Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi dalam pengawasan khusus ke dua koperasi  simpan pinjam (KSP), yakni KSP Fadilah Insan Mandiri (KSP-FIM) dan KSP Sejahtera Bersama (KSP-SB). Penyebabnya, Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengatakan, kedua KSP itu meneken nota kesepahaman  (MoU), tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para anggota. Ini menimbulkan kegaduhan dari anggota KSP-SB maupun KSP-FIM. "Sejak dalam pengawasan khusus, KSP SB wajib melaporkan segala aktivitas perkoperasian, baik secara kelembagaan, usaha, maupun keuangan sebagai deputi perkoperasian," ucap Zabadi. Kemenkop mewajibkan KSP SB untuk segera melakukan rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2021, sebelum 30 Mei 2022, Kemekop UKM mengirimkan surat kepada dua koperasi ini meminta peninjauan kembali MoU kedua pihak. (Yetede)

Menteri Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak swasta berkolaborasi  dengan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi layak. Sementara itu, komitmen Kementerian PURP  untuk  menyediakan sanitasi layak  dan air minum aman telah diwujudkan  dengan pembangunan 61 bendungan,  perbaikan kualitas danau-danau alami, serta pembangunan intake di sungai. Selain itu, Menteri Basuki mengajak Kemendikbud dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan inovasi sistem air minum dan sanitasi agar lebih efisien. "Dengan program air bersih dan sanitasi, kami ingin memperkecil angka stunting (gagal tumbuh kembang pada balita) dan kemiskinan ekstrem. Jadi ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik merupakan basic untuk kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi," paparnya. (Yetede)

Elektrifikasi jalur Kereta Api (KA) Solo Balapan-Palur ditargetkan mulai dioperasikan pada Juli mendatang. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Solo, Jawa Tengah untuk mengecek progres proyek elektrifikasi jalur KA Solo Balapan-Palur yang sudah mencapai 84,33% tersebut pada Kamis (26/5). "Kawasan aglomerasi seperti Yogya, Solo dan Semarang, harus dihubungkan dengan angkutan  massal baik kereta api, bus, maupun angkutan  massal lainnya. Ini suatu keniscayaan yang akan konsisten kami lakukan," ujar Menhub dalam pernyataan resminya kemarin. Kehadiran KRL, Jogja-Solo sangat digemari masyarakat, bahkan Menhub mengungkapkan, dimasa mudik jumlahnya naik signifikan lebih dari 50%. Menhub menjelaskan, keberadaan angkutan massal di kawasan aglomerasi sangat penting untuk memperlancar mobilitas  masyarakat dan menghindari  penggunaan kendaraan pribadi yang dapat menimbulkan kemacetan dan juga dampak pada polusi udara. (Yetede)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat  perolehan penerimaan negara  bukan pajak (PNBP)  sumber daya alam  perikanan tangkap per 25 Mei 2022 sebesar Rp 512,38 miliar dan angka itu akan terus bertambah. Sepanjang 2021, torehan PNBP dari subsektor tersebut mencapai Rp 700 miliar. Peningkatan ini terjadi seiring bertambahnya permohonan izin perikanan tangkap yang masuk melalui  sistem informasi izin  layanan cepat (Silat). Layanan online tersebut memungkinkan pelaku usaha  mengurus perizinan dimana pun dan kapanpun selama terkoneksi dengan internet. "Tahun 2021, total PNBP yang diterima Rp700 miliar. Kami optimistis capaian  PNBP perikanan tangkap tahun ini dapat terus bertambah guna mendukung program peningkatan  PNBP demi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan." kata Sekretaris DJPT KKP Trian Yunanda dalam keterangannya, kemarin. (Yetede)

Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan prosedur  penyediaan hewan qurban sejak 14 hari sebelum  Idul Adha  (H-14).hal tersebut untuk menjamin  keamanan dan kesehatan hewan dari penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sedang mewabah. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, masa 14 hari sebelum hari H (Idul Adha) sesuai masa inkubasi dari virus penyebab PMK, "Pada-14, saat itu semua hewan yang mau dipotong  sudah dalam register dan perlakuan-perlakuan kesehatan  hewan sesuai prosedur," kata Mentan Syahrul di Jakarta, belum  lama ini. Kementan menyiapkan 1,7 juta hewan qurban untuk kebutuhan Idul Adha, melebihi kebutuhan tahun lalu 1,6 juta ekor. "Menghadapi Idul Adha dan sudah disiapkan kebutuhan hewan qurban yang tahun lalu 1,6 juta lebih dan sekarang 1,7 juta. Kami  sudah membuat mapping daerah yang bisa diambil yakni daerah hijau." ujar dia. (Yetede)

Peneliti Senior Indonesia Budget Center Roy Salam, menduga pengadaan alat kesehatan, khususnya rapid test corona untuk kepentingan pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu, kerap dijadikan kesempatan untuk  meraup keuntungan. Pihak-pihak tertentu mengambil untung dengan memanfaatkan minimnya pengawasan terhadap pengadaan alat kesehatan serta berbagai aturan  yang melonggarkan pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penanganan pagebluk. "Karena alat kesehatan dianggap kebutuhan mendesak, sehingga mendorong mereka tidak menjalankan prosedur pengadaan yang benar," kata Roy, Kamis, 26 Mei 2022. Mantan Direktur Executive Indonesia Budget Center ini mengatakan kondisi mencari keuntungan tergambar dalam temuan BPK tahun ini atas pembelian rapid test antigen anggaran 2021 dan temuan BPK tahun lalu untuk anggaran 2020. (Yetede)

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menerpa ratusan pegawai perusahaan rintisan atau startup digital di Tanah Air. Perusahaan rintisan yang baru saja mengumumkan PHK terhadap para pekerjanya, antara lain, platform Zenius mengakui lebih dari 200 karyawan harus meninggalkan perseroan. Menurut Zenius, upaya ini ditempuh untuk beradaptasi dengan dinamisnya kondisi makro-ekonomi yang mempengaruhi kinerja industri. "Kami perlu melakukan konsolidasi  dan sinergi proses bisnis untuk memastikan keberlanjutan," termaktub dalam keterangan manajemen yang dikirim oleh Senior Public Relations Specialist Zenius, Wynne Whardani, kemarin, 25  Mei. Implikasi dari konsolidasi tersebut adalah  perubahan peran di beberapa fungsi  bisnis seiring dengan  optimalisasi dan efisiensi proses bisnis. (Yetede)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan pelanggaran dalam pengadaan alat rapid diagnostic test antigen Coronavirus disease 2019 (Covid-19) di Kementerian Kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga auditor ini, pengadaan tes antigen sebagai pendeteksi virus corona itu melebihi kebutuhan hingga mencapai Rp314,9 miliar. Menurut laporan pemeriksaan kepatuhan atas pengadaan  barang dan jasa 2020 dan 2021, BPK menemukan pengadaan rapid tes antigen pada Direktorat Surveilans dan Karantina Kementerian Kesehatan melebihi kebutuhan. Pengadaan tersebut pada periode September-Desember 2021. Kelebihan pengadaan itu terjadi karena Kementerian Kesehatan tidak mempertimbangkan ketersediaan rapid tes antigen di daerah, " Serta tidak mempertimbangkan hibah rapid tes antigen dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) serta Badan Penanganan dan Kesehatan anak-anak (UNICEF)." demikian isi tulisan tim BPK dikutip dari laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021. (Yetede)

Perusahaan rintisan (startup) di bidang teknologi didorong untuk mengubah  model bisnis agar bisa bertahan ditengah kondisi menipisnya  kucuran pendanaan. Bisnis-bisnis digital ini disarankan keluar dari strategi bakar uang, atau menghabiskan uang untuk promosi serta menarik minat konsumen, dan beralih ke model yang lebih berkelanjutan.  Sekretaris Jenderal Asosiasi Modal Ventura dan Star Up Indonesia (Amvesindo), Eddi Danusaputro, mengatakan investor akan semakin selektif dalam mengucurkan modalnya. "Startup tidak bisa terus-terusan bakar uang. Harus ada path to profitability," ujar Eddy, yang juga Chief Executive Officer Mandiri Capital Indonesia, kepada Tempo, kemarin, 25 Mei. Makin seretnya aliran investor itu, kata Eddy, harus disikapi perusahaan Startup untuk menghemat kas dan mengupayakan runway  (batas waktu ketersediaan dana) yang lebih panjang. (Yetede)

Pemerintah tidak berdiam diri menyaksikan jatuh-bangun perusahaan rintisan alias start-up di dalam negeri. Pada Desember 2021, Presiden Jokowi meluncurkan Merah Putih Fund sebagai sumber pendanaan alternatif bagi rintisan lokal. Platform modal ventura didukung oleh lima anak usaha investasi milik BUMN. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Merah Putih Fund akan mengucurkan dana senilai  US$ 300 juta untuk setara dengan 4,3 triliun (kurs 14,400) untuk mendanai perusahaan rintisan lokal yang selama ini lebih banyak disokong investor asing. Pendanaan tersebut ditargetkan, mulai mengucur pada kuartal II 2022. "Kami akan memastikan perusahaan-perusahaan start-up mendapat dana  yang tersedia secara domestik dan ada ekosistem yang terbangun," ujar Kartika dalam acara Mandiri Investasi Forum 2022, Februari lalu. (Yetede)