Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 26 Mei 2022 mencapai 679,99 triliun atau 53,04% dan target APBN 2022 sebesar 1.265 triliun. Tingginya penerimaan pajak ini tidak terlepas dari pemulihan ekonomi yang terjadi. Catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan terjadi kenaikan penerimaan pajak selama lima bulan terakhir. Pada Januari 2022 sebesar Rp109,1 triliun, Maret Rp123 triliun, April Rp245 triliun, dan Mei Rp112,39 triliun. Lebih lanjut, ia memaparkan secara khusus penerimaan pajak melalui Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II, yang hingga 27 Mei 2022 tercatat ada 51.682 wajib pajak yang mengikuti program ini. Jumlah PPh yang terkumpul sebesar Rp10,38 triliun dengan nilai harta bersih yang disampaikan sebesar  Rp103,32 triliun, "Aset yang dilaporkan juga sudah mencapai Rp103,3 triliun, ini hal yang sangat baik," ucap Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal. (Yetede)

Indonesia Coruption Watch (ICW) menduga dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Kementerian Agama menjadi bancakan berbagai pihak. Hasil investigasi ICW menemukan sejumlah pesantren fiktif tercatat sebagai penerima bantuan hingga adanya potongan bantuan oleh pejabat kantor Wilayah Kementerian Agama dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Wakil koordinator ICW, Agus Sunaryanto, mengatakan kejanggalan itu ditemukan setelah lembaganya memverifikasi secara acak pesantren penerima bantuan di lima provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sepanjang tahun lalu. Di Aceh, misalnya, ICW menemukan tiga dari 23 pesantren penerima bantuan diduga fiktif. Ketiga pesantren tersebut tidak berada di alamat yang dilaporkannya ke Kementerian Agama. Warga setempat diduga tidak mengetahui keberadaan tiga pesantren tersebut. (Yetede)

Kementerian Agama mengakui adanya persoalan dalam penyaluran dana bantuan operasional pendidikan (BOP) bagi pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang terkena dampak Pandemi Covid-19. Dana kegiatan sebesar Rp 2,9 triliun itu ditujukan bagi ratusan ribu pesantren dan lembaga pendidikan Islam untuk tahun anggaran 2020. Kepala Seksi Kelembagaan pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Winuhoro Hanum Bhawono, mengatakan persoalan terjadi karena banyaknya penerima bantuan. Disamping itu, kata dia, proses sosialisasi dan verifikasi penerima bantuan menjadi tanggung jawab kantor wilayah Kementerian Agama di setiap provinsi. Winuhoro juga tak menepis peluang adanya kebocoran dana BOP tersebut. Karena itu ia berharap masyarakat proaktif mengawasinya. "Kami meminta masyarakat aktif melaporkan dan mendukung menegak agama," kata Winuhoro dalam sebuah acara, di Jakarta, kemarin. (Yetede)

Seabrek pengadaan bermasalah memenuhi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kepatuhan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kesehatan 2020-2021. Bekerja sepanjang Oktober-Desember 2021, audit negara  menemukan pengadaan alat tes antigen yang tidak sesuai dengan kontrak, hasil barang tender belum dimanfaatkan, kelebihan pembayaran, denda keterlambatan pun tak dikenakan, hingga pemborosan. Pemeriksaan BPK terhadap terhadap pengadaan Rapid Diagnostic Tets Antigen  (RDT-Ag) senilai Rp1,46 triliun menarik perhatian. 

Alat deteksi cepat Covid-19 itu ditengarai serampangan diborong  oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sejak Juni 2021. Sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa, belum dapat berkomentar banyak mengenai temuan BPK tersebut. "Itukan temuan awal BPK. Kami diberi kesempatan  untuk memperbaiki. Kalau tidak muncul lagi temuannya, berarti sudah selesai," kata Kunta kepada Tempo, Kamis, 26 Mei 2022. (Yetede)

Pengadaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RTD-Ag) di Kementerian  Kesehatan pada 2021 tak hanya bermasalah karena diduga boros anggaran. Pengadaan secara bertahap ini juga dinilai janggal lantaran sebagian alat tes Kesehatan Covid-19 itu diborong meski tak memenuhi spesifikasi dari aspek masa kadaluarsa. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK atas kepatuhan pengadaan barang dan jasa pada Kementerian Kesehatan  2020-2021 mencatat sedikitnya 4,4 juta unit RDT-Ag memiliki masa kadaluwarsa kurang dari yang dipersyaratkan, minimal sembilan bulan sejak diterima. Total nilai hasil pengadaan bermasalah ini mencapai Rp363,5 miliar. Sekretaris Jendral Kementerian Kunta  Wibawa Dasa, irit bicara ketika ditanya soal temuan audit  BPK tersebut. "Nanti hasil final akan disampaikan pada pembahasan  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat," kata Kunta saat dimintai konfirmasi Tempo, Kamis, 26 Mei 2022.  (Yetede)

Badan Pengatur  Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan regulasi sistem pembayaran jalan tol tanpa sentuh atau multi lane free flow (MLFF) bisa dirampungkan sebelum tahap simulasi alat. Anggota BPJT, Eka Pria Anas, mengatakan teknologi transaksi jalan tol berbasis aplikasi  penangkapan sinyal satelit itu akan dicoba secara terbatas pada Agustus nanti, sebelum digunakan perdana secara resmi pada 15 Desember 2022. "Pembuatan regulasi kami kejar selesai pada Juni atau Juli, penyusunannya lintas otoritas," kata dia kepada Tempo, kemarin. Hingga saat ini, implementasi MLFF hanya didasari Peraturan Menteri PURP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh di Jalan Tol. Menurut Eka, beleid itu akan diturunkan ke level aturan yang lebih teknis di berbagai lembaga negara dan perusahaan pengelola jalan tol. Bentuk sanksi bagi pelanggar juga akan disusun  sebagai pedoman  bagi kepolisian. (Yetede)

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mulai membayarkan klaim dana subsidi minyak goreng kepada sejumlah perusahaan. Klaim dana subsidi dinilai tidak akan melebihi dana yang dialokasikan pemerintah untuk program Subsidi Minyak Goreng Curah. Kadiv Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya (27/5) mengatakan, dana subsidi minyak goreng curah yang dialokasikan Rp 8,35 triliun. Awalnya, pemerintah menetapkan alokasi dana untuk program subsidi selama enam bulan. ”Baru beberapa bulan berlangsung, pemerintah menghentikan program sehingga pembayaran klaim subsidi tidak akan lebih besar dari alokasi yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya,

BPDPKS sudah mulai membayarkan dana subsidi sebesar 80 % ke tiga perusahaan sesuai Permenperin No 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan BPDPKS. BPDPKS akan melanjutkan pembayaran klaim dana subsidi sesuai permenperin baru atau setelah program subsidi dihentikan.

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Selasa (24/5), Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyatakan, pembayaran klaim dana subsidi akan terus diproses. Percepatan pembayaran juga dilakukan dan ada beberapa perusahaan yang telah dibayar 80 % dari total klaim yang diajukan. Program Subsidi Minyak Goreng Curah yang digulirkan Kemenperin berlangsung sejak 15 Maret 2022. Dana BPDPKS yang dialokasikan untuk menyubsidi 1,2 juta kiloliter minyak goreng curah Rp 8,35 triliun. Dana itu digunakan untuk menutup selisih harga keekonomisan minyak goreng dengan HET yang ditetapkan pemerintah dan biaya distribusi ke daerah-daerah terpencil. (Yoga)

Dalam tiga pekan terakhir, pasar kripto terguncang oleh kejatuhan nilai aset kripto Terra Luna atau Luna dan TerraUSD atau UST sebagai ”stablecoin” atau koin stabilisatornya. Menurut Coinmarketcap, nilai Luna anjlok dari 76,6 USD per koin pada 7 Mei 2022 menjadi 0,01438 USD per koin pada 12 Mei 2022. Situasi itu terjadi setelah UST kehilangan pasak karena anjlok dari nilai semestinya, yakni 1 dollar AS per UST. Anjloknya dua aset digital yang sebelumnya masuk dalam 20 aset terbesar secara kapitalisasi pasar itu berdampak serius terhadap pasar kripto global. Laman tradingview mencatat, kapitalisasi pasar kripto global anjlok dari 1,645 triliun USD pada 7 Mei menjadi 1,247 triliun USD pada 12 Mei.

Drama ”stablecoin” telah memicu perdebatan tentang masa depan aset kripto. Sebab, pada saat yang bersamaan, kenaikan suku bunga acuan sejumlah bank sentral memaksa investor individu dan institusi mengalkulasi ulang porsi investasi mereka pada aset digital. Ekspektasi atas kenaikan agresif suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS, Federal Reserve/The Fed, hingga akhir tahun telah mendorong investor melepas aset berisiko. Anjloknya kapitalisasi pasar dan harga aset kripto telah menggerus harta sejumlah orang kaya baru di penjuru dunia. Bloomberg Billionaires Index mencatat, kekayaan CEO Binance Changpeng Zhao yang pada Januari lalu mencapai 96 miliar USD anjlok jadi 80,3 miliar USD pada 27 Mei 2022. Situasi terkini yang dihadapi industri aset kripto cukup untuk menggambarkan bahwa industri ini tengah memasuki fase musim gugur. (Yoga)

Pasar industri di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek secara bertahap bergeser ke teknologi tinggi. Senior Associate Director Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, mengemukakan, penyerapan kawasan industri di wilayah Jabodetabek saat ini terutama ditopang oleh industri berteknologi tinggi. Perkembangan sektor industri teknologi terus berlangsung, khususnya pusat data, baik dari perusahaan lokal maupun luar negeri. Di samping itu, pertumbuhan industri berbasis e-dagang mendorong kebutuhan penyimpanan barang, serta penghubung distribusi.

Pada triwulan-I (Januari-Maret) 2022, sektor yang paling banyak menyerap lahan industri di Jabodetabek meliputi sektor logistik atau pergudangan sejumlah 43 %, kimia 23 %, makanan 16 %, pusat data 7 %, dan teknologi 5 %. Industri teknologi tinggi, termasuk pusat data, tergolong sebagai sektor yang paling aktif dalam akuisisi lahan. Selain itu, kawasan industri baru diprediksi menyebar ke wilayah barat, timur, dan selatan Jabodetabek. Pemicunya adalah kawasan industri di Jabodetabek yang mulai menghadapi kekurangan lahan. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar mengungkapkan, kawasan industri yang berorientasi teknologi tinggi semakin diminati. (Yoga)

GIC Private Limited, pengelola dana negara Singapura, menjual 2.075.000 sahamnya di Bank Jago. Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Jumat (27/5) sebelum transaksi penjualan, GIC Private memiliki 1.278.260.418 saham Bank Jago atau setara 9,23 %. Setelah penjualan tersebut, kepemilikan GIC menurun menjadi 9,21 %. Saham Bank Jago sejak awal tahun sudah turun 45,16 %. Pada penutupan perdagangan Jumat berada pada harga Rp 8.775 per saham. (Yoga)