Kinerja pasar saham Indonesia yang terus tergerus belakangan ini, dengan penurunan signifikan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), telah mendorong emiten dan investor untuk mencari alternatif investasi lain, salah satunya adalah obligasi korporasi. Meskipun pasar saham menunjukkan penurunan 7,74% sepanjang tahun 2025, pasar obligasi korporasi, terutama indeks INDOBeX, justru menunjukkan tren positif, dengan kenaikan 1,79% YtD.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menekankan bahwa pasar obligasi korporasi masih cukup menarik meskipun pasar saham lesu, dan BEI mendorong penerbitan obligasi dengan menyederhanakan proses penerbitan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, juga mencatat bahwa kondisi pasar masih penuh ketidakpastian, namun obligasi korporasi tetap menjadi alternatif yang menarik.

Suhindarto, Kepala Ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), menambahkan bahwa penurunan suku bunga acuan global dan domestik membuka peluang bagi emiten untuk menerbitkan obligasi dengan kupon lebih rendah, sementara investor dapat lebih percaya diri dengan prospek bisnis emiten yang lebih ringan dalam hal beban dana.

Dengan proyeksi emisi surat utang korporasi yang diperkirakan meningkat pada 2025, dan antusiasme investor untuk beralih dari saham ke obligasi di tengah volatilitas pasar, obligasi korporasi dipandang sebagai instrumen yang menarik dalam jangka pendek, meskipun pasar obligasi tetap dinamis dan penuh fluktuasi.

Riset Capgemini menunjukkan bahwa separuh pemimpin bisnis global berencana untuk meningkatkan investasi mereka pada tahun ini, sementara sebagian lainnya memilih untuk mempertahankan atau memangkas investasi mereka. Fokus utama mereka adalah pada pertumbuhan pendapatan, dengan pemanfaatan sumber daya yang ada dan automasi dalam produksi. Riset tersebut melibatkan 2.500 pemimpin bisnis dari 17 negara yang berasal dari berbagai sektor industri.

Pergeseran lokasi investasi dan produksi juga menjadi perhatian, di mana banyak perusahaan memilih merelokasi pusat produksi dan logistik ke negara-negara seperti India, Thailand, Vietnam, dan Meksiko. Meskipun Indonesia berpotensi menjadi pilihan investasi, negara ini tidak menjadi tujuan utama, karena negara-negara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam lebih menarik bagi para pemimpin bisnis global.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menarik investasi melalui kebijakan ramah investasi, tetapi tantangan terkait penegakan hukum dan keamanan masih menjadi hambatan. Meskipun Indonesia berhasil mencapai target investasi pada 2024, tantangan besar masih ada untuk mencapai target investasi yang lebih tinggi pada 2025.

Sejumlah ekonom dari bank global, termasuk Morgan Stanley dan Nomura Holdings Inc., mengidentifikasi India dan Thailand sebagai negara-negara yang paling rentan terhadap risiko tarif timbal balik yang dapat dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump. Hal ini disebabkan karena tarif yang dikenakan oleh kedua negara tersebut terhadap barang-barang AS lebih tinggi dibandingkan dengan tarif AS terhadap mereka. Sonal Varma, analis dari Nomura, menjelaskan bahwa negara-negara berkembang di Asia, termasuk India dan Thailand, berisiko menghadapi tarif yang lebih tinggi.

Trump baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif timbal balik untuk memastikan AS diperlakukan setara dalam perdagangan internasional, termasuk kemungkinan tarif terhadap barang-barang seperti mobil, semikonduktor, dan produk farmasi. Ekonomi negara-negara Asia yang bergantung pada ekspor, seperti India dan Thailand, diperkirakan akan merasakan dampak besar jika kebijakan ini diterapkan, dengan tarif yang lebih tinggi kemungkinan dikenakan pada produk tertentu, seperti mobil dan produk pertanian.

Di sisi lain, Perdana Menteri India, Narendra Modi, telah memberikan sejumlah konsesi kepada AS sebagai respon terhadap ancaman tarif ini, termasuk mengurangi bea masuk atas impor barang tertentu. Sementara itu, Thailand juga berencana meningkatkan pembelian produk dari AS untuk mengurangi risiko pembalasan.

Secara keseluruhan, kebijakan tarif yang lebih agresif dari Trump dapat meningkatkan ketegangan perdagangan internasional, dan negara-negara Asia seperti India dan Thailand berusaha melakukan negosiasi untuk mengurangi dampak negatifnya.

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BTN) optimistis aset perseroan akan mencapai Rp500 triliun pada akhir 2025. Pada 2024, BTN mencatatkan aset sebesar Rp469,61 triliun, tumbuh 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut didorong oleh penyaluran kredit yang solid, terutama pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik subsidi maupun non-subsidi. Selain itu, BTN juga berhasil membukukan pertumbuhan signifikan pada dana pihak ketiga (DPK), khususnya dari tabungan dan giro.

BTN terus fokus pada digitalisasi, dengan jumlah pengguna aplikasi mobile BTN yang meningkat tajam pada 2024, serta mempertahankan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang sehat. Pada sektor BTN Syariah, laba bersih dan aset juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, mendukung optimisme perseroan dalam mencapai target yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.

Nixon LP Napitupulu menekankan bahwa strategi ini sejalan dengan komitmen BTN dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintah, serta upaya untuk meningkatkan layanan dan inovasi produk perbankan secara berkelanjutan.

Draf RUU Perubahan Ketiga UU No. 19/2003 tentang BUMN, pengurus dan pegawai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat terbebas dari pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang terjadi pada badan tersebut jika dapat membuktikan empat poin utama: tidak ada kesalahan atau kelalaian, pengelolaan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak ada benturan kepentingan, dan tidak ada kepentingan pribadi yang diperoleh secara tidak sah. Ketentuan serupa juga berlaku bagi direksi dan dewan pengawas BUMN lainnya yang dapat membuktikan bahwa kerugian bukan akibat kesalahan mereka dan bahwa mereka telah menjalankan pengelolaan dengan penuh kehati-hatian sesuai tujuan dan tata kelola.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan waktu sekitar sebulan untuk menyusun organisasi Danantara, dengan sektor-sektor investasi seperti pangan, perumahan, dan energi menjadi fokus utama. Kepala BPI Danantara, Muliaman D. Hadad, juga menambahkan bahwa sejumlah peraturan teknis terkait pembentukan BPI Danantara belum selesai.