Jakarta sebagai kota global memiliki makna menjadi kota yang berperan penting dalam pengintegrasian ekonomi transnasional, dengan menjadi primary node atau simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia. Kota dunia Jakarta diharapkan memiliki kemampuan menarik modal, barang, SDM, gagasan dan informasi secara global. Hasil survei Litbang Kompas 10-14 Juni 2025 kepada 400 responden warga Jakarta menunjukkan, Jakarta memiliki modal sosial menuju kota global, yang terlihat dari dukungan public akan ikon baru Jakarta selepas tak lagi menyandang atribut ibu kota negara. Sebagian besar responden (87,9 %) menyatakan mendukung arah pembangunan Jakarta menuju kota global. Modal dasar tersebut diikuti dengan apresiasi publik Jakarta terhadap upaya pembangunan yang dilakukan Pemeprov Jakarta. Secara umum, kinerja Pemprov Jakarta dinilai baik oleh 71,3 % responden. Sementara mereka yang tidak puas dan sangat tidak puas berada di angka 26,2 %.

Dilihat dari kategorinya, publik memberi penilaian kepuasan yang cukup tinggi pada aspek yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum maupun sarana dan prasarana. Penyediaan tempat ibadah, pasar modern maupun tradisional dan sarana penanggulangan bencana menjadi contoh kinerja Pemprov Jakarta yang mendapat apresiasi tertinggi, di atas 81 %, yang dapat menjadimodal kepercayaan pemprov untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik ke depannya. Meski demikian, sejumlah persoalan laten dinilai publik belum dapat diatasi Pemprov Jakarta secara signifikan. Hasil survei menunjukkan kemacetan tetap menjadi persoalan utama yang belum maksimal diurai. 60,3 % responden menilai kemacetan sebagai persoalan paling mendesak ditangani di Jakarta saat ini. Meskipun Pemprov Jakarta terus mendorong program transportasi massal, penggunaan kendaraan listrik, pembangunan LRT dan integrasi moda transportasi, publik belum merasakan dampaknya secara signifikan. (Yoga)

Menyusul serangan AS terhadap tiga situs nuklir Iran yang disebut Presiden AS, Donald Trump sangat sukses, dunia waswas menunggu perkembangan berikutnya situasi di Timur Tengah, juga reaksi sentimen pasar keuangan global saat perdagangan di berbagai belahan dunia kembali dibuka Senin pekan ini. Campur tangan militer AS dalam konflik Iran-Israel kian memicu kekhawatiran meluasnya konflik Timur Tengah. Dampaknya terhadap pasokan minyak, jalur pelayaran global dan perekonomian dunia juga semakin sulit diprediksi. Hari Minggu (22/6) Iran dilaporkan menembakkan 30 rudal dalam dua gelombang serangan ke Israel. Spekulasi kian meningkat bahwa perang akan semakin tereskalasi, melibatkan kekuatan besar lain, seperti Rusia, China dan negara anggota NATO lain. Semakin lama perang berlangsung akan semakin besar pula kerusakan yang diakibatkannya pada perekonomian global.

Perang tak akan berlangsung singkat. Perang Iran-Israel bukan sekadar konflik regional yang melibatkan dua negara, melainkan perang terbuka yang berpotensi mengguncang ekonomi dunia dan memicu resesi global. Dampaknya: melonjaknya harga energi, disrupsi perdagangan atau terganggunya rantai pasok global gejolak pasar keuangan, serta kian meningkatnya instabilitas dan tensi geopolitik global. Skenario terburuk, jika Iran menghentikan total pasokan minyak mentahnya dan memblokade Selat Hormuz, alur transportasi 30 % pasokan minyak global, maka harga minyak mentah diprediksi mencapai 130 USD per barel, jauh di atas asumsi harga minyak mentah di APBN 2025 sebesar 82 USD / barel. Harga minyak yang tinggi akan memicu lonjakan biaya produksi, transportasi dan energi di sejumlah negara sehingga mendorong inflasi global.

Tekanan inflasi global akan membuat The Fed menunda penurunan suku bunga. Ini akan memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia dan kian menekan nilai tukar rupiah, mengancam daya saing ekspor dan membuat beban utang semakin membengkak. Bagi Indonesia, situasi ini kian menambah tekanan di tengah memburuknya prospek perekonomian dalam negeri yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dan memburuknya sejumlah indikator ekonomi makro dan sektor riil lainnya. Lonjakan harga minyak akan berdampak pada stabilitas fiskal Indonesia sebagai importir neto minyak. Setiap kenaikan 1 USD harga minyak mengakibatkan pembengkakan belanja negara hingga Rp 10 triliun dan harga minyak 130 USD / barel akan memicu defisit fiskal hingga Rp 330 triliun. (Yoga)

Di tengah masih rendahnya indeks pembangunan manusia di Papua, temuan dari sejumlah praktik korupsi di wilayah itu mencengangkan. Terakhir, korupsi dana operasional Papua tahun 2020-2022 yang melibatkan bekas Gubernur Papua, Lukas Enembe, terungkap adanya uang puluhan miliar rupiah yang diduga dibawa dengan 19 koper dari Papua, untuk membeli jet pribadi di luar negeri. Lukas Enembe meninggal pada Desember 2023, tapi KPK terus menelusuri kasus yang merugikan negara hingga Rp 1,2 triliun itu. Pada 2008-2023, ada Sembilan kepala daerah di wilayah itu yang terjerat kasus korupsi dan diproses hukum oleh KPK. Sebanyak lima kepala daerah diantaranya terjerat kasus pada 2008-2014 dan empat kepala daerah pada 2020-2023. Kasus yang menimpa kepala daerah di wilayah Papua itu banyak yang terkait dengan penyelewengan dana APBD.

Itu menunjukkan, dana APBD yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat ternyata juga menjadi sumber korupsi. Korupsi Papua terjadi di tengah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lima provinsi di Papua pada tahun 2024, tak ada yang di atas IPM nasional di skor 75,02. IPM tertinggi Papua ada di Provinsi Papua dengan skor 73,85, yang terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan IPM 54,43. Lima provinsi di Papua juga ada di bawah rata-rata nasional untuk kategori lainnya. Dimana pengeluaran riil per kapita tahun 2024 adalah Rp 12,341 juta. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan warga Papua terasa ironis karena banyak dana otonomi khusus yang digelontorkan ke wilayah itu sejak tahun 2002. Pengelolaan anggaran yang tidak disiplin dan minimnya pengawasan pusat jadi bagian adanya kepala daerah di Papua yang diproses hukum karena korupsi. (Yoga)

Hangusnya sisa kuota internet prabayar saat masa berlaku paket berakhir, belakangan jadi pembicaraan publik. Tak sedikit pelanggan merasa dirugikan karena sisa kuota yang belum terpakai akhirnya menguap begitu saja. Sebagian penyedia layanan sudah menawarkan fitur pengguliran kuota, tapi, memang tidak semua operator memberlakukan kebijakan serupa. Berikut suara warga terkait kebijakan sisa kuota internet prabayar yang hangus. “Dalam sebulan, saya berlangganan kuota internet sebesar 100 gigabyte (GB) yang tak habis digunakan sebulan. Jika dihitung, masih ada rata-rata 10 GB kuota internet yang akan tersisa pada akhir periode langganan. Saya merasa dirugikanlah karena sisa kuota internet itu cukup banyak. Harapannya, kuota jangan dibuat batasan waktunya,” ujar Nurtiandriyani S (28), Pekerja Swasta di Jakarta

“Saya punya dua nomor telepon dari dua operator yang berbeda. Operator pertama, memiliki fasilitas menggulung sehingga kuota saya tidak hangus. Operator ke dua, kuota hangus tiap bulan. Saya tak pernah komplain karena saya memahami persyaratan yang berlaku. Supaya tidak rugi, nomor kedua fokus untuk internet dan menunjang pekerjaan yang harus selalu daring di laptop, ujar Khusnina Sekar S, Pegawai Swasta Jakarta. ”Saya biasa membeli paket kuota internet 40 GB seharga Rp 110.000 untuk keperluan sekolah, menjelajahi situs internet, menonton film dan Youtube, serta bermain gim. Kadang, sisa paket kuota internet 1-2 GB hangus karena tak memperhatikan masa aktif paket itu. Kalau kuotanya hangus, saya jelas rugi. Saya harap operator internet bisa menambahkan sisa kuota internet itu dalam pembelian paket internet berikutnya,” ujar Nararya Widi (15), Pelajar di Tangsel. (Yoga)

”Ketergantungan impor alkes yang tinggi, melemahkan ketahanan kesehatan nasional. Kita jadi negara atau bangsa yang rentan dalam situasi krisis, seperti waktu pandemi Covid-19. Saat rantai pasok global terganggu, Indonesia akan mengalami kelangkaan APD (alat pelindung diri), ventilator, reagen PCT, bahkan oksigen karena tergantung pada negara produsen,” ujar epidemiolog dan ahli keamanan kesehatan global (CEPH Griffith Australia / Strategic Pandemic Preparedness Advisor), Dicky Budiman, Jumat (20/6). Tingginya impor alkes juga berdampak pada defisit neraca perdagangan sektor kesehatan. Apalagi, impor alkes berkontribusi besar pada defisit transaksi berjalan di sektor kesehatan. Pada 2022, impor alkes lebih dari Rp 30 triliun, sementara ekspornya sangat kecil. Imporyang tinggi juga menghambat pertumbuhan industri nasional dan menurunkan insentif investasi serta memperlemah kemandirian teknologi kesehatan, juga munculnya ketimpangan akses dan ketergantungan distributor.

Ketergantungan terhadap teknologi medis dari luar negeri dipastikan akan menjadikan Indonesia terbelakang dalam pengembangan teknologi kesehatan strategis seperti bioengineering, AI dalam imaging dan precision medicine. Pemerintah diharapkan bisa memperkuat insentif pajak, pengadaan khusus, dan transfer teknologi bagi industri alkes lokal. Termasukpenguatan tingkat komponendalam negeri (TKDN) dan prioritas e-katalog yang mewajibkan pembelian produk lokal. Selain itu, kemitraan inovasi perlu didongkrak secara triplehelix antara universitas, BUMNalkes, perusahaan (startup) untuk riset, dan pengembangan alkes berteknologi menengah atau tinggi. Pemerintah juga di-dorong membuat kebijakan tarif dan nontarif, dengan mengenakan biaya masuk tambahan untuk alkes yang sudah bisa diproduksi dalam negeri sebagai bentuk proteksi industri dalam negeri. Penataan distribusi dan edukasi pengguna juga harus dilakukan. (Yoga)

Peningkatan rasio elektrifikasi, yang masih dibawah 100 %, penurunan susut jaringan dalam kelistrikan demi stabilitas pasokan listrik dinilai krusial. Selain mendukung ketahanan energi nasional, hal itu juga bagian dari pemanfaatan energi terbarukan. PLN berupaya meningkatkan keandalan pasokan dengan digitalisasi. Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim, Jumat (20/6) mengatakan, tak dimungkiri kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi tantangan perluasan jangkauan elektrifikasi. Namun, bukan berarti tidak bisa di-akukan akselerasi. ”Selain rasio elektrifikasi, juga terkait keandalan listrik ke masyarakat yang perlu terus ditingkatkan. Pemerintah (pusat dan daerah), perlu terus mendorong PLN untuk itu, dengan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan di daerah,” kata Akmaluddin. Di tengah isu perubahan iklim, transisi dari fosil ke energi bersih menjadi keniscayaan, maka pengembangan energi terbarukan perlu terus dipacu.

Pemanfaatan energi terbarukan oleh kelompok-kelompok masyarakat lokal perlu didukung, bahkan diajak berkolaborasi. Sejatinya tiap daerah di Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan, termasuk hidro (air) dan surya, yang perlu dipetakan serta dimanfaatkan lebih lanjut untuk meningkatkan jangkauan serta keandalan listrik di daerah tersebut. Menurut data Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM 2024, rasio elektrifikasi nasional pada 2024 adalah 99,83 % atau meningkat dari tahun sebelumnya, di 99,79 %. Upaya Kementerian ESDM untuk meningkatkan rasio elektrifikasi 100 %, berupa perluasan jaringan (grid extension), pembangunan minigrid, pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan, serta stasiun pengisian energi listrik dan alat penyalur daya listrik. Digitalisasi PLN meningkatkan keandalan pasokan listrik pada 2024 seiring transformasi digital dan pemeliharaan intensif. (Yoga)

Menjelang usia 88 tahun, Jurnalis Uddin masih bekerja. Dia adalah dokter yang terlibat menggagas pendirian Sekolah Tinggi Kedokteran Yarsi atau Yayasan RS Islam di Jakarta, kini Universitas Yarsi. Jurnalis masih aktif mengurus perkembangan Universitas Yarsi dan mengembangkan pendidikan kedokteran Islam di Indonesia dan dunia. Jurnalis juga dikenal sebagai salah satu pendiri Federation of Islamic Medical Associations (FI-MA). Sebanyak 10 organisasi medis Islam di dunia, termasuk Indonesia, mendirikan FIMA di Florida, AS. Para pendiri itu adalah profesional medis senior dunia yang awalnya rutin bertemu di AS. Para dokter Muslim dan organisasi medis Muslim yang tergabung di FIMA memberikan pengobatan untuk masyarakat miskin dan terjun ke daerah perang untuk menyelamatkan korban. Jurnalis senang dengan perkembangan FIMA yang tetap aktif menjadi wadah berbagi pengetahuan bagi dokter Muslim di seluruh dunia dalam bidang pendidikan, etika ke-okteran, bantuan kemanusiaan dan medis.

Di Pakistan, FIMA menggelar operasi katarak untuk masyarakat miskin. Para dokter FIMA juga membantu pengungsi Rohingya asal Myanmar di Bangladesh yang jumlahnya lebih dari 1 juta orang. ”Saya menyaksikan para dokter yang melakukan aksi kemanusiaan untuk orang-orang yang tak berdaya karena kemiskinan, perang dan pengungsi,” katanya. Jurnalis sebagai Ketua Pembina Yayasan Yarsi ambil bagian melakukan aksi kemanusiaan. Dia memutuskan untuk memberi beasiswa kuliah kedokteran bagi anakmuda dari Palestina agar bermanfaat bagi negara mereka. Kini, ada satu mahasiswa kedokteran yang kuliah sejak tahun lalu. Masih ada lagi yang disiapkan di Gaza dimulai dengan memberi kursus bahasa Indonesia. Kesehatan Jurnalis masih prima. Jurnalis sering pulang ke kampung halamannya di Sumbar. Di sana, ia membantu masyarakat setempat. Termasuk membangunkan masjid yang dilengkapi teknologi digital.

Jurnalis yang juga mengajar di FK Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, merasa terpanggil untuk menyelamatkan 100 mahasiswa yang terkatung-katung nasibnya. Dia memanfaatkan fasilitas ruang belajar dan laboratorium di FKUI supaya para mahasiswa tidak terputus kuliahnya. Peluang itu membuat pikiran Jurnalis terbuka untuk mendirikan pendidikan kedokteran berbasis iman Islam yang berkualitas untuk mendukung pengembangan RS Islam di Jakarta. Setelah mendapat izin, Jurnalis bersama beberapa rekannya mendirikan Sekolah Tinggi Kedokteran Yarsi tahun1967. Pendidikan kedokteran diUniversitas Yarsi dilengkapidengan RS pendidikan, yakni RS Islam Yarsi serta RS Gigi dan Mulut Yarsi. Layanan kesehatannya menerapkan standar pelayanan syariah yang siap melayani umat dengan ramah dan professional sehingga warga negara Indonesia tidak perlu ke luar negeri untuk mendapat pelayanan medis terbaik. Pada 1989 sekolah tinggi itumenjadi Universitas Yarsi. (Yoga)

Pada usia ke-498 tahun, Jakarta berupaya masuk dalam daftar 50 kota besar dunia menurut Global City Index. Di balik pembangunan fisik yang pesat, Jakarta juga berfokus pada penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang ada sejak lama. Sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Daerah Khusus Jakarta, Pemprov Jakarta menggelar upacara peringatan HUT Ke-498 Jakarta di kawasan Monas, Gambir, Jakpus, pada Minggu (22/6) pagi. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno tiba di Monas pukul 07.26 WIB. Setelah defile selesai, acara dilanjutkan dengan pertunjukan kolosal yang menggambarkan sejarah Jakarta, dalam bentuk tari-tarian tradisional oleh seniman daerah yang menegaskan pentingnya budaya lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas Jakarta.

Pramono menyampaikan, HUT Jakarta kali ini bukan hanya perayaan, juga refleksiatas tantangan yang dilalui serta harapan untuk masa depan Jakarta. ”Dengan usia hampir 500 tahun, Jakarta perlu meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya di panggung dunia,” kata Pramono. Jakarta telah melalui perjalanan panjang, dimulai dari pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa, kini berkembang menjadi pusat pemerintahan. Bahkan, Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global. Tema HUT Ke-498 Jakarta, ”Jakarta Kota Global dan Berbudaya”, mencerminkan komitmen pemerintah mengembangkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing sekaligus menjaga budaya dan kearifan lokal.

”Upaya besar sedang diarahkan untuk mengantarkan Jakarta masuk 50 kota besar dunia,” ujar Pramono. Saat ini, Jakarta berada diperingkat ke-74 dari 156 kota global, berdasarkan laporan Global City Index tahun 2024. Sebagai bagian dari langkah strategis, Pemprov Jakarta menetapkan visi pembangunan 2025-2029, yaitumenjadikan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing berkelanjutan serta menyejahterakan warganya. Pramono menyadari perjalanan Jakarta ke depan tak mudah. Namun, dengan kerja keras, dedikasi dan semangat kolaborasi, ia yakin Jakarta akan terus melaju dan membawa nama baik bangsa dipanggung dunia. (Yoga)

Upaya pemerintah untuk menertibkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM nakal menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat basis perpajakan nasional. Modus-modus seperti pemecahan usaha agar omzet tetap di bawah batas insentif Rp4,8 miliar per tahun serta penolakan naik kelas menjadi usaha besar, menjadi sorotan utama fiskus. Sebagai pemangku kebijakan, Direktorat Jenderal Pajak mengambil langkah strategis dengan merencanakan penurunan threshold UMKM sebagai respons atas penyimpangan tersebut. Meski kebijakan ini menuai penolakan dari pelaku usaha, proses negosiasi yang tengah berlangsung diharapkan dapat menciptakan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak, tanpa mengabaikan kewajiban konstitusional dalam membayar pajak demi kepentingan negara.

Di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik, industri perbankan nasional tengah menghadapi tantangan serius, terutama terkait krisis likuiditas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mencatat menurunnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta meningkatnya rasio loan to deposit (LDR), yang menjadi indikator sempitnya ruang gerak likuiditas perbankan. Dalam merespons situasi ini, sejumlah bank besar memilih menerbitkan obligasi sebagai strategi pendanaan alternatif.

Namun, menurut teori Pecking Order dari Donaldson dan Myers, penerbitan utang seperti obligasi seharusnya menjadi opsi kedua setelah laba ditahan. Penerbitan obligasi saat ini memuat berbagai tujuan, mulai dari refinansi utang, antisipasi suku bunga tinggi, hingga ekspansi kredit hijau. Sayangnya, efektivitas langkah ini masih dipertanyakan karena dana hasil obligasi cenderung hanya berpindah antarbank dan tidak benar-benar menambah suplai dana segar ke sistem perbankan.

Presiden Prabowo Subianto, sebagai tokoh pemangku kebijakan, telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang sangat bergantung pada peran aktif perbankan dalam pembiayaan program prioritas nasional, termasuk transisi menuju ekonomi hijau. Untuk mendukung itu, insentif seperti Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah digulirkan sejak April 2025. Meski begitu, tantangan internal perbankan sendiri, seperti konsolidasi dan manajemen risiko kredit, masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Dengan demikian, penerbitan obligasi oleh bank-bank besar seharusnya tidak dipandang sebagai solusi jangka pendek semata, melainkan sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional agar mampu menopang agenda pembangunan jangka panjang.