Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah isu yang  beredar jika hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengalami kerenggangan. Pratikno memastikan hubungan keduanya  berlangsung sangat baik. Selain itu, terbaru Megawati yang menjabat Ketua Umum Pengarahan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) juga tidak datang di acara peringatan Hari Lahir Kesaktian Pancasila yang dihadiri Jokowi di Ende, Nusa Tenggara Timur. "Kan jangan diintepretasikan begitu dong, kan sangat banyak hal. Kan buktinya Pak Presiden  juga hadir di Ende. Kan itu pokoknya tidak ada masalah dengan perpolitikan kita," tegas Pratikno. Sebelumnya, presiden kelima Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasannya tidak menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2022 di Ende. Ketua BPIP itu menegaskan telah menyampaikan informasi kepada Jokowi tentang ketidakhadirannya. (Yetede)

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian  Keuangan memberikan sejumlah insentif fiskal untuk mendukung industri manufaktur. Contohnya, fasilitas kemudahan  impor tujuan ekspor industri kecil menengah (KITE IKM), KITE pembebasan, KITE pengembalian, dan kawasan berikat. "Kami memberikan insentif fiskal yang berbeda, tergantung peruntukkannya. Pemberian fasilitas kepabeanan bertujuan menarik investasi, meningkatkan ekspor, penerimaan negara, serta efisiensi biaya produksi dan logistik," ujar Dirjen Bea dan Cukai Askolani dalam media briefing, Kamis (2/6). Askolani memerinci, fasilitas KITE IKM diberikan untuk impor bahan baku, bahan penolong, bahan pengemas, barang contoh, dan mesin dengan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk. Selain itu, perusahaan yang menerima fasilitas ini tidak dipungut PPN dan PPnBM impor, dengan batasan nilai investasi sampai dengan Rp15 miliar dari hasil penjualan paling banyak Rp 50 miliar. (Yetede)

Tahapan Pemilihan Umum 2024 belum juga dimulai, tapi hawanya telah mempengaruhi konstelasi politik dalam negeri. Agenda para partai politik, juga para elitenya, kini semakin mengarah ke bursa calon presiden 2023 yang pendaftarannya ada kemungkinan baru dibuka pada September 2023. Begitu pula yang terjadi pada PDIP, Partai pemilik suara terbesar di parlemen dan penyokong utama Presiden Joko Widodo dalam dua pemilu terakhir akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pada 21-23 Juni mendatang. Kasak-kusuk soal calon presiden serta hubungan Istana Negara-dan Teuku Umar-kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri- kini meramaikan pembicaraan para pengurus partai menjelang hajatan itu. Wakil Sekretaris Jenderal PIDP, Arief Wibowo, mengatakan rakernas partai akan mengisi dua agenda. Pertama, pengurus partai di pusat dan daerah akan mencermati jadwal serta tahapan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 2024. (Yetede)

Menuai kritik dilingkup internal PDIP, Ganjar Pranowo justru semakin berkibar. Nama Gubernur Jawa tengah yang juga kader PDIP ini mencuat di sejumlah Partai politik yang tengah mencari sosok calon presiden dalam Pemilihan Umum 2024. Di Partai NasDem, misalnya, aspirasi menyokong Ganjar dalam bursa pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai bermunculan. "Dengar dari beberapa, wilayah Aceh sebut nama Anies, Yogyakarta Ganjar dan Anies, Jawa Barat Anies, Kalimantan Selatan Anies, Sulawesi Tenggara Puan," kata Ahmad Ali, kemarin, Kamis, 2 Juni 2022. Walau begitu, Ahmad Ali mengatakan partainya belum mengambil keputusan." Kami belum prediksi siapa yang akan keluar nanti. Karena tiap wilayah beda pertimbangannya, yang dipengaruhi geografi dan sosiologi masyarakat," kata Ali.  Dukungan pada Ganjar juga berpeluang  datang dari Koalisi Indonesia Bersatu, yang digawangi Partai Golkar, PPP, dan PAN. (Yetede)

Pengangkatan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota mulai menampakkan reperkusi, konsekuensi negatif yang diprediksi bisa muncul atau bisa juga tak terduga. Boleh jadi reperkusi sosial, politik, dan hukum yang muncul menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu kohesi sosial; mengacaukan stabilitas nasional dan daerah. Perkembangan tak kondusif ini juga bisa berdampak pada persiapan pemilu, 14 Februari 2024, dan pilkada, 27 November 2024. Pengangkatan penjabat kepala daerah dimulai pada 12 Mei 2022 dengan pelantikan lima penjabat gubernur (Banten, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat) yang telah habis masa jabatannya. Gelombang kedua pengangkatan 22 Mei 2022 mencakup 37 penjabat bupati dan enam penjabat wali kota. Resistansi mulai muncul dari daerah, misalnya ketika Gubernur Sulteng Ali Mazi dan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menunda pelantikan penjabat bupati di beberapa kabupaten. Alasan kedua gubernur adalah beberapa penjabat yang diangkat Mendagri tak sesuai usulan mereka kepada Mendagri.

Resistansi dari lingkungan pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dengan reperkusi bisa kian meluas atau menumpuk terpendam di bawah permukaan menjadi potensi laten yang bisa menimbulkan kerawanan, karena reperkusi dapat muncul dari pengangkatan penjabat-penjabat 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota (total 101 kepala daerah) sepanjang 2022. Berlanjut pada 2023 ada 17 gubernur, 115 bupati, dan 38 wali kota (total 170). Secara total ada 271 (50,9 %) kepala daerah pilihan rakyat lewat pilkada langsung diganti penjabat. Pemerintah, terutama Mendagri Tito Karnavian, tampak tidak peduli dengan reperkusi yang merebak. Sebaliknya, pemerintah menerapkan prinsip ”jalan terus dalam penetapan penjabat kepala daerah. Pihak Kemendagri menyatakan akan melantik penjabat bupati atau wali kota jika gubernur tidak bersedia melantik mereka. Dengan begitu, pengangkatan penjabat kepala daerah sempurna menyimpang dari demokrasi, baik secara prosedural maupun substantif. Akumulasi penyimpangan dari demokrasi kian memprihatinkan ketika Presiden Joko Widodo juga terlihat tidak memedulikan suara publik. Jika pemerintah tetap melakukan langkah yang politically incorrect, reperkusi politik dan sosial dapat terus berkembang yang bisa mengancam kohesi, integritas, dan stabilitas negara. (Yoga)

Presiden Jokowi mengajak semua pihak bersama-sama membumikan Pancasila yang telah menjadi bintang penuntun bangsa dalam menghadapi tantangan dan ujian. Untuk itu, Presiden mengingatkan para pemimpin di berbagai sektor dan tingkatan agar menjadi teladan dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila. ”Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua. Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian. Ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa,” ujar Presiden Jokowi dalam pidatonya saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2022 dari Lapangan Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/6).

Presiden menegaskan, bangsa dan negara Indonesia bisa tetap berdiri kokoh dan kuat karena semua sepakat berlandaskan pada Pancasila. Oleh karena itu, semua pihak harus mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan Pancasila yang diwujudkan dalam sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Pancasila juga harus diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan serta dijiwai dalam interaksi di antara sesama anak bangsa. Presiden juga mengajak semua pemimpin bangsa, terutama pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, pemimpin partai politik, serta pemimpin dan tokoh organisasi masyarakat, menjadi teladan dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila. (Yoga)

AS dan Uni Eropa mengecualikan minyak, pupuk, dan produk pertanian dari daftar komoditas yang dikenai sanksi terhadap Rusia. Dubes AS di PBB Linda Thomas-Greenfield, Selasa (31/5) mengatakan, AS akan memberikan surat jaminan tak adanya sanksi bagi pupuk dan produk pertanian Rusia. Pasca-serangan Rusia ke Ukraina per 24 Februari lalu, Barat menjatuhkan berbagai sanksi kepada Rusia. (Yoga)

Perang Rusia-Ukraina telah menaikkan harga pangan dan energi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan seperti mata uang, kenaikan harga pangan dan energi punya dua sisi: ia menaikkan terms of trade (ToT) (nilai tukar perdagangan), tetapi ia juga menimbulkan dampak negatif bagi kelompok rentan. Untuk negara penghasil SDA, seperti Indonesia, kenaikan harga komoditas dan energi akan meningkatkan ekspor, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Iniyang disebut wealth effect. Sayangnya, kenaikan ini hanya terjadi di satu sektor: SDA. Jika boom SDA ini terjadi cukup panjang, investasi dan faktor produksi akan berpindah ke sektor ini. Alasannya: ia memberikan keuntungan lebih besar ketimbang sektor lain. Akibatnya, produksi sektor di luar SDA, terutama manufaktur padat karyavakan menurun. Kenaikan ToT yang mencerminkan apresiasi nilai tukar secara riil juga akan membuat harga barang manufaktur kita jadi lebih mahal. Akibatnya, ia menjadi tak kompetitif. Fenomena ini disebut Dutch disease (penyakit Belanda).

Boom SDA telah mendorong terjadinya deindustrialisasi. Padahal, kita justru ingin mendorong industri manufaktur dengan mengurangi ketergantungan pada SDA. Singkatnya, kenaikan ToT akibat boom SDA, dalam jangka pendek akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Namun, jika tidak hati-hati dalam pengelolaannya, dalam  jangka panjang ia dapat menimbulkan penyakit Belanda. Kenaikan harga pangan ini juga kian mendorong inflasi yang memang sudah mulai tinggi. Mobilitas yang mulai normal telah mengembalikan aktivitas ekonomi. Permintaan meningkat kembali. Sayangnya, sisi produksi kalah cepat dibandingkan kenaikan permintaan. Inflasi melonjak. Situasi kian diperburuk akibat kenaikan harga energi dan komoditas serta disrupsi rantai pasok akibat pandemi. Kombinasi ini bisa mendorong stagflasi. (Yoga)

Peritel supermarket premium PT Supra Boga Lestari Tbk mengambil alih 11 gerai bekas Giant karena dinilai sesuai dengan strategi ekspansi. ”Kami melakukan penetrasi pasar (ekspansi) dan melakukan saturasi daerah tersebut. Ini adalah salah satu alasan kenapa kami mengambil alih 11 gerai Giant ini,” kata Dirut PT Supra Boga Lestari Tbk, Meshyara Kanjaya, pada paparannya, Selasa  (31/5). Sepanjang 2021, Supra Boga menambah 19 toko baru. (Yoga)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan pengusutan dugaan praktik kartel minyak goreng ke tahap penyidikan. Penguasaan lahan perkebunan sawit di hulu oleh segelintir kelompok usaha ditengarai ikut mendorong praktik kartel dan menghalangi upaya pengendalian harga minyak goreng di pasaran. Untuk sementara, penyidikan oleh KPPU masih fokus pada dugaan praktik kartel di sektor hilir, yaitu oleh para produsen minyak goreng sawit. Namun, berhubung sejumlah pelaku usaha skala besar minyak goreng ikut menguasai sebagian besar lahan perkebunan sawit, upaya penegakan hukum dapat dilanjutkan ke sektor hulu. ”Industri minyak goreng ibarat sungai yang sudah keruh dari hulu. Bagaimanapun usaha kita menjernihkan air sungai di muara tidak akan efektif karena sumber mata airnya di hulu sudah keruh,” ujar Ketua KPPU, Ukay Karyadi, Selasa (31/5).

KPPU mencatat, ada ketimpangan besar penguasaan lahan perkebunan sawit di hulu. Pada 2019 sebanyak 54,42 % luas kebun sawit dikuasai 0,07 % korporasi swasta. Lebih dari separuh lahan perkebunan sawit itu dikuasai oleh lima pemain besar. Menurut Ukay, sektor hulu yang dikuasai segelintir kelompok usaha akan memunculkan entry barrier atau hambatan bagi pemain baru serta memperkuat indikasi permainan kartel. Oleh karena itu, KPPU mendorong agar perizinan penguasaan lahan perkebunan sawit dibatasi dan tidak dikuasai oleh kelompok usaha tertentu. Menurut Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Marcellina Nuring, belum ada regulasi yang tegas mengatur pembatasan izin penguasaan lahan perkebunan sawit di hulu. UU yang ada saat ini justru saling bertolak belakang. (Yoga)