKN tahap kedua periode 2025-2029 dari APBN ditujukan untuk menyiapkan gedung perkantoran, ruang sidang, hunian, dan ekosistem pendukung lainnya untuk lembaga yudikatif dan legislatif. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 48,8 triliun. ”Pengelolaan prasarana dan sarana yang sudah dibangun Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) pada 2022-2024 selanjutnya akan dikelola OIKN,” ujar Basuki. Selain itu, anggaran OIKN untuk pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN juga untuk pengelolaan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, kantor OIKN, masjid negara, dan kawasan istana kepresidenan. Ada pula bangunan untuk hunian pekerja konstruksi hingga kantor pengelola jalan. Lalu, ada pula program jaringan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan penataan kawasan Sepaku yang telah dialokasikan kepada OIKN sebesar Rp 6,3 triliun.
Basuki menambahkan, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari investasi swasta murni dan BUMN tahap kedua nilai investasinya sebesar Rp 6,49 triliun. Pembangunan itu untuk sektor pendidikan, hotel, hunian, ritel, dan perkantoran. OIKN juga sedang memproses beberapa proyek melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ada enam proyek KPBU yang sedang dalam tahap finalisasi studi kelayakan dengan nilai investasi Rp 60,93 triliun untuk pembangunan hunian dari sejumlah pengembang. Rincian anggaran Program pembangunan IKN tahap kedua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028. Hal ini dilakukan dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN tahap kedua tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut terdiri dari APBN Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan di IKN untuk periode 2025-2029, KPBU Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta (data yang akan masuk pada 2025 per Februari) sebesar Rp 6,49 triliun. (Yoga)
…
Laba Himbara Tumbuh Lebih Lambat Dibanding 2023
Yoga
13 Feb 2025 Kompas
Pertumbuhan laba himpunan bank milik negara alias Himbara selama 2024 lebih lambat dibanding 2023. Meski demikian, di tengah tantangan likuiditas tahun ini, Himbara optimistis berkinerja lebih baik. Laba bersih Himbara secara konsolidasi pada 2024 mencapai Rp 142,92 triliun atau tumbuh 2,08 persen dibanding 2023. Sementara laba 2023 tumbuh 22,86 persen dari laba 2022. Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, berpendapat, melambatnya laju pertumbuhan laba Himbara terjadi akibat kurang optimalnya pendapatan bunga kredit. Ini, antara lain, tampak dari peningkatan jumlah kredit yang sudah disetujui, tetapi belum ditarik (undisbursed loan). Nilainya meningkat 6,6 persen secara tahunan pada November 2024. ”Kenaikan undisbursed loan menjadi salah satu indikator bahwa pendapatan dari bunga kredit kurang optimal. Akibatnya, laba bersih tidak mengalami kenaikan signifikan. Hal ini juga bisa mendorong pendapatan bersih menipis pada level yang lebih rendah,” katanya, Rabu (12/2/2025).
Anggota Himbara, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, telah melaporkan kinerja 2024. Seluruh aset Himbara pada 2024 tumbuh 6,28 persen dibanding 2023 menjadi Rp 6.018 triliun. Di sisi lain, tengah terjadi persaingan ketat dalam penghimpunan dana masyarakat, antara produk perbankan dan surat utang terbitan pemerintah. Sebagai gambaran, Obligasi Negara Ritel (ORI) menawarkan kupon yang lebih menarik sekitar 6 persen. Sementara suku bunga deposito bank hanya 4,25 persen. ”Artinya, bank bisa kalah bersaing. Namun, bank umum hampir tidak mungkin berani menaikkan bunga deposito hingga mendekati kupon obligasi karena bunga penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) hanya 4,25 persen untuk bank umum dan 6,75 persen untuk BPR. Hal itu yang membuat beban tinggi bagi bank selama ini,” ujar Paul.
Kendati demikian, Himbara memiliki peluang untuk meningkatkan kinerjanya pada 2025 dengan adanya sejumlah program prioritas pemerintah. Misalnya, program strategis nasional (PSN) dan pembangunan 3 juta rumah. Alih-alih mengejar target semata, bank sebaiknya tetap meningkatkan manajemen risiko. Himbara, menurut Paul, juga dapat menggenjot pendapatan non-operasional guna mengimbangi pendapatan bunga kredit yang sedang melandai. Dengan demikian, penyaluran kredit dan kinerja perseroan dapat tetap tumbuh pada 2025. Hapus buku Terpisah, pengajar Binus University, Doddy Ariefianto, berpendapat, melambatnya pertumbuhan laba Himbara itu di luar siklus bisnis normal pada umumnya. Kemungkinan, penyebabnya adalah kegiatan hapus buku kredit macet. Merujuk data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hapus buku terhadap kredit yang diberikan Himbara per November 2024 mencapai Rp 385,45 triliun. Jumlah ini meningkat 17,95 persen secara tahunan. ”Kalau siklus bisnis, biasanya tidak sampai melambat sebesar itu. Dalam hal penyaluran kredit, misalnya, tidaksampai turun dari 20 persen menjadi 2 persen. (Yoga)
Layanan Elektronik BSI Sudah Berjalan Normal
Yoga
13 Feb 2025 Kompas
Layanan elektronik PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI sudah berjalan normal. Sejak Minggu (9/2/2025), pelanggan BSI mengeluh tidak bisa mengakses aplikasi BSI. Saat ini, BSI telah memasuki fase stabilisasi setelah selesainya proses peningkatan (upgrade) sehingga semua layanan e-channel BSI dapat diakses dengan lancar. Manajemen BSI menegaskan, kendala yang dialami nasabah BSI tidak terkait ancaman kebocoran data yang dilontarkan peretas Bjorka pekan lalu. ”Itu merupakan bagian dari proses pemeliharaan berkelanjutan,” ujarCorporate Secretary BSI Wisnu Sunandar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (12/2). Menurut Wisnu, upgrade sistem teknologi informasi (TI) merupakan bagian dari pemeliharaan berkelanjutan. Langkah ini sangat penting karena nasabah BSI terus tumbuh hingga melebihi 21 juta nasabah. Setelah proses tersebut selesai, sistem teknologi informasi memasuki fase stabilisasi sehingga layanan perbankan melalui e-channel normal kembali dengan akses seperti sediakala.
”Dalam proses itu kami memahami bahwa nasabah mengalami kendala dalam mengakses layanan BSI. Kendati demikian, kami melalui tim TI BSI secara intens melakukan normalisasi layanan agar masyarakat dapat mengakses layanan terbaik dengan lancar,” tambah Wisnu dalam keterangan tertulis. Keluhan terhadap layanan elektronik BSI dilontarkan banyak pelanggan di media sosial, seperti X, pada Selasa (11/2). Akun Furzatullah Akbar, misalnya, menyebutkan, ”Kalau ada teman kalian nggak makan 2 hari, belum tentu nggak ada uang, bisa jadi dia nasabah BSI.” Dalam akun lain, Tias menambahkan, ”ATM vs aplikasi sama-sama gangguan. Ini kalau bukan karena gajian, males banget pakai BSI.” Wisnu mengatakan, BSI meminta maaf atas ketidaknyamanan selama pemeliharaan TI tersebut. BSI juga mengapresiasi kesabaran serta pengertian masyarakat atas kendala yang timbul saat proses upgrade sistem dilakukan.
”BSI selalu menjaga komitmennya untuk memberikan layanan keuangan dan perbankan syariah terbaik untuk bangsa Indonesia. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses tersebut,” ujar Wisnu. BSI memastikan kepada nasabah dan pemangku kepentingan lain bahwa data dan dana dari 21 juta nasabah perseroan berada dalam kondisi baik dan aman. BSI terus melakukan mitigasi atas segala kemungkinan yang terjadi agar data dan dana nasabah selalu aman. Hingga akhir Desember 2024, BSI mencatat perubahan (shifting) transaksi e-channel mencapai 98,03 persen. Sisanya masih menggunakan layanan transaksi teller di cabang. Jumlah transaksi melalui e-channel mencapai 851 juta transaksi dengan volume Rp 956 triliun pada akhir 2024 lalu. BSI juga menyatakan komitmen untuk terus memperkuat pertahanan keamanan siber perbankan. Nasabah juga diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan yang mengatasnamakan BSI. (Yoga)
Program 3 juta rumah Cari Tambahan Dana dari Bank Indonesia
Yoga
13 Feb 2025 Kompas
Program pembangunan 3 juta rumah pemerintah memperoleh tambahan dana dari Bank Indonesia senilai Rp 80 triliun melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara turut berkomitmen untuk mendukung tambahan likuiditas program tersebut. Hal ini disepakati dalam pertemuan terbatas antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Pandu Sjahrir selaku perwakilan dari Danantara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Pertemuan sekitar 1,5 jam ini berlangsung di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Menurut Perry, sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam Astacita, BI akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada seluruh bank penyalur kredit ke sektor perumahan.
Insentif tersebut secara bertahap akan diberikan hingga sebesar Rp 80 triliun. ”Kami menyediakan, sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini. Jadi, ini bentuk konkret(dukungan) dari Bank Indonesia,” katanya dalam konferensi pers pada Selasa malam. KLM merupakan pelonggaran pemenuhan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit kesektor-sektor tertentu. Dengan pelonggaran tersebut, bank-bank yang menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan akan menerima likuiditas tambahan. Perry mengatakan, perumahan menjadi salah satu sektor penting yang dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kemajuan sektor perumahan juga dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain atau efek berganda. Misbakhun menambahkan, KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga stabilitas perekonomian.
Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). ”Peran pertumbuhan inilah yang akan digunakan BI dalam membantu program ini, yaitu program perumahan,” ujarnya. Dukungan politik Dalam hal ini, Misbakhun akan memberikan dukungan politik terhadap upaya BI mendukung program prioritas pemerintah sesuai dengan perannya dengan memberikan tambahan likuiditas. Dengan demikian, dukungan terhadap sektor perumahan tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendorong target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Pandu menambahkan, Danantara turut mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan mencari tambahan likuiditas. Langkah tersebut antara lain ditempuh melalui penawaran umum awal (bookbuiding) di pasar. ”Jadi, memang bookbuilding ini adalah suatu proses di mana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pasar. Jadi, ini yang sekarang kita sedang jalankan,” ujarnya. (Yoga)
Pemangkasan Anggaran Kejaksaan & Kepolisian Jadi Sorotan
Hairul Rizal
13 Feb 2025 Kontan
Pemerintah melakukan rekonstruksi efisiensi anggaran bagi kementerian dan lembaga (K/L) tahun ini. Beberapa K/L mengalami pengurangan pemangkasan, sementara yang lain justru terkena pemotongan setelah sebelumnya tidak masuk dalam daftar efisiensi.
Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian PPN/Bappenas dipangkas dari Rp 1,077 triliun menjadi Rp 1,002 triliun. Namun, kementerian ini tetap membutuhkan tambahan Rp 476,1 miliar untuk program prioritas, operasional, dan rekrutmen ASN baru.
Di sisi lain, beberapa lembaga yang sebelumnya tidak terkena pemangkasan kini mengalami pengurangan anggaran. Mahkamah Agung dipotong Rp 2,2 triliun, Kejaksaan Agung Rp 4,5 triliun, Kepolisian RI Rp 20 triliun, serta beberapa lembaga lainnya seperti KPK, PPATK, dan BNN juga mengalami pemangkasan.
Namun, Komisi V DPR menolak rekonstruksi efisiensi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum, yang tetap berada di angka Rp 81,38 triliun. Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan belum mengetahui total efisiensi anggaran secara pasti, sementara Anggota Banggar DPR, Marwan Cik Asan, memperingatkan bahwa efisiensi yang tidak diperhitungkan dengan matang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara.
Ketatnya Likuiditas Membatasi Pertumbuhan Laba
Hairul Rizal
13 Feb 2025 Kontan
Kinerja perbankan tahun ini menghadapi tantangan besar akibat pengetatan likuiditas dan lonjakan biaya kredit (provisi), yang menyebabkan pertumbuhan laba bersih melambat.
Di antara bank KBMI 4, Bank Central Asia (BCA) mencatat pertumbuhan laba bersih tertinggi, naik 12,7% menjadi Rp 54,8 triliun, sekaligus menjadi satu-satunya yang mencatat kenaikan Net Interest Margin (NIM). Bank Mandiri, BNI, dan BRI hanya mencatat pertumbuhan laba tipis, masing-masing 1,3% (Rp 55,8 triliun), 2,7% (Rp 21,5 triliun), dan 0,1% (Rp 60,15 triliun). Meski begitu, ekspansi kredit masih cukup kuat, terutama di Bank Mandiri, yang mencatat pertumbuhan kredit 19,5%. Keempat bank KBMI 4 juga mencatat perbaikan Non-Performing Loan (NPL). Namun, likuiditas mengetat, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) BNI dan Bank Mandiri mencapai 95,1% dan 96,1%, melewati batas aman BI (78%-92%).
Menurut Sunarso, Direktur Utama BRI, tantangan likuiditas semakin berat akibat ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, BRI memilih target konservatif, dengan proyeksi pertumbuhan kredit hanya 7%-9%, di bawah proyeksi OJK 9%-11%. Sebaliknya, Sigit Prastowo, Direktur Keuangan Bank Mandiri, tetap menargetkan pertumbuhan kredit 10%-12%, dengan strategi memacu dana murah dan transaksi untuk menjaga likuiditas.
Di jajaran bank KBMI 3, BTN mengalami penurunan laba 14,1% akibat merosotnya pendapatan bunga bersih. Namun, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan OCBC NISP mencatat pertumbuhan laba masing-masing 22,8% dan 18,9%. Menurut M. Aditya Nugroho, Senior Investment Information Mirae Asset, bank-bank harus siap menaikkan biaya dana untuk mengimbangi permintaan kredit, meski secara fundamental perbankan besar masih solid.
Harga Emas Jadi Penopang Performa MDKA
Hairul Rizal
13 Feb 2025 Kontan
PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) diperkirakan mampu membalikkan kondisi rugi bersih menjadi laba pada tahun 2025, didukung oleh harga komoditas logam yang tinggi serta proyek-proyek baru yang mulai beroperasi.
Menurut Miftahul Khaer, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, harga emas, perak, tembaga, dan nikel yang bergerak positif berpotensi meningkatkan rata-rata harga jual (ASP) MDKA. Namun, pembalikan laba juga bergantung pada kontribusi proyek baru dan efisiensi operasional.
Data operasional menunjukkan pendapatan emas MDKA tumbuh 17% secara kuartalan pada kuartal IV 2024 menjadi US$ 84 juta, sehingga pendapatan tahunan mencapai US$ 272 juta (tumbuh 3% YoY). Menurut Timothy Wijaya, Analis BRI Danareksa Sekuritas, kenaikan ASP emas yang mencapai US$ 2.672 per ons troi (naik 11% QoQ) membantu meningkatkan margin kas meskipun volume penjualan turun dan biaya tunai naik.
Tahun 2025 dianggap sebagai tahun penting bagi MDKA karena mulai menerima pendapatan dari proyek High Pressure Acid Leach (HPAL) dan Acid Iron Metal (AIM), serta kemungkinan produksi dari tambang emas Pani. Benny Kurniawan, Equity Research Analyst JP Morgan, menilai MDKA berada dalam posisi kuat untuk memanfaatkan kenaikan harga emas, sekaligus mendanai proyek-proyek pertumbuhan di masa depan meski beban liabilitas tinggi (US$ 2,25 miliar per kuartal III-2024).
Meskipun prospek positif, terdapat risiko dari volatilitas harga dan biaya operasional. Timothy mencatat bahwa produksi emas MDKA pada 2025 diproyeksikan turun 5%-13% YoY, sementara produksi tembaga juga lebih rendah. Namun, BRI Danareksa tetap optimis, memproyeksikan MDKA mencetak laba bersih US$ 80 juta di 2025.
Otorita IKN Mulai Beroperasi Maret 2025
Hairul Rizal
13 Feb 2025 Kontan
Kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya berjalan lebih lambat dibanding pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, Otorita IKN (OIKN) tetap melanjutkan persiapan dengan mulai berkantor di lokasi baru pada Maret 2025. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menyatakan bahwa seluruh pegawai OIKN akan berkantor di Gedung Otorita IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Beberapa perusahaan tetap menunjukkan komitmennya berinvestasi di IKN. PT Astra International Tbk, misalnya, berencana membangun Astra Biz Center-IKN, sebuah kompleks terpadu seluas 3,4 hektare yang akan menghadirkan 11 merek Astra dari sektor otomotif hingga layanan keuangan. Head of Corporate Communications Astra International, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa proyek ini masih dalam tahap persiapan dan merupakan bagian dari komitmen Astra untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Komitmen serupa juga datang dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BBCA, Hera F. Haryn, menyatakan bahwa BCA tetap berpegang pada perjanjian kerja sama dengan OIKN dan mengikuti kebijakan pemerintah terkait pembangunan kantor mereka di IKN.
Selain investor domestik, proyek IKN juga menarik perhatian internasional. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan niatnya untuk melibatkan perusahaan konstruksi Turki dalam mendukung pembangunan IKN.
Dengan berbagai komitmen tersebut, meskipun proses pembangunan IKN berjalan lebih lambat, investasi dan dukungan dari berbagai pihak tetap mengalir untuk mewujudkan ibu kota baru ini.