1,3 Juta Ton Batu Bara Dikirim ke Luar Negeri
Sebanyak 18 kapal bermuatan total 1,3 juta ton batu bara diizinkan berlayar hingga akhir pekan lalu. Hal ini merujuk pada surat Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM tertanggal 13 Januari 2022. Berdasarakan data yang diperoleh Investor Daily, 18 kapal itu antara lain, 7 kapal dengan pemasok PT Adaro Indonesia bermuatan 487.983 ton batu bara, kemudian 5 kapal dengan pemasok PT Borneo Indobara bermuatan 447.333 ton batu bara, 2 kapal dengan pemasok PT Multi Harahap, 2 kapal dengan pemasok PT Multi Harahap Utama bermuatan 121.700 ton batu bara. Kementerian ESDM hanya memberikan kesempatan ekspor bagi perusahaan batu bara yang sudah memenuhi kuota dalam negeri. (Yetede)
RI Bisa Sodorkan Narasi Alternatif
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (14/1) berkata, Indonesia sebagai ketua G-20 pada 2022 bisa menyodorkan alternatif untuk merekayasa perubahan dunia ke arah yang lebih damai, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dalam jangka pendek, sumbangsih Indonesia diharapkan membantu pemulihan global dari pandemi Covid-19.
Menlu Indonesia 2009-2014, Marty Natalegawa berpendapat, posisi sebagai ketua G-20 pada 2022 dan ASEAN pada 2023 memberikan kesempatan berharga bagi Indonesia untuk mengambil tanggung jawab sekaligus peluang, namun menjadi ketua tidak otomatis menjadi pemimpin. Menurut Marty, Indonesia dalam konteks ASEAN selalu menunjukkan bukan hanya kemampuan sebagai ketua, melainkan juga pemimpin, inilah yang seyogianya dilanjutkan pada G-20.
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyatakan, kepemimpinan Indonesia di G-20 mau tidak mau harus lebih banyak mengusung agenda global. Namun, bukan berarti lepas dari kepentingan nasional. Sebab, narasi di tingkat global akan menentukan agenda-agenda di tingkat regional dan domestik. (Yoga)
Menguatkan Kontribusi Industri Tekfin
Tahun 2021 menjadi penanda industri teknologi finansial (tekfin) kian digandrungi publik. Kontribusinya kian signifikan dalam ekonomi digital dan UMKM. Industri pinjaman daring atau peer-to-peer (P2P) lending, berdasar data OJK hingga November 2021, penyaluran pinjamannya Rp 142,36 triliun, tumbuh 119,85 % secara tahunan (year on year/yoy), akun penggunanya naik mencapai 72,64 juta. Menurut data BI, transaksi pembayaran digital melalui QR Code Indonesian Standard mencapai13,4 juta merchant seluruh Indonesia dan 95 % merupakan UMKM.
Dalam e-Conomy SEA 2021, Google, Temasek, dan Bain & Company menyatakan. potensi ekonomi digital Indonesia 146 miliar USD pada tahun 2025. Nilai ekonomi digital Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Dalam The 3rd Indonesia Fintech Summit 2021, Wapres RI Ma’ruf Amin menyatakan, sektor keuangan digital di Indonesia tumbuh 8 kali lipat pada 2030, dari Rp 600 triliun menjadi Rp 4.500 triliun. Menurut FinTech Control Tower, hingga kuartal ketiga 2021, total investasi di tekfin mencapai 34,4 miliar USD, naik 173 % dibandingkan kuartal yang sama tahun 2020.
Ekspor Bergulir Kembali, Fokus Tegakkan Kepatuhan
Ekspor batubara Indonesia bergulir kembali, namun dari 613 eksportir yang terdaftar di Kemendag, baru 13 perusahaan yang mengekspor batubara lagi sejak larangan ekspor batubara dibuka 12 Januari 2022. Total volume ekspor 13 perusahaan itu 1,67 juta ton, ke Jepang, China, Thailand, India, dan Hong Kong. Rencananya, ada 21 perusahaan yang diizinkan ekspor pasca pencabutan larangan ekspor, dan telah mengantongi izin ekspor per 12 Januari 2022 dengan volume ekspor 5,72 juta ton. Mendag Muhammad Lutfi mengatakan, 13 perusahaan yang mulai mengekspor itu telah memenuhi domestic market obligation (DMO) batubara, sebesar 100 % hingga di atas 100 %. ”Izin ekspor bagi eksportir lain akan
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa berpendapat, letak persoalan yang akhir-akhir ini terjadi adalah krisis pasokan batubara untuk pembangkit listrik PLN dan IPP, yang mendesak diatasi dengan mengamankan pasokan. Caranya, izin ekspor dikaitkan dengan kepatuhan pemenuhan DMO. Perusahaan yang akan ekspor dicek dulu kepatuhannya. Dalam webinar ”Kebijakan Publik: Di Balik Kebijakan Ekspor Batubara Indonesia” yang digelar Narasi Institute, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRES) Marwan Batubara berkata, ”Pemerintah semestinya punya kekuatan memaksa pemenuhan kewajiban DMO, tetapi tidak dijalankan. Saya khawatir pernyataan pemerintah mencabut izin perusahaan tambang batubara karena tak patuh DMO cuma retorika.” (Yoga)
Tata Kelola BUMN Pariwisata dan Pendukungnya Dibenahi
Melalui PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney, Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, pemerintah berupaya membenahi tata kelola perusahaan-perusahaan. Direktur Marketing InJourney Maya Watono mengatakan, InJourney bertujuan membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan multisektor. Setiap pilar dalam InJourney akan dirapikan, baik pengembangan maupun pemasaran. InJourney akan mengintegrasikan semua aset perusahaan-perusahaan BUMN tersebut agar dapat mendukung pariwisata Tanah Air. Misalnya wisata LabuanBajo (NTT), dipersiapkan layanan penerbangan serta koneksinya dengan ekosistem pariwisata yang sudah terbangun. ”Targetnya (pascapandemi), 17 juta wisatawan mancanegara, 330 juta wisatawan nusantara, dan pariwisata mengontribusikan 4,5 % PDB, serta menyerap 13 juta lapangan pekerjaan,” ujar Maya.
Saat peresmian InJourney, Presiden Jokowi berkata, penataan BUMN kepariwisataan ialah keharusan. Pasalnya, banyak perusahaan BUMN bergerak di sektor pariwisata hingga ”beranak cucu”, dari hulu ke hilir, tapi berjalan sendiri-sendiri sehingga lemah. BUMN Pariwisata dan Pendukung harus membuat perusahaan di dalamnya gesit, lincah, dan profesional. Menteri BUMN Erick Thohir mengemukakan, bandara nantinya tak sekadar bandara, tetapi menjadi aerocity atau pusat aktivitas perekonomian di sekitar bandara. InJourney juga dapat bergabung dengan ekosistem lainnya di BUMN, termasuk perbankan. (Yoga)
Ananda Sukarlan, Laku Satu Miliar
Pianis dan komponis Indonesia Ananda Sukarlan resmi menjadi musikus klasik pertama Asia yang karyanya terdaftar dalam NFT (non-fungible token), akhir 2021 lalu. Tiga karya Ananda Sukarlan untuk piano menghasilkan dana 61.000 USD (Rp 1 miliar) dalam penggalangan oleh Yayasan Habitat. Ketiga karya itu dibeli dua pengusaha, Edwin Soeryadjaya dan Hilmi Panigoro. Keduanya tercatat sebagai pembeli pertama NFT karya musik klasik di Asia.
Menurut Ananda, melalui NFT, transparansi jadi kunci, semua karya bisa dilacak ke siapa, ke mana saja. Autentikasi karya benar-benar terjamin, tidak membuka ruang pembajakan. Karya piano lain Ananda yang terdaftar di NFT dan dapat dibeli publik, yaitu Rapsodia Nusantara no 26 (berdasarkan lagu rakyat Nias, ”Tano Niha”) dan Rapsodia Nusantara no 29 (berdasarkan lagu-lagu rakyat Kepulauan Mentawai). Ananda meyakini NFT akan menjadi masa depan pekerja seni yang cepat beradaptasi dengan dunia digital. (Yoga)
Hitung Risiko Investasi Aset Digital
Ghozali Everyday sedang menjadi buah bibir. Ini adalah non fungible token (NFT) yang dibuat oleh Ghozali, seseorang mahasiswa asal Semarang. Isinya berupa 933 foto selfie Ghozali. Pengamat aset kripto Vinsensius Mahapa menyebut, tidak semua NFT cocok untuk investasi, terutama investasi jangka panjang. Salah satu kriteria NFT yang cocok untuk investasi jangka panjang adalah NFT berlatar belakang atau dibuat tokoh terkenal dan memiliki sejarah atau narasi di balik karya tersebut.
Tentu saja, investasi NFT memiliki risiko. Pertama, Vinsensius menyebut, meski memiliki token atau sertifikat yang tidak bisa diduplikasi, file NFT sendiri mudah diduplikasi. File hasil duplikasi ini bisa dibuat NFT lagi. Kedua, layaknya saham, harga NFT juga bisa digoreng. "Ada penerbit yang membeli karya sendiri agar terlihat banyak peminat dan memiliki nilai," kata Vinsensius.
Manufaktur Menggeliat
Peningkatan kinerja industri pengelohan masih akan berlanjut pada awal 2022. Ini tercermin dari Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) kuartal pertama tahun ini sebesar 53,83%, lebih tinggi ketimbang pencapaian di triwulan keempat tahun lalu 50,17%. Pada kuartal I-2022, hampir semua komponen pembentuknya berada dalam zona ekspansif (indeks di atas 50). Misalnya, indeks volume produksi 56,94%, sejalan peningkatan permintaan. Indeks volume pesanan barang input sebesar 55,69%, indeks volume persediaan barang 54,60% dan indeks penggunaan tenaga kerja 50,84.
Revisi UU Cipta Kerja Memicu Polemik
Nasib Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja bakal memasuki babak baru tahun ini. Babak anyar ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 lalu yang menyatakan beleid tersebut inkonstitusional bersyarat karena dianggap cacat secara formil. Rencananya, DPR dan pemerintah akan merevisi UU Cipta Kerja tahun ini guna memenuhi aspek formil dalam pembentukan perundang-undangannya. Yakni, dengan menjaring usulan perubahan dari berbagai pihak. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, sejak awal pihaknya menolak omnibus law tersebut. Untuk itu, KSPI meminta kepada pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU Cipta Kerja. "KSPI meminta revisi UU Cipta Kerja dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas), atau setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan harus dikeluarkan dari UU Cipta Kerja ini," tegas Iqbal, Jumat (14/1).
Setoran PPh Tax Amnesty Mencapai Rp 303 Miliar
Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga Jumat (14/1), sebanyak 4.284 wajib pajak telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program ini populer dengan sebutan pengampunan pajak alias tax amnesty jilid II. Informasi saja, hingga kemarin, Ditjen Pajak sudah menerbitkan 4.596 surat keterangan untuk ribuan wajib pajak peserta tax amnesty. Total nilai harta bersih ribuan peserta program ini mencapai 2,61 triliun. Sementara penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang telah masuk ke kantong pemerintah sebesar Rp 303,13 miliar.









