;

Harga Emas Jadi Penopang Performa MDKA

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Kontan
PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) diperkirakan mampu membalikkan kondisi rugi bersih menjadi laba pada tahun 2025, didukung oleh harga komoditas logam yang tinggi serta proyek-proyek baru yang mulai beroperasi.

Menurut Miftahul Khaer, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, harga emas, perak, tembaga, dan nikel yang bergerak positif berpotensi meningkatkan rata-rata harga jual (ASP) MDKA. Namun, pembalikan laba juga bergantung pada kontribusi proyek baru dan efisiensi operasional.

Data operasional menunjukkan pendapatan emas MDKA tumbuh 17% secara kuartalan pada kuartal IV 2024 menjadi US$ 84 juta, sehingga pendapatan tahunan mencapai US$ 272 juta (tumbuh 3% YoY). Menurut Timothy Wijaya, Analis BRI Danareksa Sekuritas, kenaikan ASP emas yang mencapai US$ 2.672 per ons troi (naik 11% QoQ) membantu meningkatkan margin kas meskipun volume penjualan turun dan biaya tunai naik.

Tahun 2025 dianggap sebagai tahun penting bagi MDKA karena mulai menerima pendapatan dari proyek High Pressure Acid Leach (HPAL) dan Acid Iron Metal (AIM), serta kemungkinan produksi dari tambang emas Pani. Benny Kurniawan, Equity Research Analyst JP Morgan, menilai MDKA berada dalam posisi kuat untuk memanfaatkan kenaikan harga emas, sekaligus mendanai proyek-proyek pertumbuhan di masa depan meski beban liabilitas tinggi (US$ 2,25 miliar per kuartal III-2024).

Meskipun prospek positif, terdapat risiko dari volatilitas harga dan biaya operasional. Timothy mencatat bahwa produksi emas MDKA pada 2025 diproyeksikan turun 5%-13% YoY, sementara produksi tembaga juga lebih rendah. Namun, BRI Danareksa tetap optimis, memproyeksikan MDKA mencetak laba bersih US$ 80 juta di 2025.

Otorita IKN Mulai Beroperasi Maret 2025

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Kontan
Kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya berjalan lebih lambat dibanding pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, Otorita IKN (OIKN) tetap melanjutkan persiapan dengan mulai berkantor di lokasi baru pada Maret 2025. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menyatakan bahwa seluruh pegawai OIKN akan berkantor di Gedung Otorita IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Beberapa perusahaan tetap menunjukkan komitmennya berinvestasi di IKN. PT Astra International Tbk, misalnya, berencana membangun Astra Biz Center-IKN, sebuah kompleks terpadu seluas 3,4 hektare yang akan menghadirkan 11 merek Astra dari sektor otomotif hingga layanan keuangan. Head of Corporate Communications Astra International, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa proyek ini masih dalam tahap persiapan dan merupakan bagian dari komitmen Astra untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Komitmen serupa juga datang dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BBCA, Hera F. Haryn, menyatakan bahwa BCA tetap berpegang pada perjanjian kerja sama dengan OIKN dan mengikuti kebijakan pemerintah terkait pembangunan kantor mereka di IKN.

Selain investor domestik, proyek IKN juga menarik perhatian internasional. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan niatnya untuk melibatkan perusahaan konstruksi Turki dalam mendukung pembangunan IKN.

Dengan berbagai komitmen tersebut, meskipun proses pembangunan IKN berjalan lebih lambat, investasi dan dukungan dari berbagai pihak tetap mengalir untuk mewujudkan ibu kota baru ini.

Himbara Berupaya Menjaga Stabilitas Kinerja

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Bank-Bank BUMN memasuki tahun 2025 dengan strategi bertahan menghadapi tantangan ekonomi yang masih berlanjut. Meskipun pertumbuhan kredit mereka tetap relatif baik, namun pertumbuhan laba sepanjang 2024 terbatas. Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap memiliki fundamental yang kuat, namun terpengaruh oleh faktor eksternal seperti realokasi anggaran negara, kondisi ekonomi global, dan dinamika pasar domestik yang semakin membatasi ruang pertumbuhan.

Beberapa tokoh penting dari bank-bank BUMN menyampaikan strategi masing-masing untuk menghadapinya. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sunarso, menargetkan pertumbuhan kredit moderat di kisaran 7%-9% dan fokus pada penguatan UMKM, yang merupakan pasar utama BRI. Direktur Utama PT Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, berfokus pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, dan energi serta pengembangan inovasi digital. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, optimistis total aset BTN akan menembus Rp500 triliun pada akhir 2025 dengan berbagai inisiatif strategis. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI), Royke Tumilaar, berharap transformasi digital yang dilakukan dapat meningkatkan dana murah dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Namun, Trioksa Siahaan, Head of Research LPPI, menyatakan bahwa tantangan ekonomi tahun ini berpotensi lebih berat, dengan kebijakan penghematan anggaran negara yang berdampak pada pembiayaan proyek-proyek besar. Bank-bank BUMN diharapkan meningkatkan efisiensi operasional dan menghadapi pertumbuhan kredit yang diprediksi akan lebih terbatas, hanya sekitar 7%.

Sejumlah Kementerian Bisa Bernapas Lega

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Kementerian melakukan penyesuaian anggaran dengan tujuan untuk mengoptimalkan efisiensi belanja negara. Salah satu kebijakan yang diambil adalah pemangkasan pagu anggaran untuk beberapa kementerian, seperti Kementerian Perhubungan yang semula dipangkas dari 31,45 triliun menjadi Rp13,58 triliun, namun akhirnya diperlonggar menjadi Rp17,72 triliun. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional, dan subsidi perintis dalam rangka mewujudkan transportasi yang terjangkau dan merata.

Selain itu, sektor lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga mengalami pemangkasan anggaran yang cukup signifikan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pemangkasan tersebut akan berdampak pada penundaan sejumlah proyek besar yang sudah terkontrak.

Di sisi lain, meskipun pemangkasan anggaran dianggap sebagai langkah untuk efisiensi, Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council, Arsjad Rasjid, melihat ini sebagai peluang bagi sektor swasta untuk berinvestasi, terutama dalam infrastruktur, yang sebelumnya lebih banyak dikuasai oleh pemerintah. Arsjad juga menyarankan bahwa sektor pangan bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, melalui program-program yang akan menciptakan ekosistem bisnis di sektor tersebut.

Secara keseluruhan, meski ada kekhawatiran terkait dampak pemangkasan terhadap kelancaran proyek dan kesejahteraan pegawai, kebijakan efisiensi anggaran ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan melibatkan lebih banyak investasi swasta.

Keanggotaan RI di BRICS: Peluang Besar atau Risiko Tersembunyi?

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada awal Januari 2025 membuka peluang besar dalam diplomasi ekonomi. Keanggotaan ini memberikan tiga manfaat strategis bagi Indonesia, yaitu: pertama, memperluas jaringan perdagangan dengan negara anggota BRICS, yang dapat meningkatkan ekspor, khususnya produk manufaktur dan kreatif; kedua, memudahkan akses pada pendanaan alternatif, terutama melalui Bank Pembangunan Baru (NDB) yang dapat mendukung proyek infrastruktur dan sektor prioritas lainnya; dan ketiga, memperkuat peran Indonesia dalam forum internasional, meningkatkan reputasi dan daya tawar Indonesia di dunia.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, keanggotaan BRICS juga membawa risiko, terutama terkait ketegangan geopolitik yang mungkin mempengaruhi hubungan dagang Indonesia, terutama dengan negara-negara mitra utama seperti Amerika Serikat. Oleh karena itu, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengelola dampak dari ketegangan tersebut dan terus memperkuat posisinya dalam perundingan perdagangan.

Tokoh yang menonjol dalam artikel ini adalah Presiden Indonesia yang memimpin diplomasi ekonomi Indonesia ke BRICS. Sukses atau tidaknya Indonesia memanfaatkan kesempatan ini akan bergantung pada kondisi domestik, seperti kualitas infrastruktur, reformasi birokrasi, dan inovasi teknologi. Keberhasilan Indonesia dalam BRICS akan bergantung pada sinergi antara pemerintah, kementerian, lembaga, dan sektor swasta untuk memastikan manfaat yang maksimal. Keanggotaan ini diharapkan dapat menjadi katalis penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia di kancah global, namun harus dikelola dengan hati-hati agar tidak terjebak dalam ketidakstabilan internasional.

RI-Turki Pererat Kemitraan di Sektor Perdagangan & Pertahanan

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Indonesia dan Turki telah mencapai kesepakatan untuk memperdalam kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk perdagangan, pertahanan dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur. Pada 12 Februari 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani 13 kesepakatan dalam kunjungan Erdogan ke Indonesia. Salah satu fokus utama adalah percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) untuk menurunkan bea masuk dan memperluas akses pasar produk kedua negara.

Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama dalam produksi bersama industri pertahanan, pelatihan personel militer, serta kerja sama di bidang intelijen dan kontra-terorisme. Selain itu, Indonesia dan Turki juga akan membangun pabrik drone di Indonesia dengan melibatkan perusahaan Indonesia, Republikorp, dan perusahaan Turki, Baykar Makina. Kerja sama lain mencakup teknologi pertahanan dan produksi roket melalui perusahaan seperti Roketsan, Aselsan, dan Havelsan.

Prabowo dan Erdogan juga menegaskan pentingnya solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel, dan Presiden Erdogan berkomitmen untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dengan melibatkan perusahaan konstruksi Turki.

Dengan berfokus pada peningkatan kerja sama ini, kedua negara berharap dapat menciptakan kemitraan strategis yang semakin kuat menjelang peringatan 100 tahun hubungan Indonesia-Turki pada 2050.

Berburu Dividen Besar dari Emiten BUMN

Hairul Rizal 13 Feb 2025 Kontan (H)
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan akan memiliki modal besar di awal operasinya, dengan potensi dividen dari beberapa BUMN, terutama tiga bank pelat merah.

BRI diperkirakan menjadi penyumbang dividen terbesar, dengan rasio dividend payout 80%-85% dari laba bersih Rp 60,15 triliun. Direktur Utama BRI, Sunarso, menyebut rasio tersebut tidak akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Artinya, BRI berpotensi membagi dividen Rp 48,1 triliun-Rp 51,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Danantara akan menerima sekitar Rp 25,6 triliun-Rp 27,2 triliun.

Bank Mandiri juga akan membagi dividen dengan rasio sekitar 60%. Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, menyatakan bahwa rasio tersebut akan dijaga seperti lima tahun terakhir. Dengan laba bersih Rp 55,78 triliun, dividen yang berpotensi diterima Danantara dari Mandiri sekitar Rp 17,4 triliun.

Sementara itu, Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menargetkan rasio dividen 55%-60% dari laba bersih Rp 21,46 triliun. Danantara berpotensi menerima sekitar Rp 6,96 triliun-Rp 7,63 triliun dari BNI.

Total dana yang akan dikelola Danantara dari ketiga bank ini mencapai Rp 49,95 triliun-Rp 52,2 triliun, dengan asumsi seluruh dividen disetorkan ke Danantara.

Selain bank, emiten lain seperti Telkom, Aneka Tambang (ANTM), Bukit Asam (PTBA), dan Timah (TINS) juga berpotensi menyumbang dividen besar. Konsensus analis memprediksi dividen Telkom sekitar Rp 9,02 triliun berdasarkan laba bersih Rp 24,04 triliun.

Dengan potensi dividen dari BUMN-BUMN besar ini, Danantara diperkirakan memiliki dana awal yang signifikan untuk mendukung operasinya dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Golongan yang Wajib dan Tak Wajib Melapor SPT Tahunan

Yuniati Turjandini 13 Feb 2025 Tempo
Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan wajib memahami kewajiban perpajakannya, termasuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun, tidak semua orang berkewajiban untuk melaporkan SPT. Dilansir dari Antara, terdapat kriteria tertentu yang menentukan siapa saja yang wajib melapor dan siapa yang tidak melapor SPT Tahunan. Bagi yang belum memahami aturan ini, penting untuk mengetahui ketentuan yang berlaku agar tidak terkena sanksi atau denda akibat kelalaian.  Pihak yang wajib melaporkan SPT Tahunan adalah seluruh wajib pajak (WP) pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berstatus aktif. WP adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan bidang perpajakan. Mengacu pada Peraturan DJP No. Per-53/PJ/2008, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai alat administrasi perpajakan.

NPWP berfungsi sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap WP yang telah memenuhi ketentuan subyektif dan obyektif perpajakan wajib melaporkan SPT Tahunan, baik perorangan maupun badan usaha. WP orang pribadi terbagi menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Berdasarkan Peraturan DJP No. Per-20/PJ/2013, berikut kategori orang yang diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP: Individu, termasuk wanita yang telah menikah namun hidup terpisah, yang ingin membayar pajak secara mandiri berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta dengan suami; Orang pribadi yang memperoleh pendapatan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); Badan usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar, memotong, dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; Badan usaha yang bertanggung jawab dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak berdasarkan peraturan perpajakan; Bendahara yang ditunjuk sebagai pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan; Individu yang memilih untuk mendaftarkan diri secara sukarela guna memperoleh NPWP. Pemerintah tengah menyusun kriteria wajib pajak yang dibebaskan dari kewajiban melaporkan SPT Tahunan. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan perpajakan dalam penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.Dalam Pasal 180 PMK 81/2025 disebutkan bahwa wajib pajak penghasilan (PPh) tertentu dapat dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. (Yetede)

Astra International Duduki Peringkat 118 Perusahaan Terbaik se-Asia Pasifik Versi Majalah Time

Yuniati Turjandini 13 Feb 2025 Tempo
PT Astra International Tbk. menyabet peringkat 118 dalam nominasi World Best Companies Asia Pacific 2025 versi Majalah Time. Perusahaan multinasional ini masuk menjadi salah satu dari 500 perusahaan di Asia Pasifik yang dirangking oleh mingguan asal Amerika Serikat itu. Penilaian didasarkan pada tiga aspek, yakni survei kepuasan karyawan, kinerja keuangan, dan transparansi keberlanjutan atau data mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Dari kriteria itu, perusahan yang didirikan sejak 1957 ini memperoleh nilai 88.26. Head of Corporate Communications Astra International Boy Kelana Soebroto menyambut baik pengakuan oleh Majalah Time yang bekerja sama dengan Statista, lembaga riset penyedia data dan pemeringkat pasar serta konsumen itu. Pengakuan ini, ujar dia, bertepatan dengan momentum hari ulang tahun ke-68 Astra pada Februari 2025.

“Semoga dapat menjadi motivasi untuk Insan Astra yang senantiasa menjadi kekuatan dan mengantarkan Astra dapat bergerak bersama hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Boy dalam keterangan resminya, Kamis, 13 Februari 2025. Dalam daftar ini, separuh dari 10 perusahaan teratas merupakan perusahaan perbankan atau perusahaan yang bergerak di jasa keuangan. DBS, bank asal Singapura, menempati peringkat pertama. Ia disusul Maybank dari Malaysia yang menduduki peringkat kedua. Dari 10 perusahaan teratas, tiga di antaranya adalah perusahaan otomotif yang memimpin transisi ke kendaraan listrik (EV). Kia, produsen otomotif asal Korea Selatan, menempati posisi ketiga dalam datar tersebut. Nissan Motor Corporation dari Jepang dan Hyundai dari Korea Selatan menyusul di peringkat 9 dan 10. World's Best Companies oleh Majalah Time adalah daftar tahunan yang merangkum perusahaan-perusahaan terbaik dari berbagai penjuru dunia. Daftar ini disusun berdasarkan hasil survei oleh Majalah Time bekerja sama dengan lembaga riset Statista. Tahun lalu, Astra juga masuk dalam jajaran perusahaan terbaik dunia atau “World’s Best Companies of 2024” versi Majalah Time. Saat itu, Astra menempati posisi ke-435 dari 1.000 perusahaan global. (Yetede)

PT Freeport Indonesia Kirim Perdana 125 Kg Emas Batangan ke Antam

Yuniati Turjandini 13 Feb 2025 Tempo
PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk pertama kalinya mengirimkan emas batangan dari fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) Smelter PTFI ke PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam di Pulogadung, Jakarta. Pengiriman perdana emas batangan ini mencapai 125 kilogram dengan nilai sebesar Rp 207 miliar dan kadar kemurnian 99,99 persen. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyebut langkah ini sebagai tonggak penting dalam upaya hilirisasi emas di Indonesia. “Pengiriman emas batangan perdana PTFI ke Antam merupakan langkah penting dalam upaya hilirisasi emas di Indonesia. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Tony dalam keterangan resmi, Kamis, 13 Februari 2025.

Tony mengatakan meskipun sempat terjadi insiden di salah satu fasilitas kompleks Smelter PTFI, hal itu tidak menghalangi komitmen perusahaan dalam menjalankan hilirisasi. Ia menjelaskan dari total 12,56 ton lumpur anoda yang diproses oleh PT Smelting, dihasilkan 189 kilogram emas batangan. Dari jumlah tersebut, 125 kilogram telah memenuhi standar fine gold purity 99,99 persen, sementara 64 kilogram lainnya akan melewati proses casting ulang. Direktur Utama Antam Nico Kanter menyampaikan kerja sama antara PTFI dan BUMN tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat industri pengolahan mineral dalam negeri serta meningkatkan daya saing di pasar global.

 “Sinergi antara PTFI engan Antam merupakan langkah penting dalam mewujudkan kemandirian Indonesia di sektor pertambangan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri,” kata Nico. Lebih lanjut, Nico menjelaskan kerja sama itu juga sejalan dengan strategi Antam dalam memperkuat bisnis emas logam mulia. Dengan pasokan bahan baku emas dari PTFI, Antam dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terhadap investasi emas. Kerja sama antara kedua perusahaan telah ditegaskan melalui perjanjian jual beli emas pada November 2024. Dalam perjanjian yang disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tersebut, Antam akan membeli 30 ton emas batangan per tahun dari PTFI dengan kemurnian 99,99 persen. (Yetede)

Pilihan Editor