Pandemi Covid-19 membuat warga Kota Jakarta yang jatuh miskin kian bertambah meskipun BPS DKI Jakarta menyebut angkanya mulai berkurang. Saking banyaknya warga yang jatuh miskin karena pagebluk, situasi Jakarta seperti terlempar kembali ke tahun 2007 atau mundur 15 tahun karena jumlah warga miskin sama banyaknya. Badut jalanan, manusia boneka, dan manusia gerobak yang kini makin jamak dijumpai di jalanan Ibu Kota merupakan sebagian kecil dari warga miskin kota. Mereka mencari remah rupiah dari siapa pun yang bersimpati.

Aldi Saputra (19) pergi pulang Senen-Tanah Abang demi rupiah dari pengunjung dan pedagang di pasar dan stasiun. Kamis (16/6) pagi, anak keenam dari Sembilan bersaudara ini mengenakan kostum badut bergegas ke blok-blok pasar.  Ia bisa mengantongi Rp 200.000-Rp 450.000 dari seputaran pasar dan stasiun di Tanah Abang dalam sehari. Jabri (60), manusia gerobak asal Bumiayu, Brebes, Jateng, Siang hingga sore, berkeliling Kampung Melayu untuk memulung botol plastik. Dalam satu putaran, dia bisa mengantongi Rp 20.000. Ketika malam, Jabri menjadi penjaga pintu pasar. Jam kerjanya mulai pukul 19.00 hingga subuh dengan upah Rp 1 juta setiap bulan.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Kamis menjelaskan, melalui berbagai program penanganan kemiskinan sebetulnya Pemprov DKI Jakarta mulai bisa mengurangi angka kemiskinan Jakarta. Berdasarkan data dari BPS DKI Jakarta, Maret 2017 angka kemiskinan di Kota Jakarta 3,77 %. Angka itu terus menurun sampai di September 2019 menjadi 3,42 %. Kenaikan terjadi mulai Maret 2020 atau saat pandemic Covid-19 merebak. Sejak itu, persentase angka kemiskinan naik menjadi 4,53 % dengan jumlah warga miskin 480.860 orang. (Yoga)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra sepakat bekerja sama  untuk menghadapi pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar usai bertemu  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiyanto. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menjelaskan komunikasi antara Gerindra dengan PKB serta partai lainnya berlangsung intensif. Hanya saja, Menteri Pertahanan itu menuturkan, dalam pertemuan malam ini telah mencapai sebuah titik kesepakatan dan kerja sama. "Dimana kita secara garis besar menyatakan keinginan kita masing-masing bekerja sama dengan erat untuk menghadapi tanggung jawab  kenegaraan tersebut yaitu pilpres, pileg, dan pilkada tahun 2024," ucap Prabowo. Beliau mengatakan, Muhaimin merupakan sahabat lamanya. Beberapa bulan terakhir, katanya, pihaknya telah berkomunikasi  insentif dengan Muhaimin  dan jajaran PKB. (Yetede)

Indonesia dan Jerman sepakat  meningkatkan investasi di bidang industri berteknologi tinggi. Kesepakatan ini membuka peluang untuk mengembangkan  pabrik semikonduktor di Indonesia agar industri tersebut dapat berperan mengatasi kelangkaan chip dalam rantai pasok  global. Hal tersebut  ditandai oleh komitmen  PT Infineon Technologies Batam untuk menambah investasi sebesar EUR 35,37 juta (Rp 569,3 miliar) untuk  \meningkatkan kapasitas 65 juta pcs per minggu pada tahun 2025, dan akan menjadi EUR 83,57 juta (Rp 1,3 triliun) untuk kapasitas 150 juta per pcs minggu sampai 2030. "Kami melihat, permintaan semi konduktor yang meningkat ini merupakan peluang investasi yang strategis. Indonesia perlu merebut peluang tersebut," kata Menteri Perindustrian Agus Guniwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/6). Agus optimistis pengembangan industri semikonduktor di tanah air dapat diakselerasi, misalnya dengan bergabung ke dalam eksosistem industri semikonduktor dunia dan memasuki rantai pasok chip global, (Yetede)

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan menjadi stimulus pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. IKN akan dikembangkan dalam enam klaster ekonomi strategis, resilien, dan inovatif, meliputi klaster industri  pertanian berkelanjutan, klaster ekowisata, klaster kimia dan produk turunan kimia, dan klaster  energi rendah karbon. "Pemindahan IKN ke Kalimantan dan menjadikannya sebagai economic super hub merupakan salah satu strategis untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sabtu. (Yetede)

Pemerintah mengincar orang kaya di Indonesia. Aneka kebijakan, mulai dari perpajakan, pencabutan insentif atau subsidi pandemi hingga menaikkan tarif energi seperti listrik dan Pertamax nampaknya menyasar orang-orang tajir di Indonesia. Pertama, pemerintah menerapkan lapisan pajak penghasilan baru (PPh) dengan tarif 35% bagi orang berpenghasilan di atas Rp 5 miliar setahun. Kedua, pemerintah akan mengenakan pajak atas fasilitas mewah yang diterima pegawai seperti kendaraan, rumah dinas, dan fasilitas mewah lain. Ketiga, pelanggan listrik golongan rumah tangga dengan daya 3.500 VA akan mengalami kenaikan tarif sesuai mekanisme pasar mulai 1 Juli 2022. Keempat, fasilitas insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn) mobil yang tadinya diskon 50% juga akan berakhir. Kelima, Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah akan selesai September nanti. Keenam, Pemerintah akan memungut bea materai atas transaksi online maupun offline dengan nilai transaksi di atas Rp 5 juta. 

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II akan berakhir sebentar lagi. Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan pun mengirimkan pengingat bagi para wajib pajak untuk mengikuti program tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, pengingat tersebut dilayangkan oleh Ditjen Pajak lewat surat elektronik (surel) atau electronic mail (e-mail). "Kami saat ini sedang dalam proses mengirimkan pengingat tersebut. Secara total, surel pengingat yang dikirimkan akan mencapai sekitar 18 juta surel," kata Neilmaldrin kepada KONTAN, belum lama ini.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat, hingga kini, 83 perusahaan telah memanfaatkan relaksasi pelunasan pita cukai. Pemberian pelonggaran selama tenggat waktu hingga 90 hari, dari sebelumnya 60 hari. Pemberian fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.04/2022 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Berbagai upaya terus pemerintah lakukan demi mendongkrak penerimaan negara. Misalnya dengan rencana penerapan bea meterai di platform marketplace. Rencana tersebut memang sudah tertera pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dalam pasal 3 ayat 2 (g) aturan tersebut, pengenaan bea meterai dikenakan untuk dokumen dengan transaksi pembelian di atas Rp 5 juta. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pengenaan bea materai bagi transaksi e-commerce merupakan hal yang wajar. Ini karena pengenaan bea materai untuk nilai transaksi di atas Rp 5 juta sudah diatur di UU Bea Materai. Febrio mengklaim si konsumen tidak keberatan dengan adanya tambahan bea materai Rp 10.000 per transaksi yang dilakukannya. Meski sudah masuk rencana, Febrio bilang pihaknya belum memastikan jadwal waktu pengenaan bea materai bagi transaksi e-commerce tersebut.

Emiten berstatus saham gocap alias yang harga sahamnya tersangkut di level Rp 50 masih cukup banyak. Saham gocap tersebar di berbagai sektor, baik yang tanpa maupun dengan notasi khusus (special notation) dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai gambaran, saham gocap di jajaran emiten properti dan real estate di antaranya ada PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL), PT DMS Propertindo Tbk (KOTA), PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), hingga anak usaha BUMN, PT PP Properti Tbk (PPRO).Emiten yang baru menggelar initial public offering (IPO) tahun ini juga ada yang sudah terperosok menjadi saham gocap, seperti yang terjadi pada PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk (BAUT). Sejak 6 Juni 2022, saham BAUT terpaku di harga Rp 50. Selain itu, ada saham gocap yang masih menunjukkan pergerakan, seperti pada PT Sentul City Tbk (BKSL). Kemudian saham yang hampir menyentuh gocap, seperti PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) yang harganya ada di Rp 51 dan PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) dengan harga Rp 52.

Head of Research Analyst FAC Sekuritas Wisnu Prambudi Wibowo membeberkan sejumlah faktor yang membuat saham terperosok dan bertahan di level gocap. Penyebabnya antara lain fundamental perusahaan yang berkinerja buruk, prospek bisnis yang sedang suram, terkena kasus hukum, serta adanya regulasi yang membuat bisnis perusahaan sulit bertumbuh. Sehingga tak mengherankan jika emiten dengan saham gocap tersebar di banyak sektor, sekalipun sektornya saat ini sedang terpapar katalis positif. "Soal prospek bisnis (sektoral) ini bisa berguna, kadang juga tidak. Ada yang prospek bagus, tapi karena fundamental jelek, akhirnya susah gerak, tetap di Rp 50. Begitu juga sebaliknya," kata Wisnu kepada Kontan.co.id, Minggu (19/6).

Faktanya, data terbaru Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa total investasi mangkrak sejak November 2019 hingga saat ini telah mencapai Rp708 triliun. Adapun, proyek yang berhasil dieksekusi sejak akhir tahun lalu sampai saat ini tak beranjak, yakni senilai Rp550 triliun. Artinya, ada investasi proyek senilai Rp158 triliun yang belum mampu ditindaklanjuti oleh otoritas penanaman modal. Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga Kepala Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi Bahlil Lahadalia pun mengakui, tak mudah untuk mampu mengeksekusi seluruh proyek mangkrak itu. Sebab, mandeknya investasi itu tak hanya disebabkan oleh rendahnya komitmen calon pemodal, melainkan juga ada ketidaksediaan pemerintah untuk mendukung percepatan realisasi investasi.

Kendati masih memiliki pekerjaan rumah, sejatinya pemerintah juga bukan tanpa upaya dalam mengeksekusi investasi mangkrak tersebut. Setidaknya ada 23 proyek mangkrak yang berhasil dituntaskan oleh pemerintah. Kementerian Investasi pun berkomitmen untuk tetap melanjutkan penanganan investasi mangkrak tersebut. Akan tetapi, saat dihubungi Bisnis, Deputi Bidang Pengendalian Pengadaan Penanaman Modal BKPM Imam Suyudi enggan untuk membeberkan strategi untuk mengakselerasi eksekusi itu.