Wanprestasi Proyek Kemenperin
Masalah serius terkait wanprestasi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yang mengakibatkan sejumlah vendor tidak dibayar untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Proyek ini melibatkan Lukman Hadi Surya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menjadi tokoh sentral dalam dinamika ini. Meskipun proyek sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan, Kemenperin tetap menganggapnya fiktif karena tidak tercatat dalam anggaran dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Pihak vendor, yang terhimpun dalam Aliansi Vendor Kemenperin, melalui kuasa hukum mereka, Michael Tarigan, telah mengirimkan somasi kepada Kemenperin dan mempertimbangkan langkah hukum, termasuk gugatan di pengadilan. Ekonom, seperti Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi dan Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal, menganggap bahwa langkah hukum adalah solusi yang rasional untuk pemulihan hak atas pembayaran. Mereka juga menyoroti dampak jangka panjang dari masalah ini, seperti berkurangnya kepercayaan publik terhadap Kemenperin dan potensi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, para ahli seperti Wahyu Widodo dari Universitas Diponegoro mengingatkan bahwa pengawasan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus diperketat. Peningkatan transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap eksekusi anggaran menjadi solusi penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023