KETERSEDIAAN PUPUK : Indonesia Amankan Bahan Baku
Pemerintah menggandeng Jordan Phosphate Mines Co. Plc (JPMC) untuk menjaga ketahanan pasokan bahan baku pupuk di dalam negeri dari ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Upaya menggandeng mitra PT Pupuk Kalimantan Timur di Yordania tersebut dilakukan sebagai antisipasi moratorium ekspor bahan baku pupuk yang dilakukan Rusia. Negara tersebut tercatat sebagai salah satu pemasok besar bahan baku pupuk, seperti fosfat yang selama ini tidak dapat diproduksi di Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap kerja sama yang disepakati antara Jordan Phosphate Mines Co. Plc dan PT Pupuk Indonesia (Persero) tersebut dapat mengamankan kebutuhan pupuk nasional dari dampak ketegangan geopolitik yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tidak hanya dengan Pupuk Kaltim, JPMC juga bekerja sama dengan Indonesian Gresik Petrochemicals Co. dan mendirikan PT Petro Jordan Abadi Co. Selain JPMC, pemerintah melakukan pertemuan dengan dua perusahaan pemasok pupuk lainnya, yaitu Eurochem yang merupakan perusahaan Rusia dengan kantor pusat di Swiss, dan Arab Potash Company dari Yordania.
Dikuasai Segelintir Perusahaan
Kegagalan pemerintah menekan harga minyak goreng menjadi bukti sulitnya mengatur pelaku industri kelapa sawit. Bahkan sanksi penghentian sementara ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pun cuma bertahan tiga pekan, yang akhirnya dicabut sebelum harga eceran tertinggi Rp14 ribu per liter tercapai. Tudingan kemudian tertuju pada pelaku-pelaku industri sawit. Kecurigaan pertama, pada produsen pada minyak goreng bersekongkol mengatur harga minyak goreng. Perihal dugaan ini,
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan dan sedang melakukan penyelidikan. Banyak perusahaan sawit dipanggil untuk dimintai keterangan. Kecurigaan kedua, adanya persoalan di hulu industri sawit yang mempengaruhi harga minyak goreng sebagai produk hilir. Persoalan itu adalah pengusahaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh segelintir perusahaan. KPPU kembali turun tangan. Lembaga itu membenarkan adanya dominasi pengusaha lahan perkebunan sawit oleh beberapa kelompok usaha. (Yetede)
Perbankan Nasional Dalam Kondisi Sehat
Industri perbankan nasional dalam kondisi sehat dan siap melanjutkan ekspansi bisnis untuk mendorong perekonomian. Kondisi perbankan yang sehat tercermin pada kinerja keuangan yang terus membaik sejalan dengan pulihnya perekonomian domestik. Hal itu diungkapkan kalangan bankir pada ajang Investor Best Bank 2022 yang diselenggarakan majalah Investor di Jakarta, Senin (30/5) bertajuk "Tantangan Mendorong Kredit Perbankan Seiring Tren Kenaikan Suku Bunga," yang digelar secara virtual terebut. Kinerja keuangan perbankan di Tanah Air terus membaik seiring meredanya pandemi Covid-19. Beebagai rasio perbankan juga menunjukkan perbaikan. Direktur PT Bank Central Asia (BCA), Antonius Widodo Mulyono menegaskan, BCA berkomiten melanjutan kinerja positif dan berkelanjutan, Sebagai bank yang berkonsetrasi pada payment system, kami akan berupaya lebih baik dan lebih maju untuk bisa memenuhi kebutuhan costumer dan masyarakat," ujar Antonius. (Yetede)
Kuartal II, GoTo Targetkan Pendapatan 5,6 Triliun
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menargetkan pendapatan bruto (gross renevue) pada kuartal II-2022 sekitar Rp 5,3 triliun hingga Rp5,6 triliun dengan gross transaction value (GTV) sekitar Rp142 triliun hingga Rp150 trilun. Pengembangan bisnis yang cukup kuat dikuartal II-2022 menjadi bekal perseroan untuk melanjutkan tren kinerja positif. "Untuk itu, dikuartal II-2022 guidance kami untuk GTV akan berada diantara Rp142 trilun sampai Rp150 triliun. Jad range-nya disekitar itu. Dan grass renevue akan berada dikisaran Rp5,3 triliun sampai Rp 5,56 triliun," ucap Direktur Utama PT Go To Gojek Tokopedia Andre Soelistyo dalam konferensi pers, Senin (30/5). DItambah lagi, jika berkaca pada performa GoTo pada kuartal I-2022 yang membukukan kinerja solid diketiga bisnis utamanya yaitu bisnis segmen on demand, e-commerce, dan financial technology. Secara keseluruhan, Andre menyebut, nilai GTV perseroan tumbuh 46% secara yoy menjadi Rp 140 triliun. (Yetede)
KBank Kuasai 67,5% Saham Bank Maspion
Perusahaan asal Thailand, Kasikombank Public Company Ltd atau Kbank akan menjadi pemegang saham pengendali baru PT Maspion Indonesia Tbk (BMAS) setelah menandatangani conditional sale and purchase agreement (CSPA) penjualan sebanyak 67,5% saham BMAS dari PT Alim Investindo, PT Maspion, penjualan sebanyak 67,5% saham BMAS dari PT Alim Investindo, PT Maspion, PT Husin Investama, PT Maspion Investama, dan lima pemegang saham lainnya. Penandatanganan CPSA tersebut dilakukan oleh anak usaha Kbank yakni Kasikom Vision Finansial Company Pte Ltd (KVF) pada Senin (30/5). Setelah menyelesaikan transaksi, lanjut Presiden Kbank Pipit Aneaknithi, KBank dan KVF akan menguasai 67,5% saham bank Maspion. "Dalam hal ini, akuisisi saham tersebut akan selesai setelah mendapat persetujuan dari otoritas terkait. Transaksi ini diharapkan selesai pada akhir Juni," ujar dia. (Yetede)
K/L Diminta Tambah Anggaran Dana Cadangan Rp24,5 T
Kementerian Keuangan meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk menyisihkan tambahan anggaran dana cadangan (automatic adjust) sebesar total Rp24,5 triliun. Dana ini akan digunakan sebagai dana siaga untuk mengantisipasi ketidakpastian global, khususnya karena peningkatan harga komoditas energi dan pangan yang turut memengaruhi ekonomi domestik.
"Keputusan ini diambil berdasarkan arahan Presiden RI dalam rapat internal (16/5) dengan agenda belanja subsidi dalam APBN 2022 dan implementasi kebijakan APBN 2022," demikian isi surat edaran (SE) Menteri Keuangan yang dikutip Investor Daily, Senin (30/5). Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatamarta mengatakan, kebutuhan penambahan dana cadangan ini akan digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan yang mendesak atas imbas kenaikan harga komoditas energi dan pangan.
"Cadangan tambahan tidak boleh dipakai dulu, sampai tekanan pada kenaikan harga mereda atau dapat dimitigasi dengan anggaran lain yang disiapkan. Dana tersebut juga sudah termasuk tambahan pagu untuk subsidi dan kompensasi yang sudah disetujui DPR," tuturnya. (Yetede)
Subsidi Dicabut, Harga Migor Curah Dipastikan Tetap Rp14 Ribu Per Liter
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) curah akan tetap Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg meski progran program migor curah bersubsidi telah dicabut. Penyediaan migor curah tetap terjangkau untuk masyarakat tetap dianjurkan dengan skema domestic market obligation (DMO) sert domestic price obligation (DPO). "Sekarang itu pengorbanannya langsung pada perushaan industri. Jadi nanti harus ditentukan berapa harga CPO ditingkat pabrik minyak goreng atau yang disebut DPO. Demikian juga dengan harga, minyak gorengnya ditingkat distributor," jelas Direktur Jenderal Indstri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika. Lebih lanjut Putu memaparkan, pada awal program diawal bulan Maret 2022, realisasi penyaluran migor curah bersubsidi tercatat mencapai 64,586,26 ton atau 33,18% dari total kebutuhan bulanan dalam negeri. (Yetede)
Ridwan Kamil Diizinkan Berada Diluar Negeri Sampai 4 Juni
Sekretaris daerah Jawa barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Kurnavian mengizinkan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil berada diluar negeri dari 29 Mei sampai 4 Juni 2022. "Pemprov Jawa Barat mengambil inisiatif, khususnya untuk tanggal 29 Mei sampai Juni 2022, untuk meminta izin kepada Mendagri dan Alhamdulillah pada tanggal 28 Mei lalu Mendagri memberikan surat izin terkait surat izin ke luar dengan alasan penting," kata Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan keterangan pers di gedung Sate, Kota Bandung,Senin (30/5). Menurut dia, Gubernur Jawa Barat melakukan kunjungan dinas ke Italia pada 21 sampai 23 Mei 2022,berdinas ke Inggris pada 24 sampai 26 Mei 2022, dan bertugas ke Swiss pada 27 sampai 28 Mei 2022. Smenetara itu, Polri melalui Div Hubinter (Sekretaris NCB Interpol Indonesia) secara aktif memantau perkembangan pencarian Eril atau Emmeril Khan Mumtadz,putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terbawa arus sungai Aare di Kota Bern, Swiss sejak Kamis 26 Mei 2022.(Yetede)
Pasar Minyak Global Berubah Selamanya
Invasi Rusia ke Ukraina telah membentuk ulang pasar minyak global. Ditandai masuknya para pemasok dari Afrika untuk memenuhi pemintaan Eropa, dan juga Rusia-yang terdampak sanksi-sanksi ekonomi dari Barat. Kondisi tersebut semakin menaikkan resiko terjadinya transfer antar kapal untuk membawa minyak ke Asia. Menurut data dan industri perdagangan, sanksi-sanksi yang dikenakan pada Rusia menyusul konflik di Ukraina yang dimulai pada Februari- temasuk larangan AS atas impor minyaknya- telah mdenorong Negeri Beruang Merah menjauh dari Eropa demi untuk mengarah ke para pelanggan di India dan Tiongkok yang telah mengangkut kargo dengan potongan harga besar-besaran. Data dari Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) memperlihatkan ekspor Rusia kembali ke tingkat awal sebelum invasi pada April. Harga minyak pun sudah stabil di kisaran US$ 110 per barel setelah mencapai level tertinggi dalam 14 tahun diatas US$ 139 per barel pada Maret 2022. (Yetede)
Kejar Tayang Mengetuk UU KUHP
Draft akibat Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih misterius. Namun hasil rapat komisi III DPW yang membidani urusan hukum serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah, Rabu, 25 Mei 2022, menjadi sinyal tak adanya perubahan substansial pada sejumlah pasal di draft terdahulu. Hingga kemarin, Senin, 30 Mei 2022, pemerintah belum juga mempublikasikan draft RUU KUHP terbaru setelah rancangan undang-undang ini urung disahkan pada 24 September 2019. Satu-satunya draft resmi yang beredar adalah versi 19 September 2019. Dalam pembahasan bersama DPR, Rabu lalu, pemerintah hanya memaparkan matriks pasal-pasal dari 14 isu krusial yang diklaim sebagai hasil sosialisasi dengan masyarakat. Peneliti dari The Intsitute for Crimeinal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, mengatakan perubahan pasal dalam 14 isu krusial versi pemerintah tersebut belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran koalisi masyarakat sipil selama ini. (Yetede)









