Dua Opsi bagi Pelaksana Subsidi Minyak Goreng
Pemerintah memberi pilihan kepada para perusahaan eksportir pelaksana program Subsidi Minyak Goreng Curah untuk mendapatkan izin ekspor atau pembayaran klaim dana subsidi. Opsi itu diberikan agar ekspor bisa segera direalisasikan sekaligus menyerap CPO dan produk turunannya yang menumpuk selama larangan ekspor berlaku. Perusahaan yang memilih izin ekspor diperbolehkan mengekspor CPO dan produk turunannya sebanyak tiga kali lipat dari kuota DMO. Sementara perusahaan yang memilih opsi klaim subsidi, mereka baru bisa ekspor mulai 1 Juni 2022 mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ketentuan itu ditetapkan menyusul dibukanya kembali ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO); refined, bleached, and deodorized (RBD) palm oil; RBD palm olein; dan used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah mulai 23 Mei 2022. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan kebijakan DMO atas empat komoditas itu. Pemerintah juga menghentikan program Subsidi Minyak Goreng Curah per 31 Mei 2022. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan (30/5) mengatakan, ada 75 perusahaan eksportir yang turut dalam program Subsidi Minyak Goreng Curah. Dari jumlah itu, hanya 65 perusahaan yang memenuhi persyaratan ekspor dan memilih mendapatkan izin ekspor ketimbang mengklaim subsidi minyak goreng curah ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). (Yoga)
PANGAN, Dering Alarm Bencana
Laporan Global tentang Krisis Pangan 2022 menyajikan fakta yang memilukan: hampir 193 juta orang mengalami kerawanan pangan akut. Angka itu bertambah 40 juta orang dibandingkan dengan laporan serupa oleh World Food Programme tahun 2020. Konflik dan gangguan keamanan diidentifikasi sebagai pemicu utama yang mendorong tingkat kerawanan pangan. Akan tetapi, faktor lain seperti pandemi, gangguan rantai pasok, dan perubahan iklim berkelindan hingga menghasilkan dampak yang ”sempurna”. Kombinasi atas beberapa faktor itu semakin menjauhkan sebagian warga dunia ke akses pangan. Harga pangan yang tinggi juga berisiko mengurangi asupan kalori dan nutrisi.
Bank Dunia mencatat, per 19 Mei 2022, Indeks Harga Pertanian naik 42 % dibandingkan Januari 2022. Harga jagung dan gandum, naik 55 % dan 91 %. Harga rata-rata bulanan beberapa jenis beras naik tiga bulan terakhir. Beras Vietnam broken 5 %, naik dari 384,2 USD per ton pada Februari jadi 402,4 USD per ton pada April. Pada 18 Mei 2022, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutkan, tingkat kelaparan global berada pada titik tertinggi baru. Hanya dalam dua tahun, jumlah orang yang sangat rawan pangan meningkat dua kali lipat, yakni dari 135 juta orang sebelum pandemi Covid-19 menjadi 276 juta orang saat ini. Alarm bencana pangan telah berdering kencang. Sementara situasi ke depan masih serba tak pasti. Apalagi jika perang Rusia-Ukraina berlanjut, sementara rantai pasok masih terganggu dan negara-negara produsen pangan makin memproteksi produknya demi kepentingan dalam negerinya. Harga pangan, energi, dan inflasi berisiko tetap tinggi. (Yoga)
Juni, IHSG Menembus Level 7.350
Setelah rebound dan menembus level 7.000 Jumat (27/5) pekan lalu, indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan terus bergerak naik hingga menembus level 7.350 pada Juni 2022, naik 5% dibandingkan posisi akhir Mei. Faktor utama yang mendorong kenaikan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah membaiknya kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi kuartal II yang diproyeksi mencatat 6% melambungnya harga komoditas, dan masuknya aliran dana asing (net foreign inflow), Namun, faktor eksternal, diantaranya rencana The Fed untuk menaikkan lagi suku bunga acuan, harus diwaspadai para pemodal. Pada tahun ini, pergerakan siklus IHSG di BEI berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menjelang Lebaran lalu indeks naik, padahal biasanya turun saat sepekan pertama perdagangan saham kembali dibuka setelah libur panjang Idul Fitri 1443 Hijriah. (Yetede)
Pencarian Anak Ridwan Kamil di Swiss Gunakan Drone
Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Swiss Muliaman Darmasnyah Hadad, menuturkan hari ketiga pencarian anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz yang terseret arus di sungai Aaree, Kota Bern, Swiss, akan dilakukan menggunakan perahu dan drone berteknologi tinggi. Pencarian terhadap Eril, sapaan akrab Emmeril Kahn Mumtadz, dilakukan oleh jajaran polisi setempat, polisi sungai, pemadam kebakaran, Kota Bern, Swiss. Sedangkan drone yang digunakan untuk melakukan pencarian pada hari ketiga, lanjut Hadad, merupakan drone pendeteksi permukaan sungai kontur dasar sungai. "Jadi hasil dari drone thermal itu efektif pada menit awal, sekitar 15 menit setelah kejadian. Ketika thermal tidak terdeteksi, maka tidak maksimal. Drone sekarang berbeda, terbang rendah di sepanjang arus sungai, bermanuver jengkal demi jengkal," kata dia. Di akhir pencarian hari kedua, kata Hadad, pihaknya mendampingi Ayah Emmeril, yakni Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan istri untuk menemui Tim SAR yang bertugas di lapangan, (Yetede)
Dana Kompensasi Pertalite Bisa Bengkak Rp34 Triliun
Dana kompensasi pertalite tahun ini bisa membengkak Rp 34 triliun menjadi Rp148,7 triliun dari anggaran Rp114,7 triliun, seiring normalisasi mobilitas masyarakat dan peralihan (shifting) dari Pertamax ke Pertalite. Ini merupakan salah satu risiko yang mengintai APBN 2022. Mandiri Sekuritas (Mansek) mecatat, kompensasi Pertalite Rp114,7 triliun berdasarkan kouta sebanyak 23 juta kilo liter (kl). Adapun realisasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) ini sudah mencapai 6,5 juta kl selama kuartal I-2022 atau 28% dari target. Di luar itu, demikian Mansek, ada selisih harga yang sangat besar antara Pertalite dan Pertamax. Saat ini, Pertalite dibanderol Rp 7.650 per liter, sedangkan Pertamax Rp 12.500 per liter. Tak ayal lagi, gelombang migrasi dari Pertamax ke Pertalite bakal terjadi. "Atas dasar itu, kami memprediksi konsumsi Pertalite tahun ini mencapai 30 juta, di atas proyeksi pemerintah. Imbasnya akan ada biaya tambahan fiskal Rp 34 triliun," tulis Mansek dalam catatan harian belum lama ini. (Yetede)
Melesat 80% Dividen BUMN dan Anak Usaha Capai Rp 76 Triliun
Nilai dividen yang dibagikkan emiten BUMN dan anak usaha untuk 2021 mencapai Rp76,21 triliun, melesat 80,04% dibanding tahun sebelumnya Rp42,33 triliun. Sebanyak Rp32,82 triliun diantaranya disetor langsung ke pemerintah sebagai pemegang saham pengendali. Dari total Rp 76,21 triliun, dividen terbanyak diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebesar Rp26,4 triliun, disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) senilai Rp16,82 triliun, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) atau Telkom sebesar Rp14,85 triliun. Dividen yang cukup besar juga diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebesar Rp2,72 triliun,dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN sebesar Rp237 triliun. Sementara itu, emiten anak usaha BUMN juga turut menyisihkan laba bersh 2021 untuk dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Tercatat, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang merupakaN subholding gas PT Pertamina (Persero) membagikan dividEN terbesar sebesar Rp3,01 triliun. (Yetede)
Ketika BSI Konsisten Lakukan Transformasi
Cita-cita Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi bagian dari Top 10 Global Islamic Bank semakin mendekat. Transformasi yang konsisten dilakukan oleh seluruh komponen BSI menorehkan kinerja yang membanggakan dan memberikan nilai tambah yang baik bagi Negara, Pemegang Saham maupun Umat. Seperti yang ditunjukkan dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI untuk Tahun Buku 2021. Pemegang saham bersepakat untuk membagikan dividen tunai sebesar 25% dari laba bersih perseroan atau sekitar Rp757 miliar. Tak hanya itu, Pemegang Saham pun memberikan persetujuan terhadap perubahan Anggaran Dasar Perseroan seiring dengan kepemilikan saham seri A Dwiwarna di perseroan oleh NKRI. Saham Seri A Dwiwarna ini merupakan saham khusus NKRI yang memberikan hak istimewa seperti persetujuan rapat umum pemegang saham serta menyetujui perubahan permodalan perusahaan. (Yetede)
Dividen Emiten Pelat Merah Lebih Merekah
Pemegang saham emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) boleh bergembira. Setoran dividen emiten pelat merah tahun buku 2021 lebih gemuk. Tahun sebelumnya, sejumlah emiten BUMN sempat puasa membagi dividen akibat kinerjanya terpukul pandemi Covid-19.
Setoran dividen yang cukup besar berasal dari emiten pertambangan yang tergabung dalam Holding Pertambangan Mining Industry Indonesia atau Mind Id. PT Bukit Asam Tbk (PTBA), misalnya, membagikan seluruh laba bersih 2021 lalu sebagai dividen. Lonjakan dividen emiten pelat merah ini memicu kekhawatiran akan mengganggu rencana ekspansi. Apabila seluruh laba dibagikan sebagai dividen.
Era Bakar Duit Usai, Investor Startup Mulai Selektif
Era bakar duit di bisnis startup berakhir. Investor mulai selektif mengucurkan dana. Jadi, pengelola startup harus kreatif mempertahankan bisnisnya.
Kini, lanskap dunia startup di Indonesia berubah cepat. Bahkan sejumlah startup mulai realistis menghadapi persaingan bisnis, sehingga memangkas jumlah tenaga kerja. Dengan beragam alasan, Jd.Id, Tanihub, Zenius dan Link Aja, mulai mengurangi jumlah karyawan. Pengamat pasar modal Teguh Hidayat berpendapat, tren tumbangnya startup mirip fenomena gelembung dot-com di Amerika Serikat pada 1995-2000. Kala itu, banyak e-commerce tumbuh hingga akhirnya tumbang satu per satu dan tinggal menyisakan Amazon dan Ebay.
MENGULIK INSENTIF ‘PAJAK SUPER’
Kendati amat diharapkan dunia usaha, berbagai insentif yang dikucurkan pemerintah rupanya tak semua berjalan efektif. Contohnya super tax deduction (STD), yang ternyata tak banyak dimanfaatkan, khususnya oleh pelaku usaha manufaktur. Kendati amat diharapkan dunia usaha, berbagai insentif yang dikucurkan pemerintah rupanya tak semua berjalan efektif. Contohnya super tax deduction (STD), yang ternyata tak banyak dimanfaatkan, khususnya oleh pelaku usaha manufaktur. Alasannya, sejak kali pertama insentif tersebut digulirkan pada 2019, akselerasi mesin manufaktur masih terbatas. Apalagi setelah pandemi Covid-19 melanda, sebagian pelaku industri manufaktur tiarap karena berbagai tekanan. Hingga akhir tahun lalu, satuan kerja pendidikan telah bermitra dengan 1.687 Iduka dan telah melakukan coaching clinic STD kepada 464 Iduka. Akan tetapi hanya 38 yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Hal ini pun bermuara pada tidak maksimalnya penyerapan tenaga kerja di dunia usaha serta alokasi insentif yang mubazir.
Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Ajib Hamdani mengatakan, sejak pandemi Covid-19 pelaku bisnis banyak melakukan efisiensi. Secara terperinci, ada dua cakupan dalam kebijakan ini. Pertama, wajib pajak badan yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Kedua, bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto maksimal 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan.








