Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kebenaran informasi terkait dugaan penjualan lima pulau di Indonesia melalui situs jual-beli daring. Tim ini berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lintas instansi, seperti TNI Angkatan Laut, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lima pulau yang diduga dijual secara online meliputi:

• Pasangan Pulau di Kepulauan Anambas, Riau

• Properti Pulau Sumba dan Pantai Selancar di Pulau Sumba, NTT

• Plot Pulau Seliu di dekat Pulau Belitung

• Pulau Panjang, NTB, dekat Resor Amanwana di Pulau Moyo

Tito menegaskan bahwa jika informasi tersebut terbukti benar, pemerintah akan menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena tindakan tersebut bisa mengancam kedaulatan wilayah dan integritas negara. Namun, apabila hasil penelusuran menyimpulkan bahwa informasi tersebut adalah hoaks, maka pemerintah akan segera menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik untuk meredam keresahan.

Langkah sigap Kemendagri ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah negara, serta dalam merespons cepat isu-isu sensitif yang beredar di ruang digital.

Fenomena kericuhan dalam job fair yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mencerminkan kerapuhan struktur ketenagakerjaan nasional dan menunjukkan bahwa kelas pekerja Indonesia tengah mengalami kejatuhan. Penyebab utamanya adalah deindustrialisasi prematur sejak dua dekade terakhir, yang ditandai dengan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB dari 48% pada 2001 menjadi 38% pada 2022, meskipun penyerapan tenaga kerja justru meningkat.

Ironisnya, peningkatan tenaga kerja di sektor industri tidak menghasilkan nilai tambah yang tinggi karena sebagian besar industri Indonesia masih berorientasi pada padat karya berupah rendah, bukan pada inovasi dan teknologi. Kebijakan insentif pemerintah pun lebih banyak menyasar sektor berbiaya murah tanpa menjamin kesejahteraan pekerja, seperti melalui PPh 21 untuk pekerja bergaji menengah, yang tidak menyentuh mayoritas buruh di luar Jakarta dengan upah minimum rata-rata hanya sekitar Rp2,9 juta.

Ketimpangan ini dikritisi secara sistemik dan disebut hanya bisa diperbaiki melalui reformasi struktural, antara lain:

• Peralihan industrialisasi ke sektor berbasis riset dan teknologi,

• Penghapusan sistem kontrak jangka pendek dan outsourcing,

• Reformasi pelatihan tenaga kerja berbasis era digital,

• Redistribusi nilai tambah melalui pajak progresif, dan

• Pembentukan aliansi sosial-politik pekerja lintas sektor untuk memperkuat posisi tawar dalam kebijakan publik.

Artikel ini dengan lugas menyoroti bahwa kejatuhan kelas pekerja bukan semata tentang sulitnya mencari pekerjaan, melainkan hilangnya keyakinan bahwa kerja keras mampu membawa kehidupan yang layak. Tanpa reformasi mendasar, para pekerja hanya akan terus bergelut dalam upah murah, minim perlindungan, dan masa depan yang kabur, tanpa keberpihakan negara yang nyata.

Pemerintah Indonesia tengah mendorong pembangunan 3 juta unit rumah per tahun sebagai bagian dari strategi memperkuat fundamental ekonomi dan membuka lapangan kerja. Menurut Country Director World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, program ini berpotensi mendatangkan investasi publik sebesar US$3,8 miliar (Rp62,64 triliun) serta memobilisasi investasi swasta hingga US$2,8 miliar (Rp46,15 triliun), sekaligus menciptakan lebih dari 2,3 juta lapangan kerja. World Bank juga menyoroti bahwa sektor perumahan dan konstruksi memiliki kontribusi signifikan terhadap 10% PDB nasional dan 7% lapangan kerja.

Namun, Turk juga memperingatkan pentingnya reformasi struktural dan deregulasi untuk menjaga daya saing dan menarik investor, terutama di tengah risiko dari fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian global. World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di kisaran 4,8%, di atas rata-rata kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan renovasi 1.300 rumah di wilayah pesisir pada tahun pertama pemerintahannya sebagai bagian dari target besar tersebut. Proyek renovasi ini dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian PKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp21,8 juta per unit.

Di sisi lain, Ketua Umum REI Joko Suranto menekankan pentingnya keselarasan regulasi dan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, realisasi target 3 juta rumah tidak akan tercapai tanpa kolaborasi aktif dengan sektor swasta. Hingga kini, belum ada komitmen investasi yang benar-benar terealisasi karena hambatan seperti akses pembiayaan dan tumpang tindih regulasi.

Dengan demikian, keberhasilan program ambisius ini sangat bergantung pada koordinasi antar-kementerian, reformasi kebijakan, serta sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku industri properti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengusut kasus baru dugaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terjadi dalam rentang waktu 2019–2021. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka dan terus melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi.

Dua saksi yang telah diperiksa yakni Cucu Riwayati, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Setjen MPR 2020–2021, dan Fahmi Idris, anggota Kelompok Kerja Pengadaan Setjen MPR tahun 2020. Kasus ini merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan sebelumnya yang kini telah naik ke tahap penyidikan.

Sekretaris Jenderal MPR saat ini, Siti Fauziah, menegaskan bahwa perkara tersebut tidak melibatkan unsur pimpinan MPR, baik yang lama maupun yang menjabat saat ini. Ia menekankan bahwa tanggung jawab atas kasus ini berada pada ranah administratif dan teknis Sekretariat Jenderal MPR, khususnya pada masa kepemimpinan Dr. Ma’ruf Cahyono, SH, MH sebagai Sekjen saat itu.

Kasus ini mencerminkan upaya berkelanjutan KPK dalam menindak praktik korupsi di lembaga negara, sekaligus menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan legislatif.