Ada sebuah pemandangan yang terasa janggal namun nyata dalam panggung ekonomi Indonesia beberapa waktu terakhir. Di satu sudut, ruang-ruang diskusi publik dan linimasa media sosial riuh dengan kecemasan. Angka utang pemerintah yang kini meroket hingga ribuan triliun rupiah menjadi momok yang menakutkan, memicu pertanyaan tentang beban yang akan ditanggung generasi mendatang.

Namun, di sudut lain, di lantai bursa dan ruang rapat para manajer investasi, suasananya justru berbeda. Surat Utang Negara (SUN), instrumen yang digunakan pemerintah untuk berutang, justru laris manis bak kacang goreng. Dalam lelang terbaru, penawaran yang masuk dari investor bahkan bisa berkali-kali lipat dari target yang dicanangkan.

Inilah paradoks besar itu: di saat publik mencemaskan tumpukan utang, para investor global dan domestik justru berlomba-lomba untuk memberikan utang baru. Mengapa instrumen yang sama bisa dilihat dengan kacamata yang begitu berbeda? Jawabannya terletak pada perbedaan antara persepsi dan realita pasar.

Bagi investor, terutama yang berskala global, Indonesia adalah oase di tengah gurun imbal hasil. Ketika negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa menawarkan bunga mendekati nol, SUN Indonesia menyajikan "melodi manis" berupa imbal hasil (yield) yang jauh lebih menggiurkan. Selisih beberapa persen ini, dalam dunia investasi triliunan dolar, adalah keuntungan yang sangat besar.

Daya tarik ini diperkuat oleh fundamental makroekonomi kita yang relatif solid. Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten bertahan di level 5%, sebuah angka yang membuat banyak negara lain iri. Inflasi yang sejauh ini masih dalam kendali Bank Indonesia (BI) dan rekam jejak manajemen fiskal yang pruden menjadi jaminan bahwa negara ini punya kapasitas dan kredibilitas untuk membayar kewajibannya. Singkatnya, bagi investor, Indonesia menawarkan kombinasi langka: keuntungan tinggi dengan risiko yang masih terukur.

Lalu, apakah kecemasan publik salah alamat? Tentu tidak. Angka nominal utang yang fantastis memang bukan sekadar statistik. Ia adalah "gajah di ruang tamu" yang tidak bisa diabaikan. Beban pembayaran bunga utang setiap tahunnya memakan porsi signifikan dari APBN, porsi yang idealnya bisa dialokasikan untuk membangun lebih banyak sekolah, rumah sakit, atau jalan. Kekhawatiran bahwa utang ini akan membatasi ruang gerak fiskal pemerintah di masa depan adalah sebuah kepedulian yang sangat absah dan perlu.

Di sinilah kita menemukan inti persoalannya. Situasi saat ini adalah sebuah keseimbangan yang sangat rapuh. Kepercayaan investor yang tinggi telah memberikan pemerintah "ruang bernapas" yang berharga untuk membiayai pembangunan dan program-programnya. Namun, kepercayaan ini bukanlah cek kosong. Ia bisa menguap sekejap mata.

Pemerintah kini ibarat berjalan di atas seutas tali. Di satu sisi, ada beban ekspektasi publik dan janji-janji program populis yang menuntut belanja besar. Di sisi lain, ada mata elang para investor yang mengawasi setiap langkah kebijakan fiskal. Salah langkah sedikit saja—misalnya, jika defisit APBN membengkak di luar kendali akibat belanja yang tidak produktif—tali keseimbangan itu bisa putus.

Tantangan terbesarnya ada di depan mata. Kredibilitas pelaksanaan APBN 2025 dan 2026 akan menjadi pertaruhan utama. Apakah utang baru yang ditarik akan dialirkan ke sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang? Ataukah ia hanya akan habis untuk belanja konsumtif yang memicu inflasi?

Pada akhirnya, paradoks antara kecemasan publik dan kerinduan investor ini harus dijawab bukan dengan retorika, melainkan dengan kebijakan yang kredibel dan transparan. Kepercayaan pasar adalah modal, bukan tujuan akhir. Tugas pemerintah adalah menggunakan modal itu untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, sehingga utang yang hari ini menjadi sumber perdebatan, kelak bisa dikenang sebagai investasi yang sepadan.

Kesadaran dan andil semua pihak jadi kunci dalam menghadapi persoalan sampah di Indonesia. Itulah yang dilakukan Kopi Nako bersama Kompas dalam daur ulang sampah dengan mesin press di Kota Bogor, Jabar, Rabu (11/6) siang. Mesin-mesin tersebut menekan cacahan sampah plastik bekas kopi dari puluhan gerai Kopi Nako di seluruh Indonesia. Gelas plastik jenis polypropylene (PP) yang digunakan para pelanggan Kopi Nako dibersihkan, lalu dikumpulkan. Dengan mesin pencacah, gelas bekas pakai dicacah menjadi jauh lebih kecil. Cacahan diberi warna biru. Lalu, dibawa ke mesin press dan ditebar pada cetakan berukuran 1 x 1 meter. Dalam 45 menit sampai 1 jam dalam mesin pressing, kotak biru itu diubah menjadi materi berbagai karya Kopi Nako dan Daur Baur. Dengan tambahan potongan koran Kompas, cetakan plastik biru dan koran itu menjadi beberapa produk spesial, seperti Tumbler Daur Baur X Kompas 60 Tahun, Capslock Running Cap Daur Baur X Kompas 60 Tahun dan Jam Tangan C/Time Daur Baur X Kompas 60 Tahun.

Chief Marketing Officer and Creative KANMA Group Robert Wanasida menjelaskan, Kopi Nako dan Daur Baur berada di bawah manajemen Kanma Group, unit usaha kuliner dengan 60 gerai Kopi Nako di seluruh Indonesia. Produk-produk spesial hasil kolaborasi Kopi Nako dan Kompas itu akan dijual di beberapa gerai Kopi Nako dan Kompas. Pelanggan juga bisa memesannya lewat official store Kopi Nako di lokapasar Tokopedia.  Kopi Nako dan Kompas punya gagasan dan keresahan bersama soal sampah, terutama sampah yang mereka hasilkan sendiri. Untuk itulah tercipta kolaborasi. Dan, momen yang tepat itu adalah saat ulang tahun ke-60 Harian Kompas pada 28 Juni 2025. ”Utamanya, kami ingin mengajak teman-teman, baik yang bergerak di industri bisnis FNB (makanan dan minuman) maupun teman-teman generasi muda, komunitas maupun kelompok lainnya supaya lebih aware terhadap lingkungan, terutama soal sampah plastik,” kata Robert, Rabu (25/6). (Yoga)

Presiden Prabowo, Rabu (25/6) meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital. Kawasan yang menghadirkan layanan kesehatan bertaraf internasional itu diharapkan mengurangi jumlah warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri, sekaligus mengembangkan wisata medis. KEK Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital berada di Pantai Sanur dan Pantai Segara Ayu, Denpasar, Bali. Dikawasan seluas 41,26 hektar itu ada fasilitas kesehatan bertaraf internasional, untuk kulit, gigi, mata dan bedah plastik. Sebelumnya, Presiden meresmikan Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center (NSWAC) RSUP Prof dr IGNG Ngoerah, Denpasar. NSWAC merupakan unit pengembangan usaha RSUP Ngoerah yang memiliki empat layanan unggulan, yakni pemeriksaan kesehatan (MCU), poli gigi estetik, dermaesthetic (estetika kulit) dan bedah plastik.

Presiden Prabowo mengapresiasi pembangunan kawasan yang khusus dibuat untuk mengembangkan kesehatan bertaraf internasional itu. Inisiatif pembangunan kawasan ini dimulai sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI, Jokowi. ”Saya mewarisi kebaikan dar ikepemimpinan presiden sebelum saya. Ini yang saya tangkap dan harus berani untuk meneladan,” ujar Prabowo. Ia berharap, KEK Sanur bisa mengurangi jumlah WNI yang berobat ke luar negeri. Merujuk catatan Kementerian BUMN, ada 2 juta WNI yang berobat di luar negeri per tahun. Dana yang dihabiskan untuk pengobatan tersebut mencapai Rp 150 triliun per tahun. ”Begitu banyak WNI yang mencari pengobatan di luar negeri, yang mengakibatkan pengeluaran devisa yang sangat besar. Dengan inisiatif ini, kita bisa memberi pelayanan yang tidak kalah dengan yang terbaik di dunia,” tutur Prabowo. Pemerintah juga akan memperkuat sistem asuransi kesehatan agar layanan kesehatan bertaraf internasional bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. (Yoga)

Pemerintah akan menindak tegas truk kelebihan muatan dan dimensi atau over dimension over load (ODOL) dari hulu ke hilir, dari mulai pemilik angkutanm pemilik barang, hingga supir. Ini demi memuluskan penerapan kebijakan zero ODOL  mulai 2026. Pelarangan truk ODOL bertujuan menjaga keselamatan di jalan, melindungi infrastruktur, dan menciptakan tata niaga logistik yang sehat. Truk ODOL terbukti mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya, termasuk sopir-sopir truk itu sendiri. Kalangan pengamat transportasi sepakat, pemberantasan odol tidak cukup hanya dengan razia di jalanan, melainkan harus menyentuh sisi hulu, yakni pemilik angkutan dan barang. Pada titik ini, pemerintah  bisa mengucurkan insentif ke pengusaha truk agar menambah jumlah armada, sehingga tidak ada lagi truk  ODOL yang beroperasi. Ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan jumlah armada. (Yetede)

Pemerintah terus mendorong pengutan sektor industri padat karya sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan. Salah satunya dengan merivisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuain Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Cris Kuntadi mengatakan bahwa perubahan utama berlaku kebijakan yang tertuang dalam PP Nomor 7 Tahun 2025. Sebelumnya, masa berlaku program keriganan Iuran Jamina Kecelakaan Kerja (JKK) ditetapkan hingga Juli 2025, Namun, melalui revisi yang telah disepakati dalam rapat K/L pada 27-28 Mei lalu, masa berlaku program ini diperpanjang hingga Januari 2026. "Ini merupakan bentuk dukungan terhadap perekonomian. Beberapa program pemerintah memang sudah digelontorkan, termasuk Kemenaker  yang mendapat tugas menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). (Yetede)

Daya tarik bisnis rumah sakit, membuat dua konglomerasi besar Tanah Air, Grup Djarum dan Grup Astra membenamkan investasinya di PT Medikalola Hermina Tbk (HEAL). Menyusul Grup Astra  yang telah menjadi pemegang 7,23% saham HEAL, Grup Djarum melalui PT Dwimuria Investama Andalan juga membeli 559 juta saham Hermina senilai Rp1,05 triliun. Masuknya Grup Djarum sebagai pemegang saham RS Hermina diungkapkan langsung oleh Wakil Direktur Utama Medikaloka Hermina Yulisa Khiat dalam keterangan resminya kepada otoritas bursa. Yulisa mengatakan, Grup Djarum melalui PT Dwimuria Investama Andalan menerima pengalihan saham hasil pembelian kembali (buyback) HEAL sebanyak 559.185.300 saham dengan harga pelaksanaan Rp 1.875. Dengan demikian, total transaksi pengalihan saham tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,05 triliun. "Transaksi penjualan saham hasil pembelian kembali dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025 di luar BEI," kata Yulisa. Dia menegaskan, RS Hermina dan Dwimuria tidak memiliki hubungan afilisi saat terjadinya transaksi. "Setelah dilakukannya pengalihan saham pada tanggak 25 Juni 2025. Saldo saham tresuri perseroan adalah nol," ujar dia. (Yetede)

Di tengah riuhnya ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik yang masih memanas, minat masyarakat untuk berinvestasi pada intrusmen emas masih tinggi. Peningkatan  minat tersebut yang memberikan angin segar bagi lembaga keuangan yang memiliki layanan bank emas (bullion bank). Bisnis bank emas dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Penggadaian terus mencatatkan kinerja yang menyilaukan. Ke depan, meskipun kondisi geopolitik akan mereda, diperkirakan bisnis emas masih akan mengkilap, karena masyarakat semakin teredukasi mengenai berbagai instrumen investasi,  termasuk emas sebagai safe haven. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pembiayaan BSI per Mei 2025 tumbuh 14,97% secara (yoy) menjadi Rp292 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kredit industri peranakan yang hanya naik 8,8% (yoy) Menurut Anton, pertumbuhan tersebut menunjukkan bank syariah masih memiliki potensi untuk tumbuh di tahun ini.  "Terbesar di segmen konsumer dengan pertumbuhan 16,67% dengan kontributor utama dari produk  cicilan emas yang tumbuh 175%," ucap Anton. (Yetede)

Pengembangan produk unggulan ke depan  harus menyasar komoditas pertanian yang hanya ada di Indonesia dan mampu menghasilkan pendapatan setinggi-tingginya, yakni kopi, cokelat, dan rempah. Di masa lalu, ketiga komoditas ini berjaya dan  menjadikan Indonesia produsen nomor satu dunia. Melalui pembenahan lembaga penelitian, termasuk mengembalikan fungsi penelitian pertanian yang kini di badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ke Kementerian Pertanian, maka kopi, cokelat, dan rempah akan berkibar lagi serta berkontribusi besar ke pendapatan negara. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pambangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, sejak menjadi NKRI, luas lahan Indonesia tidak bertambah hanya sekitar 191 juta hektare (ha), bahkan mungkin sekarang telah berkurang karena sebagian tenggelam. Dengan lahan di nomor 16 dunia, namun penduduk Indonesia saat ini justru di peringkat empat global sekitar 280 juta orang. Karenanya, ketersedian lahan per kapita RI di Asean kini tercatat masuk salah satu yang terendah. (Yetede)

Para ekonom mengkhawatirkan adanya efek domino jika perang tak reda, karena bakal berujung pada terjadinya PHK massal. Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic dan Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, perang bisa berdampak pada industri manufaktur seperti biaya bahan baku dan energi yang akan naik signifikan. "Industri bisa saja lakukan efisiensi ekstrem dengan menekan biaya operasional seperti biaya tenaga kerja. Imbasnya PHK sektor manufaktur meningkat tajam hingga akhir tahun 2025," Kepala Ekonom Permata Bank Yosua Perdede juga mengatakan, konflik Iran-Israel memliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, terutama lonjakan harga minyak dunia. "Dampak terhadap sektor manufaktur diperkirakan signifikan, terutama jika konflik berlangsung dalam jangka panjang," tukasnya. Yosua mengatakan selain tekanan pada margin, peningkatan biaya produksi juga berpotensi memicu perlambatan aktivitas manufaktur secara keseluruhan, mengurangi kapasitas produksi, hingga berisiko menyebabkan PHK. (Yetede)

Masuknya PT Danantara Asset Management (Persero) sebagai investor di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan memperkuat kontrol terhadap penggunaan dana, transparansi belanja modal, serta kinerja keuangan  maskapai pelat merah tersebut secara keseluruhan. Analis penerbangan independen, Gatot Rahardjo mengatakan Garuda Indonesia harus cermat memanfaatkan pendanaan dari Danantara melalu perencanaan yang matang dan terukur. Perseroan harus mampu membuka rute-rute udara potensial dan menambah tingkat keterisian tempat duduk. Hal tersebut menjadi tantangan, sebab dalam empat tahun ke belakang hingga saat ini pertumbuhan penerbangan nasional berada pada kondisi yang stagnan. Hal ini dipengaruhi faktor eksternal dan kondisi investasi di sektor aviasi. "Faktor ekternal masih ada pada harga avtur dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sedangkan kondisi dalam negeri, daya beli tidak terangkat atau berjalan di tempat sehingga dana ini tentu harus cermat dan terukur," kata Gatot. (Yetede)