Ditengah masih tingginya risiko akibat ketidakpastian ekonomi global, perbankan mencari pendapatan lain selain dari bunga. Terlihat dari margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terus mengalami tekanan. Hingga posisi April 2025, NIM perbankan berada di level 4,45% melandai dari bulan sebelumnya 4,51%. Selain itu juga turun dari posisi April 2024 yang bertengger di posisi 4,56%. Meski demikian, Bank Indonesia (BI) mencatatkan suku bunga dasar kredit (SBDK) per April 2024 yang bertengger di posisi  4,56%. Meskipun demikian, BI mencatatkan suku bunga dasar kredit (SBDK) per April 2025 mengalami peningkatan secara bulanan, terutama pada kelompok bank pembangunan daerah (BPD). SBDK per April 2025 tercatat sebesar 9,27%, atau meningkat terbatas sebesar 2 basis points (bps) dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan SBDK ini terjadi bersamaan dengan moderasi pertumbuhan kredit secara tahunan dalam satu bulan terakhir, di mana kredit April naik 8,8% (yoy) menurun dari 9,16% pada bulan sebelumnya. Namun demikian, kenaikan SBDK pada April 2025 lebih moderat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 12 bps. (Yetede)

Tekanan terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia semakin jelas terlihat, ditandai dengan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) ke level terendah sejak 2022 dan tingginya kredit macet (NPL) sektor rumah tangga sebesar 2,23% per Maret 2025. Kondisi ini mencerminkan menurunnya daya beli masyarakat dan memicu kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga, dan Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia, menegaskan bahwa perbankan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit demi menjaga kualitas aset. Sementara itu, Ryan Kiryanto dari LPPI menyarankan agar pemerintah memperkuat sisi permintaan dengan stimulus fiskal dan percepatan realisasi belanja negara, yang baru mencapai 25,7% dari pagu per Mei 2025.

Dari sisi program, David Sumual dari BCA menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan industri dan perdagangan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sedangkan Teuku Riefky dari LPEM UI menyoroti iklim investasi yang belum kondusif akibat tingginya biaya ekonomi, buruknya administrasi, dan ketidakpastian hukum.

Di pasar saham, Jessica Leonardy dari OCBC Sekuritas dan Wawan Hendrayana dari Infovesta menilai bahwa stimulus fiskal dan insentif pajak, khususnya bagi kelas menengah, serta penguatan rupiah dan pelonggaran suku bunga dapat membantu mendorong konsumsi.

Secara keseluruhan, menjaga daya beli masyarakat menuntut tindakan terkoordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural agar konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Amran Sulaiman, menargetkan produksi gula konsumsi sebesar 2,59 juta ton pada 2025, dengan tujuan jangka panjang swasembada gula konsumsi pada 2028 dan gula industri pada 2030. Meskipun target ini menunjukkan ambisi besar untuk memperkuat ketahanan pangan, realitas menunjukkan masih adanya defisit 850.000 ton yang harus dipenuhi lewat impor.

Amran menegaskan enam strategi utama dalam mencapai swasembada, mulai dari penguatan penyuluhan petani, kemudahan akses pupuk, hingga perluasan lahan oleh PTPN Group seluas 176.000 hektare dalam tiga tahun ke depan. Namun, berbagai tantangan klasik seperti rendahnya produktivitas, masalah benih, distribusi pupuk, tata niaga, dan konflik lahan masih menjadi hambatan besar.

Keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor, termasuk peran BUMN pupuk dan benih serta penggunaan teknologi digital dan kultur meristem. Validasi data, pemetaan lahan yang “clean and clear,” dan skema pembiayaan seperti KUR menjadi kunci percepatan implementasi.

Amran optimistis bahwa dengan komitmen, inovasi, dan koordinasi yang baik, Indonesia dapat keluar dari ketergantungan impor dan mencapai kedaulatan gula nasional lebih cepat dari target yang ditetapkan.

Ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel menimbulkan kekhawatiran serius terhadap disrupsi logistik global, terutama jika terjadi blokade Selat Hormuz—jalur vital pengiriman minyak dan gas dunia. Ketua Institut ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengingatkan bahwa gangguan di wilayah tersebut dapat memicu lonjakan harga energi dan logistik, yang pada akhirnya melemahkan daya saing ekspor-impor nasional.

Yukki menegaskan bahwa pelaku usaha logistik telah mulai menghitung risiko dan menyusun mitigasi, namun tetap mengkhawatirkan efek berantai ke wilayah strategis lain seperti Laut Merah. Menurutnya, kenaikan biaya operasi dan waktu transit akan menambah tekanan terhadap sektor transportasi dan logistik di tengah perlambatan ekonomi global 2025.

Menanggapi ancaman tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan simulasi dampak perang terhadap stok bahan baku impor dan ekspor nasional. Pemerintah terus berupaya menjaga kelancaran rantai pasok dalam negeri agar tidak terganggu secara signifikan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti bahwa ketegangan geopolitik telah berkontribusi pada kontraksi sektor manufaktur global. Ia menyebutkan bahwa kondisi dunia yang rapuh dan rentan secara geopolitik turut mendorong inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan tekanan terhadap kegiatan ekspor-impor Indonesia.

Keseluruhan situasi ini menuntut kesiapsiagaan dan kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana hasil pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Fokus penyidikan diarahkan pada kemungkinan penerimaan dana oleh para Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan dari para tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidikan ini mencakup pemeriksaan terhadap Luqman Hakim, Staf Khusus dari Menaker Hanif Dhakiri (2014–2019), serta Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo, yang menjabat sebagai staf khusus pada masa Menaker Ida Fauziyah (2019–2024).

Selain staf, KPK juga berencana memeriksa dua mantan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengusut tuntas keterlibatan para pejabat dalam praktik dugaan pemerasan ini. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen KPK dalam membongkar praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik, khususnya dalam pengelolaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Di tengah sepinya aksi initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia belakangan ini, muncul rencana IPO besar dari PT Chandra Daya Investasi (CDIA), anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) milik taipan Prajogo Pangestu. CDIA menargetkan meraup dana segar hingga Rp 2,37 triliun dengan menawarkan maksimal 12,48 miliar saham pada harga Rp 170–Rp 190 per saham.

Aturan baru tentang kewajiban membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) memang sudah berlaku sejak 1 Maret 2025, tapi dampaknya dinilai belum signifikan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut setoran valuta asing dari DHE SDA ke rekening khusus selama Maret–April 2025 memang naik menjadi US$ 22,9 miliar. Ia mengklaim peningkatan ini sebagai hasil implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 yang mewajibkan 100% DHE SDA disimpan di dalam negeri minimal 12 bulan.

Prospek PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) pada 2025 dinilai tetap solid meskipun menghadapi tantangan di segmen food & beverage (F&B). Laporan keuangan kuartal I 2025 menunjukkan pendapatan segmen kafe dan restoran turun 8,65% yoy menjadi Rp 719,49 miliar. Sebaliknya, segmen penjualan ritel tumbuh 6,71% yoy menjadi Rp 7,79 triliun dan departemen store naik 9,51% yoy menjadi Rp 759,78 miliar.

Industri perbankan Indonesia pada Mei 2025 berupaya memperbaiki profitabilitas di tengah tantangan biaya dana tinggi dan likuiditas ketat dengan menaikkan bunga kredit. Bank Indonesia (BI) mencatat margin keuntungan naik tipis 3 bps ke 2,04% pada April, sementara suku bunga dasar kredit (SBDK) juga naik ke 9,27%.

Pemerintah Korea resmi mendukung ekspansi perusahaan AI dan digital ke pasar ASEAN, menyusul dimulainya kegiatan Tim Gabungan Ekspor Digital di Indonesia. Hasilnya, tercapai 35 kontrak ekspor dan nota kesepahaman (MoU), termasuk satu kontrak senilai US$ 4 juta oleh satu perusahaan dengan jaringan hotel terbesar di Asia Tenggara. Kementerian Sains dan Teknologi dan Informasi Korea mengumumkan bahwa mereka memulai kegiatan Tim Gabungan Ekspor Digital (pemerinta dan swasta) dari Indonesia untuk mendukung ekspansi perusahaan AI dan inovasi digital Korea ke ASEAN. Sebanyak 30 perusahaan digital inovatif Korea terabung dalam tim ini, menggabungkan kerja sama antar pemerintah dan kegiatan swasta untuk membuka jalur ekspor baru. ASEAN, yang terdiri dari 10 negara Asia Tenggara, adalah mitra ekonomi utama mitra dagang kedua terbesar bagi Korea. Indonesia, sebagai negara tujuan pertama tim ekspor ini, tengah berkembang pesat sebagai basis produksi lobal dan menjadi lokasi strategis untuk ekspansi ke ASEAN karena meningkatnya  permintaan infrastruktur digital. (Yetede)