Kasus penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat, menyebabkan kerugian besar bagi Wajib Pajak. Di Sleman dan Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta, enam Wajib Pajak menjadi korban hingga Rp1 miliar. Penipu beraksi melalui pesan WhatsApp yang meyakinkan, menggunakan data pribadi korban untuk meminta pengisian tautan perubahan data atau pengunduhan aplikasi "M-Pajak" palsu. Setelah korban mengikuti arahan, akun mobile banking mereka diretas dan dikuras.

DJP telah mengidentifikasi beragam modus penipuan, termasuk spoofing (menyamar sebagai DJP), phishing/ pharming (mengarah ke situs palsu), money mule (meminta transfer dana palsu atau biaya rekrutmen), social engineering (manipulasi psikologis), dan sniffing (meretas perangkat via aplikasi berbahaya). Modus-modus ini marak terjadi bertepatan dengan masa peralihan sistem Coretax, di mana penipu memanfaatkan momen tersebut untuk menciptakan jebakan yang tampak resmi. DJP terus mengimbau masyarakat untuk waspada dan melakukan konfirmasi langsung guna menghindari kerugian.

Beberapa waktu terakhir, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, kembali menjadi sorotan utama. Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa gejolak di kawasan yang begitu jauh tidak akan berdampak signifikan bagi Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa dinamika di Timur Tengah memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas perekonomian global, termasuk Indonesia. Artikel ini akan menguraikan bagaimana konflik tersebut memengaruhi kita dan langkah-langkah antisipasi yang ditempuh pemerintah.

Latar Belakang Konflik dan Implikasinya

Pada pertengahan tahun 2025, dunia menyaksikan eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Iran selama 12 hari, yang berpusat pada isu program nuklir Iran yang belum terselesaikan. Meskipun gencatan senjata berhasil dicapai pada 25 Juni 2025 melalui mediasi Presiden AS Donald Trump, situasi tetap rentan. Pelanggaran singkat oleh Israel dan bantahan Iran terkait serangan rudal mengindikasikan bahwa ancaman perang lanjutan masih tinggi jika upaya diplomasi gagal.

Tekanan Ekonomi Akibat Kenaikan Harga Minyak Global

Salah satu dampak paling signifikan dari konflik ini adalah lonjakan harga minyak global. Timur Tengah, khususnya wilayah Teluk Persia, merupakan jantung pasar energi dunia. Oleh karena itu, setiap instabilitas di kawasan ini akan memicu guncangan hebat yang merambat ke seluruh penjuru dunia melalui berbagai jalur transmisi ekonomi dan keuangan.

Sebagai negara net-importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas ini. Data menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah US$1 per barel dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp7,35 triliun. Konflik 12 hari antara Israel dan Iran memang menunjukkan dampak yang berbeda dari ekspektasi awal. Alih-alih mendapatkan windfall dari komoditas, Indonesia justru menghadapi beban fiskal bersih. Simulasi mengindikasikan potensi beban bersih negatif terhadap fiskal sebesar Rp11,8 triliun, bahkan dapat mencapai Rp177 triliun dalam skenario ekstrem, meskipun harga batu bara sempat mencapai rekor tertinggi.

Ancaman penutupan Selat Hormuz juga menjadi kekhawatiran utama. Selat ini merupakan jalur perdagangan vital yang dilalui sekitar 20% konsumsi minyak global dan gas alam cair (LNG). Jika blokade berlangsung lama, Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memprediksi harga minyak dunia dapat melonjak hingga US$145 per barel. Impor minyak mentah Indonesia yang melewati Selat Hormuz bahkan mencapai 22,8 juta barel.

Dampak Lanjutan pada Inflasi dan Stabilitas Keuangan

Kenaikan harga energi dan biaya logistik secara otomatis akan memicu tekanan inflasi yang meluas, menggerus daya beli masyarakat, dan pada akhirnya berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan menyebabkan volatilitas ekstrem di pasar keuangan. Fenomena

flight to safety, di mana investor menarik modal dari aset berisiko (seperti saham dan obligasi di pasar negara berkembang) untuk dialihkan ke aset yang dianggap aman (seperti emas, obligasi pemerintah AS, dan Dolar AS), dapat menyebabkan arus modal keluar yang deras. Hal ini menekan nilai tukar Rupiah dan menyebabkan koreksi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Respons Kebijakan Kementerian Keuangan

Menghadapi kompleksitas dampak ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memegang peran sentral dalam merumuskan dan mengeksekusi respons kebijakan fiskal yang proaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Langkah-langkah spesifik meliputi:

1. Manajemen Fiskal Kontra-Siklus: Melakukan realokasi anggaran darurat dengan memangkas belanja non-esensial dan mengalihkannya untuk memperkuat jaring pengaman sosial, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pangan, guna melindungi daya beli kelompok rentan.

2. Manajemen Subsidi Energi Adaptif: Mempertimbangkan mekanisme penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara berkala dalam batas tertentu untuk mengurangi tekanan mendadak pada APBN. Selain itu, mempercepat implementasi reformasi subsidi tepat sasaran agar dialihkan dari komoditas ke individu yang membutuhkan.

3. Optimalisasi Penerimaan Negara: Mengkaji pemberlakuan tarif ekspor yang bersifat progresif atau menyesuaikan formula Harga Batubara Acuan (HBA) dan royalti, meskipun potensi windfall terbatas, untuk menangkap sebagian keuntungan tak terduga yang mungkin timbul dari fluktuasi harga komoditas ekspor. Pendapatan tambahan ini diprioritaskan untuk menambal defisit subsidi energi atau diinvestasikan pada energi terbarukan.

4. Manajemen Utang Prudent dan Komunikasi Proaktif: Menjaga kepercayaan investor dengan komunikasi transparan mengenai kondisi fiskal dan langkah mitigasi. Mengoptimalkan sumber pembiayaan domestik dan menjaga hubungan baik dengan lembaga multilateral untuk memastikan ketersediaan jalur pembiayaan siaga.

Akselerasi Transisi Energi: Imperatif Keamanan Nasional

Secara fundamental, kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga minyak hanya dapat diatasi dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan investasi masif pada Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta mendorong kebijakan efisiensi energi di berbagai sektor. Langkah ini bukan hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga merupakan imperatif keamanan ekonomi nasional.

Dengan menerapkan langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi dan cepat, Kementerian Keuangan bersama otoritas terkait dapat berfungsi sebagai jangkar stabilitas, memitigasi dampak terburuk dari krisis geopolitik, dan melindungi perekonomian serta masyarakat Indonesia dari gejolak eksternal.

Kota Jakarta sedang berambisi menuju 50 besar kota global dunia, tanpa meninggalkan budaya Betawi sebagai identitas kota ini, termasuk dengan memperhatikan nasib seniman Betawi. Global Power City Index menempatkan Jakarta pada peringkat ke-45 dari 48 negara. Posisinya lebih rendah daripada kota sekawasan, seperti KualaLumpur (41), Bangkok (40), dan Singapura (5). Walau berupaya masuk dalam jajaran kota global dunia, Pemprov DKI Jakarta memastikan kebudayaan Betawi tak akan ditinggalkan. ”Budaya tetap menjadi penanda kekhasan Jakarta, sekaligus daya tarik untuk mem-perkenalkan wajah Indonesia kepada dunia,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung saat perayaan HUT Ke-498 Jakarta di kawasan Monas, Jakpus, Minggu (22/6). Pramono juga merespons upaya menyejahterakan seniman ataupun melestarikan kebudayaan Betawi. Tampak dari tema ulangtahun Jakarta, yaitu ”Jakarta Kota Global dan Berbudaya”.

Pemprov DKI Jakarta mendorong dirampungkannya revisi Perda No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi menjadi Rancangan Perda Pemajuan Kebudayaan Betawi. Wagub DKI Jakarta, Rano Karno, Rabu (25/6) mengatakan, Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi sebagai sokoguru untuk kesejahteraan dan regenerasi kebetawian ataupun budaya lainnya. ”Saya ingatin, Jakarta ini bukan hanya milik Betawi. Kita harus adil kepada semua kebudayaan yang ada di Jakarta. Itu yang sedang kami siapkan,” ujar Rano. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin memastikan komitmennya, memprioritas-kan revisi Perda No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi menjadi Pemajuan kebudayaan Betawi. Politisi PKS ini juga mengusulkan agar kebudayaan Betawi tak hanya hadir dalam perda atau sekadar seremonial. Kebetawian harus masuk dalam matapelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, untuk mendorong perubahan sosial, termasuk menjaga sekaligus melestarikan budaya Betawi.

Berdasarkan catatan Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta 2021-2024, Alokasi anggaran pengembangan kebudayaan tahun 2024 mencapai Rp 117 miliar dengan realisasi 88,35 %. Sekdis Kebudayaan DKI Jakarta, Imam Hadi Purnomo mengakui, pihaknya telah memberi pendampingan untuk meningkatkan manajemen sanggar, termasuk mendorong legalitas perizinan, berbarengan dengan menyusun naskah akademik Pemajuan Kebudayaan Betawi dengan memperkuat narasi kebudayaan Betawi dalam dokumen perencanaan daerah guna menjawab tantangan Jakarta sebagai kota global, melalui penguatan pengalaman budaya, peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), serta Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar tetap terjagadan lestari. (Yoga)

Bank Mandiri berkomitmen mendukung agenda strategis pemerintah dalam mengakselerasi transformasi ekonomi kerakyatan, termasuk penguatan koperasi desa agar dapat menciptakan nilai tambah secara optimal dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Mandiri mewujudkan dukungan tersebut pada kickof/pelatihan Capacity Buildin SDM dan Penguatan Kelembagaar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar Rabu-Kamis (25-26/6). Kegiatan yang diinisiasi Kemenko Bidang Pangan ini menjadi langkah awal penting dan menentukan dalam mendorong Kopdes sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif, adaptif dan berdaya saing tinggi. Bank Mandiri menyediakan fasilitas pelatihan di Gedung Nawasena, Mandiri University, KawasanMandiri Wijayakusuma, Jakbar, bagi 1.300 peserta yang merupakan pengurus dan perwakilan 150 KDKMP yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebanyak 348 peserta hadir secara langsung (luring), sedang 1.000 peserta lainnya bergabung secara daring melalui platform digital. "Bank Mandiri percaya bahwa Kopdes memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Melalui sinergi ini, kami berharap dapat membantu Kemenko Pangan memperkuat fondasi kelembagaan koperasi dan mengakselerasi kapasitas SDM-nya agar lebih adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan zaman," kata Dirut Bank Mandiri, Darmawan Junaidi di sela acara di Jakarta, Rabu (25/6). Acara ini juga dihadiri Menko Pangan sekaligus Kerua Satgas KDKMP, ZulkifliHasan, menteri dan wakil menteri terkait, serta beberapa direktur BUMN. Bank Mandiri tak hanya menyediakan fasilitas dan dukungan logistik, tapi juga berkontribusi dalam pengisian materi pelatihan mengenai pemahaman keuangan serta sharing sesion agar kchadiran KDKMP memberi dampak yang lebih optimal dalam memperkuat ekonomi desa dan kemandirian bangsa. (Yoga)

Reformasi regulasi dan menciptakan ekosistem ramah investasi dalam penyediaan rumah menjadi kunci penting keberhasilan mewujudkan program tiga juta rumah per tahun. Hal itu ditekankan Bank Dunia dalam laporan People First Housing: A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia. Bank Dunia meyakini, target ambisius tiga juta rumah per tahun bukan mustahil dicapai, dengan adanya kolaborasi lintas sektor, penguatan kerangka strategis, serta kebijakan yang inklusif dan efisien. Reformasi regulasi diperlukan untukmenghilangkan distorsi pasar dan membangun kepercayaan. Keterlibatan swasta ditekankan Bank Dunia karena keterbatasan pemerintah. Untuk mencapai target tiga juta rumah, dibutuhkan 3,8 miliar USD (Rp 62 triliun) investasi publik langsung tiap tahun. Sementara, anggaran sektor perumahan hanya 0,18 % dari PDB atau Rp 5 triliun, tahun ini. Dari kebutuhan 700.000-800.000 unit rumah untuk keluarga baru per tahun, hanya bisa dipenuhi sepertiganya, atau 220.000-240.000 unit.

Persoalannya tak hanya soal ketersediaan, tetapi juga akses atau keterjangkauan. Riset Best Brokers terhadap 62 negara pada 2024 menempatkan harga rumah di Indonesia, termahal keempat di dunia dibandingkan rata-rata pendapatan masyarakatnya. Menurut BPS, pada 2023 terdapat 15,21 % rumahtangga di Indonesia yang tak memiliki rumah dan hanya 63,15 % rumah yang tergolong layak. Sebanyak 95 % generasi milenial tak mampu membeli rumah. Sementara, banyak pula yang memiliki puluhan bahkan ratusan rumah dan menguasai puluhan bahkan ribuan hektar lahan. Keberadaan Bank Tanah belum efektif karena kurangnya dukungan anggaran. Pentingnya iklim investasi perlu digarisbawahi. Pengembang juga mengeluhkan perizinan yang berbelit, harga material yang terus merangkak naik, dan sulitnya akses permodalan bank. Buruknya perencanaan, manajemen, dan keberlanjutan juga menyebabkan 60-80 % rumah subsidi yang sudah terbangun menjadi terbengkalai, tak dihuni dan rusak. (Yoga)

Mary Ann Etiebet, Presiden dan CEO Vital Strategies, lembaga internasional mitra strategis pemerintah dan masyarakat sipil bidang kesehatan, menyatakan hal itu dalam jumpa pers Konferensi Internasional Pengendalian Tembakau di Dublin, Irlandia, Selasa (24/6) sore. Selama 20 tahun terakhir, angka perokok secara global turun, tapi dunia menghadapi titik balik. Garis tren terbaru menunjukkan penurunan volume penjualan rokok mendatar, karena penjualan di kalangan anak muda, khususnya perempuan, naik signifikan. Industri tembakau merespons kemajuan program kesehatan dengan mengeluarkan dana miliaran USD untuk intervensi melalui lobi politik dan menyumbang dana kampanye untuk memengaruhi pengambil kebijakan agar regulasi pengendalian tembakau tak bertaring. Industri juga memproduksi rokok elektronik aneka warna dan aroma, produk tembakau yang dipanaskan dan kantong nikotin yang membuat anak muda kecanduan nikotin.

Negara-negara diharapkan berkomitmen untuk berkampanye terkait pengendalian rokok secara berkelanjutan dalam menghadapi industri yang rakus dan terus berkembang. Selama ini iklan dan promosi produk tembakau menyasar anak muda, termasuk perempuan dengan membentuk citra bahwa pengguna rokok keren dan gaul serta membentuk persepsi salah bahwa rokok elektronik lebih tidak berbahaya dibanding rokok konvensional. Berbagai negara di dunia membutuhkan percepatan upaya kesehatan dan kebijakan fiskal melalui pengenaan pajak kesehatan untuk mendanai kesehatan publik ditengah keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah. Kaum muda banyak terpapar kampanye rokok secaramasif di media sosial melalui berbagai platform digital.

Di Indonesia, kampanye digital menyuarakan bahaya rokok bagi kesehatan gencar dilakukan pemerintah berkolaborasi dengan organisasi nonpemerintah, yang dinilai cukup efektif sebagai narasi tandingan terhadap promosi produk tembakau. Pajak kesehatan efektif menekan prevalensi perokok. Tapi, kurang dimanfaatkan untuk menyelamatkan jiwa, memperkuat ekonomi dan memberi penerimaan baru bagi pemerintah. Padahal, mengacu pada data Satgas Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan, kenaikan harga produk rokok, alkohol, serta makanan dan minuman manis atau dengan kadar gula tinggi minimal 50 % menyelamatkan nyawa 50 juta orang selama lebih dari 50 tahun. Pajak ini berpotensi menghasilkan penerimaan global 7 triliun USD dalam lima tahun. (Yoga)

Demi mewujudkan tarif listrik nasional yang lebih kompetitif, BPI Danantara akan berinvestasi di sektor pengembangan transmisi dan distribusi listrik. Langkah ini dinilai penting untuk menurunkan komponen biaya nonpembangkit yang selama ini membebani struktur tarif kepada konsumen. Di acara bertajuk ”Financial Times Live Energy Transition Summit Asia” di Jakarta, Rabu (25/6) Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan, investasi di sektor transmisi dan distribusi listrik diperlukan untuk menurunkan beban biaya kepada konsumen. Menurut dia, meskipun biaya pembangkitan relatif rendah, komponen distribusi dan transmisi masih menyumbang biaya tinggi dalam struktur tarif listrik nasional. Biaya transmisi mencapai sekitar 2,5 sen USD per kWh dan distribusi listrik juga 2,5 sen USD per kWh hingga total mencapai 5 sen USD per kWh.

”Biaya tersebut sangat mahal sehingga kita perlu melakukan reinvestasi agar biayamenjadi lebih kompetitif. Tugas kita (Danantara) adalah bagaimana menempatkan modal untuk membangun jaringan transmisi baru di seluruh Indonesia,” ujarnya. Ia mencontohkan Uni Emirat Arab mampu menekan biaya distribusi listrik hanya sekitar 1,5 sen USD per kWh. Meski kondisi geografis dan skala sistem kelistrikan berbeda, Pandu menilai Indonesia tetap bisa menurunkan biaya bertahap dari 5 sen USD per kWh, menjadi 3 sen USD per kWh. Pemerintah memiliki mandat untuk menyediakan listrik murah atau gratis bagi masyarakat miskin. ”Itu menjadi program efisiensi besar dari tahun ke tahun. Hal yang penting bagi Presiden Prabowo adalah memastikan ada keseimbangan sosial,” tuturnya. (Yoga)

Lereng pegunungandi Dataran Tinggi Gayo, Aceh, dikenal pasar globalsebagai penghasil kopi arabika berkualitas. Berkah kesadaran petani hingga eksportir menjaga kualitas. Koperasi Baitul Qiradh atau KBQ Baburrayyan di Takengon, Aceh Tengah, satu-satunya koperasi di Indonesia yang mengekspor kopi arabika Gayo langsung ke Starbucks di Seattle, AS. Disamping ketat membeli greenbean asalan sebelum diproses siap ekspor, mereka rajin melatih petani. Pada Minggu (11/5) di KBQ Baburrayyan, tiga truk kontainer berukuran 20 ft mengantre disamping gudang. Pekerja sibuk memuat ratusan karung goni seberat 60 kg greenbean ke kontainer. Di karung terbaca, Product of Indonesia, KBQ Baburrayyan dan Starbucks Coffee. ”Kami mengirim 50 kontainer setahun, masing-masing 19,2 ton,” kata Manajer Operasional Baburrayyan, Mochammad Charis. Ba-burrayyan beranggotakan 7.000 petani kopi arabika Gayo di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues.

Petani diarahkan merawat kebun kopi sesuai standar pasar global, termasuk bertani organik tanpa bahan kimia. Pada 2011, Baburrayyan membagikan 11 mesin huller atau penggiling ceri merah (gelondongan) menjadi greenbean asalan atau biji kopi yang masihdiselimuti kulit ari tipis (gabah) kepada 11 kolektor di dekat kelompok tani binaan mereka, untuk mendekatkan penggilingan ceri kopi ke petani dan mengurangi beban produksi di gudang Baburrayyan yang berisiko menurunkan kualitas green bean.  Kini sedikitnya 200 huller berkembang karena banyak yang menyediakan jasa penggilingan ceri kopi di kampungnya. Kolektor mitra Baburrayyan menyetor greenbean asalan berkadar air maksimal 15 %. Standar kualitas dijaga dalam penerimaan kopi. Semua karung dicek dan sampelnya diuji di laboratorium, lalu biji kopi asalan dijemur. Mesin terkomputerisasi akan menyortir biji kopi berdasar ukuran, berat dan warna. Ahli kopi Baburrayyan kemudian menyangrai dan menyeduhnya untuk diuji.

Begitu memenuhi standar, baru dikarungi untuk diekspor melalui Pelabuhan Belawan, Medan. Indonesia mengekspor 276.335 ton kopi pada 2023 dengan nilai 916,5 juta USD. Lima negara tujuan utama ekspor adalah AS 36.625 ton, Mesir 32.047 ton, Malaysia 22.677 ton, Italia 18.122 ton dan Jepang 15.316 ton. Untuk menjaga kualitas bijikopi, Baburrayyan aktif membina petani dengan dukungan Farmer Support Center(FSC) yang didirikan Starbucks di Berastagi, Sumut. Starbucks mendirikan 10 FSC di seluruh dunia, dua di antaranya di Asia, yakni Yunnan (China) dan Berastagi (Indonesia). FSC menyediakan berbagai program pelatihan petani terkait budidaya dan pemrosesan kopi organik sesuai standar pasar global. Starbucks dan FSC terus menjangkau petani mendapatkan pelatihan praktik pertanian yang baik, bantuan bibit kopi dan pohon penaung tanaman kopi, serta literasi keuangan. Bagi orang Gayo, biji kopi taksekadar hasil panen. Kopi adalah denyut kehidupan yang harus dijaga sepenuh jiwa. (Yoga)

Konflik geopolitik silih berganti mengganggu stabilitas ekonomi dunia, mendorong Indonesia untuk lebih memperkuat ekonomi dalam negeri. Menghadapi situasi ini, pemerintah tetap membuka kerja sama antar negara yang bebas aktif dan mengembangkan hilirisasi demi keberlanjutan ekonomi. Hal itu mengemuka dalam sambutan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mewakili presiden Prabowo dalam pembukaan acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025(JGF 2025) yang diselenggarakan Lemhannas di Jakarta, Selasa (24/6). Bahlil menyoroti ketidakpastian yang tengah melanda dunia akibat dinamika geopolitik yang dinamis dan tidak terduga. ”Awalnya kita ingin bergabung bersama kawasan-kawasan ekonomi dengan harapan saling mendukung. Sekarang hampir semua negara memikirkan kepentingan negaranya masing-masing. Ada koreksi pertumbuhan ekonomi global dampak dari ketidakpastian itu,” kata Bahlil.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Indonesia masih membuka kerja sama dengan banyak negara, seperti Rusia, AS dan China. Negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, juga digandeng untuk membangun kekuatan kawasan regional. Hal itu ditunjukkan lewat kunjungan Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri ke Rusia, membahas peluang kerja sama di sejumlah sektor. Indonesia juga menandatangani kesepakatan dengan Singapura dalam bidang energi terbarukan. ”Kita melakukan kerja sama karena politik kita bebas aktif. Kita tidak berpihak pada negara mana pun. Negara mana yang menguntungkan untuk kita dan sama-sama untung. Ini juga terkait bagaimana kita melakukan proses kerja sama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi kita,” ucapnya. Kerja sama itu dimungkinkan dengan memetakan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia dan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam dengan hilirisasi sebagai strategi utama ransformasi ekonomi nasional. (Yoga)