;

Program 3 juta rumah Cari Tambahan Dana dari Bank Indonesia

Yoga 13 Feb 2025 Kompas
Program pembangunan 3 juta rumah pemerintah memperoleh tambahan dana dari Bank Indonesia senilai Rp 80 triliun melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara turut berkomitmen untuk mendukung tambahan likuiditas program tersebut. Hal ini disepakati dalam pertemuan terbatas antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Pandu Sjahrir selaku perwakilan dari Danantara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Pertemuan sekitar 1,5 jam ini berlangsung di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Menurut Perry, sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam Astacita, BI akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada seluruh bank penyalur kredit ke sektor perumahan.

Insentif tersebut secara bertahap akan diberikan hingga sebesar Rp 80 triliun. ”Kami menyediakan, sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini. Jadi, ini bentuk konkret(dukungan) dari Bank Indonesia,” katanya dalam konferensi pers pada Selasa malam. KLM merupakan pelonggaran pemenuhan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit kesektor-sektor tertentu. Dengan pelonggaran tersebut, bank-bank yang menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan akan menerima likuiditas tambahan. Perry mengatakan, perumahan menjadi salah satu sektor penting yang dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kemajuan sektor perumahan juga dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain atau efek berganda. Misbakhun menambahkan, KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga stabilitas perekonomian.

Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). ”Peran pertumbuhan inilah yang akan digunakan BI dalam membantu program ini, yaitu program perumahan,” ujarnya. Dukungan politik Dalam hal ini, Misbakhun akan memberikan dukungan politik terhadap upaya BI mendukung program prioritas pemerintah sesuai dengan perannya dengan memberikan tambahan likuiditas. Dengan demikian, dukungan terhadap sektor perumahan tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendorong target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Pandu menambahkan, Danantara turut mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan mencari tambahan likuiditas. Langkah tersebut antara lain ditempuh melalui penawaran umum awal (bookbuiding) di pasar. ”Jadi, memang bookbuilding ini adalah suatu proses di mana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pasar. Jadi, ini yang sekarang kita sedang jalankan,” ujarnya. (Yoga)

Pemangkasan Anggaran Kejaksaan & Kepolisian Jadi Sorotan

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Kontan
Pemerintah melakukan rekonstruksi efisiensi anggaran bagi kementerian dan lembaga (K/L) tahun ini. Beberapa K/L mengalami pengurangan pemangkasan, sementara yang lain justru terkena pemotongan setelah sebelumnya tidak masuk dalam daftar efisiensi.

Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian PPN/Bappenas dipangkas dari Rp 1,077 triliun menjadi Rp 1,002 triliun. Namun, kementerian ini tetap membutuhkan tambahan Rp 476,1 miliar untuk program prioritas, operasional, dan rekrutmen ASN baru.

Di sisi lain, beberapa lembaga yang sebelumnya tidak terkena pemangkasan kini mengalami pengurangan anggaran. Mahkamah Agung dipotong Rp 2,2 triliun, Kejaksaan Agung Rp 4,5 triliun, Kepolisian RI Rp 20 triliun, serta beberapa lembaga lainnya seperti KPK, PPATK, dan BNN juga mengalami pemangkasan.

Namun, Komisi V DPR menolak rekonstruksi efisiensi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum, yang tetap berada di angka Rp 81,38 triliun. Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan belum mengetahui total efisiensi anggaran secara pasti, sementara Anggota Banggar DPR, Marwan Cik Asan, memperingatkan bahwa efisiensi yang tidak diperhitungkan dengan matang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara.

Ketatnya Likuiditas Membatasi Pertumbuhan Laba

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Kontan
Kinerja perbankan tahun ini menghadapi tantangan besar akibat pengetatan likuiditas dan lonjakan biaya kredit (provisi), yang menyebabkan pertumbuhan laba bersih melambat.

Di antara bank KBMI 4, Bank Central Asia (BCA) mencatat pertumbuhan laba bersih tertinggi, naik 12,7% menjadi Rp 54,8 triliun, sekaligus menjadi satu-satunya yang mencatat kenaikan Net Interest Margin (NIM). Bank Mandiri, BNI, dan BRI hanya mencatat pertumbuhan laba tipis, masing-masing 1,3% (Rp 55,8 triliun), 2,7% (Rp 21,5 triliun), dan 0,1% (Rp 60,15 triliun). Meski begitu, ekspansi kredit masih cukup kuat, terutama di Bank Mandiri, yang mencatat pertumbuhan kredit 19,5%. Keempat bank KBMI 4 juga mencatat perbaikan Non-Performing Loan (NPL). Namun, likuiditas mengetat, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) BNI dan Bank Mandiri mencapai 95,1% dan 96,1%, melewati batas aman BI (78%-92%).

Menurut Sunarso, Direktur Utama BRI, tantangan likuiditas semakin berat akibat ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, BRI memilih target konservatif, dengan proyeksi pertumbuhan kredit hanya 7%-9%, di bawah proyeksi OJK 9%-11%. Sebaliknya, Sigit Prastowo, Direktur Keuangan Bank Mandiri, tetap menargetkan pertumbuhan kredit 10%-12%, dengan strategi memacu dana murah dan transaksi untuk menjaga likuiditas.

Di jajaran bank KBMI 3, BTN mengalami penurunan laba 14,1% akibat merosotnya pendapatan bunga bersih. Namun, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan OCBC NISP mencatat pertumbuhan laba masing-masing 22,8% dan 18,9%. Menurut M. Aditya Nugroho, Senior Investment Information Mirae Asset, bank-bank harus siap menaikkan biaya dana untuk mengimbangi permintaan kredit, meski secara fundamental perbankan besar masih solid.

Harga Emas Jadi Penopang Performa MDKA

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Kontan
PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) diperkirakan mampu membalikkan kondisi rugi bersih menjadi laba pada tahun 2025, didukung oleh harga komoditas logam yang tinggi serta proyek-proyek baru yang mulai beroperasi.

Menurut Miftahul Khaer, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, harga emas, perak, tembaga, dan nikel yang bergerak positif berpotensi meningkatkan rata-rata harga jual (ASP) MDKA. Namun, pembalikan laba juga bergantung pada kontribusi proyek baru dan efisiensi operasional.

Data operasional menunjukkan pendapatan emas MDKA tumbuh 17% secara kuartalan pada kuartal IV 2024 menjadi US$ 84 juta, sehingga pendapatan tahunan mencapai US$ 272 juta (tumbuh 3% YoY). Menurut Timothy Wijaya, Analis BRI Danareksa Sekuritas, kenaikan ASP emas yang mencapai US$ 2.672 per ons troi (naik 11% QoQ) membantu meningkatkan margin kas meskipun volume penjualan turun dan biaya tunai naik.

Tahun 2025 dianggap sebagai tahun penting bagi MDKA karena mulai menerima pendapatan dari proyek High Pressure Acid Leach (HPAL) dan Acid Iron Metal (AIM), serta kemungkinan produksi dari tambang emas Pani. Benny Kurniawan, Equity Research Analyst JP Morgan, menilai MDKA berada dalam posisi kuat untuk memanfaatkan kenaikan harga emas, sekaligus mendanai proyek-proyek pertumbuhan di masa depan meski beban liabilitas tinggi (US$ 2,25 miliar per kuartal III-2024).

Meskipun prospek positif, terdapat risiko dari volatilitas harga dan biaya operasional. Timothy mencatat bahwa produksi emas MDKA pada 2025 diproyeksikan turun 5%-13% YoY, sementara produksi tembaga juga lebih rendah. Namun, BRI Danareksa tetap optimis, memproyeksikan MDKA mencetak laba bersih US$ 80 juta di 2025.

Otorita IKN Mulai Beroperasi Maret 2025

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Kontan
Kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya berjalan lebih lambat dibanding pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, Otorita IKN (OIKN) tetap melanjutkan persiapan dengan mulai berkantor di lokasi baru pada Maret 2025. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menyatakan bahwa seluruh pegawai OIKN akan berkantor di Gedung Otorita IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Beberapa perusahaan tetap menunjukkan komitmennya berinvestasi di IKN. PT Astra International Tbk, misalnya, berencana membangun Astra Biz Center-IKN, sebuah kompleks terpadu seluas 3,4 hektare yang akan menghadirkan 11 merek Astra dari sektor otomotif hingga layanan keuangan. Head of Corporate Communications Astra International, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa proyek ini masih dalam tahap persiapan dan merupakan bagian dari komitmen Astra untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Komitmen serupa juga datang dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BBCA, Hera F. Haryn, menyatakan bahwa BCA tetap berpegang pada perjanjian kerja sama dengan OIKN dan mengikuti kebijakan pemerintah terkait pembangunan kantor mereka di IKN.

Selain investor domestik, proyek IKN juga menarik perhatian internasional. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan niatnya untuk melibatkan perusahaan konstruksi Turki dalam mendukung pembangunan IKN.

Dengan berbagai komitmen tersebut, meskipun proses pembangunan IKN berjalan lebih lambat, investasi dan dukungan dari berbagai pihak tetap mengalir untuk mewujudkan ibu kota baru ini.

Himbara Berupaya Menjaga Stabilitas Kinerja

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Bank-Bank BUMN memasuki tahun 2025 dengan strategi bertahan menghadapi tantangan ekonomi yang masih berlanjut. Meskipun pertumbuhan kredit mereka tetap relatif baik, namun pertumbuhan laba sepanjang 2024 terbatas. Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap memiliki fundamental yang kuat, namun terpengaruh oleh faktor eksternal seperti realokasi anggaran negara, kondisi ekonomi global, dan dinamika pasar domestik yang semakin membatasi ruang pertumbuhan.

Beberapa tokoh penting dari bank-bank BUMN menyampaikan strategi masing-masing untuk menghadapinya. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sunarso, menargetkan pertumbuhan kredit moderat di kisaran 7%-9% dan fokus pada penguatan UMKM, yang merupakan pasar utama BRI. Direktur Utama PT Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, berfokus pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, dan energi serta pengembangan inovasi digital. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, optimistis total aset BTN akan menembus Rp500 triliun pada akhir 2025 dengan berbagai inisiatif strategis. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI), Royke Tumilaar, berharap transformasi digital yang dilakukan dapat meningkatkan dana murah dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Namun, Trioksa Siahaan, Head of Research LPPI, menyatakan bahwa tantangan ekonomi tahun ini berpotensi lebih berat, dengan kebijakan penghematan anggaran negara yang berdampak pada pembiayaan proyek-proyek besar. Bank-bank BUMN diharapkan meningkatkan efisiensi operasional dan menghadapi pertumbuhan kredit yang diprediksi akan lebih terbatas, hanya sekitar 7%.

Sejumlah Kementerian Bisa Bernapas Lega

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Kementerian melakukan penyesuaian anggaran dengan tujuan untuk mengoptimalkan efisiensi belanja negara. Salah satu kebijakan yang diambil adalah pemangkasan pagu anggaran untuk beberapa kementerian, seperti Kementerian Perhubungan yang semula dipangkas dari 31,45 triliun menjadi Rp13,58 triliun, namun akhirnya diperlonggar menjadi Rp17,72 triliun. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional, dan subsidi perintis dalam rangka mewujudkan transportasi yang terjangkau dan merata.

Selain itu, sektor lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga mengalami pemangkasan anggaran yang cukup signifikan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pemangkasan tersebut akan berdampak pada penundaan sejumlah proyek besar yang sudah terkontrak.

Di sisi lain, meskipun pemangkasan anggaran dianggap sebagai langkah untuk efisiensi, Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council, Arsjad Rasjid, melihat ini sebagai peluang bagi sektor swasta untuk berinvestasi, terutama dalam infrastruktur, yang sebelumnya lebih banyak dikuasai oleh pemerintah. Arsjad juga menyarankan bahwa sektor pangan bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, melalui program-program yang akan menciptakan ekosistem bisnis di sektor tersebut.

Secara keseluruhan, meski ada kekhawatiran terkait dampak pemangkasan terhadap kelancaran proyek dan kesejahteraan pegawai, kebijakan efisiensi anggaran ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan melibatkan lebih banyak investasi swasta.

Keanggotaan RI di BRICS: Peluang Besar atau Risiko Tersembunyi?

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada awal Januari 2025 membuka peluang besar dalam diplomasi ekonomi. Keanggotaan ini memberikan tiga manfaat strategis bagi Indonesia, yaitu: pertama, memperluas jaringan perdagangan dengan negara anggota BRICS, yang dapat meningkatkan ekspor, khususnya produk manufaktur dan kreatif; kedua, memudahkan akses pada pendanaan alternatif, terutama melalui Bank Pembangunan Baru (NDB) yang dapat mendukung proyek infrastruktur dan sektor prioritas lainnya; dan ketiga, memperkuat peran Indonesia dalam forum internasional, meningkatkan reputasi dan daya tawar Indonesia di dunia.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, keanggotaan BRICS juga membawa risiko, terutama terkait ketegangan geopolitik yang mungkin mempengaruhi hubungan dagang Indonesia, terutama dengan negara-negara mitra utama seperti Amerika Serikat. Oleh karena itu, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengelola dampak dari ketegangan tersebut dan terus memperkuat posisinya dalam perundingan perdagangan.

Tokoh yang menonjol dalam artikel ini adalah Presiden Indonesia yang memimpin diplomasi ekonomi Indonesia ke BRICS. Sukses atau tidaknya Indonesia memanfaatkan kesempatan ini akan bergantung pada kondisi domestik, seperti kualitas infrastruktur, reformasi birokrasi, dan inovasi teknologi. Keberhasilan Indonesia dalam BRICS akan bergantung pada sinergi antara pemerintah, kementerian, lembaga, dan sektor swasta untuk memastikan manfaat yang maksimal. Keanggotaan ini diharapkan dapat menjadi katalis penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia di kancah global, namun harus dikelola dengan hati-hati agar tidak terjebak dalam ketidakstabilan internasional.

RI-Turki Pererat Kemitraan di Sektor Perdagangan & Pertahanan

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Indonesia dan Turki telah mencapai kesepakatan untuk memperdalam kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk perdagangan, pertahanan dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur. Pada 12 Februari 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani 13 kesepakatan dalam kunjungan Erdogan ke Indonesia. Salah satu fokus utama adalah percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) untuk menurunkan bea masuk dan memperluas akses pasar produk kedua negara.

Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama dalam produksi bersama industri pertahanan, pelatihan personel militer, serta kerja sama di bidang intelijen dan kontra-terorisme. Selain itu, Indonesia dan Turki juga akan membangun pabrik drone di Indonesia dengan melibatkan perusahaan Indonesia, Republikorp, dan perusahaan Turki, Baykar Makina. Kerja sama lain mencakup teknologi pertahanan dan produksi roket melalui perusahaan seperti Roketsan, Aselsan, dan Havelsan.

Prabowo dan Erdogan juga menegaskan pentingnya solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel, dan Presiden Erdogan berkomitmen untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan melibatkan perusahaan konstruksi Turki.

Dengan berfokus pada peningkatan kerja sama ini, kedua negara berharap dapat menciptakan kemitraan strategis yang semakin kuat menjelang peringatan 100 tahun hubungan Indonesia-Turki pada 2050.

Berburu Dividen Besar dari Emiten BUMN

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Kontan (H)
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan akan memiliki modal besar di awal operasinya, dengan potensi dividen dari beberapa BUMN, terutama tiga bank pelat merah.

BRI diperkirakan menjadi penyumbang dividen terbesar, dengan rasio dividend payout 80%-85% dari laba bersih Rp 60,15 triliun. Direktur Utama BRI, Sunarso, menyebut rasio tersebut tidak akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Artinya, BRI berpotensi membagi dividen Rp 48,1 triliun-Rp 51,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Danantara akan menerima sekitar Rp 25,6 triliun-Rp 27,2 triliun.

Bank Mandiri juga akan membagi dividen dengan rasio sekitar 60%. Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, menyatakan bahwa rasio tersebut akan dijaga seperti lima tahun terakhir. Dengan laba bersih Rp 55,78 triliun, dividen yang berpotensi diterima Danantara dari Mandiri sekitar Rp 17,4 triliun.

Sementara itu, Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menargetkan rasio dividen 55%-60% dari laba bersih Rp 21,46 triliun. Danantara berpotensi menerima sekitar Rp 6,96 triliun-Rp 7,63 triliun dari BNI.

Total dana yang akan dikelola Danantara dari ketiga bank ini mencapai Rp 49,95 triliun-Rp 52,2 triliun, dengan asumsi seluruh dividen disetorkan ke Danantara.

Selain bank, emiten lain seperti Telkom, Aneka Tambang (ANTM), Bukit Asam (PTBA), dan Timah (TINS) juga berpotensi menyumbang dividen besar. Konsensus analis memprediksi dividen Telkom sekitar Rp 9,02 triliun berdasarkan laba bersih Rp 24,04 triliun.

Dengan potensi dividen dari BUMN-BUMN besar ini, Danantara diperkirakan memiliki dana awal yang signifikan untuk mendukung operasinya dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Pilihan Editor