Langkah perbankan nasional dalam mencari sumber dana semakin seragam. Di tengah kondisi likuiditas yang ketat, surat utang menjadi salah satu pilihan perbankan  untuk memenuhi kebutuhan dana dalam ekspansi kredit. Sepanjang 2024, sumber dana non dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan mencapai Rp662,25 triliun, meningkat 12,38% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan strategi  bank dalam memenuhi pendanaan ketika pengetatatn likuiditas masih menjaid tantangan. Tahun ini pun diperkirakan masih akan ramai perbankan yang akan mencari sumber dana non DPK, seperti penerbitan surat utang atau sumber lainnya. Hal itu dilakukan untuk diversifikasi sumber pendanaan perbankan selain simpanan masyarakat.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), komposisi sumber dana non DPK dikontribusikan oleh pinjaman diterima sebesar Rp411,34 triliun atau 62,11% dari total Kemudian, surat berharga yang diterbitkan perbankan senilai Rp148,19 triliun pada 2024 dengan komposisi 22,38%, serta kewajiban bank lain senilai Rp102,73 triliun atau berkontribusi 15,51%. Hingga akhir 2024, porsi pendanaan non DPK sebesar 7,49% terhadap total DPK yang senilai Rp8,837,24 triliun. Sumber dana non DPL menjadi alternatif bagi perbankan  dalam medukung penyaluran kredit. Pemanfaatan pendanaan nn DPK masih didominasi oleh kelompok bank skala besar dan menegah sebagai bagian dari diversifikasi. (Yetede)

Kalangan ekonom memperkirakan neraca perdagangan akan kembali melanjutkan tren surplus pada Januari 2025, atau mengalami surplus selama 57 bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Namun, surplus tersebut tidak sebesar pada bulan-bulan sebelum akhirnya pengaruh tekanan ekonomi global. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan kondisi ekspor impor hingga neraca perdagangan pada Kamis Senin (17/2/2025). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi bahwa nilai surplus neraca perdagangan bulan Januari 2025 akan menyusut lebih lanjut. Musababnya dunia sedang dalam tren normalisasi harga komoditas, meningkatnya kekhawatiran perang dagang, dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global. "Surplus perdagangan Indonesia diperkirakan akan berlanjut, meskipun menyempit dari US$ 2,24 miliar di bulan Desember 2024 menjadi US$ 1,76 miliar di bulan Januari 2025," jelas Josua. Menurut dia, nilai Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,99% secara yera on year (yoy) pada Desember 2024. Namun, secara bulanan, nilai ekspor diproyeksikan turun 7,42% secara  month to month (mtm), seiring dengan tren historis setiap awal bulan. (Yetede)

Permasalahan terkait kebun sawit dalam kawasan hutan di Indonesia masih belum terselesaikan dengan baik. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengumumkan adanya 3,4 juta hektare perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan tanpa izin. Pemerintah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan denda administratif, namun proses penyelesaian berjalan lambat. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9/2023 tentang Satuan Tugas Tata Kelola Industri Sawit yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul Peraturan Presiden No. 5/2025 yang memuat aturan baru mengenai penertiban kawasan hutan, yang dinilai menimbulkan ketidakselarasan dengan kebijakan sebelumnya.

Sektor UMKM di Sumatra Utara (Sumut) masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan kontribusinya terhadap perekonomian. Meskipun sekitar 99% pelaku usaha di Sumut merupakan UMKM, kontribusinya terhadap PDRB Sumut hanya mencapai 46,51%, jauh di bawah kontribusi nasional yang mencapai 61%. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait, mengidentifikasi empat tantangan utama, yakni aspek legalitas (mayoritas UMKM masih informal), akses pembiayaan (hanya 7,77% UMKM yang dapat mengakses pembiayaan), homogenitas produk, dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran.

Naslindo juga menekankan pentingnya pengembangan UMKM yang lebih formal, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperkuat kemitraan untuk meningkatkan daya saing. Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Indra Kuspriyadi, menambahkan bahwa Bank Indonesia mendukung pengembangan UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan akses pembiayaan, serta fokus pada UMKM hijau dan digital. Bank Sumut juga berperan penting dengan memberikan pembiayaan yang mudah diakses oleh UMKM, meskipun menghadapi tantangan terkait risiko tinggi dan manajemen keuangan yang kurang baik di sebagian UMKM.

Dengan berbagai inisiatif dari pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan, diharapkan UMKM di Sumut bisa berkembang lebih kompetitif dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Emiten Grup Siam Cement, PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) atau Fajar Paper mengumumkan rugi tahun berjalan  yang dapat diartibusikan  kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1,1 triliun pada tahun 2024. Angka itu akan membengkak hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang rugi Rp 625,86 miliar. Manajemen FASW dalam laporan keuangan yang dipublikasikan Jumat (14/2/2025) mengungkapkan, penurunan laba sejalan dengan melemahnya penjualan neto sebesar Rp7,69 triliun, turun 0,32% dibanding  tahun sebelumnya Rp7,72 triliun. Sebagian besar penjualan Fajar Paper, dikontribusikan dari pasar domestik mencapai Rp6,04 triliun atau 78,4% dari pasar Asia Rp 1,65 triliun, Rp1,9  miliar dari Timur Tengah, dan negara lainnya Rp726 miliar. Di saat penjualan neto perseroan melemah, beban pokok penjualan Fajar Paper justru membengkak dari Rp 7,69 triliun pada 2023 menjadi Rp8,11 triliun. Tingginya beban yang melebihi penjualan, membuat perseroan mencatatkan rugi bruto sebesar Rp414,31 miliar pada 2024. Padahal, tahun sebelumnya perseroan masih mampu meraih laba bruto Rp27,9 miliar. (Yetede)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan fokus pada program padat karya tunai dan preservasi jalan maupun jembatan usai mendapat tambahan APBN 2025 dari semula Rp29,57 triliun menjadi Rp 50,48 triliun. Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran aktif Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 sebesar Rp50,483 triliun setelah dilakukan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) Komosi VI DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Kamis (13/2). Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan rapat tersebut lebih fokus untuk membahas produktivitas setelah mendapat tambahan anggaran. "Hari ini kita diskusi tentang produktivitas karena ini yang ditunggu oleh masyarakat. Kita dukung pemerintah untuk fokus melaksanakan tugasnya sesuai Pagu Indikatif  yang kita sah kan hari ini," kata Lasarus. Berdasarkan perhitungan tersebut maka anggaran Kementerian PU bertanbah hampir 50% jika dibandingkan dengan angka setelah dilakukan efisiensi pertama yaitu Rp29,57 triliun. "Setelah mengalami reksontruksi anggaran, ada pertambahan kembali, efisiensinya menurun dari Rp81 triliun menjadi Rp60,469 triliun sehingga pagu baru Kementerian PU senilai Rp 50,48 triliun," jelas Lasarus. (Yetede)

Sekretaris BPK Bahtiar Arif menyampaikan, pihaknya tetap menjaga prioritas pemeriksanaan keuangan negara sesuai amanat di dalam peraturan perundang-undangan di tengah adanya efisiensi anggaran BPK sebanyak Rp1,38 triliun. "Pemeriksanaan yang masih kami anggarkan, artinya tidak termasuk dalam efisiensi anggaran yang diusulkan adalkag pemeriksaan yang secara eksplisit disebutkan di dalam perauran perundang-undangan untuk diperiksa BPK,: kata Bahtiar. Pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh BPK antara lain laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (KPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendara Umum Negara ()LKBUN), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN). Kemudian Laporan Keuangan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BPKH. BPK juga memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas penyelengaraan haji. Selain itu pemeriksaan yang wajib dilakukan juga termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTTT) atas pertanggungjawaban keuangan bantuan partai politik (parpol); pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan uang; serta pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah (pemilu/pilkada). Bahtiar menambahkan, BPK memprioritaskan pemeriksaan dengan tema pembangunan manusia dan ketahanan pangan. (Yetede)