Berdasarkan data OJK, total agen Laku Pandai sampai Desember 2021 sebanyak 1,45 juta, tumbuh 16,84 % dibandingkan September 2021. Artinya, dalam 3 bulan, terjadi penambahan jumlah agen Laku Pandai sekitar 209.000. Sebanyak 97 % total agen Laku Pandai adalah agen individu, sementara 3 persen sisanya agen berbadan hukum, yang tersebar di 511 kabupaten/kota di 33 provinsi. Dalam  pembekalan media mengenai Peraturan OJK soal Laku Pandai, Jumat (11/3), Deputi Komisioner  Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat menjelaskan, pertambahan jumlah agen Laku Pandai menandakan aktivitas ini masih sangat relevan di tengah berbagai inovasi keuangan digital. Apalagi di daerah-daerah yang belum terjangkau kantor cabang perbankan.

Agen Laku Pandai bisa menjangkau segmen mikro dan ultramikro yang belum tersentuh layanan keuangan. Selain itu, pertambahan jumlah agen Laku Pandai menandakan banyak masyarakat yang berminat menjadi agen Laku Pandai. Dengan menjadi agen, masyarakat bisa menikmati pendapatan tambahan yang berasal dari komisi. ”

Sampai Desember 2021, total kredit mikro yang berhasil disalurkan melalui Laku Pandai Rp 3,8 triliun untuk 166.067 debitor. Selain itu, Laku Pandai berhasil menghimpun dana masyarakat melalui pembukaan rekening Basic Saving Account (BSA) hingga Desember 2021 mencapai Rp 15,7 triliun yang berasal dari 34,8 juta rekening. BSA adalah tabungan yang tidak memiliki batas minimal saldo dan setor tunai, tidak ada biaya administrasi, tetapi ada batas maksimal saldo serta transaksi debit.(Yoga)

Emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk berencana menerbitkan obligasi dan sukuk bernilai total Rp 1 triliun pada triwulan I-2022. Obligasi ini bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai dengan nilai total Rp 2,2 triliun. Obligasi yang akan diterbitkan merupakan bagian dari tahap pertama tahun 2022, senilai Rp 800 miliar. Demikian disampaikan pada keterangan resmi, Jumat (11/3). (Yoga)

Hingga akhir 2021, posisi kredit Bank Jago mencapai Rp 5,37 triliun, bertumbuh 491 % dari 2020 sebesar Rp 908 miliar. Penyaluran kredit ditopang oleh kerja sama Bank Jago dengan sejumlah entitas ekosistem digital, seperti perusahaan teknologi finansial (tekfin) pinjaman antarpihak dan perusahaan pembiayaan. Demikian disampaikan Dirut Bank Jago Kharim Siregar, Jumat (11/3). (Yoga)

Tingginya kebutuhan  minyak goreng tidak selalu diiringi ketersediaan stok di pasaran. Sejak 1998 hingga kini, Indonesia beberapa kali mengalami kelangkaan minyak goreng. Di tengah gejolak politik dan krisis ekonomi 1998, minyak goreng sulit ditemukan di daerah-daerah di Indonesia bagian barat hingga timur. Di Makassar, Sulsel, kelangkaan minyak goreng Januari 1998 karena pabrikan kesulitan memperoleh kopra sebagai bahan baku. Produksi kopra petani mengalami penurunan akibat perubahan cuaca. Harga minyak goreng melambung 86 % dari Rp 35.000 menjadi Rp 65.000 per jeriken 22 liter. Kelangkaan minyak goreng juga terjadi Februari 1998 di DKI Jakarta, Surabaya, dan Medan, karena gejolak nilai tukar rupiah sehingga berdampak pada ketidakpastian biaya produksi. Pada Mei 1998, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di Bandar Lampung, Semarang,dan Bandung. Tingginya biaya angkut di tengah gejolak politik dan krisis ekonomi turut menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng.

Pada periode reformasi, kelangkaan minyak goreng terjadi di Bandung, Jawa Barat, pada Mei 2007. Pada saat yang bersamaan, kenaikan harga minyak goreng mencekik masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini disebabkan oleh membaiknya harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) dunia sehingga ekspor dari Indonesia meningkat. Kenaikan ekspor ini berdampak pada berkurangnya pasokan bahan baku minyak goreng sehingga mengurangi produksi di sejumlah daerah. Kini, persoalan serupa terjadi. Berdasarkan temuan Ombudsman, kelangkaan minyak goreng disebabkan sejumlah faktor, yakni penimbunan, pengalihan penjualan dengan harga yang lebih mahal, dan kepanikan masyarakat yang memicu pembelian dalam jumlah banyak (panic buying). (Yoga)

Skema investasi berkedok robot trading, memakan korban lagi. Kali ini, nestapa itu menimpa sekitar 40.000 nasabah robot trading Fahrenheit, dengan taksiran nilai kerugian mencapai lebih dari Rp 10 triliun. Menurut Daniel, salah satu investor Fahrenheit, masalah muncul ketika Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) membekukan penjualan expert advisor atau robot trading tak berizin, semisal PT DNA Pro Akademi pada 28 Januari 2022. Pada saat yang sama, aktivitas Fahrenheit, baik trading, top up dan withdrawal, terhenti. Vakum selama lebih dari sebulan, aktivitas trading akhirnya dibuka di awal Maret. Tapi anehnya tidak ada pembatasan kerugian trading dan aktivitas Fahrenheit tidak seperti biasanya. Akibatnya. dalam hitungan jam dana nasabah amblas. "Saat itu, chart perdagangan aset kripto di Fahrenheit berbeda-beda dengan chart perdagangan kripto di tempat lain. Nasabah mecurigai chart itu fake," tutur Daniel yang berinvestasi senilai US$ 169.000. 

Pemerintah terus berupaya memperbaiki tata kelola sektor perunggasan di tanah air pada tahun ini, terutama untuk ayam ras dan telur ayam ras. Tujuannya, agar tercipta kepentingan proporsional antara peternak, pelaku industri, dan konsumen. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, pemerintah memperkirakan, tahun ini terjadi kelebihan pasokan daging ayam dan telur. Produksi daging ayam ras pada 2022 bisa mencapai 4,07 juta ton. Sementara kebutuhan nasional hanya 3,19 juta ton. Dengan begitu, terjadi surplus sebesar 883.000 ton. Menyikapi kondisi tersebut Musdhalifah menerangkan, melalui Keputusan Menteri Pertanian yang terbit Januari 2022 lalu, pemerintah melakukan pengaturan dan pengendalian produk day old chick (DOC) final stok ayam ras untuk Februari dan Maret melalui afkir dini. "Ini terus dijalankan dan mudah-mudahan bisa mengatasi overstock yang terjadi, baik daging ayam ras ataupun telur ayam ras," jelasnya, Kamis (10/3).

Pekerja melintas di depan layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (11/3). IHSG kemarin (11/3) ini dibuka melemah pada posisi 6.872 dan ditutup di 6.922,60.

Pemerintah siap memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% mulai 1 April 2022. Dengan kebijakan ini, semua pelaku usaha bersiap menyesuaikan diri, termasuk sektor telekomunikasi. Kebijakan baru PPN tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada 1 April 2022. Selanjutnya, ada rencana pemerintah kembali menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Sebelumnya, Vice President Corporate Communications PT Telkomsel, Saki H Bramono menyebutkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP tertanggal 29 Oktober 2021, salah satu aturannya mengenai penepatan tarif tunggal untuk PPN. Melalui aturan tersebut, kenaikan tarif PPN disepakati secara bertahap yaitu menjadi 11% mulai 1 April 2022. Sementara kenaikan PPN sebesar 12% paling lambat berlaku pada 1 Januari 2025. 

Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali Nusra Giri Tribroto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali Trisno Nugroho, dan Ketua Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) Farid Rahman, berbincang saat Seminar dan Rakernas di Jimbaran, Bali, Kamis (10/3). BPD di seluruh Indonesia didorong ikut berkontribusi terhadap pemulihan pariwisata di Tanah Air karena adanya rencana pemerintah meningkatkan kontribusi PDB sektor pariwisata dari 4% menjadi 10%

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengkhawatirkan terjadinya defisit pasokan produk minyak sawit mentah atau (crude palm oil/CPO) dalam negeri hingga semester I/2022 di tengah Perang Rusia—Ukraina. Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan kenaikan harga minyak bumi yang menembus angka US$100 per barel telah mendorong permintaan yang besar pada minyak nabati dari sejumlah negara importir. Hanya saja, pasokan global dipastikan minim akibat terhambatnya pasokan dari Ukraina sebagai salah satu produsen terbesar bunga matahari dan rapeseed. “Sehingga mendorong naiknya harga minyak nabati dan berakibat minyak sawit akan menjadi harapan utama negara importir. Untuk itu, pemerintah perlu mengatur secara bijak penggunaan dalam negeri dan ekspor minyak sawit untuk menjaga neraca perdagangan nasional,” kata Mukti melalui keterangan tertulis, Jumat (11/3).