Sejalan dengan terkendalinya pandemi, konsumsi nasional beranjak bangkit, terefleksi pada kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di pengujung 2021, yaitu 118,3, di atas level pra-pandemi Februari 2020 sebesar 117,7. Sinyal menguatnya konsumsi juga tecermin dari data perbankan berupa rasio porsi pendapatan konsumen yang disimpan atau saving to income ratio. Semakin kecil rasio porsi pendapatan yang disimpan, artinya semakin besar rasio porsi konsumsi masyarakat. BI mencatat, pada Desember 2021, saving to income ratio 14,1 %, jauh lebih rendah dibandingkan Desember 2020 yaitu 19,4 %.

Dalam PEN 2021 terdapat sejumlah alokasi pos insentif untuk mendorong konsumsi masyarakat kelas menengah, di antaranya PPh Pasal 21, PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sektor perumahan, dan PPnBM DTP kendaraan bermotor. Pada tahun ini, PEN hanya mengakomodasi perlindungan masyarakat Terkait stimulus dunia usaha, pemerintah memprioritaskan sektor usaha yang masih tertatih, untuk menjamin efektivitas pemberian stimulus dan dampaknya terhadap perekonomian, yang diharapkan dapat menggenjot konsumsi yang menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi domestik. (Yoga)

Perusahaan rintisan akuakultur atau budi daya perikanan, eFishery, memperoleh pendanaan seri C senilai 90 juta USD atau Rp 1,28 triliun dari sejumlah investor, untuk ekspansi bisnis. Suntikan modal kepada eFishery dipimpin Temasek, SoftBank Vision Fund 2, dan Sequoia Capital India, juga  Northstar Group, Go-Ventures, Aqua-Spark, dan Wavemaker Partners. ”Indonesia adalah negara maritim besar yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Artinya, kita punya potensi sangat besar di bidang perikanan. Pendanaan ini untuk ekspansi lebih lanjut membawa pembudidaya ikan masuk dalam ekosistem digital,” ujar Co-founder dan Chief Executive Officer eFishery Gibran Huzaifah (12/1).

Gibran menjelaskan, dana itu akan digunakan untuk meningkatkan layanan platform sehingga bisa berekspansi dengan menambah jumlah pembudidaya ikan yang tergabung dalam ekosistem eFishery, saat ini ada 30.000 pembudidaya ikan dengan 100.000 kolam budidaya ikan di 24 provinsi yang bergabung dengan eFishery.

Co-founder & Co-managing Partner at Northstar Group Sidharta Prawira Oetama menjelaskan, pihaknya sepakat memberi pendanaan pada eFishery karena melihat potensi besar sektor budidaya perikanan. Selain itu, eFishery dinilai juga bisa memberi solusi permasalahan pangan yang mungkin terjadi pada masa mendatang. (Yoga)

Kepala Kebijakan Fiskal Kemekeu Febrio N Kacaribu memastikan, pada 2022 reformasi fiskal terus berlanjut melalui reformasi perpajakan, kebijakan pengelolaan belanja yang lebih optimal, dan manajemen kas negara yang lebih baik. Reformasi juga dilakukan dengan memperbanyak pembiayaan inovatif guna mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dengan memberdayakan peran swasta hingga Lembaga Pengelola Investasi. Reformasi akan disertai rumusan kebijakan fiskal yang komprehensif agar dampaknya pada penciptaan lapangan kerja semakin kuat.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, meyakini bahwa normalisasi atau tapering yang akan dilakukan otoritas moneter AS tidak akan berdampak seperti pada 2013, dimana terjadi pelarian dana asing besar-besaran sehingga kurs rupiah terpuruk. ”Neraca transaksi berjalan, inflasi, likuiditas pasar keuangan, dan sisi fiskal Indonesia saat ini lebih baik dari kondisi 2013,” ujarnya. (Yoga)

Penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi KoinWorks mendapat suntikan pendanaan baru sebesar 108 juta USD atau Rp 1,6 triliun, untuk teknologi dan menambah karyawan. Putaran pendanaan ini dipimpin oleh MDI Ventures, perusahaan modal ventura milik Telkom Indonesia, dan partisipasi investor sebelumnya. Benedicto Haryono, CEO dan Co-founder KoinWorks (12/1) mengatakan, pendanaan 108 juta USD itu terdiri dari ekuitas 43 juta USD dan modal utang 65 juta USD. (Yoga)

Standar Kode Respons Cepat Indonesia (QRIS) diluncurkan BI pada 17 Agustus 2019 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Setengah tahun setelah di implementasikan, BI mencatat 3,67 juta pengguna QRIS, menjadi 6,55 juta pengguna atau naik 80 % per 19 Maret 2021. Target BI mencapai 12 juta pengguna tercapai pada November 2021. Mayoritas pengguna QRIS ternyata berasal dari pengusaha mikro. Kesadaran publik mengurangi interaksi fisik dalam penerapan protokol kesehatan turut andil dalam penciptaan ekosistem pembayaran digital. Pergeseran preferensi publik inilah yang perlu juga ditangkap oleh pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Sepanjang masa pandemi, harian Kompas mencatat langkah perusahaan digital untuk menumbuhkan ekonomi pelaku usaha kecil. Misalnya GoFood yang mengadakan Hari Kuliner Nasional (Harkulnas) untuk UMKM, melibatkan 74.000 mitra usaha dengan pendapatan rata-rata naik 12 % per hari. Kajian Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI turut melaporkan keberhasilan ekonomi di ranah digital. Pendapatan mitra GoFood tahun 2021 tumbuh Rp 66 triliun dibandingkan 2020. Pengusaha pemula yang memanfaatkan GoFood naik 47 % ditopang teknologi dan akses luas ke pelanggan. (Yoga)

Anomali terjadi di industri perbankan. Semarak bank digital seharusnya membikin biaya bank semakin murah, sehingga bunga kredit turun. Nyatanya, bunga kredit bank digital malah tinggi. Bandingkan saja, ketika bank konvensional sudah mengenakan bunga kredit single digit, bank digital mengenakan bunga kredit setinggi langit  Tingginya bunga kredit ini tak lepas dari bank digital yang "nebeng" aplikasi lain. Dengan alasan baru berdiri, bank digital menggandeng financial technology (fintech). Meski menggunakan embel-embel digital, praktik bank digital Indonesia berbeda dengan luar negeri. Nubank Brasil, misalnya, bekerja keras menciptakan credit score sendiri. Sehingga bisa memberikan bunga lebih murah.

Di Indonesia, bank digital dengan strategi nebeng, menikmati margin tinggi, Bank Jago, misalnya, di kuartal III 2021 mencetak net interest margin (NIM) 6,1% atau di atas rata-rata NIM industri yang sebesar 4,52%. Tingginya bunga kredit itu juga akibat bank digital jorjoran memasang bunga simpanan tinggi dengan alasan promosi. Bank Neo Commerce (BNC) menawarkan bunga hingga 8% per tahun untuk pengguna baru. Sebagai acuan, bunga simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saat ini hanya 3,5%.

Kurs rupiah berpotensi kembali melemah pada perdagangan Kamis (13/1). Sentimen eksternal yang kurang mendukung rupiah akan jadi pemicu koreksi. Ekonom Samuel Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan, pasar akan mencermati rilis data consumer price index Amerika Serikat (AS). Jika inflasi AS ternyata sesuai konsensus proyeksi analis atau lebih tinggi, rupiah bisa tertekan. "Desember adalah periode liburan, sehingga inflasi relatif lebih tinggi," ujarnya, Rabu (12/1).

Di tengah beban berat yang ditanggung pemerintah dalam menangkal ketidakpastian global, Bank Indonesia menjadi tumpuan dengan dilibatkan dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di pasar Surat Berharga Syariah Negara valuta asing. Bank Indonesia (BI) berperan sebagai penata usaha dan pembayar imbalan dan/atau nilai nominal Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) valuta asing (Valas). Adapun biaya yang timbul dari kegiatan tersebut berasal dari anggaran operasional bank sentral. Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pembiayaan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Dwi Irianti Hadiningdyah menuturkan keteribatan bank sentral dalam SBSN Valas merupakan tindak lanjut dari fungsi bank sentral di pasar Surat Utang Negara (SUN) Valas atau global bond. “Semua biaya terkait dengan pelaksanaan tugas penata usaha ditanggung oleh BI. Jadi bukan membiayai penerbitan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (12/1).

SBSN Valas atau sukuk global menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah, termasuk dalam rangka merespons pandemi Covid-19 sejak 2 tahun lalu. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menuturkan bank sentral tetap berkomitmen untuk menjalankan fungsinya sebagai penata usaha dan pembayar imbalan SBSN. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai penerbitan sukuk global negara pada tahun lalu mencapai US$3 miliar, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya US$2,5 miliar. Kendati mengokohkan postur fiskal, kebijakan ini berisiko menggerus anggaran internal BI yang sejak 2020 membantu pemerintah dalam memenuhi pembiayaan APBN melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan SKB II.

Pemerintah telah mencabut kebijakan larangan ekspor batu bara sejak Senin (10/1). Mulai kemarin, Rabu (12/1), aktivitas ekspor batu bara sudah kembali bisa dilakukan secara bertahap. Pencabutan larangan ekspor batu bara tersebut memberikan katalis ke sejumlah saham perusahaan penambang emas hitam. Sejak awal pekan, pelaku pasar merespons positif kebijakan tersebut sehingga mendorong pertumbuhan ke beberapa saham emiten seperti PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG).

Berdasarkan data Bloomberg, sejak pengumuman larangan ekspor dicabut, saham BYAN telah melejit 9,14%. Hingga penutupan pasar kemarin, BYAN diperdagangkan seharga Rp28.650 per lembar. Saham Barito Pacific juga mendapatkan keuntungan dari kebijakan itu. BRPT dalam 3 hari terakhir telah tumbuh 4,14% ke level Rp880 per lembar. Begitu juga dengan Indo Tambangraya. Sahamnya naik 0,6% ke level Rp20.175 per lembar. Saham anak usaha PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) yakni PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) mencetak pertumbuhan paling tinggi. Sejak Senin hingga penutupan perdagangan kemarin, saham ADMR membumbung hingga 93,4%. Jika diteliti, kami menilai bahwa pelaku pasar menaruh ekspektasi terhadap saham-saham emiten yang memproduksi batu bara kalori tinggi. Dengan tren harga yang sedang tinggi, produsen batu bara kalori tinggi mengeruk keuntungan paling besar dari pasar ekspor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mengumumkan tercapainya target penerimaan pajak dalam realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu sebesar 103,9%, karena sampai dengan 31 Desember 2021 jumlah neto penerimaan pajak yang berhasil dihimpun mencapai Rp1.277,5 triliun melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp1.229,6 triliun. Publik telah menantikan keberhasilan ini selama 12 tahun lamanya. Lebih dari satu dekade berbagai terobosan dilakukan untuk mendongkrak penerimaan pajak, termasuk reinventing policy, pengenaan pajak final atas penghasilan usaha kecil dan menengah, serta pengampunan pajak. Namun hasil yang diharapkan tak kunjung datang, sehingga pemerintah terpaksa membiayai defisit belanja tahunan dengan pinjaman serta penerbitan surat utang baru yang jumlahnya secara akumulasi mencapai Rp6.711,5 triliun pada September 2021.