Pemerintah berencana menerapkan skema subsidi tertutup untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji setelah membengkaknya realisasi belanja subsidi pada awal tahun ini. Langkah itu diambil untuk mengoptimalkan serapan alokasi tambahan subsidi energi yang sudah dinaikkan menjadi Rp 350 triliun pada rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sebaliknya, sejumlah kalangan juga menilai saat ini menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki UU Cipta Kerja lantaran masih ditemukan sejumlah ganjalan maupun hal-hal lain terkait dengan iklim investasi yang dapat dioptimalkan. Pelaku usaha menilai ketimbang merevisi hal-hal penting yang sudah baik, DPR dan pemerintah sebaiknya fokus pada implementasi aturan tersebut di lapangan. Sebab, masih ditemui hambatan terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan. Salah satu hal penting yang diharapkan pengusaha tetap ada dalam UU Cipta Kerja adalah ketentuan mengenai skema serta pemberian insentif fiskal. Substansi penting lainnya yaitu mekanisme pengupahan yang menurut pelaku usaha sudah baik. Permintaan dunia usaha agar revisi UU Cipta Kerja fokus pada aspek kemudahan berusaha memang beralasan. Sebab, pengusaha atau calon investor acap mengeluhkan kompleksitas perizinan dan regulasi di daerah. 

Anggapan itu bukannya tanpa bukti. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidaksinkronan tersebut. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2021, lembaga auditor eksternal pemerintah itu menemukan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan UU Np. 11/2020 dan aturan turunannya yakni PP No. 5/2021 serta PP No. 6/2021. Saat dimintai tanggapan, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantoro mengatakan organisasinya tengah menyusun rekomendasi dan catatan untuk pemerintah mengenai poin yang perlu dipertahankan atau diubah di dalam UU Cipta Kerja.

Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) tahun 2022 mencapai komitmen temu bisnis (business matching) sebesar Rp 282,2 miliar, naik 36% dari capaian pada tahun 2021. KKI tahun ini juga berhasil meraup omzet Rp 28,2 miliar, yang terdiri dari omzet penjualan luring sebesar Rp 9,15 miliar dan daring sebesar Rp 19,05 miliar. Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono mengungkapkan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berpartisipasi dalam KKI mendapat peluang baik dalam memperoleh pasar di tengah pemulihan ekonomi Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berbincang dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/5). Rapat kerja tersebut membahas tentang platform Indonesia Health Service (IHS) yang ter integrasi dengan BPJS Kesehatan serta transformasi digital kesehatan melalui pengembangan Citizen Health Application (CHA). EDITOR’S CHOICES

PT PP Presisi Tbk (PPRE) telah mengantongi kontrak baru senilai Rp 1,7 triliun dalam lima bulan pertama tahun ini. Direktur Perencanaan Bisnis & HCM PPRE Rebimun mengatakan, realisasi tersebut masih sesuai dengan target perusahaan. "Kami proyeksikan sampai Juni 2022 kontrak baru kami sebesar Rp 1,98 triliun, jadi ini masih on track," ujarnya dalam konferensi pers penawaran umum obligasi PPRE tahun 2022, Senin (30/5).

Penyaluran kredit sektor korporasi oleh perbankan pada April 2022 mengalami pertumbuhan jumbo mencapai 10,3% secara year-on-year atau tertinggi dalam 36 bulan terakhir. Tren pertumbuhan tinggi akan berlanjut jika ekonomi berangsur pulih. Pertumbuhan dobel digit itu hanya berselang 7 bulan setelah pembiayaan golongan debitur kakap tersebut mengalami ‘siuman’ dari kondisi sulit akibat pandemi Covid-19. Sebagai gambaran, penyaluran kredit korporasi pertama kalinya menyentuh zona positif pada Oktober 2021 setelah periode mengalami kontraksi pada September 2020—Agustus 2021 akibat pandemi Covid-19. Jika dilihat golongannya, penyaluran kredit korporasi pada April berhasil melampaui pertumbuhan kredit debitur perorangan yang selama masa pandemi relatif terjaga dan berada di jalur yang positif. Laju kredit itu menjadi sinyal baik terhadap prospek ekonomi ke depan. Berdasarkan data analisis uang beredar yang dirilis Bank Indonesia, pembiayaan kepada korporasi mencapai Rp3.049,4 triliun mewakili lebih dari 51% dari total kredit perbankan senilai Rp5.969,1 triliun sampai April 2022. Pertumbuhan kredit korporasi juga terpantau positif pada bank daerah. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Yuddy Renaldi mengatakan laju kredit segmen korporasi sampai dengan April 2022 tumbuh 37,8% YoY. Total penyaluran kredit secara keseluruhan tumbuh 9,6% YoY.

Lebih kurang 30 hari jelang penutupan kinerja Semester I/2022, tetapi penyerapan anggaran belanja di sejumlah daerah masih jauh dari harapan. Selain percepatan, pemerintah daerah juga perlu menyusun strategi terkait belanja produk lokal jelang penutupan paruh pertama tahun ini. Dalam catatan Bisnis, hingga akhir April 2022, sejumlah daerah masih menorehkan penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat sekitar 30%. Kendati, realisasi itu dinilai masih on the track. Di Sulawesi Selatan misalnya. Pada periode Januari hingga April 2022, belanja negara di wilayah tersebut terealisasi 29,66% atau sebesar Rp14,49 triliun dari pagu Rp48,85 triliun. Humas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan Asep Setiawan memerinci, belanja pemerintah pusat terealisasi 24,54%, yaitu sebesar Rp4,75 triliun dari pagu sebesar Rp19,36 triliun.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) terealisasi sebesar 33,02%. Dari pagu sebesar Rp29,49 triliun, terealisasi Rp9,74 triliun. “Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi penyaluran TKDD, pelaksanaan berbagai program pada satker dan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dialokasikan di DIPA Satker K/L,” ungkap Asep, Senin (30/5). Tak hanya Sulawesi Selatan, tren penyerapan positif juga terjadi di Nusa Tenggara Barat. Kepala Kanwil DJPb NTB Sudarmanto menjelaskan, hingga 30 April 2022, belanja negara di NTB sudah mencapai 27% dari realisasi APBN yang dianggarkan.

Kompas (19/5) menghitung nilai sampah makanan di Indonesia setara Rp 330 triliun per tahun. Masalah sampah pangan harus menjadi perhatian untuk dicari solusinya, dari hulu sampai hilir. Potensi sampah makanan berasal dari susut  pangan (food loss) dan limbah pangan (food waste). Susut pangan merujuk pada makanan atau bahan pangan yang terbuang sebelum diolah, sedangkan limbah pangan adalah sisa makanan yang (sebelumnya) layak konsumsi, tetapi (akhirnya) dibuang karena penyediaannya melebihi konsumsi atau makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa.

Mendalami masalah sampah makanan kategori susut pangan dapat ditelusuri dari rantai pasok bahan pangan. Biasanya rantai pasok pangan terdiri dari: petani, pengumpul, grosir, pengecer (toko), dan konsumen. Desa menempati ujung paling hulu dalam rantai pasok pangan. Sebagian besar komoditas pangan diproduksi atau dibudidayakan di desa sehingga susut pangan (sampah bahan pangan) menjadi tantangan utama yang harus dihadapi desa. Secara kuantitatif, sampah bahan pangan terjadi ketika pasokan melebihi permintaan. Ketika panen tiba dan pasokan berlebih, sementara di sisi lain, pasar tidak dapat menyerap seluruh hasil panen.

Kunci utama mengurangi sampah bahan pangan adalah tindakan pascapanen. Pengolahan dan penanganan setelah panen, penyimpanan (gudang, cold storage), pengemasan, dan distribusi yang baik dapat menjaga kualitas pangan dalam jangka waktu lebih lama. Penanganan pascapanen dapat mencegah atau memperlambat pembusukan komoditas pangan sehingga mengurangi sampah bahan pangan. Teknologi informasi juga dapat berperan dalam mengurangi sampah bahan pangan. Di Indonesia muncul beberapa aplikasi yang menghubungkan produsen pangan dengan konsumen secara langsung. Selain memperpendek rantai pasok bahan pangan, aplikasi tersebut juga mempermudah produsen menemukan peminat produknya dan dengan demikian mengurangi potensi sampah bahan pangan. (Yoga)

Tren peningkatan curah hujan di Indonesia tahun 2022 perlu dimitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, termasuk yang rentan terdampak. Sementara itu, hingga kini sejumlah wilayah di Indonesia masih dilanda banjir, imbas luapan air sungai ataupun banjir rob. Hal itu, antara lain, terjadi di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, serta Kotawaringin Timur di Provinsi Kalteng. Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG Ardhasena Sopaheluwakan, (30/5) mengatakan, tingginya curah hujan di Indonesia Mei 2022 tak hanya dipengaruhi oleh La Nina. Hal ini justru lebih dominan dipengaruhi oleh terus menghangatnya suhu muka laut di perairan Indonesia yang mengikuti kecenderungan pemanasan global. Terus menghangatnya suhu muka laut akan menyuplai uap air yang lebih banyak sehingga dapat memicu pertumbuhan awan dan hujan yang lebih intens. Hal itu berimplikasi terhadap peningkatan risiko bencana hidrometeorologi di Indonesia.

Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta, Subejo, mengatakan, pengalaman selama ini, La Nina yang berpotensi menyebabkan curah hujan tinggi berisiko pada produksi pertanian atau stabilitas pangan. Karena itu, ia mengingatkan antisipasi perlu dilakukan di daerah rawan banjir. ”Untuk tanaman padi, perlu disiapkan, misalnya, benih-benih tahan genangan. Maka, saat banjir datang dan merendam lahan, (benih) tidak mati. Bantuan sosial bagi masyarakat pertanian juga perlu disiapkan agar mereka nanti bisa menanam lagi,” tutur Subejo. Untuk jangka panjang, sekolah lapang iklim yang dilakukan BMKG perlu diperluas, untuk meningkatkan pemahaman para petani terhadap risiko banjir ataupun longsor sehingga kerugian bisa diantisipasi. Asuransi pertanian, imbuh Subejo, mesti terus didorong lebih optimal. (Yoga)

April 2022 lalu Program Kartu Prakerja genap dua tahun. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja dan kewirausahaan. Struktur organisasi program ini terdiri dari Komite Cipta Kerja sebagai penentu kebijakan, Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana sebagai pelaksana operasional. Selama masa pandemi Covid-19 program ini berfungsi ganda memberikan bantuan pelatihan dan bantuan sosial yang bersumber dari APBN. Peserta Program Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan pelatihan daring menerima bansos selama empat bulan.

Program Kartu Prakerja telah menghasilkan capaian yang patut dibanggakan. Pertama, jumlah penerima 11,4 juta orang, tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Sebagian besar tinggal di pedesaan dengan latar belakang penganggur dan belum pernah mengikuti pelatihan apa pun sebelumnya. Kedua, sebagian besar penerima Kartu Prakerja telah menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan bansos selama empat bulan sebesar total Rp 2,4 juta per orang. Survei PRESISI dan Manajemen Pelaksana menunjukkan sebagian besar penerima menggunakan bansos yang diterimanya untuk membeli kebutuhan pokok. Ini tentu meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang selama masa pandemi melesu sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, survei BPS (Sakernas) Agustus 2021 menunjukkan, sebagian besar penerima Kartu Prakerja merasakan meningkatnya kompetensi mereka setelah mengikuti pelatihan

Dengan kian membaiknya kondisi perekonomian dan menurunnya pandemi, ke depan Program Kartu Prakerja menghadapi tantangan meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha khususnya industri. Untuk bisa bersaing di tingkat regional dan global, industri nasional butuh tenaga kerja kompeten yang berimbang penguasaan aspek teknis dan aspek sikapnya (attitude). Penguasaan aspek teknis memerlukan praktik penggunaan alat yang kurang efektif diterapkan pada moda pelatihan daring (online). Karena itu, Program Kartu Prakerja ke depan perlu mengembangkan moda pelatihan luring (offline) dan/atau pelatihan bauran (blended). Tantangannya kemudian adalah jika bansos dihilangkan atau dikurangi apakah masyarakat masih berminat mengikuti program ini? Hal ini perlu dipertimbangkan dan dicarikan solusinya agar minat masyarakat untuk mengikuti Program Kartu Prakerja tetap tinggi. (Yoga)