Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membagikan perangkat penunjang siaran televisi atau TV Digital bagi masyarakat miskin hari ini. Direktur Pengembangan Pita Lebar Kementerian Komunikasi dan Informatika, Marvels Situmorang, mengatakan sampel perangkat set top box (STB) gratis sempat diedarkan melalui lembaga penyiaran swasta (LPS). "Sudah ada uji coba sebelum dilanjutkan dengan distribusi massal pada 15 Maret," kata dia,kemarin 14 Maret. Pembagian STB menjadi penunjang rencana peralihan siaran televisi analog ke televisi digital yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini mengubah UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kementerian Kominfo menargetkan program penghentian siaran analog atau analog switch off (ASO) selesai pada tahun ini atau dua tahun sejak berlakunya klausal dalam UU Cipta Kerja.

Pembangunan sirkuit Formula E Jakarta E-Prix di kawasan Taman Impian Jaya Ancol terhambat tanah rawa. Jenis tanah ini sangat labil sehingga sulit membangun konstruksi jalan di atasnya. Untuk mengatasi kendala itu, PT Jaya Konstruksi MP menggunakan cerucuk bambu. Metode ini dianggap mampu memperkuat struktur tanah basah agar tidak ambles. Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, setidaknya dibutuhkan 80 ribu batang bambu yang ditancapkan ke lahan rawa kawasan Ancol. Gilbert menyebutkan tanah basah itu berada di zona 5 yang merupakan tikungan, dekat dengan pantai. Sesuai dengan rencana, sirkuit Ancol harus rampung pada April mendatang. Sebab, perhelatan balap Jakarta E-Prix akan digelar pada awal Juni. (Yetede)

PPATK pada Kamis (10/3) telah menemukan aliran dana transaksi investasi ilegal Rp 353 miliar, dari penelusuran transaksi 9 kasus investasi ilegal berupa modus robot trading ilegal, opsi biner, dan perdagangan mata uang asing (forex) ilegal yang  ditangani PPATK sejak awal tahun ini yang nilai transaksinya mencapai triliunan rupiah. Fenomena terjerumusnya korban dalam investasi bodong disebabkan masih rendahnya literasi keuangan masyarakat. Mengutip Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019 yang dirilis OJK Desember 2020, tingkat literasi keuangan di Indonesia mencapai 38,03 %. Artinya, ada 61,97 % warga Indonesia lainnya belum memiliki literasi keuangan yang optimal.

Rendahnya literasi keuangan itu ditangkap pelaku investasi bodong sebagai peluang untuk menjerat nasabah. Dengan tawaran menjadi kaya raya dengan mudah tanpa bekerja keras dan bekerja sama dengan pemengaruh, orang pun tertarik berinvestasi. Para pemengaruh itu pun seakan berbaik hati menjadi mentor memberi tahu cara-cara dan tips berinvestasi di aplikasi investasi bodong. Padahal, pemengaruh tersebut menikmati komisi setiap transaksi, termasuk kerugian yang dialami nasabah.

Agar tidak terjerumus, publik harus mengingat konsep 2L sebelum berinvestasi, yakni legalitas dan logis. Pertama,masyarakat harus memastikan legalitas perusahaan tersebut dengan memeriksa keabsahannya di OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebelum memutuskan investasi. Yang kedua, masyarakat harus berpikir logis dan menghitung dengan baik apakah tawaran itu masuk akal atau terlalu mengada-ada. (Yoga)

Untuk memastikan keseimbangan neraca ikan dan garam, data BPS yang dijadikan acuan harus berbasis data real time dan data actual dan bukan data sampling. Maka, Pertama, diakukan perbaikan data stok ikan nasional dan data produksi budidaya. Data stok ikan saat ini masih menjadi perdebatan, karena dalam setiap penyusunan kegiatan, basis data stok yang dipakai masih data yang ditetapkan pada 2017,yakni sebesar 12,5 juta ton per tahun. Sementara kegiatan penangkapan berlangsung terus, dengan penangkapan serta dinamika lingkungan dan iklim potensial mengubah stok ikan.

Untuk itu penting bagi KKP menetapkan kembali data stok ikan dari perhitungan yang baru. Estimasi data stok baru ini akan jadi data input dalam neraca ikan dan data produksi di setiap pelabuhan sebagai data bahan baku untuk menentukan kebutuhan industri. Sementara potensi produksi dari ikan budidaya akan turut memengaruhi bahan baku untuk konsumsi masyarakat yang mencapai lebih dari 14,9 juta ton per tahun dengan rata-rata tingkat konsumsi lebih dari 54 kg per kapita per tahun. Langkah kedua yang harus ditempuh KKP adalah menyusun neraca produksi ikan dan garam, khususnya data suplai dalam neraca komoditas. (Yoga)

Tantangan petani di masa pandemi Covid-19 kian berat. Ketum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M Yadi Sofyan Noor (13/3) mengatakan, tantangan petani saat ini kian tidak mudah, paada Sabtu (12/3), saat berkunjung ke Jatim, sejumlah petani hortikultura, seperti apel, kentang, dan paprika, mengeluhkan turunnya harga jual hingga 100 %, sedang harga bahan pokok sedang naik. Bahkan, harga pupuk juga sedang naik. Untuk jangka panjang, pihaknya mengarahkan petani agar tidak bergantung pada subsidi, termasuk pupuk subsidi, yakni dengan mengoptimalkan pupuk organik. Secara perlahan diharapkan ketergantungan terhadap pupuk subsidi akan lepas.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi dalam webinar ”Kearifan Lokal dan Ketahanan Pangan di Era Pandemi Covid-19”, Sabtu (12/3), menuturkan, situasi saat ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Harga pupuk urea dalam negeri meningkat dari Rp 5.000-Rp 6.000 per kg sebelum pandemi menjadi Rp 9.000-Rp 11.000 per kg, itu pun, masih lebih rendah dibandingkan dengan pupuk urea komersial yang Rp 14.000 per kg. (Yoga)

Deputi Dukungan Bisnis pada Satker Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Satwiko (13/3) mengatakan, pihaknya mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas meningkatkan capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tahun ini menjadi Rp 45 triliun. ”Target TKDN ini mendukung tumbuhnya kemampuan nasional untuk bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional dan internasional,” katanya. (Yoga)

Kebijakan penangkapan terukur dengan hanya mengizinkan perusahaan pemegang kontrak menguasai wilayah penangkapan tertentu, termasuk di Laut Arafura, diprotes karena dinilai menutup ruang nelayan lokal. ”Ini bukan kebijakan yang baik di negara maritim ini,” kata Ruslan Tawari, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Ambon, Minggu (13/3). (Yoga)

The Federal Reserve (The Fed)  atau Bank Sentral Amerika Serikat (AS) diperkirakan tetap bertindak sesuai rencananya, yakni menaikkan suku bunga acuannya dalam rapat kebijakannya pekan ini, 15-16 Marer 2022. Ini bakal menjadi kenaikan pertama fed funds rate (FFR) pasca pandemi Covid-19 dan digelayuti ketidakpastian akan situasi ekonomi global kedepannya, karena krisis di Ukraina. Pada pekan ini, ada beberapa data ekonomi AS  yang akan keluar. Yakni indeks harga produsen  pada Selasa, penjualan ritel pada Rabu, dan penjualan rumah eksisting pada Jumat. Sepanjang sesi-sesi perdagangan pekan lalu, pasar saham AS mengalami aksi jual. Indeks Nasdaq mencatatkan kinerja paling  buruk dengan kinerja penurunan sebesar 3,5%. Para investor pekan lalu juga dibuat cemas dengan lonjakan harga minyak mentah. Diawal pekan sempat meleset hingga tembus US$130 per barel. Tapi pada penutupan perdagangan Jumat (11/3) waktu setempat menurun lagi ke level US$ 110 per barel. (Yetede)

AS dan sekutu-sekutunya akan mengakhiri hubungan perdagangan normal dengan Rusia. Presiden AS Joe Biden akhir pekan lalu bertekad akan  membuat Presiden Rusia Vladimir Putin menanggung resiko karena negaranya menginvasi Ukraina. AS dan UE juga menyatakan akan  menghentikan ekspor barang mewah ke Rusia. Presiden Komisi Eropa Ursula  von der Leyen menggambarkan langkah itu akan memukul langsung kaum elite Rusia. Sementara keputusan Presiden AS itu masih harus disetujui oleh Kongres. Wakil rakyat AS ini sudah mengindikasikan  pihaknya mendukung pencabutan status pilihan Rusia. Sebuah status yang menjamin  perlakuan setara diantara  mitra-mitra dagang internasional. Dalam pernyataan yang dikeluarkan di Berlin, Jerman,para pemimpin G-7 mengnformasikan masing-masing negara akan bertindak untuk mencabut status perdagangan Rusia. (Yetede)

Pemerintah Jerman pada Sabtu (12/3) mencanangkan untuk bebas hampir sepenuhnya dari impor minyak Rusia pada akhir tahun ini. "Jadi hari berganti hari, bahkan setiap jam, kita akan meninggalkan impor Rusia. Sampai pada saatnya nanti, kita hanya akan bergantung pada batu bara Rusia pada musim gugur dan hampir bebas dari minyak Rusia pada akhir tahun," kata Menteri Perekonomian Jerman Robert Habeck, kepada Frankfurter Allgemeine Zeitung, seperti dilansir  AFP. Data statistik Jerman menunjukkan impor minyak dari Rusia mencapai sepertiga dan 45% untuk batubara. Dengan memangkas ketergantungan dari Rusia, Jerman akan  mengalami kesulitan ekonomi karena lebih dari separuh impornya berasal dari Rusia. Sementara itu, bank terbesar Jerman Deutsche Bank akhir pekan lalu mengumumkan akan mengikuti langkah perusahaan-perusahaan internasional untuk menutup operasinya di Rusia terkait imvasi ke Ukraina. (Yetede)