Risiko Perang Dagang Kian Nyata
Hairul Rizal
15 Feb 2025 Kontan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menerapkan tarif imbal balik terhadap negara-negara yang mengenakan pajak impor atas barang-barang AS. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang global, terutama dengan negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Trump menegaskan bahwa AS akan mengenakan tarif yang sama dengan yang dikenakan oleh negara lain terhadap produk AS.
Trump telah memerintahkan timnya untuk menghitung bea masuk yang dikenakan negara lain dan menyesuaikan tarif AS. Kebijakan ini bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, dengan hasil studi diharapkan rampung pada 1 April 2025, menurut Howard Lutnick, Menteri Perdagangan AS.
Sejak menjabat pada 20 Januari 2025, Trump telah menerapkan tarif impor baja dan aluminium pada 12 Maret 2025 serta mengenakan tarif 10% terhadap barang impor dari China. Trump juga mempertimbangkan tarif tambahan untuk barang dari Kanada, Meksiko, kendaraan, semikonduktor, dan produk farmasi.
Kebijakan ini memicu negosiasi dagang, salah satunya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, yang meminta pelonggaran tarif dengan menawarkan peningkatan pembelian minyak, gas, dan pesawat tempur dari AS. Sekretaris Luar Negeri India, Vikram Misri, menyatakan bahwa kesepakatan ini bisa tercapai dalam tujuh bulan ke depan.
Namun, kebijakan tarif ini menuai kritik. Tiffany Smith, Wakil Presiden Perdagangan Global National Foreign Trade Council, menyatakan bahwa idealnya, kebijakan perdagangan harus mendorong kerja sama dengan mitra dagang untuk menurunkan hambatan tarif, bukan malah meningkatkannya.
Kebijakan tarif imbal balik Trump berpotensi memperburuk hubungan dagang global dan memicu kenaikan harga di tingkat konsumen, meskipun Trump mengklaim tujuannya adalah menurunkan harga dalam jangka panjang.
Rasio Kredit Macet Bank Besar Membaik
Hairul Rizal
15 Feb 2025 Kontan
Kualitas kredit empat bank besar di Indonesia sepanjang 2024 menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan rasio non-performing loan (NPL) di masing-masing bank. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatat rasio NPL terendah di 0,97%, turun dari 1,01% pada Desember 2023. Direktur Utama Darmawan Junaidi menegaskan bahwa Bank Mandiri memperkuat manajemen risiko dan menjaga rasio pencadangan di 304%.
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat NPL gross di 1,8%, lebih baik dibandingkan Desember 2023 di 1,9%. Manajemen BCA menyebutkan kredit korporasi menjadi penyumbang utama NPL, mencapai 40,2% atau setara Rp 16 triliun.
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) juga mencatat penurunan NPL dari 2,1% pada Desember 2023 menjadi 2% pada Desember 2024. NPL terbesar berasal dari bisnis UMKM kelas menengah yang mencapai 5,7%, meski membaik dari 6% di tahun sebelumnya. Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggaraini, menyatakan bahwa BNI tetap menjaga kualitas aset di tengah tantangan global.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatat rasio NPL 2,94%, turun dari 3,12% pada Desember 2023. Penyumbang terbesar NPL di BRI adalah UMKM kelas kecil dengan rasio 4,42%, membaik dari 4,88% tahun sebelumnya. Direktur Utama BRI, Sunarso, menekankan bahwa BRI telah mempersiapkan pencadangan yang cukup dengan rasio NPL coverage mencapai 215%. BRI menargetkan NPL tetap di bawah 3%, sambil tetap mendorong pertumbuhan kredit yang naik 6,7% menjadi Rp 1.355 triliun pada 2024.
Perbaikan NPL di bank-bank besar mencerminkan upaya penguatan manajemen risiko dan pencadangan kredit, meskipun masih terdapat tantangan dari sektor korporasi dan UMKM.
Investor Baru, Grup Jarum, Perkuat Fondasi Remala Abadi (DATA)
Hairul Rizal
15 Feb 2025 Kontan
PT Remala Abadi Tbk (DATA), perusahaan penyedia layanan internet, optimistis akan mencatat pertumbuhan signifikan pada tahun 2025, terutama setelah masuknya Grup Djarum sebagai pemegang saham pengendali baru. Akuisisi ini dilakukan melalui PT Iforte Solusi Infotek, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), yang membeli 40% saham DATA dari Verah Wahyudi Singgih Wong dan Jimmi Anka.
Direktur Utama DATA, Agus Setiono, menilai kemitraan dengan Grup Djarum akan memperkuat infrastruktur dan mempercepat ekspansi perusahaan, terutama dalam pengembangan jaringan dan layanan internet. Saat ini, DATA berfokus pada segmen business-to-business (B2B) dengan merek Tachyon, namun di tahun 2025 akan lebih agresif menggarap pasar business-to-customer (B2C) melalui produk Nethome, yang menawarkan koneksi hingga 100 Mbps dengan harga mulai Rp 200.000 per bulan.
Sebagai bagian dari ekspansi, DATA menargetkan pembangunan 500.000 home connect dengan investasi sekitar Rp 200-250 miliar. Secara keseluruhan, DATA mengalokasikan capex sebesar Rp 500 miliar untuk pengembangan jaringan dan infrastruktur. Dengan dukungan Iforte dan skema kerja sama operasi (KSO), Agus optimistis pendapatan DATA bisa tumbuh hingga dua kali lipat (100%) pada tahun 2025.
Hingga akhir 2024, DATA telah mengoperasikan 11.000 km fiber optic di 34 provinsi, dengan jaringan yang menghubungkan kota-kota utama seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Pada periode sembilan bulan hingga 30 September 2024, pendapatan DATA meningkat 13,1% menjadi Rp 249,01 miliar, sementara laba bersih melonjak 104,14% dari Rp 25,41 miliar menjadi Rp 52,25 miliar.
Dengan sinergi bersama Grup Djarum, penguatan infrastruktur, dan ekspansi ke segmen ritel, DATA berpotensi menjadi pemain utama dalam industri layanan internet di Indonesia.
Sinergi BUMN & Kampus untuk Optimalisasi Tambang
Hairul Rizal
15 Feb 2025 Kontan
Pemerintah dan DPR RI sedang mempercepat pembahasan RUU Minerba dengan target penyelesaian pada 18 Februari 2025. Salah satu perubahan penting dalam revisi ini adalah terkait pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) oleh perguruan tinggi. Bob Hasan, Ketua Baleg DPR RI, menjelaskan bahwa perguruan tinggi hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari tambang, sementara BUMN yang akan menjadi operator tambangnya. Keputusan ini telah disetujui dalam Panitia Kerja (Panja) Baleg pada 14 Februari 2025.
Namun, perubahan ini tidak berlaku bagi UMKM dan organisasi masyarakat keagamaan, yang tetap tidak diperbolehkan mengelola tambang. Menurut Tri Winarno, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, perguruan tinggi hanya sebagai penerima manfaat, bukan pemilik izin usaha pertambangan (IUP). Selain itu, RUU Minerba juga mengatur skala prioritas penerima tambang dan kepastian tata ruang dalam sektor pertambangan.
Meski begitu, proses pembahasan RUU ini dikritik oleh Bisman Bachtiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep). Ia menilai revisi ini hanya formalitas karena sudah ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah tanpa adanya perdebatan politik yang berarti. Ia juga mengkritik kurangnya transparansi dan partisipasi publik, karena RUU dan daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak dapat diakses secara terbuka. Menurutnya, hal ini menjadikan proses revisi cacat secara formal, mirip dengan revisi UU Minerba pada tahun 2020 yang dilakukan dalam waktu singkat di tengah pandemi Covid-19.
Dengan minimnya keterbukaan dalam pembahasan, revisi RUU Minerba ini menuai kekhawatiran terkait akuntabilitas dan dampaknya terhadap sektor pertambangan nasional.
Inkonsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran
Yoga
15 Feb 2025 Kompas
Idealnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah perlu didukung. Bila perlu, kebijakan tersebut dikawal publik sekaligus diawasi agar konsisten. Alasannya sederhana, selama ini kerap kali terjadi kebocoran anggaran negara akibat praktik-praktik pemborosan, penyelewengan, hingga korupsi. Namun, meski Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi khusus terkait efisiensi anggaran, pada praktiknya kebijakan tersebut tidak mudah terealisasi. Publik malah cenderung melihat bahwa pemerintah inkonsisten dalam mempraktikkan kebijakan efisiensi anggaran. Dalam beberapa hari terakhir kita melihat ada kebijakan pemerintah pusat yang justru kontradiktif dengan upaya efisiensi dan malah terkesan memboroskan anggaran. Pengangkatan staf khusus di sejumlah kementerian hingga kegiatan retret kepala daerah terpilih jauh dari kesan pemerintah serius mengefisienkan anggaran. Instruksi Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran yang dikeluarkan di awal masa jabatannya mungkin agak bertolak belakang dengan postur kabinet pemerintahannya yang lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Meski mungkin Presiden ingin lebih fokus dalam menangani berbagai permasalahan, sehingga ada penambahan portofolio dalam Kabinet Merah Putih. Namun, menambah jumlah kementerian dengan pos menteri dan wakil menteri yang diisi oleh para politisi pendukung pemerintah lebih terasa semangat akomodasi politiknya dibandingkan upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Seharusnya postur birokrasi pemerintahan tetap ramping dan sederhana sehingga lebih efisien dalam bekerja. Rekrutmen staf khusus oleh sejumlah menteri jelas mengesampingkan birokrasi yang ramping dan efisien. Pemerintah sebenarnya dapat belajar dari negara-negara lain dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Amerika Serikat dan Vietnam menjalankan efisiensi anggaran dengan semangat memangkas birokrasi.
Reformasi birokrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dapat dijalankan sebagai salah satu kebijakan efisiensi anggaran. Semangatnya bukan semakin memperbesar postur birokrasi. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran lebih terasa berdampak pada pegawai pemerintah di level menengah ke bawah. Sementara pejabat di level atas hingga tingkat menteri masih belum ada semangat penghematan anggarannya. Para pejabat level atas masih mendapatkan fasilitas pengawalan hingga mobil dinas mewah berkapasitas mesin sangat besar. Ruangan mereka masih tetap sejuk dengan pendingin udara, sementara para pegawai negeri di level bawah terpaksa mencari tempat di luar kantor untuk sekadar ngadem dari panasnya suhu udara. Bila inkonsistensi efisiensi anggaran ini tetap berlanjut, kita khawatir niat baik pemerintah agar banyak program prioritas dapat terwujud sesuai targetnya malah tidak tercapai. (Yoga)
Presiden Prabowo Menegaskan Honorer hingga Uang Kuliah Tak Terdampak
Yoga
15 Feb 2025 Kompas (H)
Pemerintah menegaskan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan anggaran tidak akan berdampak pada tunjangan kinerja dosen, beasiswa, dan uang kuliah. Efisiensi juga dipastikan tak akan berdampak pada tenaga honorer. Tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga honorer. ”Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer. Jadi, tidak PHK,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat mengklarifikasi sejumlah isu yang beredar terkait dampak efisiensi anggaran negara, bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Selain Sri Mulyani, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta para Wakil Ketua DPR, mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, hingga Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dasco menyatakan, klarifikasi oleh Sri Mulyani dibutuhkan agar tidak terjadi simpang siur informasi terkait penghematananggaran. ”Ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan masyarakat selaku konstituen kami kepada DPR,” kata Dasco kepada Sri Mulyani di hadapan para awak media. Tukin dosen Selain tenaga honorer, Sri Mulyani memastikan tunjangan kinerja (tukin) 97.734 dosen dari empat kategori dosen di perguruan tinggi negeri bakal tetap cair. Keempat kategori dosen dimaksud, dosen dari perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), dosen untuk perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU), dosen dari PTN satuan kerja (PTN-Satker), dan dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Sri Mulyani menjelaskan, dosen PTN-BH telah dan terus mendapatkan tunjangan kinerja sesuai standar. Dosen untuk PTN-BLU telah menerima renumerasi atau tunjangan kinerja.
Sri menekankan, pada dosen PTN-BLU yang belum menerapkan sistem remunerasi akan menerima tunjangan yang sama. Remunerasi tersebut juga akan didapatkan dosen PTN-Satker dan LLDikti dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. ”Jadi, mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi,tetapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi. Saat ini kami se- dang memproses penghitungan dan pendataan, perpres (peraturan presiden) juga dalam proses untuk final dan akan diselesaikan dalam waktu dekat,” paparnya. Selain tunjangan untuk dosen, Sri Mulyani juga menekankan, biaya operasionalisasi kampus, uang kuliah, hingga beasiswa juga tak akan terdampak. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga dipastikan tidak terdampak efisiensi. Sebanyak 40.030 penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga dipastikan akan tetap mendapatkan haknya. (Yoga)
Presiden Prabowo Subianto Mengajak Para Elite Partai Politik Pendukung Pemerintahannya
Yoga
15 Feb 2025 Kompas (H)
Presiden Prabowo Subianto mengajak para elite partai politik pendukung pemerintahannya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk membentuk koalisi permanen yang mendukung pemerintahan yang dipimpinnya hingga 2029. Atas ajakan tersebut, semua elite parpol di KIM Plus menyatakan kesiapannya. Namun, untuk mendukung Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, sejumlah elite parpol belum bersikap. Ajakan menjaga koalisi itu disampaikan Prabowo dalam silaturahmi bersama pimpinan partai politik (parpol) KIM Plus di kediaman Presiden, di Hambalang,Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). Semua pimpinan parpol anggota KIM Plus hadir dalam silaturahmi ini. KIM Plus merupakan gabungan parpol pendukung Prabowo pada Pilpres 2024, di antaranya Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat, plus tiga parpol nonpendukung Prabowo di Pilpres 2024. Tiga partai dimaksud, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hadir pula dalam silaturahmi ini para anggota Kabinet Merah Putih serta kepala daerah terpilih yang diusung oleh KIM Plus pada Pilkada 2024. Acara ini berlangsung tertutup selama sekitar tiga jam. Seusai acara silaturahmi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan, dalam acara silaturahmi itu, Presiden menyampaikan keinginannya agar KIM Plus bisa menjadi koalisi permanen. Hal ini dinilai Prabowo sangat penting karena pemerintahan membutuhkan soliditas koalisi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan. PKB pun, lanjut Muhaimin, menyambut baik ajakan Prabowo tersebut. Sebab, menurut dia, untuk percepatan pembangunan, koalisi pemerintahan harus kuat dan terus bersatu. Namun, saat ditanya apakah PKB akan mendukung Prabowo maju kembali di Pilpres 2029, Muhaimin tidak menjawab. ”Makasih ya,” ujarnya sambil meninggalkan wartawan.
Pada Kamis (13/2), dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra yang dihelat di Hambalang, Gerindra sudah menatap Pilpres 2029. Saat itu, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, Gerindra menginginkan agar Prabowo kembali diusung sebagai capres di Pilpres 2029. Keinginan Prabowo membentuk koalisi permanen juga diungkapkan oleh beberapa elite parpol yang mengikuti acara silaturahmi KIM Plus. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, misalnya. Ia menyebut, semua parpol KIM Plus sudah memiliki kesepahaman untuk membentuk koalisi permanen hingga 2029. ”Kami sudah berpikir koalisi permanen. Semua partai solid, satu visi, loyal kepada Pak Prabowo,” ucap Idrus. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI)Raja Juli Antoni mengatakan, sebaiknya koalisi ini dilanjutkan sampai Pilpres 2029. PSI menyatakan siap mendukung Prabowo di Pilpres 2029. (Yoga)
Trump Jadi Jembatan Perdamaian Ukraina-Rusia
Yuniati Turjandini
14 Feb 2025 Investor Daily (H)
Presiden Amerika Serikat (AS) DOnald Trump mengubah kebijakan AS selama tiga tahun terakhir terhadap Ukraina. Ia pada Rabu (12/2/2025) waktu setempat mengatakan bahwa Vladimir Putin telah sepakat untuk memulai perundingan guna mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Trump mengatakan bahwa ia menghabuskan lebih dari satu jam di telepon dengan Putin. "Dan saya pikir kita sedang dan perjalanan menuju perdamaian (antara Ukraina dan Rusia)," kata Trump. Ia mengatakan bahwa kemudian berbicara dengan Presiden Ukraina Vododymyr Zelensky. Tetapi Trump tidak berkomitmen apakah Ukraina akan menjadi peserta yang setara dalam peurndingan antara AS dengan Rusia. "Saya pikir Presiden Putin mengingkan perdamaian dan Presiden Zelensky (juga) menginginkan perdamaian dan saya juga menginginkan perdamaian. Saya hanya ingin melihat orang-orang tidak lagi mati terbunuh," kata Trump. Mengenai percakapannya dengan Putin, Trump mengatakan banyak orang yang tidak benar-benar tahu apa yang dipikirkan Putin. Namun kata Trump, dirinya yakin bahwa Putin juga menginginkan perang itu berakhir. (Yetede)
Petrosea Cetak Rekor Kontrak Tertinggi Sebesar Rp64,3 triliun
Yuniati Turjandini
14 Feb 2025 Investor Daily (H)
Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk (PTRO) membukukan kontrak (backlog) sebesar Rp64,3 triliun pada 2024, yang merupakan pertumbuhan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai backlog tersebut juga merupakan nilai tertinggi sepanjang lebih dari setengah abad Petrosea berkiprah di sektor pertambangan dan konstruksi. "Dibekali dengan keahlian rekam jejak lebih dari lima dekade di industri ini, Petrosea berada dalam posisi yang kuat untuk merealisasikan strategi bisnisnya dan memberikan nilai tambah kepada para investor kami yang beragam. Pencapaian ini merupakan wujud nyata kepercayaan masyarakat dan investor yang makin besar terhadap kinerja dan prospek pertumbuhan Petrosea, bahkan saat ini maupun masa yang akan datang," kata Chief Investment Officer Petrosea Kartika Hendrawan. Kartika mengungkapkan, beberapa kontrak baru yang berhasil diperoleh di antaranya adalah perjanjian jasa pertambangan dengan PT pasir Bara Prima. Kontrak dengan durasi life of mine ini, bernilai Rp 17,4 triliun. (Yetede)
Menggenjot Kredit Konsumer Tahun Ini
Yuniati Turjandini
14 Feb 2025 Investor Daily (H)
PT Danamon Indonesia Tbk bersama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) dan didukung oleh MUFG Bank, Ltd. (MUFG) menggenjot kredit konsumer tahun ini. Salah satunya dengan kembali mendukung gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Chief of Business & Portfolio Officer Adira Finance Harry Latif menjelaskan, pihaknya bersama dengan Bank Danamon didukung MUFG sudah tahun keempat sebagai official main partner. Hal ini dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekosistem otomotif di Indoneia. Menurut dia, partisipasi di IIMS sejalan dengan strategi perusahaan, yaitu diperluas portfolio dan juga diverifikasi produk untuk mempertahankan bisnisnya. Pada tahun lalu Adira Finance mencatatkan pertumbuhan pembiayaan IIMS sebesar 18% secara tahunan (year on year/yoy). "Dengan tren positif ini, Adira Finance yakin di 2025 ini dengan banyak produk yang ada disini, produk baru, produk-produk eksisting, kami yakin akan tetap naik 15-20% dibandingkan 2024," jelas Harry. (Yetede)