;

Geopolitik Memanas, Bisnis Bank Emas Mengkilap

Yuniati Turjandini 26 Jun 2025 Investor Daily (H)
Di tengah riuhnya ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik yang masih memanas, minat masyarakat untuk berinvestasi pada intrusmen emas masih tinggi. Peningkatan  minat tersebut yang memberikan angin segar bagi lembaga keuangan yang memiliki layanan bank emas (bullion bank). Bisnis bank emas dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Penggadaian terus mencatatkan kinerja yang menyilaukan. Ke depan, meskipun kondisi geopolitik akan mereda, diperkirakan bisnis emas masih akan mengkilap, karena masyarakat semakin teredukasi mengenai berbagai instrumen investasi,  termasuk emas sebagai safe haven. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pembiayaan BSI per Mei 2025 tumbuh 14,97% secara (yoy) menjadi Rp292 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kredit industri peranakan yang hanya naik 8,8% (yoy) Menurut Anton, pertumbuhan tersebut menunjukkan bank syariah masih memiliki potensi untuk tumbuh di tahun ini.  "Terbesar di segmen konsumer dengan pertumbuhan 16,67% dengan kontributor utama dari produk  cicilan emas yang tumbuh 175%," ucap Anton. (Yetede)

Produk Unggulan ke Depan Harus Menyasar Komoditas Pertanian

Yuniati Turjandini 26 Jun 2025 Investor Daily (H) Yl
Pengembangan produk unggulan ke depan  harus menyasar komoditas pertanian yang hanya ada di Indonesia dan mampu menghasilkan pendapatan setinggi-tingginya, yakni kopi, cokelat, dan rempah. Di masa lalu, ketiga komoditas ini berjaya dan  menjadikan Indonesia produsen nomor satu dunia. Melalui pembenahan lembaga penelitian, termasuk mengembalikan fungsi penelitian pertanian yang kini di badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ke Kementerian Pertanian, maka kopi, cokelat, dan rempah akan berkibar lagi serta berkontribusi besar ke pendapatan negara. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pambangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, sejak menjadi NKRI, luas lahan Indonesia tidak bertambah hanya sekitar 191 juta hektare (ha), bahkan mungkin sekarang telah berkurang karena sebagian tenggelam. Dengan lahan di nomor 16 dunia, namun penduduk Indonesia saat ini justru di peringkat empat global sekitar 280 juta orang. Karenanya, ketersedian lahan per kapita RI di Asean kini tercatat masuk salah satu yang terendah. (Yetede)

PHK Massal Bisa Jadi Efek Domino Perang

Yuniati Turjandini 26 Jun 2025 Investor Daily
Para ekonom mengkhawatirkan adanya efek domino jika perang tak reda, karena bakal berujung pada terjadinya PHK massal. Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic dan Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, perang bisa berdampak pada industri manufaktur seperti biaya bahan baku dan energi yang akan naik signifikan. "Industri bisa saja lakukan efisiensi ekstrem dengan menekan biaya operasional seperti biaya tenaga kerja. Imbasnya PHK sektor manufaktur meningkat tajam hingga akhir tahun 2025," Kepala Ekonom Permata Bank Yosua Perdede juga mengatakan, konflik Iran-Israel memliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, terutama lonjakan harga minyak dunia. "Dampak terhadap sektor manufaktur diperkirakan signifikan, terutama jika konflik berlangsung dalam jangka panjang," tukasnya. Yosua mengatakan selain tekanan pada margin, peningkatan biaya produksi juga berpotensi memicu perlambatan aktivitas manufaktur secara keseluruhan, mengurangi kapasitas produksi, hingga berisiko menyebabkan PHK. (Yetede)

Peluang Bisnis PT Garuda Indonesia

Yuniati Turjandini 26 Jun 2025 Investor Daily
Masuknya PT Danantara Asset Management (Persero) sebagai investor di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan memperkuat kontrol terhadap penggunaan dana, transparansi belanja modal, serta kinerja keuangan  maskapai pelat merah tersebut secara keseluruhan. Analis penerbangan independen, Gatot Rahardjo mengatakan Garuda Indonesia harus cermat memanfaatkan pendanaan dari Danantara melalu perencanaan yang matang dan terukur. Perseroan harus mampu membuka rute-rute udara potensial dan menambah tingkat keterisian tempat duduk. Hal tersebut menjadi tantangan, sebab dalam empat tahun ke belakang hingga saat ini pertumbuhan penerbangan nasional berada pada kondisi yang stagnan. Hal ini dipengaruhi faktor eksternal dan kondisi investasi di sektor aviasi. "Faktor ekternal masih ada pada harga avtur dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sedangkan kondisi dalam negeri, daya beli tidak terangkat atau berjalan di tempat sehingga dana ini tentu harus cermat dan terukur," kata Gatot. (Yetede)

Peran Digitalisasi Dongkrak Pertumbuhan Bisnis UMKM

Yuniati Turjandini 26 Jun 2025 Investor Daily
Perkembangan teknologi digital memberikan dampak terhadap pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia. Pemanfaatan digitalisasi oleh pelaku UMKM terbukti mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dam mendongkrak pendapatan secara signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah mengubah lanskap bisnis UMKM secara drastis. Mulai dari pemanfaatan media sosial untuk promosi hingga penggunaan platform e-commerce  dan  sistem pembayaran digital, teknologi kini menjadi tulang punggung dalam mempercepat pertumbuhan sektor ini. "Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi UMKM, agar tetap relevan bagi daya saing," kata Ketua Tim Implementasi Gim Kementerian  Komunikasi dan Digital Tita Ayuditya Surya. Ia menyebutkan, platform seperti Instagram, TikTok, Tokopedia, dan Shopee menjadi alat utama bagi UMKM untuk menjangkau konsumen lintas daerah. (Yetede)

Bulog Ajukan Tambahan Modal Rp 6 Triliun

Hairul Rizal 26 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah Indonesia, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 10/2025, menargetkan pengadaan satu juta ton jagung pipilan kering dari dalam negeri sebagai bagian dari strategi swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen ini dalam forum internasional SPIEF 2025 di Rusia, dengan menyatakan bahwa Indonesia tak hanya mengejar swasembada dalam waktu singkat, tetapi juga bercita-cita menjadi eksportir utama beras dan jagung dunia.

Sekretaris Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso (Wiwiet) mengungkapkan bahwa hingga 20 Juni 2025, Bulog telah menyerap 50.490 ton jagung dari petani, dan menargetkan serapan penuh hingga akhir tahun dengan dukungan dana Rp6 triliun—sementara ini menggunakan fasilitas kredit bank sembari menunggu dana dari Operator Investasi Pemerintah (OIP). Jagung akan diolah sendiri atau lewat mitra pengolah agar sesuai dengan standar Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menekankan bahwa Inpres ini merupakan langkah nyata dalam stabilisasi harga dan perlindungan terhadap petani. Ia menyatakan bahwa produksi jagung nasional meningkat signifikan, bahkan sudah mulai ekspor, sejalan dengan visi Presiden menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Bapanas memainkan peran penting dalam perencanaan, penetapan harga, pengawasan mutu, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjamin kelancaran program.

Keseluruhan kebijakan ini memperlihatkan sinergi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan iklim dan gejolak pasar global. Dengan dukungan kementerian terkait serta pelibatan lembaga seperti TNI dan Polri, upaya ini menjadi bagian integral dari pembangunan pertanian nasional yang mandiri dan berkelanjutan.


Pemerintah Siap Sasar Pajak Pedagang Online

Hairul Rizal 26 Jun 2025 Kontan (H)
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi aturan baru yang akan mewajibkan platform marketplace (lokapasar) memungut dan menyetor pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari penjual UMKM dengan omzet tahunan Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Kebijakan ini bukanlah penetapan tarif pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan agar lebih sederhana dan adil bagi UMKM online maupun offline.

Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, menegaskan aturan itu dibuat untuk menyederhanakan administrasi pajak dan menciptakan keadilan perlakuan bagi UMKM daring dan luring.

Budi Primawan, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), menyatakan marketplace siap mematuhi aturan pemerintah, namun mengingatkan dampaknya akan langsung dirasakan jutaan penjual UMKM digital. Ia menyarankan penerapan kebijakan dilakukan bertahap dengan sosialisasi yang luas dan memperhatikan kesiapan pelaku UMKM serta infrastruktur sistem marketplace.

Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute, menilai kebijakan ini bukan tarif baru melainkan perubahan cara pemungutan agar lebih otomatis dan mendorong kepatuhan. Ia menyebut potensi penerimaan pajak signifikan—hingga sekitar Rp 1,2 triliun jika separuh transaksi e-commerce (diproyeksikan Rp 487 triliun pada 2024) berasal dari UMKM. Namun, ia juga mengingatkan potensi tantangan berupa rendahnya literasi pajak UMKM, kesiapan sistem yang belum seragam, beban administrasi tambahan bagi pedagang, dan risiko kenaikan harga barang/jasa.

Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, mendukung langkah ini sebagai bentuk adaptasi pemungutan pajak di era digital. Menurut dia, penunjukan platform digital sebagai pihak pemungut pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penerimaan negara.

Kebijakan ini diharapkan bisa mendongkrak kepatuhan pajak UMKM daring melalui pemotongan otomatis di platform, tapi perlu penerapan hati-hati, bertahap, dan sosialisasi memadai untuk mengantisipasi dampak ke jutaan pedagang serta harga jual di marketplace.

Potensi Tekanan Tambahan pada Target Pajak

Hairul Rizal 26 Jun 2025 Kontan
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik Israel–Iran, diperkirakan memberi tekanan tambahan pada kinerja penerimaan pajak Indonesia yang sudah melemah. Per akhir Mei 2025, realisasi penerimaan pajak baru Rp 683,26 triliun atau 31,2% dari target, bahkan turun 10,13% dibanding tahun lalu.

Yusuf Rendy Manilet, ekonom Center of Reform on Economics (Core), menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak akibat konflik bisa meningkatkan biaya logistik dan produksi dalam negeri, memicu inflasi, dan menggerus daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga berpotensi bergeser ke kebutuhan pokok yang bebas PPN, sehingga setoran PPN menurun meski harga naik. Selain itu, ketidakpastian global bisa menekan ekspor komoditas unggulan Indonesia dan memangkas profitabilitas perusahaan, yang pada akhirnya menyusutkan basis PPh Badan. Meski begitu, Yusuf juga mencatat ada peluang windfall profit untuk sektor energi seperti batubara atau sawit jika harga komoditas melonjak, walau sifatnya sektoral dan sementara.

Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), menilai konflik Israel–Iran meningkatkan risiko naiknya harga minyak global. Hal ini memang bisa mendongkrak penerimaan pajak sektor migas lewat PPh badan. Namun di sisi lain, beban impor minyak mentah juga naik dan bisa mengganggu keseimbangan fiskal jika asumsi makro dalam APBN 2025 lebih rendah dari realisasi. Menurut Prianto, pemerintah masih punya waktu lebih dari enam bulan untuk mengejar target penerimaan pajak, sehingga perlu upaya serius menambah penerimaan agar tekanan fiskal mereda.

Konflik geopolitik menambah ketidakpastian penerimaan pajak Indonesia yang sudah melambat. Dampaknya bervariasi: dari potensi kenaikan inflasi yang menekan PPN hingga risiko menurunnya profitabilitas perusahaan yang memukul PPh. Namun peluang dari sektor migas dan komoditas tetap ada, meski tidak merata. Pemerintah perlu memanfaatkan waktu yang ada untuk mengoptimalkan penerimaan dan menjaga keseimbangan fiskal.

Menara Mitratel Tetap Tangguh di Tengah Persaingan

Hairul Rizal 26 Jun 2025 Kontan
Kinerja PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) pada kuartal I-2025 memang masih lesu dengan pendapatan turun 9% yoy menjadi Rp 2,3 triliun, namun perusahaan tetap solid berkat dominasi pangsa pasar nasional dan strategi optimalisasi aset.

Sukarno Alatas, Analis Senior Kiwoom Sekuritas Indonesia, menekankan kekuatan MTEL dengan pangsa pasar nasional 44% dan jaringan luas, termasuk wilayah luar Jawa yang banyak memiliki kontrak jangka panjang. Ia juga menyoroti peningkatan tenancy ratio dari 1,44 menjadi 1,52 kali, yang mencerminkan keberhasilan MTEL mengoptimalkan aset menara lewat kolokasi. Sukarno memproyeksi laba bersih MTEL sepanjang 2025 bisa mencapai Rp 2,1 triliun, dan merekomendasikan buy dengan target harga Rp 690 per saham.

Arief Machrus, analis Ina Sekuritas, menilai MTEL diuntungkan oleh potensi penurunan suku bunga, yang penting karena 98% dari utang Rp 15,83 triliun-nya memakai skema floating rate. Penurunan bunga akan membantu menstabilkan beban bunga MTEL. Arief juga merekomendasikan buy dengan target Rp 800 per saham.

Namun, MTEL menghadapi risiko dari merger XL Axiata dan Smartfren menjadi XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL), yang bisa mengurangi sekitar 1.000 penyewa menara akibat tumpang tindih jaringan. Meski demikian, Aurellia Setiabudi dari BNI Sekuritas menilai dampak merger ini hanya sementara dan tak signifikan terhadap keuangan MTEL. Ia justru menekankan potensi dukungan dari Indosat (ISAT) yang bisa memberi order baru hingga 629 menara pada kuartal II-2025. Aurellia merekomendasikan hold untuk 3 bulan ke depan dan buy untuk 12 bulan dengan target Rp 800.

Intinya, meski awal tahun 2025 MTEL menghadapi tekanan pada pendapatan dan risiko kehilangan sebagian penyewa karena merger di industri, fundamental bisnisnya tetap kuat berkat dominasi pasar, kemampuan mengoptimalkan aset, potensi ekspansi fiber optic, dan peluang mendapat keuntungan dari penurunan suku bunga. Para analis umumnya optimistis dan merekomendasikan buy untuk prospek jangka menengah hingga panjang.

Penetrasi Asuransi Swasta Masih Meluas

Hairul Rizal 26 Jun 2025 Kontan
Wacana konsolidasi perusahaan asuransi milik negara (BUMN) kembali mencuat, dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berencana melebur belasan perusahaan asuransi BUMN menjadi hanya tiga entitas besar. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing sektor asuransi BUMN yang saat ini dinilai memiliki kapasitas terbatas dan kurang kompetitif.

Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara, menegaskan langkah ini untuk memperkuat posisi perusahaan asuransi BUMN agar mampu bersaing lebih baik di pasar.

Namun, Irvan Rahardjo, pengamat asuransi, mengingatkan bahwa meski konsolidasi bisa meningkatkan kapasitas modal, hal itu tidak otomatis membuat pasar jadi didominasi pemain BUMN. Ia menilai perusahaan swasta lebih fleksibel dan cepat dalam mengambil keputusan, serta memiliki relasi kuat dengan korporasi BUMN sebagai mitra penanggung risiko. Irvan juga mengingatkan risiko berkurangnya pilihan konsumen jika jumlah pemain asuransi BUMN terlalu sedikit.

Hasinah Jusuf, Direktur Legal & Compliance PT Asuransi Allianz Life Indonesia, menilai dampak konsolidasi asuransi BUMN terhadap bisnis asuransi swasta akan terbatas, karena segmen pasar yang disasar berbeda. Menurut Hasinah, asuransi BUMN lebih fokus pada produk kumpulan atau korporasi, sedangkan pemain swasta banyak bermain di segmen individu.

Simon Imanto, Ketua Bidang Keuangan, Permodalan, Investasi & Pajak AAJI, berharap rencana merger ini tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan konsumen, agar konsolidasi tidak hanya mementingkan efisiensi tapi juga kualitas layanan bagi masyarakat.

Konsolidasi asuransi BUMN diharapkan meningkatkan daya saing melalui penguatan modal dan efisiensi, tetapi perlu dirancang hati-hati untuk menjaga persaingan sehat dan pilihan konsumen di pasar asuransi nasional.