Bank Indonesia (BI) tetap mendorong kebijakan moneter ekspansif meski mempertahankan suku bunga acuan, guna terciptanya pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan ini harus diikuti dengan mendorong sisi permintaan kredit oleh pelaku usaha dan rumah tangga, dalam bentuk insentif dari jalur fiskal sebagai stimulus perekonomian. Diketahui bahwa dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di angka 5,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. BI mengoptimalkan kebijakan makroprudensial dengan berbagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan kredit serta mendorong fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Pada saat yang sama, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan melalui ekspektasi digitalisasi sistem pembayaran, penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. (Yetede)

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan insentif fiskal berupa pengurangan beban pajak ke sektor perhotelan serta makanan dan minuman (kuliner) dinilai sebagai langkah tepat untuk memulihkan industri pariwisata. Pasalnya, kebijakan ini bisa menjadi pemicu (trigger) bagi wisatawan untuk berbondong-bondong datang ke Jakarta. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyambut baik dan mengapresiasi rencana Pemprov DKI Jakarta itu. "Ya tentu, itu menjadi satu yang menarik ya, dan kami apresiasi apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta," kata dia kepada Investor Daily. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan, pihaknya akan memberikan insentif fiskal bagi sektor perhotelan hingga kuliner. Bahkan, untuk perhotelan, insentif yang akan diberikan berupa pengurangan (diskon) pajak hingga 50% selama dua bulan pertama sejak kebijakan diterapkan. "Insentif fiskal pada sektor industri hotel berupa pengurangan beban pajak sebesar 50%, dilaksanakan pada dua bulan pertama. Kemudian dua bulan berikutnya sebesar 20%" jelas Pramono. (Yetede)

Kinerja intermediasi perbankan terus melemahkan hingga posisi Mei 2025. Apabila dibandingkan dengan awal tahun, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) membutuhkan dukungan, bukan hanya dari sisi makroprudensial, tetapi juga fiskal. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Kredit pada Mei 2025 tumbuh sebesar 8,43% secara tahunan (yoy), lebih rendah dari 8,88% (yoy) pada April 2025. Pertumbuhan ini terus menurun apabila dibandingkan dengan awal tahun, di mana kredit meningkat 10,27% (yoy) per Januari 2025, kemudian meningkat menjadi 10,3% (yoy) per Februari 2025. Pelemahan mulai terjadi pada Maret 2025 dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,16% (yoy), lalu berlanjut ke posisi April 2025 dengan kredit tumbuh 8,8% (yoy). Melihat realisasi tersebut, BI akhirnya memutuskan untuk memangkas target pertumbuhan target pertumbuhan kredit  yang awalnya 11-13% (yoy) di akhir tahun ini, menjadi berkisar 8-11%. Perry menjelaskan, dari sisi penawaran, prefensi perbankan pada penanaman surat-surat berharga masih kuat ditengah standar penyaluran  kredit (lending standard) yang mulai meningkat. (Yetede)

Pemerintah menegaskan, sistem pajak secara flat tidak bisa diterapkan di Indonesia. Sebab pelaksanaan fiskal tidak hanya berlandaskan asas keadilan, tapi juga menjadi alat distribusi. Hal tersebut disampaikan Menkeu, Sri Mulyani, menanggapi pernyataan ekonom AS, Arthur Betz Laffer yang menyarankan Indonesia menjalankan kebijakan tarif pajak flat untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Kalau yang sangat kaya dengan yang pendapatannya hanya di UMR (Upah Minimum Regional) bayar pajaknya sama, saya hampir yakin semua bilang nggak setuju," kata Sri Mulyani dalam Economic update 2025 di Jakarta pada Rabu (18/6). Saat ini Indonesia menerapkan sistem pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) dengan lima lapis tarif, yakni 5 %, 15 %, 25 %, 30 % dan 35%.

Tarif PPh OP 5 % dikenakan untuk penghasilan kumulatif setahun sebesar Rp 60 juta; tarif PPh OP sebesar 15 % dikenakan untuk penghasilan kumulatif setahun di atas Rp 60 juta sampai Rp 250 juta. Tarif PPh OP sebesar 25 % dikenakan untuk penghasilan kumulatif setahun di atas Rp 250 juta sampai Rp 500 juta; tarif PPh OP sebesar 30 % dikenakan untuk penghasilan kumulatif setahun di atas Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar; dan tarif PPH OP sebesar 35 % dikenakan untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar. Sistem tersebut dijalankan berdasarkan asas keadilan. Dalam hal ini pajak dipungut berdasarkan besaran pendapatan wajib pajak. (Yetede)

Pemerintah menyerap dana senilai Rp 30 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Negara (SUN) pada 17 Juni 2025. Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Rabu (18/06/2025), total penawaran masuk pada lelang kali ini sebesar Rp81,03 triliun. Serapan terbesar berasal dari seri FR0103 (pemukaan kembali)  yang dimenangkan sebesar Rp 6,1 triliun dari penawaran masuk Rp 20,23 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,72393% dengan jatuh tempo 15 Juli 2035. Berikutnya, seri FR0106 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp 7,6 triliun dari penawaran masuk Rp13,64 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,98993% dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040. Dari seri FR0104 (pembukaan kembali), dimenangkan sebesar Rp 6,1 triliun dari penawaran masuk Rp20,23 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,33415% dengan jatuh tempo 15 Juli 2030. Serapan berikutnya dari FR0107 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp3,7 triliun dar penawaran masuk Rp6,32 triliun. (Yetede)

BI melaporkan jumlah pengguna Quick Responses Indonesian Standard Tanpa Pindai (QRIS Tap) mencapai 47,8 juta pengguna pada Juni2025. Dari jumlah tersebut, tercatat ada 648.034 merchant yang terlibat dalam operasional QRIS Tap. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta mengatakan, jumlah merchant QRIS Tap mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu. Saat fase uji coba jumlah merchant QRIS Tap sebanyak 646, saat launching QRIS Tap jumlah merchant meningkat 3,6 kali lipat menjadi 2.353 merchant. "Pada 6 Juni 2025, belum genap 2 bulan, sudah meningkat 275 kali. Jadi saat ini, jumlah merchant yang bisa menerima QRIS Tap mencapai 648.034 merchant," kata Filianingsih dalam jumpa pers Rapat Dewan Gubernur BI, secara virtual, Rabu (18/6).

Dalam pelaksanaan QRIS Tap, BI terus melakukan sosialisasi dan edukasi bersama pemangku kepentingan di industri keuangan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan QRIS Tap. “Kami akan memperkuat awareness masyarakat agar paham bahwa ada fitur baru yang namanya QRIS Tap. Itu sudah tersedia di aplikasi yang kita miliki dan juga di kanal pembayaran," kata dia. BI juga terus melakukan sosialisasi terhadap merchant dan melakukan training for trainer di 46 Kantor Perwakilan BI. BI juga aka nmemperluas jenis transportasi yang pembayarannya menggunakan QRIS Tap. (Yetede)

Permerintah melalu Perum Bulog telah membelanjakan anggaran Rp 10,7 triliun untuk membeli gabah kering panen(GKP) petani sebanyak 1,65 juta ton setara beras. Dengar serapan GKP sebesar itu, total stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog per 9 Juni 2025 tercatat 4.089.484 ton, rekor tertingi dalam 57 tahun terakhir. Stok CBP tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan berbagai program pemerintah, terutama penyaluran bantuan pangan beras (BPB) dan distribusi beras SPHP yang akan dijalankan secara selektif dalam waktu dekat ini.

Dalam publikasi Kemenkeu, anggaran Operator Investasi Pemerintah (OIP) 2025 sebesar Rp 16,6 triliun di Bulog telah dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembelian gabah dan beras. Pembelian gabah 1,65 juta ton setara beras senilai Rp 10,7 triliun serta pengadaan beras 0,49 juta ton ekuivalen Rp 5,9 triliun. Dengan dukungananggaran OIP 2025, per 9 Juni 2025, stok CBP di Bulog 4.089.484 ton. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEI) terus mengalami penurunan dalam satu pekan terakhir, akibat tekanan berbagai sentimen seperti ketegangan geopolitik Iran-Isreal hingga pelemahan rupiah. IHSG yang saat ini berada di level 7.107, telah terkoreksi 1,56% dalam satu minggu terakhir, dengan volume transaksi yang kian berkurang di pasar. Ancaman meluasnya konflik Iran-Israel, dikhawatirkan terus  menekan pasar saham, dan menguji daya tahan IHSG untuk bertahan di support kuat 7.000. "Secara teknikal, IHSG menunjukkan kecenderungan konsolidasi melemah (sideway to bearish), dengan indikator RSI yang mulai turun ke kisaran  47 dan MACD yang mendekati dead-cross, mencerminkan tekanan  jual yang meningkat. Volume transaksi  yang mulai menyusut juga menunjukkan minat beli jangka pendek  mulai meredupkan. Level  support kuat berada di 7.000-6.960, sedangkan resistance jangka pendek berada di kisaran 7.170-7.200," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana kepada Investor Daily. Apabila IHSG mampu bertahan di atas support tersebut dan ditopang akumulasi sektor tertentu, Hendra menilai, potensi rebound masih terbuka. Namun, jika konflik Iran-Israel masih meluas dan rupiah terus melemah melewati Rp16.400, risiko tembus ke bawah 7.000 bakal meningkat. (Yetede)

Tren perlambatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di industri perbankan selama paruh pertama 2025 menunjukkan sinyal peringatan atau lampu kuning bagi kestabilan sektor keuangan nasional. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK terus melambat dari 5,5% pada Januari menjadi 4,29% YoY pada Mei 2025, seiring melambatnya pertumbuhan kredit dari 8,88% menjadi 8,43% YoY di periode yang sama.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyadari pentingnya peran kredit dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun keterbatasan likuiditas menjadi tantangan utama, apalagi bank kini harus bersaing dengan pemerintah yang agresif menjual Surat Berharga Negara (SBN), khususnya ritel, dengan target penerbitan hingga Rp150 triliun.

Tingginya kupon SBN ritel seperti ORI027 (6,65%–6,75%) jauh melampaui tingkat bunga penjaminan LPS (4% untuk bank konvensional), membuat SBN lebih menarik daripada deposito bank. Hal ini mendorong perbankan, khususnya bank kecil, terpaksa menawarkan bunga deposito tinggi hingga 10%, yang berisiko melampaui batas penjaminan LPS dan membuka potensi kerentanan sistemik jika terjadi gagal bayar.

Meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan Rp372 triliun melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM), realitanya likuiditas tersebut lebih bersifat titipan di bank sentral, belum mengalir optimal ke sektor riil.

Situasi ini menuntut koordinasi lintas lembaga, termasuk BI, Kemenkeu, dan LPS, untuk merancang kebijakan terintegrasi yang tidak saling mengganggu fungsi moneter, serta menjaga agar likuiditas benar-benar mengalir ke sektor produktif. Seperti yang digambarkan dalam artikel, ekonomi saat ini ‘lesu darah’ dan membutuhkan suntikan likuiditas nyata, bukan hanya di atas kertas.