PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) bersiap untuk melakukan ekspansi kredit tahun ini dengan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional dan Jawa Barat. Seiring dengan itu, perseroan pun akan menambah modal melalui rights issue. Perseroan akan menggelar emisi saham baru dengan memberikan hak untuk memesan efek terlebih dahulu (HMETD) kepada pemegang saham existing atau rights issue pada Maret 2022 mendatang.

Rencananya, perseroan akan melepas sebanyak-banyaknya 925 juta lembar saham baru seri B atau setara dengan sebanyak-banyaknya 9,40% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan rights issue merupakan langkah tepat untuk memperkuat permodalan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan penetrasi kredit perusahaan di tahun ini.

Ekspor Tiongkok melonjak pada 2021 didorong kenaikan pemintaan global, ketika  negara-negara dibuka kembali dari karantina terkait pandemi Covid-19. Data Desember 2021 menunjukkan ekspor naik,  sebagian besar sesuai dengan ekpektasi pada level 20,9% meskipun impor mengecewakan dengan pertumbuhan 19,5%. Angka ekspor Desember 2021 juga dinilai bisa mencerminkan dampak Omicron yang merusak rantai pasokan global, sehingga pesanan ekspor bergeser ke Tiongkok dari negara lain. "Saat ini, ekspor yang kuat mungkin menjadi satu-satunya pendorong yang membantu perekonomian Tiongkok," Tambah Julian Evans-Pritchard dari Capital Economics. Ekonom Louis Kuijs dari Oxford mengatakan momentum ekspor diperkirakan akan mereda pada 2022. Permintaan ekspor baru masih lemah dan pertumbuhan pertumbuhan asing melambat dari puncaknya tahun lalu. (Yetede)

PT PP Presesi Tbk (PPRE, melalui anak usahanya PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA), menyatakan kesiapannya untuk membangun jalan angkutan khusus dengan nilai investasi mencapai Rp 1,5 Triliun. "Kami siap membantu Pemerintah Provinsi Jambi untuk  mengatasi permasalah kemacetan lalu lintas transportasi batu bara yang selama ini masih bercampur dengan transportasi logistik ekonomi dan kegiatan masyarakat," kata Direktur Operasi LMA Rizki Dianugrah dalam keterangan resminya, Jumat (14/1). Rizki mengatakan, jalan angkutan khusus itu nantinya memiliki panjang  sekitar 140 km dengan ROW 30 meter, dan akan membentang dari Kabupaten Sarolangun hingga ke pelabuhan khusus di Kabupaten Muaro, Jambi. Sementara itu, hingga akhir 2021, PP Presisi berhasil mencatatkan kontrak baru sebanyak  Rp 5,6 triliun. Angka itu melesat 100% dari periode yang sama  tahun lalu Rp 2,8 riliun. (Yetede)

China memastikan inflasi yang mengamuk sepanjang 2021 terkendali, dan tak akan menjadi faktor pengganggu pertumbuhan tahun 2022. Peran China yang menyumbang 18,33 % PDB dunia 2020 kian penting dalam perekonomian global, sejak membuka diri pada 1978 dengan pertumbuhan rata-rata dua digit selama dua dekade setelahnya. China satu-satunya negara yang mencatat pertumbuhan positif pada 2020 dan menyumbang lebih dari sepertiga pertumbuhan global pada 2021. Pada triwulan I-2021 pertumbuhan ekonomi China mencapai 18,30 %, tertinggi dalam sejarah, setelah mengalami kontraksi 6,8 % pada triwulan I-2020 akibat dampak pandemi.

IMF memprediksi, China menyumbang lebih dari seperlima total peningkatan PDB dunia 5 tahun ke depan (2022-2026). PDB global diperkirakan IMF tumbuh 5,9 % pada 2021 dan 4,9 % tahun ini, tetapi ada kemungkinan dikoreksi akibat Omicron. Angka pertumbuhan global ini diprediksi perlahan melambat menjadi 3 persen pada 2026. Faktor yang mungkin menjadi momok penghambat ekspansi ekonomi China adalah defisit energi, terutama dengan komitmen global China untuk menekan emisi karbon dalam kaitan perubahan iklim. Selain pertumbuhan global yang melambat pasca pandemi, hal lain yang harus diwaspadai adalah meningkatnya ketimpangan akibat divergensi atau pemulihan yang tak merata antar negara. (Yoga)

Kemendag mengatur ketat mekanisme penyediaan dan pendistribusian minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana dan penjualan minyak goreng di atas HET. Mekanismenya diatur dalam Permendag No 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Dalam regulasi itu, HET minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi ditetapkan Rp 14.000 per liter, program ini akan berlangsung selama 6 bulan dan ditujukan bagi masyarakat, termasuk usaha mikro dan kecil. Produsen, pengemas, dan distributor, yang akan terlibat dalam penyediaan dan penyaluran wajib mendaftar ke Kemendag. Setelah diverifikasi dan ditetapkan, mereka wajib membuat perjanjian pembiayaan penyediaan dengan BPDPKS.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan (13/1) mengatakan, ”Pelaku usaha yang menggunakan merek dagang Minyakita dikecualikan dari syarat standardisasi produk. Namun, mereka harus mendapatkan minyak goreng itu dari produsen yang minyak gorengnya sudah terstandardisasi,” Permendag itu juga mengatur pelibatan jaringan distribusi dan pengecer. Untuk mendapat pembayaran dari BPDPKS, mereka wajib melampirkan laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap jaringan distribusi yang berisikan nama jaringan distribusi, volume, harga dari yang diserahkan, dan faktur pajak. Prosesnya akan dipantau tim pengawas, jika melanggar regulasi, pelaku usaha, termasuk pengecer, dikenai sanksi berupa penghentian sementara penyaluran minyak goreng bersubsidi hingga dicabut izin usahanya. Salah satu mekanisme pengawasan adalah memasang label harga pada kemasan mulai Februari 2022,” ujarnya. (Yoga)

Ghozali (22) menjual foto dirinya di platform OpenSea, lokapasar NFT berbasis peer-to-peer, dengan nama akun Ghozali Everyday, yang merupakan jepretan atas dirinya sejak umur 18 hingga 22 tahun atau selama periode 2017-2021. Per Kamis (13/1/2022) pukul 11.30 WIB, mahasiswa Semester VII Program Studi Animasi Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Jateng itu mengunggah dan menjajakan 933 item fotonya di OpenSea, dengan harga terendah 0,001 ETH atau Rp 48.000 per item. Lewat akun Twitter @Ghozali_Ghozalu, dia mencuit, dalam 3 hari fotonya tersisa 331 NFT. Satu dari 933 foto itu, nomor #528 menunjukkan Ghozali mengenakan kaus abu-abu dan kain oranye di pundak kanan,  mengalami lonjakan harga luar biasa. Selasa (11/1) Ghozali menjualnya seharga 0,001 ETH, oleh pemilik barunya ditawarkan harga 66.346 ETH atau Rp 3,18 triliun pada Kamis siang. Sehari sebelumnya, koleksi 2 kali berpindah tangan dengan harga pembelian Rp 6,72 juta (0,14 ETH) oleh pembeli ke 2 dan Rp 19,15 juta (0,399 ETH) oleh pembeli ke 3.

Menurut Ghozali, item yang dia jajakan merupakan foto biasa, rekaman sehari-hari yang dia ambil di mana pun berada. Namun, sejumlah orang mengapresiasi konsistensi selama 5 tahun. Kegigihan atau persistency itu dianggap bernilai oleh sejumlah pembelinya. Fenomena Ghozali melanjutkan beberapa hal ”mengejutkan” di industri NFT.  Menurut Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda, pasar NFT di Tanah Air makin dewasa, tecermin dari  banyaknya lokapasar NFT yang muncul beberapa tahun terakhir, seperti TokoMall, Paras.id, Kolektibel, Baliola, dan Enevti. (Yoga)

Di tengah euforia pengembangan energi hijau di seluruh dunia, entitas anak badan usaha milik negara, PT Pertamina Geothermal Energy tengah bersiap untuk menggalang dana jumbo melalui initial public offering pada paruh pertama 2022. Kepastian soal rencana IPO entitas subholding PT Pertamina (Persero) itu disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN II Pahala Nugraha Mansury. Pertamina Geothermal Energy (PGE) bakal menyusul langkah PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel yang listing di Bursa Efek Indonesia pada 22 November 2022 setelah merampungkan IPO senilai Rpp18,79 triliun.

Terkait dengan rencana go public PGE, Pahala mengungkapkan proses registrasi ditargetkan mulai pada Maret 2022 dan diharapkan IPO akan terlaksana pada Juni 2022. Adapun, jumlah saham yang bakal dilepas ke publik sekitar 20%—30%. “Kami harus kembangkan groundfield, menurut kami geotermal punya potensi untuk dikembangkan, salah satu yang ingin kami kembangkan melalui IPO PGE ini,” jelasnya. Rencana IPO itu, lanjutnya, didorong oleh tiga alasan utama, yakni untuk mencari dana segar, mengeksplorasi potensi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air, dan menarik mitra strategis yang potensial.

Kondisi perekonomian nasional semakin memperlihatkan pemulihan yang kian nyata, setidaknya dalam 3 bulan terakhir. Penanganan pandemi Covid-19 yang kian baik oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat turut memberikan andil terhadap pemulihan ekonomi. Sejumlah indikator pun mengonfirmasikan adanya laju positif seperti survei Bank Indonesia yang memperlihatkan kinerja penjualan eceran meningkat secara bulanan pada Desember 2021 didorong permintaan masyarakat yang meningkat.

Optimisme yang tetap kuat ditopang oleh persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini yang meningkat. Peningkatan tersebut terutama berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Salah satu wujud nyata dari denyut perekonomian adalah ada korelasi yang positif dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja yang selama 2 tahun terakhir begitu terpuruk. Pada 2021, sektor industri yang secara perlahan mulai bangkit membuat penyerapan tenaga kerja meningkat sebanyak 1,2 juta orang. Hasilnya jumlah tenaga kerja di sektor industri saat ini menjadi 18,64 juta orang. Pada 2022 ini, Kemenperin menargetkan serapan tenaga kerja sebanyak 2,2 juta orang menjadi 20,84 juta orang. Hal itu seiring dengan upaya pemerintah untuk memacu investasi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.

Distribusi konstan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertambangan dan penggalian periode 2016—2020 rata-rata 7,7%. Pada tahun lalu tercatat 7,4% atau turun rata-rata 2,65% per tahun. Kontribusi sektor ekstraktif dalam penerimaan negara meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sumber daya alam (SDA) merupakan penyumbang utama PNBP. Ada pula penjualan hasil tambang batu bara dan pendapatan minyak dari domestic market obligation yang dikelompokan sebagai PNBP lainnya. Seluruh penerimaan negara disetor ke kas negara melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menjadi menarik untuk ditelisik bagaimana transparansi dan akuntabilitas penyetoran/pemungutan kewajiban kepada negara oleh para pengusaha di bidang ekstraktif? Transparansi fiskal diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai hal itu.

Pada pemeriksaan LKPP 2020, BPK mulai meninjau transparansi fiskal Pilar 4 tentang manajemen pengelolaan sumber daya yang antara lain meliputi struktur kepemilikan manfaat dari hak atas sumber daya. Dari situ didapati bahwa untuk dimensi pelaporan oleh perusahaan sumber daya mendapat penilaian not meet. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) adalah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif. Di dalamnya terdapat proses penyandingan pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan perusahaan dengan penerimaan pemerintah. Kegiatan ini menggunakan administrator independen di bawah pengawasan kelompok multi-pemangku-kepentingan atau multi-stakeholder working group.

Usai mencukupi kebutuhan permodalan minimal Rp2 triliun pada 2021, sejumlah bank mulai berancang-ancang melanjutkan aksi penambahan modal pada tahun ini untuk memenuhi batas minimal modal inti Rp3 triliun. Sejumlah bank melaporkan bahwa sampai dengan akhir Desember 2021, modal inti yang dimiliki sudah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Dalam aturan itu, modal inti bank pada 2021 minimal sebesar Rp2 triliun, lalu bertahap dipenuhi hingga Rp3 triliun paling lambat pada 31 Desember 2022. PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) misalnya, melaporkan modal intinya pada 31 Desember 2021 sebesar Rp2,8 triliun. Pemenuhan modal itu dipenuhi lewat aksi korporasi penawaran umum terbatas (PUT) atau rights issue dengan perolehan dana masing-masing sebesar Rp249,82 miliar lewat penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) IV dan senilai Rp2,51 triliun melalui PMHMETD V.