Galam Zulkifli (51) pelukis kelahiran Sumbawa, NTB, yang kini tinggal di Yogyakarta menceritakan pengalaman manis yang ia rasakan pada Maret 2022. Salah satu karya seni NFT berbasis lukisan yang ia unggah di ”jagat” Etherium laku senilai 5 ETH, setara Rp 225 juta di salah satu semesta maya itu. Di dalam kesepakatan transaksi NFT, Galam menyertakan lukisan fisik turut dikirim kepada pembeli jika karya digitalnya terbeli.Musisi Indra Lesmana (56) meraup sejumlah uang kripto dengan mata uang Matic lewat lelang album In The Moment di lokapasar karya NFT bernama Netra pada akhir April 2022. Indra juga merasakan, medium baru NFT itu patut dirayakan. ”Bagi saya, NFT berpihak kepada seniman, termasuk musisi. Ketika karyanya terjual di NFT, uang yang diperoleh langsung diterima kreator tanpa potongan-potongan lainnya,” ujar Indra, yang kini menetap dan berkarya di Sanur, Bali. Dari hasil lelang album InThe Moment, Indra memperoleh 1.850 Matic setara Rp 40 juta.

Akademisi ISI Yogyakarta, Sudjud Dartanto, sedang menyelesaikan program studi doktoralnya. Risetnya terkait karya seni digital yang diunggah ke metaverse, terutama NFT. Menurut Sudjud, karya seni NFT semata-mata sebagai karya seni digital teregistrasi atau tercatat di dalam teknologi rantai blok atau blockchain internet. Sementara karya seni kripto, lanjutnya, lebih meluas lagi. Karya seni kripto tidak sekadar tercatat di rantai blok internet, tetapi memiliki peluang pengembangan oleh tiga disiplin, meliputi seniman kripto, desainer, dan ilmuwan pengembang kripto. Di situ tetap ada penggalian masalah finansial secara mandiri. ”Produk yang bagus akan bertahan di ranah kripto. NFT menjadi momentum penting bagi seniman, bagi kreator, karena di situ terjadi desentralisasi dan divalidasi secara kolektif disertai konsensus yang membuat NFT dipercaya,” ujar Sudjud. Meski sekarang mata uang kripto anjlok, NFT justru berpeluang berkembang. NFT menjadi produk peradaban terkini, dan patut kita rayakan. (Yoga)

Opsi pembangunan jembatan layang untuk membenahi jalur Sitinjau Lauik di Kota Padang, Sumbar, dibatalkan karena memakan biaya besar di tengah sulitnya kondisi keuangan negara akibat pandemi Covid-19. Walakin, jalur rawan kecelakaan dan kemacetan di Kota Padang itu tetap bakal dibenahi mulai 2023 dengan mengubah geometri jalan. Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi di Padang, Sabtu (18/6), mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, sejak 2013, menyusun beberapa dokumen dan alternatif model pembenahan jalan nasional.Ada dua pilihan, yaitu model jembatan layang dan perubahan geometri jalan.

Model jembatan layang yang cantik dan megah, kata Medi, pernah viral di media sosial. Namun, biayanya sangat besar. Untuk jembatan layang pertama dititik Panorama I Sitinjau Lauik biayanya hampir Rp 1,5 triliun dan di titik Panorama II Sitinjau Lauik sekitar Rp 2,5 triliun. ”Belum lagi memperhitungkan kondisi rawan gempa yang tentu konstruksinya akan menjadi semakin mahal sehingga Kementerian PUPR mencari alternative lain, yakni mengubah geometri jalan existing. Itu yang disepakati saat musrenbangnas (musyawarah perencanaan pembangunan nasional) pada Mei lalu,” kata Medi.

Pada opsi perubahan geometri jalan, bentuknya bisa jadi ada jalan layang, tetapi tidak seperti yang viral di media sosial. Jalan saat ini tetap dipakai dan diperlebar ke arah jurang, lalu menembus tebing, agar kemiringan tidak tajam seperti  sekarang. Biayanya pun tentu lebih murah. ”Tujuan kami ingin jalan aman, lancar, tidak begitu curam lagi sehingga potensi kecelakaan berkurang,” ujar Medi. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sumbar Purnawan mengatakan, semakin lama volume lalu lintas di jalur Sitinjau Lauik makin tinggi dan banyak truk besar. Hal itu menjadi persoalan. Selain rawan kecelakaan, kondisi tersebut sering memicu kemacetan. (Yoga)

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT, Rabu (1/6), Presiden Jokowi mengajak semua komponen bangsa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan penyelenggaraan negara serta dalam kehidupan sehari-hari. Pidato Presiden tidak hanya mencerminkan adanya krisis pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan  kebangsaan, tetapi juga lebih khusus dalam visi dan misi elite dalam penyelenggaraan kenegaraan. Pancasila adalah tema umum kebudayaan Indonesia. Jika budaya mencakup sistem nilai dan sistem simbol, dalam kegiatan yang terlihat praktis, seperti upacara kenegaraan, birokrasi, dan ekonomi, tecermin nilai-nilai yang merupakan tema umum dari budaya masyarakatnya. Secara ideal, Pancasila merupakan rujukan nilai dalam praktik bernegara dan berbangsa.

Krisis budaya terjadi dalam bentuk pertentangan antara nilai-nilai ideal (ideologi) Pancasila dan kenyataan. Korupsi bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Krisis juga menjelma sebagai bentuk ”perang budaya” berupa pertempuran visi untuk membentuk Indonesia seperti apa yang diangankan. Pertarungan antara orang-orang yang hendak menerapkan nilai-nilai Pancasila dan yang memandang Pancasila hanya sebagai sistem simbol. Pertempuran itu bisa berlangsung dalam berbagai front, mulai dari gedung DPR, ruang-ruang lobi politik, wacana media dan akademis, ceramah keagamaan, media sosial, hingga seni, teater, dan demonstrasi atau parlemen jalanan. Perang budaya melibatkan unsur-unsur budaya, seperti teknologi, ekonomi, politik, masyarakat, dan komunikasi. Jika kekuatan integrasi di antara unsur-unsur budaya dan aktor-aktor budaya lemah, polarisasi dan disintegrasi sosial akan mudah terjadi.

Secara ideal, kaum politisilah yang seharusnya menjaga ideologi keadilan ketimbang hanya mengutamakan kepentingan pasar. Selama ini, pertarungan antara visi keadilan dan liberalisme budaya dan ekonomi telah terkandung dalam kerangka demokrasi, yang melibatkan debat publik, kampanye pemilu, politik legislatif, lobi-lobi, proses hukum dan kasus pengadilan, penetapan agenda oleh kelompok kepentingan dan kelompok pemikir, gerakan keagamaan, wacana akademis, protes dan demonstrasi, peristiwa media, debat televisi, serta budaya populer. Sementara itu, para seniman kontemporer mengerahkan karya seni sebagai artileri ”simbolis” untuk memulai perang budaya melawan sensor dan memperjuangkan kebebasan berbicara. (Yoga)

Bank Dunia menyatakan, invasi Rusia ke Ukraina mengganggu pasar energi global dan bahkan merusak ekonomi global. Energy shock akibat persoalan geopolitik tersebut dianggap lebih parah dibandingkan dengan krisis energi pada 1970-an, karena dampak buruk pada komoditas pangan lebih besar sekarang. Iklim perdagangan dunia terganggu karena banyak negara mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan global. Indonesia sempat tergoda untuk melarang ekspor CPO dan produk turunannya pada April 2022 karena harga eceran minyak goreng melonjak tinggi. India melarang ekspor gandum dan gula karena mendahulukan kebutuhan domestiknya. Malaysia sempat melarang ekspor ayam ke Singapura karena memprioritaskan pemenuhan permintaan dalam negerinya.

Perang Rusia-Ukraina juga menyebabkan harga pupuk global melonjak karena kedua negara itu merupakan produsen besar gas sebagai bahan baku produksi pupuk. Harga urea di pasar global meningkat mendekati 1.000 dollar AS per ton. Harga pupuk urea nonsubsidi di Indonesia melampaui Rp 11.000 per kilogram, sedang harga pupuk urea bersubsidi hanya Rp 2.250 per kg. Petani di Indonesia dan negara-negara lain harus menanggung lonjakan biaya produksi pangan dan pertanian. Inflasi di tingkat produsen, diukur dari indeks harga produsen (IHP), jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi di tingkat konsumen (IHK).

Arah kebijakan pangan Indonesia berupaya mengantisipasi krisis pangan dengan strategi intensifikasi peningkatan produktivitas dan ekstensifikasi perluasan lahan pangan, terutama di luar Jawa. Akan tetapi, respons penawaran (supply response) lebih lambat daripada tingkah laku permintaan (demand behavior). Harga pangan strategis melonjak tinggi, seperti minyak goreng, gula, cabai, bawang, dan daging sapi. Lonjakan konsumsi pada Ramadhan dan Idul Fitri dan ekspektasi pasar juga meningkatkan harga pangan. Untungnya harga beras stabil Rp 11.800 per kilogram sehingga dampak sosial-ekonomi-politik lebih buruk dapat dihindari. Arah kebijakan intensifikasi mulai membawa hasil walau perlu terus dipantau. (Yoga)

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) lolos dari ancaman jerat pailit menyusul proposal perdamaian telah disetujui 97,46% dari total 365 kreditur yang hadir dalam voting Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Garuda Indonesia, Sabtu (17/6). Persetujuan kreditur terhadap skema restrukturisasi ini diharapkan menjadi titik balik bagi Garuda untuk memperbaiki kinerjanya. Berdasarkan daftar piutang tetap (DPT) final yang dirilis oleh Tim Pengurus PKPU Garuda per 14 Juni, jumlah utang maskapai udara plat merah ini sebesar Rp 142,42 triliun yang berasal dari 501 kreditur. Perinciannya, 23 kreditur preferen dengan nilai tagihan Rp 3,96 triliun, 123 kreditur lessor dengan nilai tagihan sebesar Rp 104,37 triliun, dan 355 kreditur non-lessor dengan nilai tagihan sebesar Rp 34,09 triliun.

Konsep dana perantara keuangan atau financial intermediary funds (FIF) untuk persiapan penanganan pandemi di masa depan dimatangkan. Sejumlah negara anggota G20 berkomitmen untuk mendukung mekanisme itu, termasuk Indonesia. Jubir Kemenkes untuk G20, Siti Nadia Tarmizi, di Jakarta, Jumat (17/6), mengatakan, konsep pembentukan mekanisme FIF disepakati negara-negara anggota G20. Indonesia berkomitmen atas dana sebesar 50 juta dollar AS. (Yoga)

Seiring dengan penurunan jumlah kasus Covid-19, jumlah perjalanan dengan pesawat terbang kian meningkat. Namun bandar udara (bandara) dan maskapai terkemuka global kewalahan karena kekurangan pegawai. Geoff Culbert, Chief Executive Officer (CEO) Bandara Sidney, Australia, menyatakan, semua bandara dan maskapai udara kekurangan karyawan akibat PHK massal selama periode Covid-19 dan lockdown banyak negara, yang memperburuk bisnis penerbangan. "Hampir setengah dari 33.000 pekerja kehilangan pekerjaan selama Covid-19," kata Cullbert, seperti ditulis Bloomberg, Jumat (17/6). Bahkan maskapai udara dari Jerman, Lufthansa Airlines, membatalkan ratusan penerbangan karena kekurangan pegawai sehingga kewalahan melayani penumpang. CEO Lufthansa Jens Ritter mengatakan, Luthansa masih berjuang untuk mengatur jadwal penerbangan sesuai rencana.

Ekonomi digital berkembang semakin pesat. Bahkan, sektor digital diperkirakan berkontribusi semakin besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Edwin memproyeksikan, ekonomi internet di Indonesia bisa mencapai Rp 6.706 triliun. Angka ini setara 20% PDB. Jadi, pertumbuhannya lima kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi digital di 2020 sebesar Rp 695 triliun atau setara 4% PDB.

Tekad pemerintah sudah bulat untuk menekan rasio defisit fiskal terhadap produk domestik bruto hingga di bawah 3 % pada 2023. Banggar DPR bersama Kemenkeu menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 di angka 2,85 % PDB. Defisit yang merupakan selisih antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan pemerintah akan dijaga tetap rendah. Untuk itu, tahun depan pemerintah harus mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan negara, baik dalam bentuk pajak, bea dan cukai, maupun PNBP. Dengan begitu, berakhirlah era otoritas fiskal menggelontorkan insentif fiskal. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang memberi keleluasaan kepada pemerintah untuk melonggarkan defisit anggaran hanya sampai 2022.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi menyediakan insentif pajak yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2023. Keputusan ini diambil berkaitan dengan melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air. Insentif yang akan dihentikan tahun depan adalah pengurangan angsuran atau PPh 25, PPnBM kendaraan bermotor, serta PPB Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sektor properti. Pada aspek regulasi, UU No 2/2020 mengasumsikan ekonomi pada 2023 telah sepenuhnya kembali normal. Kebijakan fiskal pada 2023 memang terlihat diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Untuk itu, diharapkan perbaikan kualitas belanja secara efisien dan efektif dapat konsisten dilakukan. Pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif juga terus didorong sehingga target defisit fiskal tahun depan bisa tercapai dan terjaga berkelanjutan. (Yoga)

Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian bidang tanah oleh PT Adhi Persada Realti pada 2012-2013 lalu. Anak perusahaan PT Adhi Karya Tbk ini ternyata membeli tanah yang berstatus tanah sengketa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, penyidik akan memanggil direksi Adhi Persada Realti untuk menjalani pemeriksaan. Termasuk, melakukan pemanggilan terhadap direksi Adhi Karya jika penyidik memerlukannya.