;

Rendahnya Belanja Produktif Menghambat Pemulihan

Hairul Rizal 23 Jun 2025 Kontan
Realisasi belanja pemerintah hingga Mei 2025 menurun signifikan, memicu kekhawatiran pada prospek pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang diprediksi melambat. Data Kementerian Keuangan menunjukkan belanja negara turun 11% year-on-year menjadi Rp 1.016,3 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada belanja pemerintah pusat yang anjlok 18,74%, sementara transfer ke daerah hanya naik tipis.

Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF, menilai pola belanja pemerintah bersifat birokratis dan konsumtif, dengan belanja produktif seperti bantuan sosial, belanja modal, dan belanja barang justru melambat. Ia juga mengkritik lemahnya kemauan politik untuk menjadikan APBN instrumen pertumbuhan. Rizal menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) yang pencairannya sangat kecil (Rp 4,4 triliun dari target Rp 71 triliun), menilai program ini lebih sekadar jargon politik. Rizal memproyeksikan pertumbuhan kuartal II hanya di kisaran 4,7%-4,85%, di bawah kuartal I yang 4,87%.

Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, mendukung pandangan Rizal dengan menekankan bahwa rendahnya serapan anggaran produktif akan menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyoroti masalah arus kas pemerintah, dengan realisasi penerimaan negara yang baru 33,1% dari target, lebih rendah dari rata-rata historis. Ia juga menekankan lemahnya koordinasi antarinstansi yang menghambat program-program besar seperti MBG, program 3 juta rumah, dan Koperasi Merah Putih. Wijayanto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 hanya 4,6%-4,8%, jauh di bawah target 5%, dan meminta pemerintah memastikan program besar realistis dieksekusi.

Kedua ekonom tersebut menilai penurunan belanja produktif mencerminkan problem struktural fiskal, lemahnya eksekusi program prioritas, serta kurangnya koordinasi, yang secara langsung mengancam pencapaian target pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada 2025.

Kenaikan Harga Minyak Dongkrak Saham Energi

Hairul Rizal 23 Jun 2025 Kontan
Ketegangan geopolitik yang memanas di Timur Tengah, terutama akibat serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran, memicu kenaikan harga minyak global. Risiko terbesar adalah jika Iran benar-benar menutup Selat Hormuz—jalur vital bagi sekitar 20% pengangkutan migas dunia—yang bisa memperparah gangguan pasokan.

Andhika Audrey, Analis Panin Sekuritas, menilai eskalasi konflik berpotensi menjadi katalis positif bagi emiten minyak upstream yang menjual dengan harga spot, karena margin mereka bisa naik berkat lonjakan harga minyak.

Namun, Sukarno Alatas, Analis Senior Kiwoom Sekuritas, mengingatkan bahwa emiten migas dalam negeri tidak otomatis diuntungkan secara signifikan. Harga minyak masih rentan turun kembali jika konflik mereda, mengingat tekanan kelebihan pasokan di pasar global. Meski begitu, Sukarno menyebut saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dan PT Elnusa Tbk (ELSA) tetap menarik. Ia menargetkan harga MEDC di Rp 1.700 dan ELSA di Rp 600 pada akhir tahun, melihat tren kenaikan harga saham mereka sejauh ini.

Hasan Barakwan, Analis Maybank Sekuritas, menyoroti peluang jangka menengah dari insentif pemerintah untuk mendorong produksi migas domestik. Namun ia juga memangkas proyeksi laba MEDC 2025–2027 karena revisi ke bawah pada volume penjualan tembaga, emas, dan harga minyak. Hasan juga menilai ELSA lebih tahan banting karena didukung kontrak jangka panjang dengan harga tetap, sehingga lebih stabil di tengah fluktuasi harga minyak.

Sementara itu, tim analis Ina Sekuritas menilai target operasional 15 proyek migas senilai US$ 832,7 juta pada 2025 yang digarap SKK Migas bisa jadi katalis positif, menambah kapasitas produksi nasional. Emiten seperti ELSA diproyeksi mendapat efek positif karena induknya, Pertamina Hulu Energi, menargetkan pertumbuhan lifting 4%–5% yoy.

Kenaikan harga minyak akibat konflik Timur Tengah membuka peluang bagi emiten migas hulu seperti MEDC dan ELSA, tetapi para analis menekankan investor harus tetap waspada pada faktor risiko lain seperti kurs rupiah, kebijakan energi, pajak, isu geopolitik lanjutan, dan transisi energi baru-terbarukan yang bisa memengaruhi kinerja sektor migas ke depan.

Pinjaman Bank Kini Lebih Mahal daripada Obligasi

Hairul Rizal 23 Jun 2025 Kontan
Pertumbuhan kredit perbankan melambat pada Mei 2025, hanya tumbuh 8,43% yoy, lebih rendah dibanding April dan akhir 2024. Penyebab utamanya adalah pergeseran perilaku korporasi yang lebih memilih pendanaan lewat penerbitan obligasi.

Moch Amin Nurdin, pengamat perbankan, menilai obligasi lebih murah dalam jangka panjang dengan bunga 6–8%, jauh lebih rendah dibanding bunga kredit bank rata-rata 9,75% pada Mei. Selain bunga yang lebih tinggi, kredit bank juga menuntut biaya tambahan seperti provisi, administrasi, dan agunan, yang menambah beban calon debitur.

Sylvanus Gani, CFO Adira Finance, membenarkan penerbitan obligasi lebih kompetitif dari sisi biaya pendanaan. Karena itu, Adira terus mendiversifikasi sumber pendanaan untuk memperoleh struktur biaya terbaik.

Danan Dito, analis Pefindo, menambahkan meski obligasi lebih murah, prosesnya lebih kompleks—ada bookbuilding, izin OJK, dan birokrasi. Namun ia juga menyoroti sikap bank yang makin konservatif menyalurkan kredit akibat ketidakpastian ekonomi dan daya beli yang belum pulih.

Data Pefindo menunjukkan mandat penerbitan obligasi yang belum listing hingga Mei mencapai Rp 88,27 triliun, dengan sektor multifinance dan tambang paling aktif.

Meski begitu, M. Ashidiq Iswara, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, optimistis pihaknya bisa mempertahankan dominasi di segmen wholesale. Ia menyebut kredit korporasi Bank Mandiri naik 20% per Maret, dan menargetkan pertumbuhan kredit 10–12% pada 2025, dengan fokus pada sektor energi, tambang, perkebunan, dan ekosistem bisnis strategis.

Perlambatan kredit bank mencerminkan tren korporasi mencari pendanaan lebih murah lewat pasar modal, sementara bank perlu beradaptasi dengan menjaga keseimbangan antara risiko dan daya saing biaya kredit.

Kondisi Perekonomian AS Karena Kebijakan Pemerintahan Donald Trump

Yuniati Turjandini 23 Jun 2025 Investor Daily (H)
Keadaan perekonomian Amerika Serikat (AS) dan kebijakan pemerintahan Donald Trump yang melenceng dari pakem-pakem perdagangan multilateral seungguh telah membuat banyak negara di dunia, termasuk Indonesia seperti kehilangan haluan dalam mengembangkan matarantai pasok regional dan global untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing. Beum lagi jelas bagaimana hasil perundingan tarif timbal-balik antara AS dan mitranya akan berakhir, karena pemerintahan Trump semakin disibukkan oleh isu-isu politik dan ekonomi yang semakin rumit. Tiba-tiba dikejutkan oleh serangan langsung Israel tehadap obyek-obyek strategi di Iran pada hari Jumat 13 Juni lalu. Aksi pembalasan oleh Iran di hari-hari berikutnya dengan serangan langsung ke wilayah Israel segera menyadarkan dunia bahwa kawasan Timur Tengah yang merupakan persilangan lalu-lintas perdagangan penting dunia akan mengalami gangguan keamanan yang sangat signifikan. Harga minyak dunia segera melonjak menyusul eskalasi konflik antara Israel dan Iran, dengan harga patokan Brent dan WTI naik lebih dari 7% dalam satu hari dan mengalami lonjakan intra-hari hingga 13%, kenaikan terbesar sejak awal 2022. (Yetede)

Perjuangan Jakarta untuk Tumbuh 6% di 2026

Yuniati Turjandini 23 Jun 2025 Investor Daily (H)
Laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan terus meningkat. Tahun depan, pemerintah provinsi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,1% hingga 6% dengan tingkat inflasi 2,4%. Tercatat, ekonomi Jakarta pada Triwulan 1 Tahun 2025 tumbuh stabil sebesar 4,95% (q-to-q). Dari sisi pengeluaran, pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 5,36% (yoy) dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Inflasi Jakarta per Mei 2025 sebesar 2,07%, ekspor melalui Jakarta mencapai US$ 5,1 juta dan impor melalui Jakarta sebesar US$ 10,1 juta. Jumlah penduduk Jakarta pada 2024 mencapai 10,68 juta jiwa dengan tingkat wilayah 660,98 km2, Jakarta memiliki 113 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan satu pulau di Jakarta Utara, dam 17 saluran sungai atau kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan, dan usaha perkotaan. Jakarta sendiri atas 5 komadya yakni Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, serta 1 kabupaten yakni Kepulauan Seribu, serta 44 kecamatan, dan 267 kelurahan. Jumlah perusahaan industri mikro dan kecil mencapai 72.992 pada 2024. Dari segi pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara  pada 2024 mencapai 2,5 juta orang meningkat dibanding 2023 yang mencapai 1,9 juta orang. (Yetede)

Hingga Juni, Penerima Manfaat MBG Mencapai 5,2 Juta Orang

Yuniati Turjandini 23 Jun 2025 Investor Daily (H)
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat jumlah penerimaan manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 22 Juni 2025  mencapai 5.228.529 orang. Program MBG menyasar berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga sekolah keagamaan. Selain itu, program ini juga ditujukan bagi ibu hamil, ibu juga menyusui, dan balita di bawah lima tahun. "Jumlah penerima manfaat per tanggal hari ini, 22 Juni, berhasil dijangkau sejumlah 5.208.939 penerima manfaat, terdiri dari beberapa kategori penerima manfaat," kata Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Redy Hendra Gunawan di Jakarta. Berdasarkan data yang dipaparkan Redy, dalam kelompok usia dini, jumlah balita yag terjangkau program tersebut sebanyak 35.523 orang. Siswa PAUD berjumlah 79.090 orang Raudhatul Athfal 31.999 orang dan siswa TK sebanyak 197.391 orang. Untuk tingkat pendidikan dasar, siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 yang telah terjangkau program MBG berjumlah 985.204 orang, dan siswa kelas 4 hingga kelas 6 sebanyak 1.102.327 orang. (Yetede)

Danantara Melakukan Konsolidasi Perusahaan Asuransi Milik BUMN

Yuniati Turjandini 23 Jun 2025 Investor Daily (H)
Rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang bakal melakukan konsolidasi perusahaan asuransi milik BUMN dinilai dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Namun, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Menurut Ketua Komite Tetap Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun Kadin Indonesia Bidang Fiskal, Moneter, Industri Keuangan (FMIK) Diding S Anwar, wacana kondolidasi perusahaan asuransi milik negara oleh Danantara memiliki tujuan yang mulia. Tujuan untuk memperkuat daya saing dan efisiensi industri yang masih tersebar dalam entitas kecil, tumpang tindih mode bisnis, dan belum cukup kompetitif. "Namun, perlu diingat, efisiensi bukan segalanya. Dalam sektor asuransi, negara punya peran yang jauh lebih besar, memastikan perlindungan menyeluruh dan adil bagi seluruh rakyat. Disinilah pentingnya menyusun struktur asuransi BUMN secara profesional, realistis, dan tetap berpihak pada keadilan sosial," jelas Diding. (Yetede)

Pasar Dalam Tekanan

Yuniati Turjandini 23 Jun 2025 Investor Daily (H)
Serangan Amerika Serikat ke tiga fasilitas nuklir Iran pada Minggu (22/6/2025), memicu kekhawatiran potensi meluasnya perang Iran-Israel, yang akan memberikan dampak lebih besar ke sektor keuangan global. Pasar modal Indonesia pun tidak luput dari tekanan, IHSG BEI yang pekan lalu telah melemah 3,61%, berpotensi turun menguji support kuat di kisaran 6.812 hingga 6.700. "Sentimen negatif bersifat eksternal ini sulit ditangkal oleh katalis domestik, mengingat meningkatnya potensi capital outflow dan melemahnya sentimen outflow dan melemahnya sentimen investor asing," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana. Hendra mengungkapkan, tindakan terbuka yang dilakukan militer AS menjadi babak baru dari ketegangan Timur Tengah yang sejak Oktober 2023 telah memanas akibat konflik Iran-Israel. Dengan keterlibatan langsung AS, dunia menghadapi risiko pecahnya perang terbuka skala besar di kawasan yang menjadi salah satu urat nadi pasokan energi global. Dia menyebut, ketidakpastian geopolitik ini menghapus optimisme jangka pendek terhadap pemangkasan suku bunga oleh The Fed, dan menggantinya dengan kekhawatiran inflasi berbasis komoditas. Investor global kini cenderung berpindah ke aset defensif seperti US Treasury dan dolar AS, serta menurunkan eksposur terhadap pasar ekuitas terutama di negara berkembang. (Yetede)

Substitusi Impor Tekstil Jangan Cuma Wacana

Yuniati Turjandini 23 Jun 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah diminta untuk benar-benar menjalankan substitusi impor untuk mendukung kinerja industri tekstil dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyampaikan bahwa komitmen subtitusi impor yang terimplementasikan dalanm keadaan pemerintah akan secara otomatis meningkatkan kinerja industri. "Tapi sebaliknyal, kalau ini hanya omon-omon maka kondisi kinerja industri juga akan turun. Jadi tidak perlu menjadikan kondisi eksternal global sebagai alasan karena faktor dominan justru ada di kebijakan kita sendiri," ucap dia. Redma meyakini penunjukan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (DirJend) Bea Cukai dapat menjadi tonggak komitmen Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan maraknya importasi ilegal. "Memang harus dari militer, mengingat mafia impor itu sudah terlalu kuat terus merajalelas, kami mendukung penuh beliau dan siap membantu," ucap dia. Redma meminta Presiden juga untuk segera menyelesaikan permasalan kuota impor tekstil yang dipandang ada mafianya di kementerian tekait. Memang, terang dia,  di satu sisi industri memerlukan mekanisme Tata Niaga melalui Persetujuan Impor (PI) dan Pertimbangan Teknis (Pertik) sebagai perlindungan, tapi di sisi lain hal ini juga menjadi maslaah karena menjadi penyebab kerusakan moral di kementerian-kementerian terkait. '

Penindakan Hukum Zero ODOL

Yuniati Turjandini 23 Jun 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah terus menggodok payung hukum implementasi Zero Over Dimension Over Load (ODOL) sehingga pada 2026 tidak ada lagi kendaraan terlebih dimensi dan kelebihan muatan. Untuk itu pada Juli 2025 diberlakukan tahap peringatan dan dilanjutkan dengan  penegakan hukum Agustus 2025. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ernita Titis Dewi menyatakan rencana aksi penanganan Zero ODODL saat ini sedang disusun yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga termasuk kepolisian guna memastikan penegakan aturan dimensi dan muatan kendaraan berjalan efektif. "Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kendaraan ODODL telah dilakukan bersama para pemangku lintas kepentingan," kata Ernita. Namun, dia mengingatkan, upaya tersebut masih belum berjakan optimal, sehingga dibutuhkan langkah-langkah lanjutan yang lebih terstruktur dan tegas untuk menekan pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan di jalan. (Yetede)