Langkah Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, mengerek suku bunga acuan bikin sejumlah korporasi waswas. Apalagi, bagi mereka yang berencana menerbitkan surat utang pada semester II/2022. Alasannya, dampak pengetatan kebijakan moneter yang ditempuh Federal Reserve alias The Fed, dapat merembet ke pasar surat utang. Indikasinya, imbal hasil surat utang negara (SUN) acuan tenor 10 tahun kini telah menyentuh 7,61%. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) misalnya, memilih tak melanjutkan aksi penggalangan dana melalui emisi obligasi. Dalam keterangannya, perseroan menyatakan kondisi pasar obligasi dan sukuk korporasi saat ini serta perubahan sumber pendanaan membuat perusahaan tak melanjutkan rencana penerbitan obligasi. ADMF memiliki sisa obligasi senilai Rp4,7 triliun dalam Obligasi Berkelanjutan V dan Rp300 miliar dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV. Saat dikonfirmasi, Direktur Keuangan Adira Finance, I Dewa Made Susila menyebut langkah perusahaan ini tak memiliki dampak terhadap kegiatan bisnis dan keuangan perseroan. Oleh sebab itu, perseroan tak menggunakan surat utang sebagai sumber dana pada semester II/2022. Menurutnya, mengenai rencana penerbitan obligasi baru, perseroan akan melihat kondisi pasar obligasi dan sukuk korporasi ke depan.

Pada 2022, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus menekan pedal gas untuk merombak jajaran pimpinan BUMN. Perombakan dilakukan dengan mengganti direksi dan komisaris dengan sosok yang dinilai layak untuk mengisi posisi tersebut. Selain masuk dalam program transformasi BUMN, ada beberapa alasan utama pencopotan dan pengangkatan para petinggi BUMN, khususnya kepemimpinan perempuan. Erick menargetkan pada 2023 kepemimpinan perempuan di BUMN akan mencapai 25 persen. Hal ini bertujuan untuk memberikan spotlight kepada para profesional perempuan di BUMN untuk mewujudkan kinerja yang lebih cemerlang. Kendati bertujuan positif, perombakan ini semestinya tetap diisi oleh sosok yang berintegritas tinggi. Integritas merupakan sikap yang sering dipersyaratkan ketika perusahaan membuka lowongan untuk mengisi jabatan di perusahaan tersebut. Integritas identik dengan kejujuran, jadi apabila seseorang dikatakan memiliki integritas berarti orang tersebut jujur. 

Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki integritas, maka akan menimbulkan fraud di perusahaan. Kasus dugaan suap antar-BUMN, yakni PT Angkasa Pura II (PT AP II) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) pada 2019, menjadi salah satu contoh nyata kurangnya integritas pimpinan BUMN. Selain itu, pimpinan BUMN juga harus menjadi teladan dalam menginternalisasikan nilai-nilai utama budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian, BUMN akan dipimpin oleh pemimpin yang andal, memiliki effort, dan daya juang. Dalam hal ini, figur pemimpin yang memiliki sense of crisis dan sense of belonging terhadap BUMN yang dipimpinnya.

Sudah memberikan sejumlah manfaat bagi percepatan pembangunan ekonomi nasional, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Cipateker) kini dalam proses revisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Manfaat yang diberikan UU ini, antara lain  kemudahan pendaftaran  perusahaan terbatas (PT) perseorangan, sertifikasi halal untuk UMKM dibiayai APIN, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pendirian  soverign wealth  fund (SWF), UU Ciptaker sudah terbukti memberikan kemudah berinvestasi di Indonesia. "Setelah selesai UU PPP, kini saatnya kita memperispakan revisi UU Cipta Kerja dengan rujukan UU PPP yang baru. MK membatalkan karena PPP-nya tidak ada. Nah,sekarang PPP  sudah ada. Tentu akan bisa disegerakan. Ada waktu dua tahun pemerintah akan dorong," Ucap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. UU Cipta Kerja yang terdiri atas 186 pasal telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020. (Yetede)

Proses penawaran umum perdana  (initial public offering/IPO) saham tetap marak ditengah kondisi  pasar saham yang sedang volatile. Meski dalam beberapa pekan terakhir  pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, lima calon emiten tetap meneruskan  rencana IPO mereka  dan telah melakukan penawaran awal (bookbuilding). Bahkan dalam catatan BEI, sudah ada 43 perusahaan yang antre untuk  IPO dengan total nilai Rp14,1 triliun. Sedangkan sejak awal tahun ini, sebanyak 21 perusahaan telah mencatat sahamnya (listing) di BEI. Kelima calon emiten yang sudah memasuki masa bookbuilding adalah PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM), PT Arkota Hydro Tbk (ARKO), PT Saraswanti Indoneland Development Tbk (SWID), PT Cerestar Indonesia Tbk (TRGU) dan PT Hilcon Tbk (HILL). Srluruh dana yang diperoleh IPO rencananya digunakan sekitar 63% untuk penambahan penyertaan  modal pada perusahaan anak, yakni PT Arkora Hydro Sulawesi.  (Yetede)

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO)  Tedros Adhonam Ghebreyesus mengatakan,  persepsi bahwa pandemi Covid-19 telah selesai adalah penyataan yang salah arah. "Dibanyak negara, semua pembatasan sekarang telah dicabut dan kehidupan terlihat  seperti sebelum pandemi Covid-19. Tentu saja ada kemajuan, tetapi persepsi bahwa pandemi, meskipun dapat dimengerti tetapi salah arah," kata Tedros. Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan 1st HMM 2022 merupakan langkah besar G-20 untuk memperkuat arsitektur kesehatan  agar dunia lebih siap menghadapi ancaman kesehatan global di masa lalu. Tiga agenda yang dimaksud diantaranya, memperkuat ketahanan sistem kesehatan global, dengan target capaian  ketersediaan sumber daya   keuangan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi. Agenda kedua adalah menyelaraskan standar protokol kesehatan global melalui kesepakatan sertifikat vaksin yang diakui bersama di titik masuk setiap negara. (Yetede)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, dana pemerintah daerah (pemda) di perbankan masih cukup tinggi, mencapai Rp191,58 triliun per 30 April 2022. Mayoritas simpanan pemda di bank berbentuk giro sebesar Rp136,81 triliun, deposito Rp49,75 triliun, dan tabungan Rp 5,02 triliun. Direktur jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, besaran dana pemda yang "parkir" di bank juga dipengaruhi oleh besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pendapatan yang sudah masuk, "Kami imbau Pemda segera merealisasikan  belanja agar berdampak ke ekonomi daerah," ujar Agus dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Jakarta, Senin (20/6). Sementara itu, provinsi dengan dana mengendap di bank terendah adalah Kepaulauan Riau hanya Rp351,36 miliar. Kemudain berdasarkan kabupaten, dana mengendap di bank terbesar  adalah Kabupaten Bojonegoro Rp3,02 triliun, Kabupaten Bengkalis Rp1,19 triliun, Kabupaten Kutai Timur Rp 1,128 triliun, Kabupaten Mimika Rp1,12 triliun, dan Kabupaten Bekasi Rp 1,02 triliun. (Yetede)

Populix, perusahaan penyedia layanan consumer insights yang menghubungkan individu, pelaku usaha UMKM, serta start-up, menyebutkan bahwa warga negara Indonesia (RI) semakin memiliki kesadaran keamanan digital ketika aktif di dunia maya (Internet). Hal tersebut merupakan kesimpulan dari sebuah survey untuk melihat kebiasaan masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial serta pandangannya terhadap metaverse sebagai masa depan internet. Survei diadakan untuk memperingati Hari Media Sosial Indonesia yang jatuh setiap tanggal 10 Juni. Studi bertajuk Social Media Habit and Internet Safety itu menunjukkan bahwa 87% responden mengakses media sosial dalam satu bulan terakhir. Selanjutnya, YouTube (94%) dan Instagram (93%) menempati posiisi sebagai dua paltform media sosial yang paling banyak digunakan responden, disusul  TikTok (63%), Facebook (59%) dan Twitter (54%). Chief Technology Offering Populix Jonathan Benhi mengatakan, dewasa ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. (Yetede)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkit soal besarnya anggaran subsidi untuk energi. Bahkan, dana tersebut bisa digunakan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN). Jokowi mengungkapkan anggaran subsidi energi tahun ini membengkak menjadi Rp 502 triliun. Sementara, kebutuhan anggaran untuk IKN hanya Rp 466 triliun dari APBN. "Kita harus ingat subsidi kita besar sekali, bisa dipakai untuk membangun Ibu Kota karena angkanya sudah Rp 502 triliun," ungkapnya dalam Rakernas II PDIP, Selasa (21/6). Menurutnya, subsidi energi yang membengkak ini harus dilakukan untuk melindungi rakyat. Sebab, pemerintah tidak bisa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis Pertalite, LPG 3 Kg hingga listrik. Kondisi inilah yang dinilai harus diketahui oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan APBN sebagai bantalan untuk tidak membebani masyarakat dengan kenaikan harga energi. "Ini enggak mungkin enggak kita subsidi, akan ramai kita juga. Hitung-hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi. Jadi ini yang rakyat harus diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat," jelasnya. Langkah subsidi yang dilakukan pemerintah di tengah kenaikan harga energi dunia ini dijelaskan tercermin dari harga BBM, khususnya harga Pertalite di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga. "Harga bensin, BBM di Indonesia, Pertalite Rp 7.650 per liter, Pertamax Rp 12.500 per liter sampai Rp 13 ribu per liter. Coba kita lihat (negara) dekat saja. Singapura harga bensin sudah Rp 31 ribu per liter, di Jerman harga bensin sudah sama Rp 31 ribu per liter, di Thailand Rp 20 ribu per liter, kita masih Rp 7.650 per liter," ungkapnya. Namun, hal ini dinilai tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang. Pasalnya, keuangan negara lama-lama juga bisa ambruk. "Ini semua yang harus kita mengerti. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini," pungkasnya.

Hasil survei Litbang Kompas pada periode Juni 2022 menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap  pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin sebesar 6,8 % dibandingkan hasil survei Januari 2022, di angka 67,1 % dari 73,9 % pada Januari 2022. Terkait hal ini, kinerja Kabinet Indonesia Maju perlu lebih dioptimalkan, terutama dalam mengatasi kenaikan harga barang, penyediaan lapangan kerja, dan pemberantasan korupsi.  Penurunan tingkat kepuasan ini terlihat di bidang yang disurvei, yakni politik dan keamanan (polkam), penegakan hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Aspek ekonomi dan penegakan hukum mencatatkan penurunan tingkat kepuasan terdalam, masing-masing 14,3 % dan 8,4 %.

Khusus di bidang ekonomi, ketidakpuasan tertinggi terkait kinerja pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa dengan angka 64,5 %. Di urutan kedua, dalam penyediaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran sebesar 54,2 %. Turunnya tingkat kepuasan publik tersebut selaras dengan menurunnya angka keyakinan publik kepada kinerja pemerintahan Jokowi-Amin. Menanggapi hasil survei itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sabtu (18/6) meminta masyarakat memahami efek dari situasi global yang tidak mudah diatasi, tak hanya oleh Pemerintah Indonesia, tetapi juga semua negara. Saat ini pemerintah masih fokus untuk mencari keseimbangan akibat perkembangan geopolitik global, di antaranya dengan mencari solusi atas problem pangan dan energi yang harganya terus melambung. (Yoga)

Gangguan lalu lintas di sekitar jembatan Antelope di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam satu pekan terakhir dipicu oleh pemasangan balok gider jalur kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Bentangan beton itu mengimpit jembatan jalan raya yang menghubungkan kawasan Permata Timur dengan Jatiwaringin.  Akibatnya, ruang atas jembatan menyempit menjadi hanya setinggi 1,7 meter. Meski masih bisa dilintasi kendaraan kecil, jembatan Antelope nantinya harus dibongkar. Sebagai gantinya, pengelola KCJB, PT kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC), menyiapkan jembatan pengganti yang dijadwalkan rampung pada 10 Agustus mendatang. Keberadaan jembatan Antelope sebelumnya telah mendeteksi menjadi salah satu masalah mayor dalam pembangunan jalur layang kereta cepat. Selain keberadaan jembatan penyebrangan, kontraktor proyek menghadapi keberadaan sejumlah menara saluran udara tegangan tinggi, pipa air dan drainase, sekolah, mesjid, serta berbagai fasilitas publik lainnya di ratusan lokasi sepanjang  trase. Pihaknya harus merelokasi, Akibatnya KCIC mesti membeli lahan baru sebagai tempat pembangunan fasilitas umum yang merelokasi. (Yetede)