Menkeu Sri Mulyani menegaskan, aparat pajak akan mengejar kepatuhan wajib pajak (WP), apalagi yang ketahuan memamerkan harta kekayaan dan kemewahan di dunia maya. Menkeu bilang, timnya senang kalau di media sosial ada yang memamerkan kekayaan termasuk rekening pribadi, sebab Dirjen Pajak telah memantau media sosial untuk menguji kepatuhan pembayaran pajak mereka. Pemerintah memastikan negara memberikan perlakuan adil bagi masyarakat, bahwa orang yang memiliki kekayaan lebih besar, harus membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi dibanding masyarakat berpenghasilan rendah. (Yoga)

Indonesia terus mempersiapkan diri agar bisa melaksanakan kesepakatan pajak internasional yang mulai berlaku pada tahun depan. Dengan kesepakatan global setiap perusahaan internasional wajib membayar pajak penghasilan sebesar 15% kepada negara tempat penghasilan tersebut mereka dapat. Penguatan kesepakatan pajak global ini terus dilakukan Indonesia saat menjadi Presidensi G20. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kesepakatan ini untuk mengantisipasi perkembangan dunia usaha di bidang digital karena saat ini ada cryptoasset, cryptocurrency dan produk digital lain. "Di G20 kita ada kesepakatan pajak global agar pelaku, wajib pajak besar dan kecil tidak lagi menghindari pajak, dengan mengalihkan ke negara tax haven," katanya pekan lalu. Menteri Keuangan menyatakan meskipun ada ketegangan dari sisi politik karena perang, di sisi pajak saat ini dunia sedang kompak. "Best practice internasional tiap negara saling membantu menagih pajak. Kalau ada WNI yang tinggal di luar negeri kita bisa minta tolong menagih pajak ke otoritas," katanya.

Wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II makin bertambah. Hingga Minggu (13/3) kemarin, Tax Amnesty telah diikuti sebanyak 22.359 wajib pajak dengan total 25.183 surat keterangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), setoran pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara dari program PPS tersebut telah mencapai Rp 3,05 triliun dari nilai pengungkapan harta bersih sebesar Rp 29,48 triliun. Secara terperinci, deklarasi harta dalam negeri dan repatriasi oleh wajib pajak mencapai Rp 25,91 triliun. Sementara itu, deklarasi harta dari luar negeri mencapai Rp 1,73 triliun. Adapun harta yang telah diinvestasikan di dalam negeri mencapai Rp 1,82 triliun.

Pemerintah bersikeras tetap menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022. Kenaikan ini berlaku untuk barang dan jasa yang diatur lewat Kementerian Keuangan. Jika banyak pebisnis, seperti telekomunikasi sudah bersiap menaikkan PPN, industri rokok tidak kena kenaikan tarif PPN 11%. PPN rokok dihitung dari harga jual eceran hasil tembakau (HJEHT) yang masuk dalam tarif cukai. Tarif PPN produk rokok berdasarkan HJET hanya 9,1%, lebih mungil dari barang dan jasa yang akan kena tarif 11% per April. Dasar tarif PPN produk rokok masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 207/2016 tentang Objek PPN Rokok. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Minggu (13/3) Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, kenaikan PPN secara otomatis akan membuat PPN hasil tembakau juga naik. Hanya ia tak menjelaskan kenaikan ini karena HJE yang sudah naik, atau akan ada perubahan tarif PPN khusus untuk produk tembakau ini.

Kinerja tumbuh pesat pada tahun 2021 setelah tahun sebelumnya anjlok akibat pandemi. Moncernya laba tahun ini tak lantas membuat bank mengerek bonus dan tantiem pejabat mereka. Di tataran bank BUMN misalnya, Bank Mandiri dan BNI justru menurunkan bonus dan tantiem komisaris dan direksi. Hanya saja gaji dan tunjangan mereka naik cukup tinggi. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menaikkan bonus dan tantiem direksi. Tapi gaji dan tunjangan turun. Sedangkan bonus dan tantiem komisaris naik, tapi gajinya turun. Sementara Bank Central Asia (BCA) mencetak laba terbesar tahun lalu yakni Rp 31,4 triliun, tumbuh 15,8% year on year (yoy) justru menurunkan tantiem. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto mengatakan, penetapan bonus dan tantiem mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha, inflasi, serta kondisi dan kemampuan perusahaan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berhasil mendapatkan komitmen pembiayaan untuk pengadaan satelit komunikasi berkecepatan tinggi (high troughput satelite/HTS) sebesar GBP 650 juta atau sekitar Rp 12,1 triliun dari pemerintah Inggris. Juru Bicara Kemenkominfo Dedi Permadi menjelaskan, Menkominfo bertemu dengan Menteri Ekspor dan Ekualitas Inggris Mike Freer, serta CEO UK Export Finance (UKEF) Louis Taylor. "Dukungan pembiayaan dari pemerintah Inggris sekitar GBP 650 juta untuk pengembangan infrastruktur  dan teknologi digital di Indonesia berupa satelite HTS Airbus UK," kata Dedi melalui virtual conference, Jumat (11/3/2022). Dedi menambahkan, dalam lawatan ke Eropa, dukungan dari berbagai pihak menjadi bekal kuat untuk mewujudkan Indonesia sebagai digital nation yang tangguh. (Yetede)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menambahkan daftar yuridiksi partisipan dan tujuan pertukaran pelaporan untuk pertukaran informasi secara otomatis (automatic exchang of information/AEol) terkait perpajakan, langkah ini membuat pengawasan perpajakan menjadi lebih optimal. "Menindaklanjuti penambahan jumlah yurikdiksi yang telah menandatangani dan/atau mengaktivasi Multiliteral Competent Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information)," demikian tertulis dalam pengumuman tersebut, Minggu (13/3). Sebagai informasi, yuridiksi partisipan adalah yuridiksi asing yang memiliki keterikatan dengan Pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional yang berkewajiban menyampaikan informasi keuangan secara otomatis. Adanya skema AEoI diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan perpajakan. (Yetede)

Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan opsi untuk relaksasi impor pangan sebagai  bentuk antisipasi terhadap kelangkaan dan kenaikan harga. Relaksasi tersebut dinilai  bisa digunakan untuk menjaga kestabilan  perubahan harga ditengah tren  kenaikan harga pangan didalam negeri. Association Researcher Center for Indonesia Policy Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta menerangkan, relaksasi dapat dilakukan dengan membuka kuota impor. "Ketika suplai domestik dirasa cukup, maka kran impor akan ditutup. Namun ketika harga dirasa mulai terlalu tinggi, maka kran impor dibuka." kata Krisna dalam keterangan tertulisnya. Dia menjelaskan kuota impor mengakibatkan harga domestik selalu lebih tinggi dari pada harga internasional. (Yetede)

Pemerintah memobilisasi sapi-sapi lokal dari sentra produksi di Jawa Timur (Jatim) guna memenuhi kebutuhan daging di wilayah Jabodetabek dan Bandung raya. Upaya ini diharapkan bisa menjaga stabilitas  harga daging sapi di dua wilayah sentra konsumen tersebut menjelang dan saat Ramadhan-Lebaran tahun ini. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (PKH Kementan) Nasrullah menegaskan, sapi asal Jatim siap memenuhi kebutuhan daging sapi masyarakat di wilayah-wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya, Nasrullah menyebutkan, hasil pendataan dan verifikasi secara faktual  per 4 Maret 2022 sebanyak 234.091 ton, sedangkan kebutuhan 202.937,8 ton, sehingga masih ada surplus 31.153,4 ton. Komposisi ketersedian daging tersebut terdiri atas produksi sapi/kerbau lokal 445.884 ekor atau setara daging 80.268,0 ton sapi bakalan eks impor siap potong 143.464 ekor atau setara daging 27.500,6 ton dan daging sapi/kerbau beku impor sebanyak 95.114,8 ton. (Yetede)

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group akan membentuk Palm Co, subholding yang mengelola bisnis kelapa sawit dan karet. Hal itu merupakan tahap awal dari upaya perseroan merealisasi salah satu rencana strategisnya yakni melaksanakan Initial Public Offering (IPO) pada tahun ini. Bisnis yang akan melakukan IPO adalah seluruh bisnis  kelapa sawit dan karet. Tujuannya agar bisa mendapatkan value creation tertinggi dari conversi karet  ke sawit dan ada potensi untuk meningkatkan produktifitas pada entitas yang memiliki kinerja lebih rendah. "Terkait rencana IPO, kami akan membentuk subholding bernama Palm Co, Selain demi mendapatkan value creation  tertinggi, dengan  upaya ini akan diperoleh  struktur kapital yang berkelanjutan serta mempertahankan fokus bisnis mengingat kelapa sawit dan karet memiliki sinergi operasional yang kuat," kata Direktur Utama PTPN Group Muhammad Abdul Ghani dalam  keterangan tertulisnya terkait HUT ke-26 PTPN Group yang diperingati pada Jumat (11/3). (Yetede)