Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dengan mandat sebagai sovereign wealtf fund (SWF) untuk pembangunan infrastruktur  berkelanjutan di Indonesia dinilai membutuhkan modal yang lebih besar dari yang dimiliki saat ini sebesar Rp 75 triliun. Juru bicara INA Masyita Crystalin mengungkapkan, selama ini LPI kewalahan melakukan asset recycling  infrastruktur  operasional seperti jalan tol  karena valuasi proyek yang tidak komersial dan buruknya tata kelola BUMN. Nilai proyek dan  kompleksitas perjanjian  serta banyaknya stakeholder yang terlibat membuat juga semua proses memakan waktu. "Ini yang membuat para investor berpaling," ujar Masyita saat dihubungi  Investor Daily, baru-baru ini. Skema asset recycling adalah langkah dalam pemanfaatan  pemindah tanganan aset lama, untuk membangun aset yang baru. (Yetede)

Otoritas jasa keuangan (OJK)  mencatat kredit perbankan per April 2022 tumbuh 9,1% secara year on year (yoy) atau 3,69% year to date (ytd), meningkat signifikan dibandingkan Maret yang tumbuh  6,67% (yoy). Secara sektoral, kredit sektoral pertambangan  dan manufaktur mencatat kenaikan terbesar dan mendorong pertumbuhan. Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengungkapkan, perkembangan sektor keuangan  tetap stabil terjaga  dengan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan  yang terus meningkat dan semakin terkontribusi terhadap berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional, ditengah meningkatnya ketidakpastian global, "Secara sektoral, kredit sektor pertambangan, dan manufaktur mencatatkan  kenaikan terbesar secara  month to month masing-masing sebesar sebesar Rp 21,5 triliun dan Rp20,8 triliun," jelas Anto dalam keterangannya, Kamis (26/5). 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengingatkan kepada seluruh pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek agar memperhatikan kembali perubahan pola operasi perjalanan KRL yang diterapkan mulai Sabtu (28/5).  Perubahan terjadi pada  rute perjalanan KRL Lintas Cikarang/Bekasi dan Lintas Bogor/Depok/Nambo, serta pola transit pengguna KRL di stasiun Manggarai, Jakarta. "KAI memohon maaf  kepada seluruh pelanggan atas perubahan layanan ini. KAI berharap pengguna KRL dapat menyesuaikan perjalanan mulai 28 Mei dan dapat segera beradaptasi. 

Pengguna KRL dapat mengecek info perjalanan dan jadwal KRL secara realtime di aplikasi KKRL Access," kata Didiek dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (27/5). Mulai 28 Mei, perjalanan KRL lintas Bogor hanya melayani relasi Bogor/Depok/Nambo-Jakarta Kota pp via Stasiun Manggarai. Sementara itu, pola operasi loop line dilayani KRL Lintas Cikarang/Bekasi dengan dua skema yaitu full racket Cikarang/Bekasi pp via Manggarai dan Pasar Senen dan half racket Cikarang/Bekasi-Kampung Bandan/Angke via pp Manggarai. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjajaki kerja sama dengan Planet Labs untuk mengidentifikasi  aktivitas penambangan liar (ilegal mining), tanah longsor (landslide), dan eksplorasi potensi Energi Baru Terbarukan (EBT). Kedua belah pihak tengah mendiskusikan potensi kerja sama bidang energi dan sumber daya mineral, terutama upaya untuk mencapai netralitas karbon dan pembangunan berkelanjutan. Planet Labs merupakan perusahaan pencitraan bumi (earth imaging) yang berbasis di San Fransisco, Amerika Serikat. Perusahaan ini mengoperasikan 200 satelit yang punya kemampuan  foto citra bumi dengan ketajaman luasan 1 km2, satu kali setiap hari, serta 21 satelit yang mempunyai kemampuan sampai dengan 0,5 m dengan pengambilan citra 10 kali per hari. Sebagai Co-Founder dan Ceo Planet Labs, Will Marshalmenerima  gelar Ph.D, dibidang  Fisika dari Universitas Oxford dan Magister Fisika dengan konsentrasi Sains dan Teknologi Luar Angkasa dari Universitas Leicerter.  (Yetede)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 26 Mei 2022 mencapai 679,99 triliun atau 53,04% dan target APBN 2022 sebesar 1.265 triliun. Tingginya penerimaan pajak ini tidak terlepas dari pemulihan ekonomi yang terjadi. Catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan terjadi kenaikan penerimaan pajak selama lima bulan terakhir. Pada Januari 2022 sebesar Rp109,1 triliun, Maret Rp123 triliun, April Rp245 triliun, dan Mei Rp112,39 triliun. Lebih lanjut, ia memaparkan secara khusus penerimaan pajak melalui Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II, yang hingga 27 Mei 2022 tercatat ada 51.682 wajib pajak yang mengikuti program ini. Jumlah PPh yang terkumpul sebesar Rp10,38 triliun dengan nilai harta bersih yang disampaikan sebesar  Rp103,32 triliun, "Aset yang dilaporkan juga sudah mencapai Rp103,3 triliun, ini hal yang sangat baik," ucap Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal. (Yetede)

Indonesia Coruption Watch (ICW) menduga dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Kementerian Agama menjadi bancakan berbagai pihak. Hasil investigasi ICW menemukan sejumlah pesantren fiktif tercatat sebagai penerima bantuan hingga adanya potongan bantuan oleh pejabat kantor Wilayah Kementerian Agama dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Wakil koordinator ICW, Agus Sunaryanto, mengatakan kejanggalan itu ditemukan setelah lembaganya memverifikasi secara acak pesantren penerima bantuan di lima provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sepanjang tahun lalu. Di Aceh, misalnya, ICW menemukan tiga dari 23 pesantren penerima bantuan diduga fiktif. Ketiga pesantren tersebut tidak berada di alamat yang dilaporkannya ke Kementerian Agama. Warga setempat diduga tidak mengetahui keberadaan tiga pesantren tersebut. (Yetede)

Kementerian Agama mengakui adanya persoalan dalam penyaluran dana bantuan operasional pendidikan (BOP) bagi pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang terkena dampak Pandemi Covid-19. Dana kegiatan sebesar Rp 2,9 triliun itu ditujukan bagi ratusan ribu pesantren dan lembaga pendidikan Islam untuk tahun anggaran 2020. Kepala Seksi Kelembagaan pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Winuhoro Hanum Bhawono, mengatakan persoalan terjadi karena banyaknya penerima bantuan. Disamping itu, kata dia, proses sosialisasi dan verifikasi penerima bantuan menjadi tanggung jawab kantor wilayah Kementerian Agama di setiap provinsi. Winuhoro juga tak menepis peluang adanya kebocoran dana BOP tersebut. Karena itu ia berharap masyarakat proaktif mengawasinya. "Kami meminta masyarakat aktif melaporkan dan mendukung menegak agama," kata Winuhoro dalam sebuah acara, di Jakarta, kemarin. (Yetede)

Seabrek pengadaan bermasalah memenuhi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kepatuhan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kesehatan 2020-2021. Bekerja sepanjang Oktober-Desember 2021, audit negara  menemukan pengadaan alat tes antigen yang tidak sesuai dengan kontrak, hasil barang tender belum dimanfaatkan, kelebihan pembayaran, denda keterlambatan pun tak dikenakan, hingga pemborosan. Pemeriksaan BPK terhadap terhadap pengadaan Rapid Diagnostic Tets Antigen  (RDT-Ag) senilai Rp1,46 triliun menarik perhatian. 

Alat deteksi cepat Covid-19 itu ditengarai serampangan diborong  oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sejak Juni 2021. Sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa, belum dapat berkomentar banyak mengenai temuan BPK tersebut. "Itukan temuan awal BPK. Kami diberi kesempatan  untuk memperbaiki. Kalau tidak muncul lagi temuannya, berarti sudah selesai," kata Kunta kepada Tempo, Kamis, 26 Mei 2022. (Yetede)

Pengadaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RTD-Ag) di Kementerian  Kesehatan pada 2021 tak hanya bermasalah karena diduga boros anggaran. Pengadaan secara bertahap ini juga dinilai janggal lantaran sebagian alat tes Kesehatan Covid-19 itu diborong meski tak memenuhi spesifikasi dari aspek masa kadaluarsa. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK atas kepatuhan pengadaan barang dan jasa pada Kementerian Kesehatan  2020-2021 mencatat sedikitnya 4,4 juta unit RDT-Ag memiliki masa kadaluwarsa kurang dari yang dipersyaratkan, minimal sembilan bulan sejak diterima. Total nilai hasil pengadaan bermasalah ini mencapai Rp363,5 miliar. Sekretaris Jendral Kementerian Kunta  Wibawa Dasa, irit bicara ketika ditanya soal temuan audit  BPK tersebut. "Nanti hasil final akan disampaikan pada pembahasan  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat," kata Kunta saat dimintai konfirmasi Tempo, Kamis, 26 Mei 2022.  (Yetede)

Badan Pengatur  Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan regulasi sistem pembayaran jalan tol tanpa sentuh atau multi lane free flow (MLFF) bisa dirampungkan sebelum tahap simulasi alat. Anggota BPJT, Eka Pria Anas, mengatakan teknologi transaksi jalan tol berbasis aplikasi  penangkapan sinyal satelit itu akan dicoba secara terbatas pada Agustus nanti, sebelum digunakan perdana secara resmi pada 15 Desember 2022. "Pembuatan regulasi kami kejar selesai pada Juni atau Juli, penyusunannya lintas otoritas," kata dia kepada Tempo, kemarin. Hingga saat ini, implementasi MLFF hanya didasari Peraturan Menteri PURP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh di Jalan Tol. Menurut Eka, beleid itu akan diturunkan ke level aturan yang lebih teknis di berbagai lembaga negara dan perusahaan pengelola jalan tol. Bentuk sanksi bagi pelanggar juga akan disusun  sebagai pedoman  bagi kepolisian. (Yetede)