Pemangkasan Anggaran Setelah Munculnya Surat Dasco
Yuniati Turjandini
13 Feb 2025 Tempo
KOMISI VII Dewan Perwakilan Rakyat menggelar empat rapat berturut-turut bersama mitranya sejak siang hingga malam hari, Rabu, 12 Februari 2025. Agenda dalam tiap pertemuan itu hanya satu: pemangkasan anggaran. Mitra komisi yang membidangi perindustrian; usaha mikro, kecil, dan menengah; ekonomi kreatif; pariwisata; serta sarana publikasi ini termasuk kementerian dan lembaga yang anggarannya dipotong. Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 memerintahkan jajarannya menekan belanja sebanyak Rp 256,1 triliun dan mengurangi dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBN Tahun Anggaran 2025.
Prabowo memutuskan memangkas anggaran dengan dalih efisiensi. Menurut tiga pejabat, niat tersebut tercetus sejak Desember 2024. Kepada Tempo, mereka menyebutkan Prabowo menugasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengevaluasi belanja dan memilah anggaran yang bisa digunting. Ia dibantu oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dua anggota parlemen menyatakan Dasco juga membantu pembahasan mengenai anggaran yang tidak dipangkas, seperti anggaran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI.
Saat dimintai konfirmasi soal ini, Dasco mengelak jika disebutkan bahwa dia ikut menyisir belanja pemerintah. “Pras (Prasetyo Hadi) pernah berkonsultasi mengenai mata anggaran yang sesuai dengan mekanisme di DPR. Cuma itu yang saya bantu,” ucap Dasco pada Kamis, 6 Februari 2025.
Perintah Prabowo yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 itu berlanjut dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Surat tersebut berisi imbauan kepada menteri dan kepala lembaga untuk mengidentifikasi perampingan anggaran masing-masing dan membahasnya dengan mitra komisi di DPR hingga Jumat, 14 Februari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan daftar 16 item belanja yang harus ditinjau ulang. Pembahasan soal pemangkasan anggaran pun mulai dilakukan antara kementerian dan lembaga dengan DPR. Pada 6 Februari 2025, misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum membahas pemotongan anggaran dengan Komisi V DPR. Dalam rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan anggaran kementeriannya yang disunat sebesar Rp 81,38 triliun berdampak pada proyek-proyek infrastruktur. (Yetede)
Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog, Isunya Masih Menyandang Jabatan Sebagai Perwira TNI Aktif
Yuniati Turjandini
13 Feb 2025 Tempo
Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya tak menepis kabar bahwa ia masih menyandang jabatan sebagai perwira TNI aktif saat diberi kewenangan memegang jabatan Direktur Utama Bulog. “Ya, masih aktif,” katanya setelah menghadiri rapat evaluasi pangan dan stabilitas harga di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Ahad, 9 Februari 2025. Saat ditunjuk sebagai pemegang nakhoda gudang beras pemerintah itu, Mayjen Novi Helmy masih tercatat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Tak berapa lama setelah penunjukan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasinya menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI.
Novi mengklaim dia menerima tugas sebagai Direktur Bulog demi mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. Dia menyatakan akan melaksanakan tugas sebagai bos Bulog supaya Indonesia cepat mencapai swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang juga hadir dalam rapat, mengatakan ada tambahan anggaran Rp 16,6 triliun untuk Perusahaan Umum (Perum) Bulog guna menyerap gabah sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Ia menyebutkan tambahan anggaran itu merupakan inisiatif Presiden Prabowo. Amran menegaskan penyerapan gabah pada musim panen ini akan melibatkan bintara pembina desa (babinsa) serta bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
Jauh sebelum penunjukan Novi sebagai bos Bulog, Agus Subiyanto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman sinergitas tugas serta fungsi TNI dan Kementerian BUMN di Wisma A. Yani, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. TNI dan Kementerian BUMN sepakat meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang strategis untuk mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Panglima TNI mengatakan nota kesepahaman itu merupakan pedoman kerja sama antara TNI dan Kementerian BUMN guna melakukan koordinasi dan sinergi kedua institusi. “Beberapa ruang lingkup kerja sama ini, di antaranya pemanfaatan sumber daya manusia, pendidikan dan latihan, fasilitas dan sosialisasi, pengamanan aset vital strategis dan personel, serta operasional wilayah kerja BUMN,” katanya kala itu. (Yetede)
OJK Menargetkan Akan Banyak Bank Bakal Naik Kelas
Yuniati Turjandini
13 Feb 2025 Investor Daily
OJK menargetkan akan ada sejumlah bank yang akan naik kelas dari kelompok bank berdasarakan modal inti (KBMI) 3 ke KBMI 4 dalam periode hingga 2028. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edian Rae mengungkapkan bahwa akan ada bank yang terus meningkatkan permodalannya hingga nantinya naik kelas menjadi bank papan atas dengan modal inti di atas Rp70 triliun. "Kami mengharapkan dalam 2-3 tahun kedepan sudah ada tambahan enam bank lagi yang akan digeser dari KBMI 3 menjadi KBMI 4," ujarnya. Saat ini, baru ada empat bank besar yang masuk katagori KBMI IV. Keempat bank yang saat ini berada di KBMI IV adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Lebih lanjut Dian menambahkan, masuknya bank-bank yang naik kelas ini akan sangat penting dan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, salah satu prinsip dasar pertumbuhan ekonomi suatu bangsa adalah berfungsinya sektor keuangan, termasuk perbankan. (Yetede)
Konsistensi BRI Dalam Melayani dan Memberdayakan UMKM
Yuniati Turjandini
13 Feb 2025 Investor Daily (H)
Konsistensi BRI dalam melayani dan memberdayakan UMKM tidak hanya berhasil memperkuat ekonomi kerakyatan, namun juga menghasilkan kinerja keuangan yang stabil. Di tengah tantangan tekanan ekonomi global yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik, serta tantangan likuiditas bagi industri perbankan, BRI mampu menunjukkan resilensi kinerja dengan mencetak dana bersih secara konsolidasi sebesar Rp60,64 triliun di sepanjang tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BRI Sunarso, dalam press conference Pemaparan Kinerja Keuangan BRI Tahun 2024 di Jakarta. "Hingga akhir tahun 2024, BRI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp60,64 triliun. Pencapaian ini menunjukkan resilensi kinerja dan kemampuan BRI dalam meng-create value secara konsisten bagi pemegang saham, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas ditengah keberpihakan BRI kepada UMKM," jelas Sunarso. Sementara itu, total aset BRI hingga akhir Desember mencapai Rp1.992,98 triliun atau tumbuh 1,42% secara year on year (yoy). Pertumbuhan ini didorong penyeluran kredit yang selektif dan berkualitas dengan tetap berfokus pada UMKM. (Yetede)
Peluang Swasta Diantara Efisiensi Anggaran
Yuniati Turjandini
13 Feb 2025 Investor Daily (H)
Kebijakan pemotongan anggaran di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menghasilkan efisiensi senilai Rp306,69 triliun, diyakini akan membuka peluang peran swasta dalam pembiayaan pembangunan. Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menerangkan, kebijakan efisiensi yang dilakukan bukan sekedar penghematan. Tetapi juga bertujuan meningkatkan efetivitas penggunaan anggaran negara. "Yang dilakukan oleh beliau (Presiden Prabowo) itu bukan hanya efisiensi. Yang beliau lakukan adalah efisiensi dan effectiveness. Effectivenes adalah yang mana ga efisien dia ambil, ditaruh di tempat atau pos yang lebih efektif," kata dia. Arsjad menilai langkah ini sebagai peluang besar bagi sektor swasta untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional. Dia mencontohkan infrastruktur, yang kerap menjadi sektor yang ditangani pemerintah. Menurutnya, kini swasta bisa ambil kesempatan untuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Lagi pula dia menyakini efisiensi anggaran belanja bertujuan untuk mendorong efektivitas. Menurutnya, pemerintah ingin memotong anggaran belanja yang tidak efektif untuk dialokasikan ke program yang mendorong pertumbuhan ekonomi. (Yetede)
Semua Anggaran Institusi Dipangkas
Yoga
13 Feb 2025 Akompas (H)
Berdasarkan rapat dengar pendapat yang diadakan setiap komisi di DPR dengan para mitra kerjanya dengan agenda rekonstruksi atau revisi atas efisiensi anggaran, di Jakarta, Rabu (12/2/2025), dipastikan tidak ada satu pun kementerian/lembaga yang lolos dari efisiensi anggaran. Anggaran Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program Makan Bergizi Gratis pun dipangkas 0,284 persen atau setara Rp 201,9 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Sebelumnya terdapat 17 kementerian/lembaga (K/L) yang tidak terkena pemangkasan anggaran, di antaranya institusi-institusi penegak hukum dan pertahanan serta Badan Gizi Nasional. Namun, kini, dipastikan tidak ada satu pun kementerian dan lembaga yang bebas dari kebijakan pemangkasan anggaran. Rapat dengar pendapat antara Badan Gizi Nasional dan Komisi IX DPR pun digelar mendadak pada Rabu malam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, rapat tersebut tidak terjadwal dalam agenda DPR.
”Efisiensi 0,2845 persen. Kurang lebih sebesar itu,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat dihubungi dari Jakarta. Adapun hasil rekonstruksi anggaran terbaru dibahas dalam Rapat Terbatas Pembahasan Efisiensi Belanja K/L yang digelar pada Selasa (11/2) malam antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), perwakilan K/L, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Tanpa diskusi Menurut Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti, dalam rapat tersebut, Kemenkeu dan Kemensetneg menyampaikan besaran efisiensi terbaru yang harus dipangkas oleh tiap K/L. Kemenkeu dan Kemensetneg juga menegaskan ulang kepada setiap K/L item belanja apa saja yang boleh dipangkas anggarannya, yakni hanya terbatas pada belanja barang dan belanja modal. Setelah rekonstruksi tersebut, besaran efisiensi anggaran Bappenas turun dari awalnya Rp 1,07 triliun menjadi Rp 1 triliun.
Menurut Teni, hasil rekonstruksi itu disampaikan kepada K/L dalam rapat Selasa malam tanpa diskusi. Dihubungi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, sesuai isi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, setiap K/L diharapkan untuk meminta persetujuan blokir anggaran dari DPR paling lambat 14 Februari 2025. Namun, tenggat itu bergantung pada pembahasan di DPR. Kalaupun pembahasan di DPR mundur melewati 14 Februari, Kemenkeu tidak akan ”mengambil alih” proses efisiensi anggaran di K/L bersangkutan dan akan menunggu dinamika diparlemen selesai. ”Kita lihat saja prosesnya. Kalau bisa selesai Jumat (14/2). Kalau tidak, berarti diundur, tetapi mundurnya ke tanggal berapa, itu kami belum bisa pastikan sampai kapan,” kata- nya. Ia berharap DPR bisa menyetujui hasil rekonstruksi anggaran yang diajukan setiap K/L itu. (Yoga)
Perang Dagang Membuka Peluang Baru
Hairul Rizal
12 Feb 2025 Kontan
Kinerja PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) diprediksi mendapat keuntungan dari perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China, khususnya pada sarung tangan medis. Dengan kenaikan tarif impor AS terhadap sarung tangan China dari 7,5% menjadi 25% pada 2024, lalu meningkat hingga 50% pada 2025, permintaan berpotensi beralih ke produsen di Malaysia dan Indonesia, termasuk MARK.
Menurut VP Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi, kondisi ini membuka peluang ekspor bagi MARK, terutama ke Malaysia yang sudah menjadi pelanggan utama mereka. Per September 2024, nilai penjualan ekspor MARK meningkat 90% atau Rp 582 miliar di Asia.
Selain itu, Analis Buana Capital Sekuritas, Daniel Tay, menyoroti upaya riset dan pengembangan (R&D) MARK untuk menciptakan cetakan sarung tangan yang lebih ringan, yang mampu menghemat biaya energi sebesar US$ 0,1 per 1.000 unit. Inovasi ini berpotensi meningkatkan pangsa pasar MARK dari 40% menjadi 60% dalam empat tahun ke depan serta menaikkan harga jual hingga 20% lebih tinggi dibanding cetakan saat ini.
Dari sisi produksi, MARK berencana meningkatkan utilisasi kapasitas dari 65% menjadi 70% pada 2025, dengan proyeksi pertumbuhan volume penjualan sebesar 10% secara tahunan. Meski demikian, perlu diwaspadai potensi gangguan akibat pasokan gas yang tidak mencukupi, yang bisa berdampak pada kinerja operasional.
Buana Capital Sekuritas memproyeksikan laba MARK pada 2024 tumbuh 85% yoy menjadi Rp 288 miliar, sementara Oktavianus Audi memperkirakan laba bersih MARK mencapai Rp 344 miliar pada 2025, meningkat 20,7% dari tahun sebelumnya.
Dengan potensi kenaikan permintaan dan strategi efisiensi yang dijalankan, prospek MARK tetap positif, meskipun tantangan seperti pasokan gas dan persaingan tetap perlu diperhatikan.
KKP Kembali Menyegel Pagar Laut Ilegal yang Berada di Perairan Desa Segara Jaya, Bekasi
Yuniati Turjandini
12 Feb 2025 Tempo
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menyegel pagar laut ilegal yang berada di perairan Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, pada Selasa, 11 Februari 2025. Kali ini, KKP menyegel pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara (MAN). Penyegelan ditandai dengan memasang spanduk merah di dua lokasi berbeda yang berada di sisi kanan perairan Desa Segara Jaya, Bekasi. Spanduk tersebut bertuliskan 'Penghentian Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa PKKPRL'. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Sumono Darwinto mengatakan penyegelan didasarkan hasil pemeriksaan terhadap PT MAN yang ternyata tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk mendirikan pagar laut. “Kemarin sudah kami lakukan panggilan, sekarang kami cek ke lapangan nih sebagai langkah awal.
Karena hasil pemeriksaannya, dugaan pelanggarannya sama tidak dilengkapi dengan PKKPRL, untuk itu kami pasang penghentian kegiatan dulu,” kata Sumono, Selasa, 11 Februari 2025. Setelah penyegelan ini, ujar Sumono, KKP akan menghitung luas lahan pagar laut yang diklaim oleh PT MAN. "Langkah selanjutnya menghitung luasan area yang terpasang ini tanpa PKKPRL seperti apa yang dilakukan terhadap PT sebelumnya," ucapnya. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR) Nusron Wahid menemukan adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) di perairan Paljaya, Kabupaten Bekasi, dengan luas 581 hektare. Terdapat tiga perusahaan di balik sertifikat HGB tersebut, di antaranya PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), PT Cikarang Listrindo (CL), dan PT Mega Agung Nusantara (MAN).
Terhadap PT CL dan PT MAN, Nusron mengatakan pihaknya melakukan proses negosiasi karena sertifikat milik kedua perusahaan sudah terbit lebih dari lima tahun, yakni terbit pada periode 2013-2017. Karena itu, contrarius actus atau asas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa membatalkan sertifikat itu sudah hangus. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 bahwa pembatalan hanya bisa dilakukan bila sertifikat berusia maksimal lima tahun. “Kami ajak negosiasi. Outputnya, saya minta mereka membatalkan,” kata Nusron, Rabu, 5 Februari 2025. Apabila perusahaan tidak mau membatalkan sendiri, Nusron akan menggunakan haknya sebagai Menteri ATR/BPN. “Karena itu laut, saya anggap itu tanah musnah. Faktanya memang tidak ada tanahnya sama sekali,” ujarnya. (Yetede)
Indonesia dan Australia Investasi Dua Arah
Yoga
12 Feb 2025 Kompas
Duta Bisnis Australia untuk Indonesia Jennifer Westacott kembali mengunjungi Indonesia. Ia membawa 39 orang dalam delegasi perdagangan di lawatan pada 10-13 Februari 2025. ”Sejak tahun 2024, investasi Australia ke Indonesia meningkat 34 persen. Antusiasme pengusaha Australia terhadap Indonesia naik, demikian pula sebaliknya,” kata Guru Besar sekaligus Rektor Universitas Western Sydney itu, Selasa (11/2/2025), di Jakarta. Neraca perdagangan Indonesia dan Australia pada 2023 sebesar 26,7 miliar dollar Australia. Jumlah ini meningkat dari tahun 2022 yang senilai 18,3 miliar dollar Australia. Ia menjelaskan, minat ini tumbuh pesat setelah para pengusaha Australia mempelajari bahwa Indonesia negara yang stabil. Di tengah berbagai gejolak politik dan perang dagang internasional, Indonesia terbukti selalu tenang. Bahkan, di setiap pergantian pemerintahan pun tidak ada persoalan besar yang mengganggu iklim investasi dan perdagangan antarnegara.
Selain itu, setiap pemerintahan yang baru tetap memiliki ambisi untuk meningkatkan perekonomian. Garis merah yang dicermati oleh Australia ialah komitmen Indonesia membangun kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan penguasaan teknologi.Westacott menyebutkan, sektor pertambangan masih jadi idola. Baik perusahaan Australia maupun Indonesia saling berinvestasi di kedua negara. BNI, misalnya, kini memiliki kantor cabang di Australia. Sejumlah perusahaan Indonesia juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan tambang di Australia utara. Salah satu kesempatan besar di sektor pertambangan ialah pengolahan mineral untuk baterai kendaraan listrik. Ekspor Indonesia ke Australia di sektor ini tidak dikenai tarif. Westacott mengakui, masih ada pertanyaan dari para pengusaha Australia kenapa pengolahan dan hilirisasi harus dilakukan di Indonesia. Beberapa pengusaha hanya mau mengimpor bahan baku. ”Kami menjelaskan, justru di dalam proses hilirisasi di Indonesia itu ada banyak sekali ruang bagi Australia untuk berinvestasi. Ini situasi win-win. Investasi bisa di bidang sumber daya manusia sampai dengan alih teknologi,” ujarnya.
Sektor lain Westacott menerangkan, di luar pertambangan dan mineral, sektor pendidikan, kesehatan, dan energi bersih juga diminati. Selama di Indonesia, Westacott meresmikan pembukaan Universitas Western Sydney Surabaya di Jawa Timur. Ini adalah perguruan tinggi asing pertama yang diizinkan membuka program sarjana strata satu di Indonesia. Menyusul Universitas Western Sydney, ada Universitas Deakin di Bandung, Jawa Barat, dan Universitas Central Queensland di Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut dia, semua universitas itu mengembangkan program 2+2, yaitu dua tahun berkuliah di Indonesia dan dua tahun di Australia. Tujuannya agar mahasiswa memiliki wawasan internasional. ”Kami kini mengupayakan agar para mahasiswa bisa magang di perusahaan-perusahaan Australia supaya benar-benar mengalami pengalaman kerja yang global,” ujarnya. Terdapat pula minat untuk mengembangkan kerja sama pendidikan pada jurusan keguruan dan keperawatan. Skemanya tidak hanya untuk program sarjana dan pascasarjana, tetapi juga program kursus singkat ataupun pertukaran yang lebih intensif. ”Sumber daya manusia ini modal dasar dalam kemajuan bangsa,” katanya. (Yoga)
Kementerian Kesehatan Siapkan Perubahan Mekanisme Pembayaran Satu Tarif Layanan JKN
Yoga
12 Feb 2025 Kompas
Kementerian Kesehatan tengah merampungkan pembahasan mengenai perubahan mekanisme tarif layanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Besaran tarif pelayanan kesehatan yang dibayarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis rumah sakit, tetapi pada jenis penyakit yang dilayani. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (11/2/2025), mengatakan, mekanisme pembayaran tarif layanan ke faslitas kesehatan akandiubah dari yang sebelumnya berdasarkan tarif INA-CBGs atau Indonesia Case Based Group menjadi iDRG atau Indonesia Diagnosed Related Group. Tarif INA CBGs dalam pelaksanaan JKN mempertimbangkan jenis rumah sakit yang memberikan pelayanan. Terdapat enam jenis rumah sakit saat ini, yakni kelas D, kelas C, kelas B, dan A, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus rujukan nasional. Tarif ini juga disusun berdasarkan kelas perawatan, yakni perawatan untuk kelas 1, 2, dan 3.
Namun, mekanisme tersebut akan diubah dalam mekanisme iDRG. Tarif berdasarkan iDRG akan dibayarkan berdasarkan kesamaan klinis dan kemiripan penggunaan sumber daya dalam perawatan pasien. Dengan perubahan mekanisme tarif pembayaran layanan ini pula, klasifikasi rumah sakit dengan tipe A, B, C, dan D akan dihapus. Jenis rumah sakit akan dibedakan berbasis kompetensi, mulai dari dasar, madya, utama, dan paripurna. ”Kami mau mengubah pengelompokan tarif yang selama ini namanya INA CBGs, kami mau ubah menjadi Indonesia DRG. Kenapa? Sebab, INA CBGs itu kami ambil modelnya dari Malaysia. Kita impor saja. Jadi, banyak yang belum cocok dengan kondisi di Indonesia dan kemudian paket-paketnya juga enggak cocok,” tutur Budi. Kelas standar Budi mengatakan, perubahan tarif layanan ini akan disesuaikan dengan penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) yang, menurut rencana, mulai diterapkan secara menyeluruh pada Juli 2025. Sebanyak 21,6 persen dari total rumah sakit atau 600 rumah sakit telah mengimplementasikan semua kriteria KRIS.
Sementara sebanyak 43,6 persen rumah sakit baru sebagian menerapkan kriteria KRIS dan 34,3 persen belum mengimplementasikan KRIS. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya mengatakan, penerapan kelas standar akan berpengaruh dengan tarif layanan yang dibayarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya kelas standar, itu berarti akan diterapkan satu tarif pelayanan. ”Jadi, nanti semuanya satu tarif. Misalnya, sectio (sectio caesarea/operasi sesar), mau dilakukan di RSCM atau di RSUD, pokoknya tarif sectio sama,” ujarnya. Ia menambahkan, ”Kelas rawat inap standar ini juga berarti untuk BPJS tidak ada lagi kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga. Semuanya kelas standar sehingga tarifnya satu.” Merujuk Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, telah diatur 12 kriteria ruang rawat inap dalam KRIS. Kriteria tersebut, antara lain, komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi; terdapat ventilasi udara; pencahayaan ruangan; nakas per tempat tidur; temperatur ruangan; ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, dan penyakit infeksi atau noninfeksi; kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur. (Yoga)