PT TBS Energi Utama Tbk yang bergerak di bisnis ketenagalistrikan, pertambangan dan perke-bunan, melakukan divestasi pada bisnis energi fosil sebagai strategi transformasi bisnis ke bisnis berkelanjutan. Perseroan kini menyasar tiga bisnis utama, yakni pengolahan limbah, energi terbarukan dan kendaraanlistrik. ”Kami merealisasikan divestasi penuh pada kepemilikan TBS Energi Utama pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total kapasitas 200 megawatt (MW),” ungkap Direktur TBS Energi Utama, Juli Oktarina, dalam acara keterbukaan publik yang diselenggarakan secara daring, Jumat (20/6). Divestasi aset dilakukan pada PLTU di PT Minahasa Cahaya Lestari dan PT Gorontalo Listrik Perdana, yang beroperasi sejak 2021, dengan nilai 403 juta USD.

Langkah ini dipastikan akan mengurangi 1,3 juta ton CO2 ekuivalen atau 80 % emisi karbon dari kegiatan usaha perusahaan berkode TOBA di pasar modal. ”Kami memiliki Visi TBS 2030 sehingga kami akan meninggalkan proyek bisnis berbasis fosil seperti batubara dan PLTU. Kami akan bertransformasi ke proyek berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan kendaraan listrik,” ujarnya. Transformasi ini semakin relevan di tengah semakin kurang populernya energi bersumber sumber daya fosil, seperti batubara. Ini terbukti dari penurunan harga batubara dunia beberapa tahun terakhir. Data Bank Dunia mencatat, harga batubara yang pada 2022 ada dikisaran 300 USD per ton, anjlok menjadi 110 USD per ton pada 2023-2024. Pada kuartal I-2025, harga batubara dunia turun ke level 100 USD per ton. Untuk menyeimbangkan divestasi PLTU dan bisnis terkait komoditas fosil, TBS Energi Utama telah menggarap beberapa proyek energi terbarukan. (Yoga)

Okupansi hotel dan restoran di Jabar masih defisit 42 % sampai pertengahan tahun ini. Nasib sekitar 31.000 pekerja di sektor jasa itu pun terancam jika okupansi terus menurun. Kondisi itu diungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar, Dodi Ahmad Sofiandi, Jumat (20/6). ”Kondisinya masih mengkhawatirkan. Defisitnya 42 %, jauh dari target minimal operasional 60 %,” ujarnya. Saatini, ada 454 anggota PHRI sebagai pemilik hotel, dengan lebih dari 300 anggota yang menjadi pemilik restoran, tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jabar. Dodi menuturkan, kondisiini rentan berdampak pengurangan jam kerja. Kebijakan pengurangan jam kerja itu mesti dilakukan demi mengurangi beban biaya operasional dari upah pekerja.

”Pengurangan jam kerja dan upah yang dialami ribuan pekerja mencapai 50 %. Misalnya, 7 hari kerja dikurangi hingga 3 hari kerja,” kata Dedi. Bahkan, 150 pekerja hotel di Bogor telah mengalami PHK. Sementara 2.500 hingga 3.000 pekerja kontrak mendapat pengurangan jam kerja.” Apabila okupansi terus menurun hingga 30 %, risiko PHK massal bisa lebih besar. Total pekerja hotel dan restoran sekitar 31.000 sangat terancam PHK jika kondisi defisit berlanjut,” ujarnya. Dodi menambahkan, belum ada dampak signifikan setelah adanya persetujuan Kemendagri untuk kegiatan pemerintah di hotel. GM Hotel Novotel Bandung, Arief Maulana mengaku, hingga kini Novotel Bandung masih terdampak oleh turunnya okupansi. ”Saat ini okupansi di Novotel masih bertahan di angka 60-70 %, setelah kami menurunkan biaya per kamar hingga 20 %,” kata Arief. (Yoga)

Bekas Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta menyerahkan uang sebesar Rp 6,9 miliar kepada penyidik Kejagung dalam bentuk pecahan mata uang dollar AS, terkait dugaan suap kepada dirinya sebesar Rp 60 miliar dalam perkara pengurusan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta di PN Jakpus. Kapuspen Hukum Kejagung, Harli Siregar di Jakarta, Jumat (20/6) mengatakan, uang itu diterima penyidik Kejagung pada Kamis (19/6). Uang itu diserahkan tersangka Muhammad Arif Nuryanta terkait suap penanganan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari suap yang diterima Arif Nuryanta dari pihak beperkara. ”Uangnya dalam bentuk rupiah sebanyak Rp 3,7 miliar dan dalam bentuk mata uang asing (sebanyak) 198.900 USD, sekitar Rp 3,18 miliar atau Rp 3,2 miliar. Jadi, kalau ditotal, (dari) uang rupiah dan mata uang asing, itu sekitar Rp 6,9 miliar,” terang Harli.

Suap yang diterima Arif Nuryanta itu terkait vonis lepas bagi tiga terdakwa korporasi dalam perkara korupsi pemberian izin ekspor CPO dan turunannya tahun 2022, yakni Grup Wilmar, Grup Musim Mas dan Grup Permata Hijau. Saat itu, Arif Nuryanta tengah menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Arif Nuryanta diduga berperan mengatur agar ketiga korporasi tersebut divonis lepas dari tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk itu, Arif Nuryanta meminta uang Rp 60 miliar. Permintaan uang itu dipenuhi. Selanjutnya, uang tersebut diberikan oleh pegawai bagian legal Grup Wilmar, Muhammad Syafei, kepada Arif Nuryanta melalui Wahyu Gunawan, seorang panitera. Uang itu kemudian dibagi kepada tiga anggota majelis hakim yang menangani perkara korupsi pem-berian izin ekspor CPO tahun 2022 di Pengadilan Tipikor Jakarta, yaitu Djuyamto selaku ketua majelis hakim serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku hakim anggota. Ketiga hakim tersebut telahditetapkan sebagai tersangka. (Yoga)

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyepakati empat dokumen kerja sama di bidang pendidikan, transportasi, pengembangan digital dan media massa, serta pendirian platform investasi. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (20/06/2025), waktu setempat. Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada tanggal 18-20 Juni untuk melaksanakan dua agenda utama, yaitu melaksanakan dua agenda utama, yaitu kunjungan resmi ke Istana Konstantinovski dan bertemu Presiden Putin untuk pertemuan bilateral pada Kamis siang waktu setempat, kemudian memenuhi undangan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/06/2025). Seluruh dokumen kerjasama telah menandatangani sebelumnya oleh pejabat terkait dari kedua negara dan secara simbolis dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara. Persetujuan kerja sama bidang pendidikan tinggi dilakukan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI dan Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi Rusia. Memorandum saling pengertian tentang kerja sama bidang transportasi antara Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Perhubungan Rusia. (Yetede)

Bursa saham terguncang hebat oleh memanasnya konflik Iran-Israel, terlihat dari penurunan tajam IHSG dari 7.200 ke level 6.900 hanya dalam tempo tiga hari. Ini menjadi momentum otoritas pasar modal merombak kebijakan yang selama ini menekan likuiditas demi meredam tekanan konflik geopolitik. Dari ketegangan pelaku pasar, ada sejumlah kebijakan yang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan yang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan unusual market activity (UMA) yang berujung suspensi saham. Kebijakan ini dinilai menjadi pemicu utama seretnya likuiditas. Betapa tidak, saat saham sedang naik tajam dan likuiditas mengalir kencang, BEI merilis pengumuman UMA, yang bisa berujung pada suspensi, likuditas tersendat dan tidak bisa pulih dalam waktu cepat. Kedua kebijakan saham papan pemantauan khusus (PPK) dengan metode perdagangan full action (FCA). Sebenarnya, PPK bertujuan baik, yakni memberikan perlindungan ke investor. Namun, ada satu kriteria saham PPK yang perlu dicoret, yakni suspensi selama lebih dari satu hari bursa, karena aktivitas perdagangan. Artinya, bursa tidak perlu memasukkan saham yang sedang panas ke PPK, lantaran kena suspensi selama dua hari. Sebab, kebijakan ini juga bisa menggerus likuiditas. (Yetede)

Penerbitan surat utang atau obligasi korporasi semarak terjadi menjelaskan akhir semester pertama tahun ini. Sejumlah emiten besar akan menghadapi siklus puncak jatuh tempo obligasi pada paruh kedua 2025. Investor bisa mencermati obligasi korporasi untuk mendulang untung bukan dari kupon, tetapi juga optimal gain di tengah tren penurunan  suku bunga. Emiten-emiten gede yang menggelar penawaran obligasi di antaranya PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Tower Bersama Infrastucture Tbk (TBIG), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), dan PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO). Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan di Koran Investor Daily, CUAN menerbitkan Obligasi Berkelanjutan 1 Tahap 1 Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak Rp 650 miliar dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan 1 Tahap 1 Tahun  sebanyak Rp 350 miliar. Seluruh dana akan digunakan CUAN sebagai modal kerja anak usahanya, PT Multi Tambang Utama (MUTU), untuk  membiayai kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja, dan beban usaha lainnya. (Yetede)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan WNI yang berada di Iran dievakuasi dari Kota Teheran mulai hari Jumat (20/6/2025). WNI dievakuasi menggunakan jalur darat lantaran dianggap lebih aman menuju Baku, Azerbaijan. "Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, tahap pertama akan dimulai pada 20 Juni 2025, dengan 115 WNI diberangkatkan menggunakan empat bus dari Teheran," kata Budi Gunawan. Budi Gunawan akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri hingga Badan Intelegen Negara (BIN) guna memastikan langkah evakuasi selanjutnya. Pria yang akrab dipanggil BG ini juga memastikan pemerintah akan membuka jalur komunikasi darurat bagi WNI di zona konflik. Dengan langkah-langkah ini, BG memastikan proses evakuasi WNI dari Iran akan berjalan dengan  lancar. "Kami mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap tenang, mengikuti arahan perwakilan RI, dan segera melapor bila memerlukan bantuan," kata BG. kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan proses evakuasi terhadap WNI di Iran sedang berlangsung menyusul pemburukan situasi keamanan di negara tersebut akibat serangan rudal Israel. (Yetede)

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun ini memperlambat penyerapan anggaran belanja. Hal ini dikhawatirkan akan langsung  berimbas pada pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian keuangan pada 31 Mei 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun atau APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun atau bari 28,1% dari pagu APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, maka terjadi kontraksi sebesar 11,26%. Pada Mei 2024, realisasi belanja negara mencapai Rp1.145,27 triliun. Realisasi belanja negara Mei 2025 terbagi dalam belanja  pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun. Jika dirinci belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun terbagi dalam belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan untuk belanja non K/L Rp694,2 triliun terbagi dalam belanja (K/L) untuk belanja non K/L Rp368,5 triliun. Peneliti Center of Freedom  on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang dlakukan oleh pemerintah mendorong K/L untuk melakukan penyisiran ulang dari alokasi belanja yang sudah ditetapkan pada tahun lalu, agar dapat memenuhi persyaratan dalam proses efisiensi anggaran pemerintah. (Yetede)

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara semakin agresif memperluas jaringan kemitraan strategis, baik di dalam negeri maupun kancah internasional, sebagai bagian dari perwujudan visi Indonesia untuk membangun ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan CEO Rosan P. Roeslani, Danantara menandatangani kesepakatan penting dengan Russia Direct Investment Fund (RDIF) untuk membentuk Russia-Indonesia Investment Platform (RIDNIP) senilai €2 miliar. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin, menandakan komitmen politik yang kuat di balik kerja sama tersebut.

Selain Rusia, Danantara juga menjajaki kerja sama dengan Temasek Holdings dari Singapura, serta telah berinvestasi di dalam negeri, antara lain di proyek petrokimia PT Chandra Asri senilai Rp13 triliun dan pembiayaan Program 3 Juta Rumah senilai Rp130 triliun. CIO Danantara Pandu Sjahrir menegaskan bahwa semua langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Danantara untuk mendukung sektor-sektor fundamental yang mampu menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah industri nasional.

Namun, sejumlah pengamat menyoroti risiko dari strategi ekspansi cepat Danantara, khususnya dalam menjalin kemitraan dengan RDIF di tengah sanksi internasional terhadap Rusia akibat konflik Ukraina. Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia, memperingatkan bahwa kerja sama ini dapat menimbulkan risiko reputasi dan mempersulit upaya Danantara menarik mitra global lainnya. Sementara itu, Toto Pranoto dari Universitas Indonesia menilai bahwa tantangan internal seperti ketidaksiapan proyek, ketidakpastian regulasi, dan lemahnya koordinasi lintas sektor masih menjadi penghambat utama realisasi investasi besar di Indonesia.

Dengan demikian, langkah progresif Danantara mencerminkan ambisi besar pemerintah dalam menarik investasi dan memperkuat kemandirian ekonomi. Namun, seperti diingatkan para pakar, kesuksesan jangka panjang sangat bergantung pada kehati-hatian dalam memilih mitra strategis, perbaikan tata kelola investasi, serta konsistensi implementasi di lapangan.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dan keputusannya untuk menghadiri undangan khusus Presiden Vladimir Putin alih-alih menghadiri KTT G7 mencerminkan langkah diplomasi luar negeri yang penuh perhitungan strategis. Di tengah isolasi keuangan Rusia akibat sanksi internasional, kesepakatan investasi sebesar €2 miliar (sekitar Rp37,7 triliun) antara Badan Pengelola Investasi Danantara dan Russia Direct Investment Fund (RDIF) mengirim sinyal politik dan ekonomi yang kuat, namun juga mengundang pertanyaan publik.