Pemerintah membuka kemungkinan mengimpor gas dengan harga kompetitif untuk kebutuhan industri. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yulito Tanjung mengatakan , kebutuhan gas dilihat dari kondisi kontinuitas pasokan gas yang ada. "Jadi kalau ini secara kebijakan, ini akan dimungknkan untuk impor gas untuk kebutuhan industri," ucap dia. Yulio menjelaskan, kebutuhan industri adalah bagaimana kontinuitas terhadap pasokan. Sementara, kontinuitas berkaitan erat dengan ketersediaan gas, jaringan  dan kemampuan produksi gas, jaringan dan kemampuan produksi gas dalam negeri. "Kami mengharapkan untuk ke depan apa pun kebutuhan industri di dalam negeri itu akan bisa terpanuhi  jelas dia. Saat ditanya kapan impor gas  akan dilakukan, Yuliot menjawab sampai saat ini impor gas khusus untuk kebutuhanindustri dalam negeri. "Jadi dengan melihat kondisi yang sma, sepanjang untukk peningkatan kepasstian berusaha, dan juga dalam rangka operasional, ya kenapa ini tidak kita lakukan (impor gas),"

Pemerintah mengimbau para pelaku industri gula, termasuk penggilingan, distributor, dan pabrik, untuk menyerap hasil panen petani tebu sesuai harga acuan penjualan (HAP) di tingkat produsen  yang telah ditetapkan melalui Perbadan No 12 Tahun 2024 sebesar Rp14.500 per kilo gram (kg). Produksi gula kristal putih (GKP) dalam negeri mulai meningkat di Juni 2025 ini seiring masuknya musim giling tebu untuk tahun ini. Seiring naiknya produksi GKP domestik yang mulai terjadi Juni ini, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bappanas/NFA) menggelar rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) gula tingkat produsen di Jakarta pada 17 Juni 2025. Langkah itu bertujuan menjaga agar peningkatan produksi tidak berimplikasi pada depresiasi harga di tingkat produsen/petani tebu. Di pertemuan itu, Bapanas mengajak penyerapan gula petani dilakukan sesuai HAP demi menjaga harga tetap stabil dan mendukung swasembada. "Kondisi harga gula konsumsi di tingkat konsumen secara prinsip masih relatif bagus, sehingga mestinya tidak ada alasan harga gula di petani menjadi rendah," tegas Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa. (Yetede)

Burhan kaget saat halaman rumahnya di Bekasi, Jabar, dipenuhi sejumlah orang, pertengahan tahun 2022. Di kerumunan orang pagi itu, ada sejumlah tamu yang dia kenal. Ada kepala desa, camat, satpol PP, pegawai dinas lingkungan hidup (LH), LSM, hingga wartawan, untuk menyegel tempat usaha Burhan. ”Awalnya jawara yang diutus masuk ke lahan saya. Mau duduki lahan ini,” ujar Burhan dirumahnya, Sabtu (24/5). Ia tak terima usaha pengelolaan sampah yang diageluti 16 tahun dihancurkan. Usahanya memang ilegal. Ia menjadikan lahannya sebagai tempat penampungan sampah liar. Bagi Burhan, sekalipun walau ilegal, ia yakin usahanya menyelamatkan banyak pihak, termasuk Pemkab Bekasi. Bentuk bantuannya, saat TPA Burangkeng penuh, ia menyediakan lahan untuk menampung sampah warga setempat. ”Burangkeng kadang-kadang minta tolong. Jujur saja, sekarang juga sama,” kata Burhan. TPA yang dikelola Pemkab Bekasi itu menyimpan banyak persoalan.

Kementerian LH, pada Maret 2025 menetapkan Kadis LH Kabupaten Bekasi, Donny Sirait sebagai tersangka kasus buruknya pengelolaan TPA Burangkeng, karena melanggar UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Buruknya pengelolaan sampah di TPA Burangkeng menimbulkan gangguan kesehatan warga, gangguan keamanan, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Burhan mengaku, keuntungan dari usaha penampungan sampah liar juga dinikmati banyak pihak. Sebelum usahanya disegel pada 2022, setiap bulan akumulasi pemasukan yang diperoleh mencapai Rp 500 juta, dari iuran sampah dan hasil penjualan sampah bernilai ekonomis. Iuran sampah berasal dari 20.000 keluarga di kawasan perumahan atau apartemen elite di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang menyerahkan pengelolaan sampahnya ke Burhan.

”Iurannya beda-beda. Perumahan elite, ada yang satu keluarga bayar iuran Rp 75.000 per bulan. Perumahan kelas menengah rata-rata Rp 25.000 per keluarga,” kata Burhan. ”Keuntungan saya hanya Rp 175 juta tiap bulan. Sisanya, saya bagi, untuk petugas keamanan perumahan, wartawan, LSM, ormas, sampai aparat,” katanya. Menurut Burhan, usaha penampungan sampah liar yang dia kelola selama belasan tahun diketahui sejumlah aparat ditingkat kecamatan hingga dinas lingkungan hidup. Pembinaan itu dilakukan dengan memotivasi Burhan agar mengurus administrasi agar usaha Burhan kelak berizin. Namun, upaya mengurus syarat administrasi itu tak kunjung rampung. Padahal, pertemuan rutin sudah sering digelar di rumah makan mewah. Disetiap pertemuan, Burhan tak hanya mentraktir aparat, tapi juga memberi amplop. ”Jumlah Rp 20 juta-Rp 30 juta, saya merem ngasihnya,” ujarnya. ”Surat izin itu akhirnya keluar, namun tepat satu hari sebelum usaha saya disegel,” katanya. (Yoga)

Indonesia menargetkan peningkatan pengiriman pekerja migran ke luar negeri hingga 400.000 orang sebagai respons terhadap kondisi demografi nasional, dengan 4 juta angkatan kerja baru tiap tahun. Tapi, ada kebutuhan global akan tenaga kerja terampil di tengah populasi yang menua dan rendahnya angka kelahiran di banyak negara maju. Dalam acara pelepasan 5.000 pekerja migran ke Jepang, Turki, Jerman dan negara lain, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding, 15 Juni 2025, menegaskan pentingnya migrasi sebagai solusi untuk mengurangi pengangguran dan memperkuat ekonomi keluarga. Kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian sangat besar. Pada 2024, devisa yang dihasilkan Rp 253,3 triliun dari 297.434 layanan penempatan (pekerja).  

Lewat kerja sama dengan Kadin Indonesia, pemerintah berjanji meningkatkan pelatihan dan sertifikasi keterampilan, memastikan pekerja yang diberangkatkan benar-benar terampil, termasuk di sektor domestik yang sering dipandang sebelah mata. Ditingkat global, data Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2022 menunjukkan, terdapat 167,7 juta migran dalam angkatan kerja internasional, mayoritas berada di negara-negara berpenghasilan tinggi. Sebagian besar bekerja di sektor jasa, sementara perempuan migran sangat terkonsentrasi dibidang perawatan. Para pekerja migran itu menghadapi tantangan serius. Jalur legal yangterbatas dan birokratis memaksa banyak migran menggunakan jalur suaka atau migrasi ireguler (tidak legal).

Akibatnya, jaringan kriminal berkembang dan sistem perlindungan kewalahan. Pada saat yang sama, dunia sangat membutuhkan tenaga kerja, terutama di sektor berketerampilan rendah, yang sering kali diisi pekerja tanpa dokumen. Karena itu, dibutuhkan reformasi sistem migrasi global. Negara tujuan harus menghubungkan kebutuhan pasar kerja mereka dengan kebijakan visa dan berinvestasi dalam pelatihan keterampilan di negara asal migran. Jalur migrasi legal dan aman perlu diperluas. Di sisi lain, perlindungan serta integrase migran diperbaiki melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. (Yoga)

BI berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika perekonomian global yang diliputi ketidakpastian. Selain itu, masih terbuka ruang untuk pemangkasan suku bunga acuan ke depan. Gubernur BI, Perry Warjiyo menyatakan, ketidakpastian global masih tinggi akibat dinamika negosiasi tarif resiprokal AS serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi global pada 2025 diperkirakan melambat menjadi 3 %. ”Dampaknya terhadap Indonesia terasa beberapa bulan terakhir. Di sini BI berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Itu yang kami prioritaskan sejak awal tahun ini hingga ke depan,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2025, Rabu (18/6), secara virtual. Sebelumnya, nilai tukar rupiah sempat melemah tajam hingga menembus Rp 17.000 per USD di pasar offshore pada 7 April 2025. Kini, rupiah bergerak stabil di kisaran Rp 16.200-Rp 16.300 per USD seiring langkah intervensi pasar yang dilakukan BI.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (18/6) ditutup sebesar Rp 16.319 per USD, melemah 0,33 % dibanding penutupan pasar 11 Juni 2025, sebelum geopolitik di Timur Tengah memanas yang dipicu serangan Israel ke Iran. BI akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamentalnya. Nilai tersebut mengacu pada pencapaian inflasi sesuai sasaran, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perkembangan fiskal dan moneter, serta perbankan. Kita lihat ada beberapa risiko yang patut diwaspadai, antara lain tarif dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Deputi Gubernur Senior BI, Destri Damayanti menambahkan, BI terus mengoptimalkan operasi pasar terbuka dengan mempertimbangkan risiko global, seperti tarif AS dan geopolitik Timur Tengah. BI juga siap melakukan intervensi di pasar offshore ataupun domestik, termasuk pasar spot, DNDF, dan Surat Berharga Negara, guna menjaga likuiditas dan stabilitas pasar. (Yoga)

Struktur perpajakan Indonesia dinilai menjadi penghambat utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 %. Kondisi ini dipengaruhi oleh kompleksitas sistem pajak dan minimnya insentif fiscal bagi pelaku usaha. Kritik tersebut disampaikan Arthur B Laffer, ekonom asal AS yang dikenal luas dengan konsep Laffer Curve, yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat tarif pajak dan jumlah penerimaan pajak yang dikumpulkan pemerintah. Menurut Laffer, desain sistem perpajakan Indonesia belum cukup memberi insentif yang mendorong aktivitas ekonomi produktif. Sebaliknya, tarif pajak yang tinggi justru berpotensi menurunkan penerimaan negara apabila basis pajaknya sempit.

”Tarif pajak yang tinggi menghambat aktivitas ekonomi dan mempersempit basis pajak. Bukan tarifnya yang harus dinaikkan, melainkan basisnya yang perlu diperluas dengansistem yang sederhana,” ujarnya dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (18/6). Pada 2024, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp 1.932,4 triliun atau 68 persen dari total pendapatan negara, dari berbagai sumber, termasuk PPN, PPh, bea masuk, dan cukai. Meskipun secara nominal cukup besar, Laffer menyoroti turunnya rasio pajak terhadap produk domestik bruto(PDB) Indonesia satu dekade terakhir. Pada 2014, rasio pajak masih di angka 11,4 %, tapi pada 2024 turun menjadi 8,7 %.

”Penurunan ini bukan pertanda tarif yang terlalu rendah, melainkan adanya basis pajak yang menyempit dan kebijakan yang tidak efisien,” kata penulis buku Taxes Have Consequences: An Income Tax History of the United States tersebut. Contohnya, struktur cukai Indonesia, yang terlalu sempit dan bergantung pada sektor tertentu. Industri tembakau menyumbang 95 % dari total penerimaan cukai nasional. Ketergantungan ini menciptakan risiko tinggi terhadap keberlanjutan penerimaan negara. ”Fokus sempit seperti ini membebani industri, mendorong penurunan perdagangan legal, dan memperbesar potensi perdagangan gelap,” ujarnya. (Yoga)

Pergerakan naik turunnya harga saham terpantau dari monitor elektronik di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada hari Rabu (18/6/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melorot 48,06 poin menjadi 7.107,79 atau turun 0,67 persen dibandingkan dengan harga pada penutupan di hari sebelumnya, Selasa (17/6/2025) yang tercatat di angka 7.155.85. Penurunan ini diperkirakan karena sentimen pasar akibat perang Iran-Israel. (Yoga)

Pemerintah tidak menaikkan harga acuan pembelian gula ditingkat produsen atau petani pada 2025, yang tetap sama seperti pada 2024, yakni Rp14.500 per kg. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, Rabu (18/6) mengatakan, harga acuan pembelian gula di tingkat petani masih tetap Rp 14.500 per kg, tak ada kenaikan harga acuan gula petani tahun ini. Harga acuan penjualan (HAP) gula di tingkat konsumen juga tidak akan dinaikkan. HAP tersebut tetap Rp 17.500-Rp 18.500 per kg bergantung wilayah. ”Kami juga telah meminta para pedagang besar yang mengikuti lelang gula petani pada musim giling tebu tahun ini membeli gula tersebut minimal Rp 14.500 per kg,” ujarnya di Jakarta. Kebijakan ini putuskan dalam rakor tingkat Kemenko Bidang Pangan.

Tidak berubahnya harga acuan gula itu juga sudah melalui penghitungan margin petani dan pedagang. Tahun ini, biaya produksi tebu petani tidak naik sehingga petani masih mendapat margin dengan harga acuan lama. Begitu juga pedagang. Dengan HAP lama, mereka masih bisa untung. ”Dengan begitu, petani masih terlindungi, pedagang masih untung, dan konsumen tetap bisa membeli gula dengan harga terjangkau,” katanya. Pemerintah akan fokus meningkatkan rerata rendemen tebu nasional di atas 8 %. Beberapa pabrik gula bahkan bisa menghasilkan rendemen diatas 10 %. Semakin tinggi rendemen tebu, semakin banyak pula gula yang dihasilkan. Pada 2025, produksi gula nasional diperkirakan tembus 2,9 juta ton, lebih tinggi dari tahun 2024 dan 2023, di 2,46 juta ton dan 2,27 juta ton. (Yoga)

Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tangsel, Banten, membagikan bahan mentah untuk Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alasannya, agar siswa tetap dapat menerima manfaat MBG saat libur sekolah. Namun, pembagian paket MBG yang berisi bahan mentah tersebut tak sesuai arahan Badan Gizi Nasional atau BGN. Pembagian bahan mentah ini jadi perbincangan setelah diunggah oleh warganet di media sosial Instagram dan X (dulunya Twitter) awal pekan ini. Dalam unggahan tampak paket MBG yang terdiri dari dua kantong beras, telur puyuh, ikan asin, kacang tanah, pisang dan jeruk. Warganet pun bertanya, kenapa bukan makanan matang yang biasa disajikan dalam ompreng (wadah makanan) yang dibagikan kepada siswa seperti biasa.

Belakangan diketahui, SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur di Ciputat Timur yang membagikan paket tersebut. SPPG itu memasok MBG ke 18 sekolah dengan total penerima 4.075 siswa. Pihak SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur mengatakan membagikan beras kepada siswa agar dapat dibawa pulang dan disimpan lebih lama. Sementara lauk pauk sudah disiapkan dalam kondisi matang. ”Hal ini dilakukan karena banyak sekolah yang sudah libur dan cepat pulang. Adapun paketnya tetap harus tersampaikan sehingga saya membuat kebijakan seperti ini yang ternyata viral,” kata Kepala SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur, A Basiro pada Rabu (18/6).

Basiro mencontohkan, pekan ini, pilihan menunya beras untuk 5 hari, telur puyuh rebus untuk 1 hari, baby nila crispy untuk 5 hari, kacang kriwil untuk 4 hari, 2 pisang ambon lumut, 2 jeruk manis, 1 apel malang dan susu UHT untuk 1 hari. Pihaknya menghindari makanan beku karena khawatir siswa lupa menyampaikannya kepada orangtua, yang bisa menyebabkan makanan basi dan tak dapat dikonsumsi. Kepala BGN, Dadan Hindayana memastikan tak ada arahan pemberian bahan mentah. Pihaknya justru meminta kepala SPPG bertanya kepada siswa dan guru tentang berapa kali sepekan bisa hadir di sekolah. MBG akan fokus kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita jikasiswa tidak bisa ke sekolah. (Yoga)

Aktivitas pekerja yeng sedang mengoperasikan mesin produksi terlihat di pabrik makanan ringan PT PepsiCo Indonesia di kawasan industri Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025). Pabrik dengan nilai investasi sebesar Rp 3,3 triliun itu menyerap sekitar 400 tenaga kerja, termasuk pemberian pembinaan kepada 200 petani jagung di Jawa Tengah dan 200 petani kentang di Jawa Barat, sebagai pemasok bahan baku. (Yoga)