Kalangan dunia usaha dan ekonomi menilai perekonomian nasional mulai bangkit. Indonesia juga relatif aman dari ancaman stagflasi dan resesi dibanding negara-negara lain. Agar pemulihan ekonomi nasional berlangsung lebih akseleratif, pemerintah harus menjaga daya beli  masyarakat dengan cara meredam kenaikan harga pangan, energi, dan kompensasi biaya industri. Selain itu, pemerintah selaku otoritas fiskal dan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter harus berupaya merespons sejumlah risiko, seperti pelarian modal asing (Capital flight), hiperinflasi, depresiasi rupiah, dan lonjakan utang luar negeri  yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi ke arah stagflasi (inflasi tinggi dengan pertumbuhan ekonomi rendah), bahkan bisa mendorong  perekonomian ke jurang resesi (pertumbuhan minus). Asalkan pemerintah bisa menciptakan intervensi-intervensi kebijakan yang tepat untuk menekan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan memangkas beban-beban biaya industri, target pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,2% bakal tercapai. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatatkan nominal transaksi credit transfer BI-Fast mencapai Rp320,6 triliun, BI menargetkan transaksi BI-Fast mencapai Rp811 triliun. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan, sejak diimplementasikan pada Desember 2021, volume transaksi BI-Fast terus meningkat dengan likuiditas dan stabilitas sistem yang terjaga, khususnya selama bulan Ramadan dan Libur Idul Fitri. "Proyeksi BI mencapai Rp 811 triliun untuk transaksi sampai akhir tahun ini. Harapan kita akan tercapai, karena kita lihat yang namanya mobile banking itu penggunanya besar, sehingga transaksi akan lebih meningkat," terang Fili dalam taklimat media BI, Kamis (2/6). Melihat perkembangan volume dan nilai transaksi, Fili pun mengatakan capaian tersebut akan terus meningkat karena tiga faktor. Pertama, perluasan kanal pembayaran yang bermacam-macam, tidak hanya internet banking, tetapi juga mobile banking, teller di kantor cabang bank. Kedua, komunikasi dari BI dan juga perbankan  terkait BI-Fast yang sudah masif dilakukan kepada masyarakat dan nasabah . Ketiga, onbording kepesertaan BI-Fast saat ini terdapat tiga batch. (Yetede)

Larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya mampu menurunkan harga minyak goreng  (migor) pada Mei 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, migor deflasi 1,06% secara month on month (mom) pada bulan Mei. Kepala BPS Margo Yuwono menegaskan, harga migor curah turun menjadi Rp18.220 per kilogram pada Mei 2022, dibandingkan bulan sebelumnya Rp18.980 per kg. Namun harga migor kemasan  malah naik dari Rp22.830 per liter pada April 2022 menjadi Rp 23.360 per liter bulan lalu. "Pelarangan ekspor CPO yang berlangsung 28 April-23 Mei 2022 berdampak terhadap harga migor yang turun, Buktinya, pada Mei 2022, migor deflasi," ucap Margodi Jakarta, Kamis (2/6). Sebelumnya, Kementerian Perindustrian memastikan harga eceran tertinggi (HET) migor curah tetap Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg, meski program migor curah bersubsidi telah dicabut. Penyediaan migor murah terjangkau untuk masyarakat tetap melanjutkan dengan skema domectic market obligation serta domestic price obligation. (Yetede)

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bakal berpisah atau split-off dari entitas Holding Industri Pertambangan atau Mineral Industry Indonesia (MIND ID) pada kuartal III atau IV tahun ini.  Selanjutnya, Inalum akan beroperasi secara mandiri menjadi perusahaan pengoperasian smelter aluminium. Dengan pemisahan ini maka MIND ID akan berperan sebagai investment holding. Sementara Inalum akan fokus menjalankan kegiatan operasional. Pemisahan Inalum operating dari MIND ID sendiri merupakan bagian dari rencana Initial Public Offering (IPO). Seperti diketahui, holding pertambangan BUMN sendiri telah terbentuk sejak tahun 2019 yang lalu. Inalum ditunjuk menjadi induk holding yang bernama MIND ID tersebut. Setelah berpisah dengan operasional Inalum, MIND ID bakal bertindak sebagai  strategic holding company. Kepemilikan sahamnya masih akan dikuasai pemerintah 100%. (Yetede)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah isu yang  beredar jika hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengalami kerenggangan. Pratikno memastikan hubungan keduanya  berlangsung sangat baik. Selain itu, terbaru Megawati yang menjabat Ketua Umum Pengarahan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) juga tidak datang di acara peringatan Hari Lahir Kesaktian Pancasila yang dihadiri Jokowi di Ende, Nusa Tenggara Timur. "Kan jangan diintepretasikan begitu dong, kan sangat banyak hal. Kan buktinya Pak Presiden  juga hadir di Ende. Kan itu pokoknya tidak ada masalah dengan perpolitikan kita," tegas Pratikno. Sebelumnya, presiden kelima Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasannya tidak menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2022 di Ende. Ketua BPIP itu menegaskan telah menyampaikan informasi kepada Jokowi tentang ketidakhadirannya. (Yetede)

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian  Keuangan memberikan sejumlah insentif fiskal untuk mendukung industri manufaktur. Contohnya, fasilitas kemudahan  impor tujuan ekspor industri kecil menengah (KITE IKM), KITE pembebasan, KITE pengembalian, dan kawasan berikat. "Kami memberikan insentif fiskal yang berbeda, tergantung peruntukkannya. Pemberian fasilitas kepabeanan bertujuan menarik investasi, meningkatkan ekspor, penerimaan negara, serta efisiensi biaya produksi dan logistik," ujar Dirjen Bea dan Cukai Askolani dalam media briefing, Kamis (2/6). Askolani memerinci, fasilitas KITE IKM diberikan untuk impor bahan baku, bahan penolong, bahan pengemas, barang contoh, dan mesin dengan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk. Selain itu, perusahaan yang menerima fasilitas ini tidak dipungut PPN dan PPnBM impor, dengan batasan nilai investasi sampai dengan Rp15 miliar dari hasil penjualan paling banyak Rp 50 miliar. (Yetede)

Tahapan Pemilihan Umum 2024 belum juga dimulai, tapi hawanya telah mempengaruhi konstelasi politik dalam negeri. Agenda para partai politik, juga para elitenya, kini semakin mengarah ke bursa calon presiden 2023 yang pendaftarannya ada kemungkinan baru dibuka pada September 2023. Begitu pula yang terjadi pada PDIP, Partai pemilik suara terbesar di parlemen dan penyokong utama Presiden Joko Widodo dalam dua pemilu terakhir akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pada 21-23 Juni mendatang. Kasak-kusuk soal calon presiden serta hubungan Istana Negara-dan Teuku Umar-kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri- kini meramaikan pembicaraan para pengurus partai menjelang hajatan itu. Wakil Sekretaris Jenderal PIDP, Arief Wibowo, mengatakan rakernas partai akan mengisi dua agenda. Pertama, pengurus partai di pusat dan daerah akan mencermati jadwal serta tahapan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 2024. (Yetede)

Menuai kritik dilingkup internal PDIP, Ganjar Pranowo justru semakin berkibar. Nama Gubernur Jawa tengah yang juga kader PDIP ini mencuat di sejumlah Partai politik yang tengah mencari sosok calon presiden dalam Pemilihan Umum 2024. Di Partai NasDem, misalnya, aspirasi menyokong Ganjar dalam bursa pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai bermunculan. "Dengar dari beberapa, wilayah Aceh sebut nama Anies, Yogyakarta Ganjar dan Anies, Jawa Barat Anies, Kalimantan Selatan Anies, Sulawesi Tenggara Puan," kata Ahmad Ali, kemarin, Kamis, 2 Juni 2022. Walau begitu, Ahmad Ali mengatakan partainya belum mengambil keputusan." Kami belum prediksi siapa yang akan keluar nanti. Karena tiap wilayah beda pertimbangannya, yang dipengaruhi geografi dan sosiologi masyarakat," kata Ali.  Dukungan pada Ganjar juga berpeluang  datang dari Koalisi Indonesia Bersatu, yang digawangi Partai Golkar, PPP, dan PAN. (Yetede)

Pengangkatan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota mulai menampakkan reperkusi, konsekuensi negatif yang diprediksi bisa muncul atau bisa juga tak terduga. Boleh jadi reperkusi sosial, politik, dan hukum yang muncul menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu kohesi sosial; mengacaukan stabilitas nasional dan daerah. Perkembangan tak kondusif ini juga bisa berdampak pada persiapan pemilu, 14 Februari 2024, dan pilkada, 27 November 2024. Pengangkatan penjabat kepala daerah dimulai pada 12 Mei 2022 dengan pelantikan lima penjabat gubernur (Banten, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat) yang telah habis masa jabatannya. Gelombang kedua pengangkatan 22 Mei 2022 mencakup 37 penjabat bupati dan enam penjabat wali kota. Resistansi mulai muncul dari daerah, misalnya ketika Gubernur Sulteng Ali Mazi dan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menunda pelantikan penjabat bupati di beberapa kabupaten. Alasan kedua gubernur adalah beberapa penjabat yang diangkat Mendagri tak sesuai usulan mereka kepada Mendagri.

Resistansi dari lingkungan pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dengan reperkusi bisa kian meluas atau menumpuk terpendam di bawah permukaan menjadi potensi laten yang bisa menimbulkan kerawanan, karena reperkusi dapat muncul dari pengangkatan penjabat-penjabat 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota (total 101 kepala daerah) sepanjang 2022. Berlanjut pada 2023 ada 17 gubernur, 115 bupati, dan 38 wali kota (total 170). Secara total ada 271 (50,9 %) kepala daerah pilihan rakyat lewat pilkada langsung diganti penjabat. Pemerintah, terutama Mendagri Tito Karnavian, tampak tidak peduli dengan reperkusi yang merebak. Sebaliknya, pemerintah menerapkan prinsip ”jalan terus dalam penetapan penjabat kepala daerah. Pihak Kemendagri menyatakan akan melantik penjabat bupati atau wali kota jika gubernur tidak bersedia melantik mereka. Dengan begitu, pengangkatan penjabat kepala daerah sempurna menyimpang dari demokrasi, baik secara prosedural maupun substantif. Akumulasi penyimpangan dari demokrasi kian memprihatinkan ketika Presiden Joko Widodo juga terlihat tidak memedulikan suara publik. Jika pemerintah tetap melakukan langkah yang politically incorrect, reperkusi politik dan sosial dapat terus berkembang yang bisa mengancam kohesi, integritas, dan stabilitas negara. (Yoga)

Presiden Jokowi mengajak semua pihak bersama-sama membumikan Pancasila yang telah menjadi bintang penuntun bangsa dalam menghadapi tantangan dan ujian. Untuk itu, Presiden mengingatkan para pemimpin di berbagai sektor dan tingkatan agar menjadi teladan dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila. ”Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua. Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian. Ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa,” ujar Presiden Jokowi dalam pidatonya saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2022 dari Lapangan Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/6).

Presiden menegaskan, bangsa dan negara Indonesia bisa tetap berdiri kokoh dan kuat karena semua sepakat berlandaskan pada Pancasila. Oleh karena itu, semua pihak harus mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan Pancasila yang diwujudkan dalam sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Pancasila juga harus diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan serta dijiwai dalam interaksi di antara sesama anak bangsa. Presiden juga mengajak semua pemimpin bangsa, terutama pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, pemimpin partai politik, serta pemimpin dan tokoh organisasi masyarakat, menjadi teladan dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila. (Yoga)