Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan efisiensi pada belanja perjalanan dinas, infrastruktur, dan barang modal pemerintah tidak akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Pemangkasan anggaran sebesar Rp306,7 triliun akan dialokasikan untuk kegiatan yang dapat menciptakan efek berlipat pada perekonomian. Sri Mulyani juga menjamin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer meskipun ada efisiensi anggaran. Meskipun beberapa ekonom, seperti Joshua Pardede, menyarankan bahwa pemangkasan anggaran bisa menurunkan daya beli masyarakat, realokasi anggaran ke program-program yang mendorong daya beli, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), bisa menghasilkan dampak positif. Namun, jika pemangkasan hanya difokuskan untuk program MBG, beberapa pihak, termasuk Center of Economic and Law Studies (Celios), memperingatkan bahwa hal ini bisa menyebabkan krisis fiskal baru.
Menkeu Yakinkan Efisiensi Tak Menghambat Pertumbuhan Ekonomi
Hairul Rizal
15 Feb 2025 Bisnis Indonesia
Elite Parpol Berkumpul, Hambalang Jadi Sorotan
Hairul Rizal
15 Feb 2025 Bisnis Indonesia
Acara Silaturahmi Partai Politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang diadakan di Padepokan Garuda Yaksa, Sentul, pada 14 Februari 2025, dihadiri oleh sejumlah elite partai politik dan pejabat pemerintah. Beberapa tokoh penting yang hadir antara lain Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. Mereka menarik perhatian karena hadir dengan mengendarai motor. Zulhas juga menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto yang baru terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Acara ini merupakan undangan dari Presiden Prabowo kepada para pimpinan partai politik dan anggota DPR pendukungnya.
Persaingan Sengit Harga Mobil Listrik di Pasar RI
Hairul Rizal
15 Feb 2025 Kontan (H)
Industri otomotif di Indonesia semakin agresif dalam menghadirkan mobil listrik dengan harga terjangkau untuk mendorong elektrifikasi kendaraan. Wuling Motors meluncurkan New Air ev (Rp 184 juta) dan New Cloud EV (Rp 365 juta), yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan. Arif Pramadana, Vice President Wuling Motors, menyatakan bahwa mayoritas pengguna Air ev menggunakan kendaraan ini untuk mobilitas sehari-hari, sementara Cloud EV lebih banyak digunakan sebagai mobil keluarga dengan jarak tempuh rata-rata 60 km per hari.
Selain Wuling, VinFast dari Vietnam memperkenalkan SUV listrik VF 3 seharga Rp 227,65 juta, dengan tambahan diskon untuk pembeli awal serta fasilitas pengisian daya gratis di V-GREEN hingga tahun 2028. Pham Sanh Chau, CEO VinFast Asia, optimistis bahwa VF 3 bisa menjadi pilihan utama konsumen di Indonesia.
Sementara itu, Honri, merek mobil listrik asal China di bawah Utomo Corp, meluncurkan Honri Boma EV dengan harga Rp 199 juta. Deny Utomo, CEO Utomo Corp, menyebutkan bahwa model ini sebelumnya telah sukses di pasar Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia sebelum masuk ke Indonesia.
Meskipun harga mobil listrik semakin terjangkau, mobil hybrid masih lebih populer dibandingkan mobil listrik murni. Data Gaikindo menunjukkan bahwa pada tahun 2024, penjualan mobil hybrid mencapai 56.812 unit, lebih tinggi dibandingkan mobil listrik yang terjual 44.557 unit. Mobil hybrid lebih diminati karena tetap memiliki mesin bensin tetapi dengan konsumsi bahan bakar lebih hemat dan emisi lebih rendah.
Beberapa produsen otomotif terus memperluas lini hybrid mereka, seperti Toyota Astra Motor (TAM) dengan New Camry Hybrid EV dan New Corolla Cross HEV, serta GWM Indonesia yang merilis Haval Jolion Ultra HEV. Honda Prospect Motor (HPM) juga berencana meluncurkan tiga model hybrid baru, dengan salah satunya diproduksi di dalam negeri.
Untuk meningkatkan daya saing mobil listrik, Pengamat Otomotif dan Akademisi ITB, Yannes Martinus Pasaribu, menyarankan agar produsen lebih menargetkan generasi milenial akhir dan Gen Z awal, yang lebih melek teknologi dan terbuka terhadap tren kendaraan listrik.
Anggaran Coretax Kembali Jadi Perdebatan
Hairul Rizal
15 Feb 2025 Kontan
Proyek sistem administrasi pajak Coretax DJP yang diklaim canggih kini mendapat sorotan karena anggaran yang membengkak dan dugaan ketidaksiapan sistem sebelum peluncuran. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) Rinto Setiyawan mengungkapkan bahwa proyek ini tidak hanya menghabiskan Rp 1,3 triliun, tetapi mencapai Rp 5,4 triliun. Biaya tinggi ini diduga disebabkan oleh gaji pegawai yang direkrut dua kali lipat dari pegawai biasa serta kenaikan pangkat tanpa dasar hukum.
Selain itu, Rinto juga mengkritik perubahan mendadak dari sistem PSIAP menjadi Coretax pada Agustus-September 2024, yang mengejutkan banyak pegawai teknis karena sistem dinilai belum siap untuk diluncurkan pada Januari 2025. Pengembang Coretax, yakni LG CNS dan Qualysoft, disebut banyak menggunakan software gratis dalam pengembangannya.
Rinto menilai pengembangan Coretax mengalami kesalahan urutan, di mana regulasi dan aplikasi didahulukan sebelum proses bisnis tersusun dengan baik, menyebabkan sistem tidak berjalan optimal. Akibatnya, IWPI telah melaporkan dugaan korupsi proyek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2025, dan KPK telah meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai laporan tersebut.
Sementara itu, Ditjen Pajak masih menjalankan dua sistem pajak sekaligus, yakni Coretax DJP dan sistem lama. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa Ditjen Pajak diberikan waktu hingga akhir April 2025 untuk memperbaiki Coretax, dengan syarat tidak mengganggu penerimaan negara, terutama dalam masa pelaporan SPT Tahunan PPh.
Dengan adanya dugaan penyimpangan ini, transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Coretax menjadi penting agar sistem pajak yang diharapkan efisien justru tidak menjadi beban negara.
Penjualan Mobil Listrik Jauh dari Target
Yuniati Turjandini
15 Feb 2025 Investor Daily (H)
Puluhan model dan merek baru mobil listrik baterai (battery electric vehicle/BEV) meluncur ke pasar Indonesia. Insentif masif pun telah dikucurkan pemerintah, sehingga total pajak BEV hanya 2% dibandingkan mobil lain 40% lebih, yang membuat harganya turun tajam. Akan tetapi, faktanya, penjualan BEV masih sangat rendah. Pada 2024, penjualan BEV memang naik menjadi 43 ribu unit tahun 2024 dari 2023 sebanyak 17 ribu unit, Namun, kontribusinya ke total pasar hanya 4,9%. Dibandingkan tahun sebelumnya 1,7%. Tren ini diprediksi tidak berubah banyak tahun 2025. Padahal, dalam Permenperin 6/2022, penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat pada 2025 ditargetkan mencapai 400 per unit, dengan pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) dan emisi karbon 5 juta barel dan 1,84 juta ton. Selanjutnya, penjualan mobil listrik ditargetkan mencapai 6000 ribu unit pada 2030, dengan pengurangan impor BBM dan emisi karbon 7,5 juta barel dan 2,76 juta ton. Lalu pada 2035, penjualan mobil listrik dibidik 1 juta unit, dengan pengurangan impor bahan bakar minyak dan emisi karbon 12,5 juta barel dan 4,6 juta ton. (Yetede)
Risiko Perang Dagang Kian Nyata
Hairul Rizal
15 Feb 2025 Kontan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menerapkan tarif imbal balik terhadap negara-negara yang mengenakan pajak impor atas barang-barang AS. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang global, terutama dengan negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Trump menegaskan bahwa AS akan mengenakan tarif yang sama dengan yang dikenakan oleh negara lain terhadap produk AS.
Trump telah memerintahkan timnya untuk menghitung bea masuk yang dikenakan negara lain dan menyesuaikan tarif AS. Kebijakan ini bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, dengan hasil studi diharapkan rampung pada 1 April 2025, menurut Howard Lutnick, Menteri Perdagangan AS.
Sejak menjabat pada 20 Januari 2025, Trump telah menerapkan tarif impor baja dan aluminium pada 12 Maret 2025 serta mengenakan tarif 10% terhadap barang impor dari China. Trump juga mempertimbangkan tarif tambahan untuk barang dari Kanada, Meksiko, kendaraan, semikonduktor, dan produk farmasi.
Kebijakan ini memicu negosiasi dagang, salah satunya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, yang meminta pelonggaran tarif dengan menawarkan peningkatan pembelian minyak, gas, dan pesawat tempur dari AS. Sekretaris Luar Negeri India, Vikram Misri, menyatakan bahwa kesepakatan ini bisa tercapai dalam tujuh bulan ke depan.
Namun, kebijakan tarif ini menuai kritik. Tiffany Smith, Wakil Presiden Perdagangan Global National Foreign Trade Council, menyatakan bahwa idealnya, kebijakan perdagangan harus mendorong kerja sama dengan mitra dagang untuk menurunkan hambatan tarif, bukan malah meningkatkannya.
Kebijakan tarif imbal balik Trump berpotensi memperburuk hubungan dagang global dan memicu kenaikan harga di tingkat konsumen, meskipun Trump mengklaim tujuannya adalah menurunkan harga dalam jangka panjang.
Rasio Kredit Macet Bank Besar Membaik
Hairul Rizal
15 Feb 2025 Kontan
Kualitas kredit empat bank besar di Indonesia sepanjang 2024 menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan rasio non-performing loan (NPL) di masing-masing bank. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatat rasio NPL terendah di 0,97%, turun dari 1,01% pada Desember 2023. Direktur Utama Darmawan Junaidi menegaskan bahwa Bank Mandiri memperkuat manajemen risiko dan menjaga rasio pencadangan di 304%.
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat NPL gross di 1,8%, lebih baik dibandingkan Desember 2023 di 1,9%. Manajemen BCA menyebutkan kredit korporasi menjadi penyumbang utama NPL, mencapai 40,2% atau setara Rp 16 triliun.
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) juga mencatat penurunan NPL dari 2,1% pada Desember 2023 menjadi 2% pada Desember 2024. NPL terbesar berasal dari bisnis UMKM kelas menengah yang mencapai 5,7%, meski membaik dari 6% di tahun sebelumnya. Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggaraini, menyatakan bahwa BNI tetap menjaga kualitas aset di tengah tantangan global.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatat rasio NPL 2,94%, turun dari 3,12% pada Desember 2023. Penyumbang terbesar NPL di BRI adalah UMKM kelas kecil dengan rasio 4,42%, membaik dari 4,88% tahun sebelumnya. Direktur Utama BRI, Sunarso, menekankan bahwa BRI telah mempersiapkan pencadangan yang cukup dengan rasio NPL coverage mencapai 215%. BRI menargetkan NPL tetap di bawah 3%, sambil tetap mendorong pertumbuhan kredit yang naik 6,7% menjadi Rp 1.355 triliun pada 2024.
Perbaikan NPL di bank-bank besar mencerminkan upaya penguatan manajemen risiko dan pencadangan kredit, meskipun masih terdapat tantangan dari sektor korporasi dan UMKM.
Investor Baru, Grup Jarum, Perkuat Fondasi Remala Abadi (DATA)
Hairul Rizal
15 Feb 2025 Kontan
PT Remala Abadi Tbk (DATA), perusahaan penyedia layanan internet, optimistis akan mencatat pertumbuhan signifikan pada tahun 2025, terutama setelah masuknya Grup Djarum sebagai pemegang saham pengendali baru. Akuisisi ini dilakukan melalui PT Iforte Solusi Infotek, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), yang membeli 40% saham DATA dari Verah Wahyudi Singgih Wong dan Jimmi Anka.
Direktur Utama DATA, Agus Setiono, menilai kemitraan dengan Grup Djarum akan memperkuat infrastruktur dan mempercepat ekspansi perusahaan, terutama dalam pengembangan jaringan dan layanan internet. Saat ini, DATA berfokus pada segmen business-to-business (B2B) dengan merek Tachyon, namun di tahun 2025 akan lebih agresif menggarap pasar business-to-customer (B2C) melalui produk Nethome, yang menawarkan koneksi hingga 100 Mbps dengan harga mulai Rp 200.000 per bulan.
Sebagai bagian dari ekspansi, DATA menargetkan pembangunan 500.000 home connect dengan investasi sekitar Rp 200-250 miliar. Secara keseluruhan, DATA mengalokasikan capex sebesar Rp 500 miliar untuk pengembangan jaringan dan infrastruktur. Dengan dukungan Iforte dan skema kerja sama operasi (KSO), Agus optimistis pendapatan DATA bisa tumbuh hingga dua kali lipat (100%) pada tahun 2025.
Hingga akhir 2024, DATA telah mengoperasikan 11.000 km fiber optic di 34 provinsi, dengan jaringan yang menghubungkan kota-kota utama seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Pada periode sembilan bulan hingga 30 September 2024, pendapatan DATA meningkat 13,1% menjadi Rp 249,01 miliar, sementara laba bersih melonjak 104,14% dari Rp 25,41 miliar menjadi Rp 52,25 miliar.
Dengan sinergi bersama Grup Djarum, penguatan infrastruktur, dan ekspansi ke segmen ritel, DATA berpotensi menjadi pemain utama dalam industri layanan internet di Indonesia.
Sinergi BUMN & Kampus untuk Optimalisasi Tambang
Hairul Rizal
15 Feb 2025 Kontan
Pemerintah dan DPR RI sedang mempercepat pembahasan RUU Minerba dengan target penyelesaian pada 18 Februari 2025. Salah satu perubahan penting dalam revisi ini adalah terkait pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) oleh perguruan tinggi. Bob Hasan, Ketua Baleg DPR RI, menjelaskan bahwa perguruan tinggi hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari tambang, sementara BUMN yang akan menjadi operator tambangnya. Keputusan ini telah disetujui dalam Panitia Kerja (Panja) Baleg pada 14 Februari 2025.
Namun, perubahan ini tidak berlaku bagi UMKM dan organisasi masyarakat keagamaan, yang tetap tidak diperbolehkan mengelola tambang. Menurut Tri Winarno, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, perguruan tinggi hanya sebagai penerima manfaat, bukan pemilik izin usaha pertambangan (IUP). Selain itu, RUU Minerba juga mengatur skala prioritas penerima tambang dan kepastian tata ruang dalam sektor pertambangan.
Meski begitu, proses pembahasan RUU ini dikritik oleh Bisman Bachtiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep). Ia menilai revisi ini hanya formalitas karena sudah ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah tanpa adanya perdebatan politik yang berarti. Ia juga mengkritik kurangnya transparansi dan partisipasi publik, karena RUU dan daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak dapat diakses secara terbuka. Menurutnya, hal ini menjadikan proses revisi cacat secara formal, mirip dengan revisi UU Minerba pada tahun 2020 yang dilakukan dalam waktu singkat di tengah pandemi Covid-19.
Dengan minimnya keterbukaan dalam pembahasan, revisi RUU Minerba ini menuai kekhawatiran terkait akuntabilitas dan dampaknya terhadap sektor pertambangan nasional.
Inkonsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran
Yoga
15 Feb 2025 Kompas
Idealnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah perlu didukung. Bila perlu, kebijakan tersebut dikawal publik sekaligus diawasi agar konsisten. Alasannya sederhana, selama ini kerap kali terjadi kebocoran anggaran negara akibat praktik-praktik pemborosan, penyelewengan, hingga korupsi. Namun, meski Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi khusus terkait efisiensi anggaran, pada praktiknya kebijakan tersebut tidak mudah terealisasi. Publik malah cenderung melihat bahwa pemerintah inkonsisten dalam mempraktikkan kebijakan efisiensi anggaran. Dalam beberapa hari terakhir kita melihat ada kebijakan pemerintah pusat yang justru kontradiktif dengan upaya efisiensi dan malah terkesan memboroskan anggaran. Pengangkatan staf khusus di sejumlah kementerian hingga kegiatan retret kepala daerah terpilih jauh dari kesan pemerintah serius mengefisienkan anggaran. Instruksi Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran yang dikeluarkan di awal masa jabatannya mungkin agak bertolak belakang dengan postur kabinet pemerintahannya yang lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Meski mungkin Presiden ingin lebih fokus dalam menangani berbagai permasalahan, sehingga ada penambahan portofolio dalam Kabinet Merah Putih. Namun, menambah jumlah kementerian dengan pos menteri dan wakil menteri yang diisi oleh para politisi pendukung pemerintah lebih terasa semangat akomodasi politiknya dibandingkan upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Seharusnya postur birokrasi pemerintahan tetap ramping dan sederhana sehingga lebih efisien dalam bekerja. Rekrutmen staf khusus oleh sejumlah menteri jelas mengesampingkan birokrasi yang ramping dan efisien. Pemerintah sebenarnya dapat belajar dari negara-negara lain dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Amerika Serikat dan Vietnam menjalankan efisiensi anggaran dengan semangat memangkas birokrasi.
Reformasi birokrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dapat dijalankan sebagai salah satu kebijakan efisiensi anggaran. Semangatnya bukan semakin memperbesar postur birokrasi. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran lebih terasa berdampak pada pegawai pemerintah di level menengah ke bawah. Sementara pejabat di level atas hingga tingkat menteri masih belum ada semangat penghematan anggarannya. Para pejabat level atas masih mendapatkan fasilitas pengawalan hingga mobil dinas mewah berkapasitas mesin sangat besar. Ruangan mereka masih tetap sejuk dengan pendingin udara, sementara para pegawai negeri di level bawah terpaksa mencari tempat di luar kantor untuk sekadar ngadem dari panasnya suhu udara. Bila inkonsistensi efisiensi anggaran ini tetap berlanjut, kita khawatir niat baik pemerintah agar banyak program prioritas dapat terwujud sesuai targetnya malah tidak tercapai. (Yoga)