Pajak Employee Stock Option: Hak dan Kewajiban yang Wajib Diketahui Karyawan

Di tengah maraknya startup dan perusahaan teknologi yang tumbuh pesat, istilah Employee Stock Option (ESO) semakin akrab di telinga. Fasilitas ini sering menjadi daya tarik utama yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan, khususnya mereka yang menempati posisi strategis. Namun, apa sebenarnya ESO itu, dan bagaimana implikasi perpajakannya di Indonesia? Mari kita kupas tuntas.

Secara sederhana, Employee Stock Option adalah hak yang diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk membeli saham perusahaan di kemudian hari, dengan harga yang sudah ditetapkan sejak awal. Harga ini biasanya lebih rendah dari harga pasar saham saat hak tersebut diberikan. Ini ibarat "tiket" bagi karyawan untuk mendapatkan saham dengan harga diskon, yang dapat dimanfaatkan saat harga saham di pasar telah meningkat. Sebagai contoh, jika Anda diberi ESO untuk membeli 1.000 lembar saham seharga Rp1.000 per lembar, dan beberapa tahun kemudian harga pasar saham melonjak menjadi Rp5.000 per lembar, Anda bisa menggunakan hak tersebut. Keuntungan dari selisih harga inilah yang menjadi daya tarik ESO, yang juga berfungsi sebagai motivasi karyawan, menumbuhkan rasa kepemilikan, dan meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan.

Jangan Kaget, Ini Momen ESO Dipajaki!

Keuntungan yang diperoleh dari ESO tidak lepas dari kewajiban perpajakan. Berdasarkan ketentuan pajak di Indonesia, keuntungan ini dikategorikan sebagai penghasilan yang tunduk pada Pajak Penghasilan (PPh). Ada dua momen krusial yang perlu diperhatikan terkait perpajakan ESO.

Pertama, saat hak opsi dilaksanakan (exercised). Ketika karyawan memutuskan untuk menggunakan hak opsinya dan membeli saham dari perusahaan, selisih antara harga pasar saham saat itu dengan harga opsi yang dibayarkan akan dihitung sebagai penghasilan bagi karyawan. Penghasilan inilah yang akan dikenakan PPh Pasal 21 bagi karyawan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, atau PPh Pasal 26 jika penerima adalah Wajib Pajak Luar Negeri. Artinya, kewajiban pajak dapat timbul bahkan sebelum saham tersebut dijual.

Kedua, saat saham dijual (sold). Jika setelah membeli saham, karyawan kemudian menjualnya di pasar saham dan memperoleh keuntungan, maka keuntungan dari penjualan saham ini akan dikenakan PPh Final atas transaksi penjualan saham. Tarif PPh Final ini umumnya sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham, ditambah PPh Final 0,5% jika saham tersebut merupakan saham pendiri. Penting untuk diingat, perusahaan biasanya akan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang timbul saat pelaksanaan opsi.

Perhatian bagi Karyawan Penerima ESO

Bagi karyawan yang menerima Employee Stock Option, ada beberapa hal fundamental yang harus diperhatikan demi menghindari masalah perpajakan di kemudian hari. Sangat penting untuk memahami kebijakan perusahaan terkait ESO, termasuk periode pelaksanaan hak (vesting period) dan prosedur pemotongan pajak oleh perusahaan.

Perencanaan keuangan yang matang juga sangat disarankan. Mengingat pajak dapat dikenakan sebelum saham terjual, karyawan perlu menyiapkan dana untuk membayar pajak yang timbul saat hak opsi dilaksanakan. Jangan sampai fokus pada potensi keuntungan mengaburkan kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

Selain itu, semua penghasilan yang berasal dari ESO, baik saat pelaksanaan opsi maupun dari keuntungan penjualan saham, wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Anda. Pastikan setiap data yang dilaporkan akurat dan sesuai dengan bukti potong pajak yang diberikan perusahaan. Terakhir, jika ESO yang diterima berjumlah besar atau memiliki skema yang kompleks, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak atau ahli keuangan. Mereka dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai implikasi pajak dan membantu dalam merencanakan strategi pajak yang efisien.

Employee Stock Option memang merupakan insentif yang sangat menguntungkan. Namun, kunci untuk memaksimalkan manfaatnya adalah dengan memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban perpajakannya, serta senantiasa patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Eskalasi konflik Iran-Israel yang belakangan melibatkan AS, menyebabkan lonjakan harga di pasar minyak dunia. Harga minyak diprediksi akan mencapai 80 USD per barel dalam jangka pendek. Eskalasi konflik juga membuat pasar finansial dunia bergejolak. Minyak mentah WTI pada Senin (23/6) pukul 14.00 mencapai 74,87 USD per barel, naik 1,03 % sejak pembukaan pasar. Harga minyak mentah Brent sudah menyentuh 78 USD per barel, bahkan sempat menyentuh 79 USD per barel, tertinggi sejak Januari 2025. Pengamat komoditas, Sutopo Widodo mengatakan, pemicu utama lonjakan harga minyak mentah dunia adalah serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklir Iran pada akhir pekan. Pergerakan harga ini merupakan reaksi langsungpasar yang cukup agresif terhadap kian panasnya ketegangangeopolitik di Timur Tengah.

Kekhawatiran yang lebih besar muncul terkait ancaman Iran menutup Selat Hormuz. ”Harga minyak akan melonjak ekstrem, berpotensi menembus 100 dollar per barel, bahkan lebih tinggi, memicu inflasi di seluruh dunia dan menyeret ekonomi global dalam resesi,” ungkapnya. Pengamat komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan, dalam jangka pendek, harga minyak mentah bisa naik kelevel 80 USD per barel. Jika Iran menutup Selat Hormuz, harga minyak bisa terus meningkat. Analisis Oxford Economics memperkirakan harga minyak dunia bisa meroket sampai 130 USD per barel dalam situasi itu, jauh di atas asumsi harga minyak mentah di APBN 2025 sebesar 82 USD per barel, yang berdampak pada stabilitas fiskal Indonesia sebagai importir neto minyak. Setiap kenaikan 1 USD harga minyak mengakibatkan pembengkakan belanja negara Rp 10 triliun dan harga minyak 130 USD/barel akan memicu defisit fiskal hingga Rp 330 triliun. (Yoga)

Seni tradisional Betawi bertransformasi seiring perkembangan zaman. Ondel-ondel, menjadi sarana mengais rezeki dengan kaleng bekas yang berdering di jalanan. Agar identitas budaya ini tetap terjaga dan tak kehilangan maknanya, butuh pelestarianyang tepat serta dukungan bagi seniman. Kamal (17) berdiri ditengah keramaian malam jalanan Pondok Ranji, Tangsel, Banten. Wajah merah menyala khas ondel-ondel pria menutupi wajahnya. Dengan ondel-ondel raksasa yang membalut tubuhnya, Kamal jadi pusat perhatian di tengah keramaian. Selagi Kamal berjalan perlahan, berputar, menari dan mengangguk seakan ondel-ondel itu hidup, Gilang (17) mendorong speaker sambil memegang stoples plastik bekas permen. Kamal tetap semangat melanjutkan pertunjukannya karena bagi dirinya dan Gilang, ini lebih darisekadar pekerjaan. Ini adalah cara mereka bertahan hidup dan menghidupi keluarga. Kamal dan Gilang adalah bagian dari Sanggar Ilham Betawi, komunitas seni yang berpusat di Jaksel.

Kamal dan Gilang tak hanya fokus pada ondel-ondel dan orkes. Mereka juga aktif dalam kegiatan seni lainnya, seperti bermain gambang keromong di berbagai acara. ”Tampil di acara membuat kami bangga, tapi sekarang sudah jarang tampil karena jarang ada yang mengundang,” ujar Kamal, Senin (9/6). Setiap hari, Kamal dan Gilang menyewa ondel-ondel dengan biaya Rp 50.000. Mereka bergantian mengenakan kostum ondel-ondel, berjalan kaki dari Jaksel ke sejumlah daerah di Jakarta dan Tangsel. Namun, pendapatan mereka tak menentu, bahkan sering kali hanya cukup untuk membayar sewa ondel-ondel. ”Jika ramai, bisa mendapat Rp 200.000. Tapi, adakalanya kami hanya mendapat sedikit, bahkan tak cukup membayar sewa ondel-ondel dan speaker,” ujar Kamal. Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung mengatakan, masih membahas Pergub larangan ondel-ondel mengamen. Ikon budaya Betawi tersebut hanya diizinkan digunakan dalam acara tertentu, bukan untuk mengamen di jalanan. (Yoga)

Rasio kredit macet pinjaman daring terus naik setahun terakhir, karena minimnya penilaian awal dan tingginya tingkat suku bunga. Karena itu, penerapan mitigasi risiko akan ditingkatkan. Regulator akan mengintegrasikan data pinjaman daring kedalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK serta meminta pelaku industri memperkuat mitigasi risiko. Berdasarkan data OJK pada April 2025, rasio kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 Hari (TWP90) industri pinjaman daring mencapai 2,93 %, meningkat dibanding bulan sebelumnya, di 2,77 % dan akhir 2024, di 2,6 %. Jumlah rekening penerima pinjaman daring yang berstatus macet pada Maret 2025 mencapai 789.883 rekening, juga meningkat dibanding akhir 2024, di 539.990 rekening. Bahkan, rekening macet tersebut dalam setahun terakhir melonjak 51,13 %. Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi berpendapat, risiko gagal bayar meningkat seiring lonjakan saldo pinjaman daring yang tercatat Rp 80 triliun.

Selain akibat kondisi ekonomi, naiknya kredit macet tak lepas dari mudahnya akses pinjaman tanpa seleksi berdasarkan kemampuan bayar. ”Walau TWP90-nya di bawah 5 %, ada beberapa platform yang TWP90-nya di atas 5 %,”katanya, Senin (23/6). Contohnya, masih ada kelompok pelajar yang tidak memiliki penghasilan tetap, tapi dapat mengakses pinjaman daring, tampak dari saldo pinjaman perorangan kelompok umur di bawah 19 tahun yang meningkat 53,17 % secara tahunan menjadi Rp 323,86 miliar pada Maret 2025. Naiknya rasio kredit macet pinjaman daring juga terjadi karena masyarakat cenderung mengambil pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. OJK mencatat, jumlah penyaluran pinjaman pada sektor produktif Maret 2025 mencapai Rp 7,05 triliun atau 25,25 % total penyaluran pinjaman, menurun dibanding akhir tahun lalu, di Rp 8,45 triliun atau terkontraksi 16,59 %, dengan porsi 30,19 % dari total pinjaman. (Yoga)

Pencapaian target tahunan 3 juta rumah di Indonesia mengharuskan pemerintah bertindak sebagai penyedia sekaligus fasilitator perumahan. Artinya pemerintah perlu mereformasi regulasi perumahan, mempercepat program perumahan yang didanai publik dan menciptakan lingkungan investasi yang menarik bagi swasta. Demikian laporan studi BankDunia bertajuk ”People First Housing: A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia” edisi Juni 2025 yang disampaikan Country Di-rector World Bank Indonesia and Timor Leste, Carolyn Turk saat rilis laporan, Senin (23/6) di Jakarta. ”Pembangunan perumahan merupakan mesin pertumbuhan. Pembangunan perumahan menyumbang 10 % terhadap PDB Indonesia dan menyediakan 7 % dari total lapangan kerja. Kami yakin, negara ini dapat menjangkau lebih banyak keluarga dengan solusi perumahan dan dengan biaya yang tepat,” ujar Carolyn.

Senior Urban Development Specialist World Bank, Luis Triveno, menyebutkan, untuk mencapai target 3 juta rumah pertahun, Indonesia membutuhkan 3,8 miliar USD dalam investasi publik langsung tiap tahun. Sementara anggaran sektor perumahan Indonesia hanya 0,18 % dari PDB. Hal ini dianggap relative kecil oleh Bank Dunia. ”Perhitungan kami menunjukkan, Pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan setidaknya75 % lebih banyak untuk perumahan daripada yang dialokasikan saat ini dan meningkatkan efisiensi program yang ada sebesar 60 % untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun,” ucap Luis. Sektor perumahan di negara-negara OECD, sangat bergantung pada pembiayaan swasta yang terdiversifikasi dengan pinjaman hipotek rata-rata 50 % dari PDB. Di Indonesia, hanya segelintir bank besar yang menawarkan hipotek. (Yoga)

Semua pekerja Indonesia formal dan informal wajib mendapat perlindungan jamsostek. BPJS Ketenagakerjaan didorong menjadi lembaga yang lebih kuat untuk memperluas perlindungan ketenagakerjaan. Hal ini menjadi sorotan dan diskusi dalam peluncuran buku Melindungi Pekerja Sepanjang Hayat karya M Zuhri Bahri. Buku itu dirilis sebagai bentuk edukasi dan literasi sosial untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya jaminansosial bagi pekerja Indonesia lintas sektor dan generasi. Buku tersebut menghimpun tulisan-tulisan yang sebelumnya telah dipublikasikan di berbagai media dengan tujuan memperluas jangkauan pemahaman publik mengenai tantangan dan potensi sistem jamsostek di Indonesia. Kesadaran kolektif masyarakat terkait jaminan sosial harus terbangun secara baik. Masyarakat harus bisa memahami artipenting jaminan sosial ketika mereka kerja.

”Kita punya 101 juta pekerja, tetapi cakupan kepesertaan baru 38 juta. Artinya baru 38 % pekerja yang terlindungi. Ini tantangan besar bagi kita semua,” ujar Zuhri dalam diskusi peluncuran buku di Kompas Institute, Jakarta, Senin (23/6). Rendahnya tingkat kepesertaan terutama dari sektor pekerja informal dan generasi milenial menjadi PR besar bagi pemangku kebijakan. Padahal, secara hukum, negara telah mengamanatkan perlindungan kepada seluruh pekerja. ”Kalau untuk sektor formal, sudah wajib. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang menyamakan kedudukan perlindungan bagi pekerja informal,” kata Zuhri. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyoroti masih adanya ketimpangan regulatif yang menghambat perlindungan secara menyeluruh bagi pekerja informal. ”Pekerja informal belum masuk sebagai peserta jaminan pensiun. Ini bukan karena BPJS tidak mau menerima, tapi karena aturan hukum belum mengizinkan,” ujarnya. (Yoga)

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office atau AMRO dan Bank Dunia meminta pemerintah waspada akan risiko fiskal dalam jangka menengah. Peringatan ini ditujukan pada potensi melonjaknya rasio utang pemerintah yang bisa melampaui ambang batas psikologis 40 % produk domestik bruto (PDB). AMRO maupun Bank Dunia, menekankan pentingnya kehati-hatian fiskal, terutama dalam menjaga keseimbangan antara belanja yang meningkat dan penerimaan negara yang masih terbatas. Jika tak diantisipasi sejak dini, utang bisa menjadi tekanan fiskal jangka panjang yang serius bagi perekonomian Indonesia. Laporan bertajuk ”AMRO’s 2025 Annnual Consultation Report on Indonesia” edisi Juni 2025 menyebut, walau Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk menjaga rasio utang tetap di bawah 40 % dari PDB, scenario dasar menunjukkan potensi kenaikan hingga 42 % pada 2029.

”Proyeksi ini mempertimbangkan defisit primer yang membesar dan biaya pinjaman yang kian tinggi,” tulis laporan itu, Senin (23/6) AMRO menilai, upaya pemerintah menurunkan defisit dari 2,5 % PDB pada 2025 menjadi 2,1–2,3 % pada 2029 belum cukup kuat menahan kenaikan utang. Program baru pemerintahan seperti Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan dan peningkatan anggaran pertahanan turut berkontribusi meningkatkan anggaran pembiayaan. Pemerintah juga tengah mengupayakan peningkatan penerimaan melalui reformasi sistem perpajakan seperti implementasi Core Tax Administration System (CTAS). Targetnya adalah menaikkan rasio pendapatan terhadap PDB dari 10 % saat ini menjadi 12,7-13,7 % pada 2029. Namun, AMRO menyoroti bahwa pendapatan negara kemungkinan tetap terbatas, bahkan setelah normalisasi tarif PPN menjadi 12 %. ”Ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran ini dapat memicu pelebaran defisit dan berujung pada tekanan utang,” tulis AMRO. (Yoga)