PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) meraih fasilitas kredit modal kerja Rp 340 miliar dari Bank Tabungan Negara (BBTN). Pinjaman itu untuk menyokong proyek Smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur. WIKA meraih pinjaman itu untuk keperluan pembiayaan modal kerja dalam rangka penyelesaian proyek. "Terutama pembiayaan atas pekerjaan pemancangan dan sipil area CE proyek Smelter Manyar yang berlokasi di Gresik," kata Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk, dalam keterbukaan informasi, Kamis (25/5). Di sisi lain, WIKA terus berupaya mengejar target kontrak baru sebesar Rp 42,57 triliun pada tahun 2022. Terkait target kontrak baru pada kuartal-kuartal ke depan, Mahendra bilang, WIKA menyasar proyek pemerintah dan BUMN yang akan ditenderkan sampai akhir tahun ini. Di saat yang sama mereka mengincar proyek di luar negeri seperti di Asia dan Timur Tengah. "Total nilai tender yang kami ikuti sampai saat ini mencapai Rp 21 triliun dan masih akan ada lagi tender yang diikuti hingga akhir tahun 2022," ujar dia, Jumat (27/5).

Kamar Dagang Indonesia mendesak pemerintah segera meratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership guna mendorong kinerja ekonomi nasional. Wakil Ketua III Kadin Indonesia, Shinta W. Khamdani mengatakan Indonesia bisa memanfaatkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk ekspor, investasi dan juga untuk ‘melindungi diri’ dari potensi kebijakan yang proteksionis, bias atau tertutup terhadap kepentingan ekspansi dagang dan investasi Indonesia. Sejatinya, dia menilai RCEP memiliki peran yang sangat fungsional dan strategis dalam mendorong peningkatan ekspor dan investasi untuk Indonesia. Bila suatu negara sudah menandatangani dan meratifikasi RCEP sebagai perjanjian dagang akan bersifat mengikat negara-negara anggota untuk memberikan akses pasar yang dijanjikan di perjanjian RCEP tersebut. Shinta mencontohkan salah satu negara RCEP tidak mau memberikan hak istimewa dagang atau investasi ke negara RCEP lain karena alasan yang proteksionis atau bias kepentingan atau seperti yang dilakukan Amerika Serikat atau Uni Eropa terhadap Rusia.

Jumlah mahasiswa yang diduga terlibat terorisme terus bertambah. Menurut juru bicara Datasemen Khusus 88 Antiteror atau Densus 88, Komisaris Besar Aswin Siregar, sejak 2015 lembaganya telah menangkap 24 mahasiswa  dari berbagai universitas karena diduga terlibat terorisme. Peran mereka bermacam-macam, misalnya diduga terlibat mengatur pendanaan, mengelola media sosial propaganda  jaringan teroris, hingga ingin melakukan amaliah-aksi teror menyerang masyarakat. Terbaru, Densus 88 pada Senin pekan lalu menangkap Ilham Alfarizi, 22 tahun, di kawasan Kelurahan Dinoyo, Malang, Jawa Timur. Densus menduga mahasiswa semester VI Hubungan Internasional Universitas Brawijaya itu menjadi simpatisan kelompok teror Negara Islam Irak-Suriah (ISIS). "Diduga aktif sebagai penyebar materi-materi propaganda ISIS di media sosial," ujar Aswin, Sabtu lalu. (Yetede)

Kelompok radikal dan terorisme disebut terus bergerilya mendapat simpatisan baru di kalangan mahasiswa. Kalangan kampus dan pemerintah berupaya mengantisipasi, tapi kelompok itu diyakini terus bergerak menggunakan pola komunikasi yang bersifat rahasia. Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan, berdasarkan riset dan wawancara yang ia lakukan, komunikasi antar-simpatisan dilakukan secara diam-diam. Ajakan untuk ikut ke pengajian sebagai tempat mereka mengajar ideologi juga menggunakan kode. Menurut pegiat demokrasi dan hal asasi itu, hal tersebut ditemukan di beberapa kampus di Pulau Jawa. namun Halili menolak menyebutkan  nama kampus yang maksudkan, dimana orang-orang yang ikut pengajian berkelompok dilakukan secara halaqoh atau liqo, dimana orang-orang yang ikut pengajian duduk melingkar-disebut juga majelis taklim. "Sekarang sesama mereka menggunakan istilah atau kode kulakan, seperti sedang berbelanja," ujar Halili saat dihubungi, kemarin.

Ilham Alfarizi dalam kesehariannya terlihat kerap mengenakan jaket dengan emblem berlogo Nazi, ideologi partai politik otoriter di Jerman pimpinan Adolf Hitler. Pada profil di media sosial, dia memajang foto Ku Klux Klan, kelompok ekstrem supremasi kulit putih di Amerika Serikat. Tapi tak ada yang menyangka penampilan Ilham berbeda dengan sepak terjangnya di dunia maya, yang disinyalir terafiliasi dengan kelompok  Negara Islam Irak-Suriah (ISIS). "Ada kontradiksi antara  di media sosial dengan di dunia nyata," ujar Yusuf Efendi, dosen Program Studi Hubungan Internasional  Universitas Brawijaya, Malang, akhir pekan lalu. Menurut mereka, Ilham dikenal sebagai sosok penyendiri yang masih berusaha mencari identitas dan ideologi, sehingga mudah terpengaruh ideologi ekstrem. Tim Densus 88 menangkap Ilham, 22 tahun,dikawasan di Kelurahan Dinoyo,Malang, Jawa Timut,Senin pekan lalu, karena diduga menjadi simpatisan ISIS.(Yetede)

Pemerintah bakal mengubah skema penyaluran solar bersubsidi, khususnya untuk konsumen pengguna transportasi darat. Pembahasan payung hukumnya tengah bergulir. Koordinator Pengaturan BBM  Badan Pengatur  Hilir Minyak dan Gas, I Ketut Gede Aryawam, menjelaskan bahwa penyaluran solar bersubsidi untuk kategori konsumen tersebut  akan dibuat tertutup. "Ke depan, siapa yang terdaftar, dia yang boleh mengisi solar subsidi," katanya kepada Tempo, kemarin. Pemerintah akan mewajibkan  para  konsumen pengguna  solar bersubsidi mendaftarkan diri dulu di Aplikasi MyPertamina. Masyarakat harus melampirkan beragam data, antara lain jenis dan nomor polisi kendaraan. Setelah konsumen terverifikasi masuk katagori pengguna yang berhak, pemerintah akan memberikan kode batang untuk mengakses bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). 

Pesan ini sangat mendalam artinya karena menjadi tua perlu persiapan matang sebelum pensiun atau berhenti bekerja; dan ini terkait kondisi ekonomi makro, ketenagakerjaan, pasar kerja, kualitas pekerja. Penuaan penduduk mengurangi pasokan dan rasio pekerja, perubahan pola investasi, menipisnya pemupukan tabungan, penurunan produktivitas, yang berisiko perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak meningkatnya permintaan pelayanan kesehatan karena penyakit tak menular, jaminan pendapatan dan bantuan sosial meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengganggu keseimbangan fiskal. Di negara maju proses penuaan telah berhenti, solusinya imigrasi inovasi teknologi dan IT. Thailand, Indonesia, Vietnam, China, India, dan Bangladesh proses transisi demografi dipicu program KB yang menurunkan kelahiran dengan cepat seiring penurunan kematian bayi dan peningkatan usia harapan hidup / UHH. Hasilnya, ledakan penduduk usia kerja dan proses penuaan yang cepat.

Di Indonesia persentase penduduk 65 tahun ke atas naik cepat dari 10,7 menjadi 19,9 % di 2020-2045. Satu dari 10 lansia Indonesia hidup dari hasil kerjanya. Kemungkinan mereka terus bekerja sampai usia lanjut jika tak ada bantuan sosial atau jaminan pendapatan. Lansia kita belum bisa hidup dari tabungan atau hasil investasi semasa bekerja. Sepertiga lain hidup dari santunan anak menantu atau famili yang tak mengikat kapan dan besarnya. Guncangan pandemi dan PHK berisiko terhentinya transfer informal seperti ini. Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja bagi mereka ini, sama halnya kelompok yang mengharapkan mantan pemberi kerja yang bertanggung jawab. Ini terkait skema jaminan hari tua yang dibayar patungan antara pemberi kerja dan pekerja. Ditambah skema pensiun yang juga kolaborasi pekerja dan pemberi kerja. Pemerintah harus berhati-hati menyeimbangkan ruang fiskal dalam rangka memperluas jangkauan perlindungan sosial semua umur termasuk jaminan pendapatan masa tua dengan kebutuhan hidup mendesak sambil tetap memicu pertumbuhan ekonomi. Pengembangan skema jaminan pendapatan masa tua harus mulai dipikirkan. (Yoga)

Polemik penunjukan penjabat terlihat saat ada gubernur yang menolak melantik penjabat bupati/wali kota. Polemik juga muncul terkait penunjukan anggota TNI aktif sebagai penjabat. Rencana pelantikan Apriyadi, menjadi Penjabat Bupati Musi Banyuasin oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, Senin (30/5/2022), menandakan meredanya polemik antara sejumlah gubernur dan Mendagri Tito Karnavian terkait penunjukan penjabat kepala daerah. Sebelumnya, Gubernur Sulteng Ali Mazi dan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menunda pelantikan karena sebagian penjabat bupati yang ditunjuk Mendagri tak sesuai usulan yang diajukan. Namun, para penjabat itu akhirnya dilantik, Jumat (27/5). Dengan demikian, 43 kota/kabupaten sudah diisi penjabat setelah kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berakhir masa jabatan pada Minggu (22/5). Pada Juli 2022, akan ada 11 penjabat kepala daerah yang kembali ditunjuk pemerintah.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Soni Sumarsono (29/5), mengatakan, adanya gubernur yang menolak melantik penjabat bupati/wali kota belakangan ini patut menjadi pelajaran bagi gubernur dan Kemendagri. Perlu pemahaman dari daerah bahwa yang diusulkan tak mutlak harus diterima. Sebab, pemerintah pusat punya penilaian berdasarkan parameter tertentu, rekam jejak, dan lainnya. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman Nurcahyadi Suparman menambahkan, mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap penjabat kepala daerah harus jelas agar penolakan pelantikan karena ketidaksetujuan pemerintah daerah dapat diatasi. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyampaikan, Kemendagri telah membentuk tim untuk memantau kinerja para penjabat sehingga kinerja mereka terukur dan dapat terus dievaluasi. Bersamaan dengan itu, para penjabat juga wajib menyampaikan laporan kinerjanya secara rutin kepada Kemendagri. (Yoga)

Johanes Disa (45), penyandang disabilitas netra, berdiri di tepian Jalan Sam Ratulangi 12, Manado, sambil menawar kan dagangan tisu yang dibawa dalam keranjang. Tanpa ia ketahui, sesekali seorang pengendara membuka kaca mobil untuk meletakkan selembar uang Rp 1.000, Rp 2.000, atau Rp 5.000 di keranjang tisunya sambil berlalu, Namun, para pelintas lebih sering memberi uang begitu saja tanpa mengambil tisu yang ditawarkan. Pernah biar satu saja enggak laku, pulang tetap bawa uang, katanya pada 22 April 2022. Setiap hari, dari siang hingga larut malam, berjualan tisu, Uang yang didapat sekitar Rp 100.000 per hari, yang langsung dihabiskan keesokan harinya untuk kebutuhan pokok keluarganya. ”Sebagai lulusan Universitas Negeri Manado, saya bisa menjadi guru. Cuma, saat ini jalan paling cepat dapat uang, ya, berjualan,” katanya. Johanes sebenarnya guru honorer sekolah luar biasa di Desa Kamangta, Minahasa. Namun, gajinya yang hanya Rp 300.000 per bulan bahkan tak cukup membayar sewa rumah semipermanen yang ditempati keluarganya di Kelurahan Paal IV, yaitu Rp 350.000 per bulan.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Manado mencatat, ada 126 difabel netra dari total 1.437 warga Manado yang menyandang disabilitas, 69 di antaranya teridentifikasi berjualan tisu, kacang, dan keripik di jalanan pusat kota, seperti yang dilakukan Johanes. Kebanyakan dari mereka pernah mengikuti rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan, seperti pijat, musik, dan kerajinan tangan di Sentra Tumou Tou Manado. Kepala Sentra Tumou Tou Kamsiaty Rotty khawatir difabel netra semakin banyak yang tergiur turun ke jalanan. ”Karakter masyarakat Manado memang penuh kasih, suka memberi. Akhirnya, para difabel netra saling panggil karena pendapatan di jalan terbukti besar,” ujarnya, pada 9 Mei lalu. Menurut Johanes, difabel netra berada di jalan karena potensi mereka tidak terserap ke dalam ekonomi kota. Mereka tak dilirik pasar tenaga kerja sekalipun memiliki tingkat pendidikan atau keahlian yang memadai. Sementara untuk membuka usaha sendiri, mereka juga kesulitan mengakses permodalan.

Wali Kota Manado Andrei Angouw menyatakan telah berupaya membantu para difabel netra. Dalam tahun pertama kepemimpinannya, pemkot bekerja sama dengan Sentra Tumou Tou untuk menyediakan kios usaha di halaman parkir toko-toko swalayan bagi 10 difabel netra. Namun, program itu tidak sukses karena para penerima manfaat enggan membayar sewa tempat. Andrei menyatakan akan menjamin hak difabel netra untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebab, Manado memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 48A/2017 tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Ia berjanji merekrut difabel netra untuk bekerja di lingkungan pemkot serta mendorong sektor privat memenuhi kewajibannya. (Yoga)

Restriksi pangan kian marak di tengah ancaman kenaikan inflasi pangan dan energi global. Anomali cuaca, perlindungan petani dan konsumen, perang, dan upaya memerangi kartel menjadi alasan utama memproteksi perdagangan. Sejumlah negara yang membatasi ekspor beberapa komoditas pangan antara lain Rusia, Ukraina, Indonesia, India, Malaysia, Argentina, Serbia, dan Kazakhstan. Setelah gandum, India membatasi ekspor sekitar 10 juta ton gula guna memastikan ketersediaan stok dan mengendalikan harga menyusul gelombang panas yang menerpa India. Namun, India tetap membuka ekspor kedua komoditas itu ke sejumlah negara rentan. Malaysia juga akan menghentikan ekspor 3,6 juta ayam selama satu bulan mulai 1 Juni 2022. Langkah itu diambil untuk mengatasi kekurangan stok dan kenaikan harga daging ayam di dalam negeri. Tak hanya kenaikan harga pakan dan cuaca, situasi itu juga diduga karena kartel.

Sebelumnya, Indonesia melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan sejumlah produk turunan pada 28 April-23 Mei 2022. Kendati kebijakan itu telah dicabut, minyak goreng beserta bahan bakunya tak serta-merta bisa diekspor lantaran Indonesia menerapkan kebijakan DMO CPO dan turunannya. Negara lain, seperti Serbia dan Kazhakstan, memberlakukan kuota pada ekspor biji-bijian. Adapun Argentina melarang ekspor daging sapi sejak Mei 2022. Kondisi itu akan semakin memperburuk rantai pasok pangan dan mendorong kenaikan inflasi global. Apalagi perang Rusia-Ukraina masih berlanjut dan keduanya membatasi ekspor pangan.

Kepala Analis Bidang Komoditas Fitch Solutions Sabrin Chowdhury mengatakan, 30 negara telah membatasi ekspor pangan, energi, dan sejumlah komoditas utama yang dibutuhkan dunia sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina. Ini merupakan bentuk proteksionisme pertanian pada tingkat tertinggi sejak krisis harga pangan pada 2007-2008. International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebutkan, sejak invasi pertama Rusia atas Ukraina pada 24  Februari 2022, jumlah negara yang membatasi ekspor bertambah dari tiga negara menjadi 16 negara per awal April 2022. Pembatasan ekspor pangan itu mewakili 17 % total kalori yang diperdagangkan secara global. ”Hanya kerja sama internasional yang dapat mengatasi masalah global yang mendesak, seperti memperbaiki kekurangan makanan dan produk lainnya, menghilangkan hambatan pertumbuhan, dan menyelamatkan iklim kita,” kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam IMFBlog. (Yoga)