Danantara Indonesia melalui PT Danantara Asset Management (Persero) memberikan pinjaman pemegang saham (stakeholder loan) senilai Rp 6,65 triliun atau setara US$ 405 juta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menerangkan, langkah ini  menjadi wujud dari pendekatan baru dalam restrukturisasi dan transformasi persero dibawah pengelolaan Danantara Indonesia. "Penyaluran dana ini adalah bentuk nyata dari mandat tranformasi yang kami emban, dengan pendekatan yang profesional, terukur, dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. Kami bukan sekedar memberikan pendanaan, namun kami hadir sebagai pemegang saham dengan mandat yang jelas dan pendekatan institusional," ujar Dony. Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pemeliharaan, perbaikan dan pemeriksaan, yang merupakan bagian dari total dukungan pendanaan bernilai sekitar US$ 1miliar. Dukungan transformasi komprehensif ini mencakup optimalisasi bisnis, serta pendampingan menyeluruh berbasis tata kelola dan restrukturisasi penyehatan kinerja. (Yetede)

Upaya banding yang dilakukan Google Indonesia demi lolos dari putusan denda senilai Rp202,5 miliar yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kandas. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri jakarta Pusat (PN Jakpus) justru menguatkan putusan KPPU, dalam kasus dugaan monopoli terkait penerapan Google Play Billing System (GPB System). Dalam putusan atas Perkara Keberatan No. 1/Pdt.Sus KPPU/2025/PD.Jkt.Pst tersebut, Pengadilan Niaga menolak permohonan keberatan dari Google LLC seluruhnya, atas putusan yang menyatakan perusahaan tersebut melakukan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. "Putusan atas keberatan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elitigasi kemarin, 19 Junii 2025 di Jakarta," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur. Menurut Deswin, kasus ini bermula dari inisiatif KPPU atas dugaan pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruff a dan huruf b UU No.5 Tahun 1999 oleh Google LLC itemukan bahwa Google LLC mewajibkan developer aplikasi yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menerapkan GPB System dan menjatuhkan sanksi apabila developer aplikasi tidak patuh berupa penghapusan aplikasi tersebut dari Google Play Store. (Yetede)

Pemerintah yakin geliat investasi asing (foreign direct investment/FDI) di dalam negeri tetap berjalan meskipun perekonomian  global sedang tertekan karena dampak konflik di Timur Tengah. Namun, pemerintah tetap harus melakukan pembentukan agar Indonesia  bisa menjadi daerah tujuan investasi primadona di mata investor asing. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  Rosan Perkasa Reoslani menilai, kinerja investasi asing tetap berjalan dalam gejolak perekonomian global yang terjadi saat ini. Meski demikian pemerintah juga melakukan perbaikan regulasi agar meningkatkan iklim investasi di Tanah Air. "Sejauh ini kami belum melihat dampaknya ke FDI, tetapi ini semua masih berjalan," kata Rosan. Pemerintah tidak menutup mata bahwa investasi asing kerap kali terhambat  oleh birokrasi yang berliku. Oleh karena itu, pemerintah konsisten melakukan perbaikan regulasi agar investasi Indonesia tetap menarik di mata investor asing. Apalagi, negara lain juga terus memperbaiki kebijakan terkait investasi. Saat ini investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. (Yetede)

Kebijakan politik pangan pemerintah, antara lain tercermin dari besarnya anggaran untuk sektor tersebut, turut memicu optimisme ramalan produksi beras nasional oleh Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO), di samping faktor iklim yang relatif kondusif. Di laporan terbaru yang dirilis Juni 2025 berjudul Food Outlook: Biannul Report on Global Food Markets, FAO memperoyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton pada musim tanam 2025/2026, RI  ditempatkan sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia setelah India, China, dan Bangladesh. Menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and FInance (Indef) Tauhid Ahmad, dukungan penuh pemerintah untuk program produksi pangan, utamanya beraras sangat kentara di era pemerintahan saat ini. Bukan dari sisi anggaran tapi tercermin dari sisi anggaran yang mendukung, termasuk upaya mengerahkan TNI/Polri untuk turut serta dalam program ketahanan pangan yang diusung pemerintah. "Yang pertama memang  dukungan penuh pemerintah  untuk program produksi ya, program pemerintah itu cukup berbasislah, untuk apa saja, untuk ekstensifikasi maupun intensifikasi di beberapa tempat. Bahkan, banyak support  dari tentara dan polisi sampai ikut menanam. Jadi pemerintah kita kuat disitu," kata Tauhid. (Yetede)

Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran hampir dipastikan akan memblokade Selat Hormuz, sebagai respons atas pengeboman fasilitas nuklirnya oleh Amerika Serikat. Keputusan strategis ini diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap industri pelayaran minyak dunia, karena Selat Hormuz adalah jalur vital yang setiap harinya dilintasi sekitar 20 juta barel minyak—setara 30% perdagangan minyak global—menurut data International Energy Agency (IEA).

Blokade ini sangat mengancam armada tanker jenis VLCC dan ULCC yang menjadi tulang punggung pengangkutan crude oil jarak jauh. Tidak seperti kasus penutupan Terusan Suez pada 1956, Selat Hormuz tidak memiliki jalur alternatif, sehingga kapal-kapal tanker akan terjebak tanpa solusi pelayaran pengganti. Ketika kapal seperti Coswisdom Lake dan South Loyalty langsung membelokkan arah akibat kabar serangan, dunia pelayaran langsung panik.

Dalam situasi ini, Iran menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan, baik secara ekonomi maupun strategi perang psikologis (psy war). Iran, sebagai produsen minyak terbesar kedua dunia, mampu mengendalikan harga minyak global melalui pengetatan pasokan. Meskipun perang berkecamuk, Iran tetap akan menjual minyaknya, namun tidak kepada AS dan sekutunya. Bahkan, Iran dapat menjual minyaknya dengan harga premium kepada negara-negara sahabat seperti China dan Rusia, dan mengangkutnya menggunakan armada tankernya sendiri yang tergolong dalam lima besar dunia.

Tokoh penting dalam ketegangan ini adalah pemerintah AS, yang dilaporkan telah meminta China untuk menekan Iran agar tidak menutup Selat Hormuz, karena potensi kerugian ekonomi—khususnya dalam sektor energi—akan sangat besar bagi negara-negara Barat.

Secara keseluruhan, blokade ini menegaskan bagaimana geopolitik dan kontrol atas jalur laut strategis seperti Selat Hormuz dapat menjadi senjata ekonomi yang sangat efektif, sekaligus menggarisbawahi ketergantungan dunia pada stabilitas kawasan Timur Tengah dalam menjaga kelancaran suplai energi global.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kondisi geopolitik global yang tidak menentu dapat berdampak signifikan terhadap industri berorientasi ekspor dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengantisipasi hal ini dengan memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta mempercepat pembentukan Satuan Tugas PHK.

Yassierli menjelaskan bahwa selain bantuan tunai, pekerja yang terdampak PHK juga akan mendapatkan akses pelatihan dan informasi lowongan kerja. Koordinasi telah dilakukan dengan dinas ketenagakerjaan di seluruh wilayah dan lintas kementerian. Ia menambahkan bahwa draf regulasi pembentukan Satgas PHK telah disusun dan tengah dikonsultasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Dirjen PHI & Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri, melaporkan bahwa sejak akhir Mei hingga awal Juni 2025, sekitar 30.000 pekerja terkena PHK, meskipun rincian sektor dan provinsinya belum dijabarkan. Data akurat akan dipusatkan dan divalidasi oleh Barenbang Naker untuk menghindari ketidaksesuaian antara laporan daerah dan klaim JKP.

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 per orang, yang hingga 24 Juni sudah diberikan kepada 2,45 juta pekerja dari total penerima tahap I sebanyak 3,69 juta orang. BSU disalurkan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank.

Kebijakan ini mencerminkan respons cepat pemerintah untuk menjaga ketahanan ketenagakerjaan nasional di tengah tantangan eksternal, sekaligus memastikan pekerja tetap memiliki perlindungan sosial dan dukungan finansial selama periode ketidakpastian ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kebenaran informasi terkait dugaan penjualan lima pulau di Indonesia melalui situs jual-beli daring. Tim ini berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lintas instansi, seperti TNI Angkatan Laut, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lima pulau yang diduga dijual secara online meliputi:

• Pasangan Pulau di Kepulauan Anambas, Riau

• Properti Pulau Sumba dan Pantai Selancar di Pulau Sumba, NTT

• Plot Pulau Seliu di dekat Pulau Belitung

• Pulau Panjang, NTB, dekat Resor Amanwana di Pulau Moyo

Tito menegaskan bahwa jika informasi tersebut terbukti benar, pemerintah akan menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena tindakan tersebut bisa mengancam kedaulatan wilayah dan integritas negara. Namun, apabila hasil penelusuran menyimpulkan bahwa informasi tersebut adalah hoaks, maka pemerintah akan segera menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik untuk meredam keresahan.

Langkah sigap Kemendagri ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah negara, serta dalam merespons cepat isu-isu sensitif yang beredar di ruang digital.

Rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan Indonesia menunjukkan tren kenaikan dan perlu diwaspadai di tengah tekanan ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat. Data OJK mencatat NPL gross perbankan naik dari 2,08% pada Desember 2024 menjadi 2,24% pada April 2025.

Meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah menimbulkan risiko naiknya imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), yang dapat memperberat beban utang pemerintah Indonesia. Pada 24 Juni 2025, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada di level 6,76%, memang lebih rendah dari rata-rata asumsi APBN 2025 (7%), tetapi tren pasar sekunder menunjukkan potensi kenaikan premi risiko akibat konflik dan depresiasi rupiah.