Gaji Ke-13 ASN dan Pensiunan Cair Awal Juli
Kabar baik bagi aparatur sipil negara (ASN). Gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN bakal cair 1 Juli 2022 mendatang. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan Tri Budhianto mengatakan, proses persiapan pembayaran gaji ke-13 bisa dimulai pada Kamis (23/6). Kemenkeu telah menyiapkan anggaran gaji ke-13 pada kisaran Rp 35,5 triliun, terbagi kepada PNS tingkat pusat, dan daerah serta pensiunan. Jika dibandingkan tahun lalu, anggaran tersebut naik sekitar Rp 5,3 triliun atau sebesar Rp 30,2 triliun. Besaran gaji ke-13 yang akan diterima PNS hingga pensiunan akan sama dengan Tunjangan Hari Raya (THR) beberapa waktu lalu. Komponen gaji ke-13 yang akan diberikan tersebut, terdiri atas gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan kinerja sebesar 50%. Kemudian, mengenai jumlah penerimanya diperkirakan juga masih sama dengan penerima THR, yakni kepada 8,8 juta penerima, terdiri atas 1,8 juta ASN di tingkat pusat, 3,7 juta ASN daerah dan 3,3 juta pensiunan.
Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5 Persen Lebih
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, di tengah berbagai ketidakpastian global, fundamental perekonomian Indonesia dalam kondisi baik. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2022 yang mencapai 5,01 %. ”Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir tahun ini bisa mencapai 5,17 %,” katanya, Selasa (21/6), di Jakarta. (Yoga)
Banjir Berkah Batu Bara
Batu bara masih terus membawa berkah bagi Indonesia. Terbaru, ‘banjir’ permintaan datang dari negara-negara Uni Eropa yang kembali menggunakan batu bara sebagai sumber energi lantaran Rusia memangkas pasokan gas. Jerman terpaksa akan mengandalkan pembangkit listrik tenaga batu bara lebih banyak daripada yang direncanakan selama transisi energi, setelah Rusia memotong suplai gas hingga 60% lebih sedikit dari pesanan. Berlin dikabarkan mengajukan permintaan batu bara 5 juta hingga 6 juta juta ton atau separuh dari kebutuhannya kepada Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Langkah serupa ditempuh Austria dengan rencana mengonversi pembangkit listrik tenaga gas menjadi batu bara.
Belanda pun mengekor melalui rencana penghapusan batasan produksi listrik dari pembangkit batu bara. Negeri Kincir Angin akan merevisi undang-undang yang memaksa pembangkit listrik batu bara beroperasi maksimum 35% dari kapasitas untuk membatasi emisi karbon. Pembangkit batu bara nantinya bisa beroperasi dengan kapasitas penuh hingga 2024. Saat dikonfirmasi, perusahaan tambang di Indonesia tak menampik bahwa permintaan batu bara berdatangan dari sejumlah negara Eropa. Kepada Bisnis, Selasa (21/6), Direktur PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) Dileep Srivastava mengatakan perseroan telah menerima permintaan dari negara-negara Benua Biru. Data Eurostat menunjukkan bahwa impor batu bara kalori tinggi Uni Eropa dari Indonesia sekitar 0,1 juta ton pada 2020. Hanya menutup sebagian kecil kebutuhan konsumsi mereka yang mencapai 145 juta ton. Kendati demikian, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mengatakan peluang Indonesia masih terbuka.
Bank Capital Berencana Lakukan ”Right Issue”
PT Bank Capital Indonesia Tbk berencana menambah modal dengan cara menerbitkan saham baru (right issue). Dalam prospektus yang dipublikasikan Selasa (21/6/2022), Bank Capital akan menambah saham baru sebanyak-banyaknya 19,95 miliar dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Jumlah itu maksimal setara dengan 73,82 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. (Yetede)
Berebut Batu Bara Indonesia
Konflik Rusia dan Ukraina yang masih memanas mendisrupsi pasokan batu bara global sehingga mengerek harga komoditas ‘emas hitam’. Larangan ekspor batu bara Rusia oleh Uni Eropa membuat banyak negara di Eropa mencari sumber pasokan batu bara dari negara produsen di luar Benua Biru. Maklum saja, selama ini pasokan batu bara Rusia mengisi kebutuhan 20% pasar global. Penghentian ekspor di tengah musim dingin yang berlangsung sepanjang triwulan ketiga tahun ini membuat Indonesia kebanjiran pesanan. Sejumlah pembeli baru (non-traditional buyer) seperti Jerman, Spanyol, Italia, Polandia, dan Belanda mulai berdatangan ke Indonesia dan bernegosiasi menyoal pasokan batu bara. Ternyata tidak cukup hanya negara-negara di Eropa saja yang mencari pasokan hingga ke Asia, khususnya Indonesia. Negara India dan Pakistan pun tengah mencari pasokan batu bara untuk menjaga kelangsungan kelistrikan dalam negeri. Peristiwa ini tentu saja menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai salah satu negara produsen batu bara untuk mengoptimalkan produksi dan pendapatan.
Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia, realisasi produksi batu bara saat ini baru mencapai 271,78 juta ton. Sementara itu, realisasi ekspor menyentuh di angka 95,79 juta ton, dan domestik berada di kisaran 72,65 juta ton. Adapun, pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) telah mencapai 54,03 juta ton. Kendati belum resmi mengumumkan berapa peningkatan harga batu bara tersebut, perkiraan target produksi batu bara diperkirakan sesuai dengan permintaan. Jerman, misalnya, telah mengajukan permintaan batu bara mencapai 150 juta ton pada tahun ini.
Akses e-Katalog untuk UMKM Disederhanakan
Pemerintah berkomitmen menyederhanakan birokrasi yang menyulitkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengakses sistem belanja negara lewat layanan elektronik pengadaan barang dan jasa. Demikian disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas saat dihubungi, Selasa (21/6), di Jakarta. (Yoga)
Puluhan Multifinance Bermodal Cekak
Bisnis multifinance di tengah perbaikan kondisi ekonomi ternyata masih banyak berdarah-darah. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sudah menyerah dan mengembalikan izin bisnis mereka ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Misalnya, PT Amanah Finance yang baru-baru ini memutuskan mengembalikan izin usaha. Salah satu hal yang menyebabkan beberapa perusahaan mengembalikan izin usaha mereka maupun dicabut izin usaha, yakni terkait permodalan. Memang, berdasarkan catatan OJK, masih ada sekitar 25 perusahaan permbiayaan dari total multifinance yang masih belum memenuhi ketentuan terkait permodalan.
PEREKONOMIAN DAERAH, Beban Berat Peti Kemas Kosong dari Pelabuhan Kendari
Dibangun dengan anggaran Rp 1,1 triliun, Kendari New Port berjuang untuk bisa menjadi lokomotif pengiriman barang dari Sulteng. Namun, pasar yang masih belum terkonsolidasi dan tingginya biaya logistik berujung puluhan ribu peti kemas tanpa muatan terpaksa dikirim dari pelabuhan ini. Upaya jangka panjang diperlukan untuk mengungkit arus barang dari Bumi Anoa. Muhtamar, petugas kontrol Kendari New Port, menerangkan dengan teknologi dan peralatan di terminal seluas lima hektar ini, alur bongkar muat barang semakin cepat dan mudah. Kapasitas bongkar muatnya bisa 25 kontainer per jam. Pengaturan dan pemuatan peti kemas juga jauh lebih mudah daripada pembongkaran. Sebab, sebagian besar peti kemas tidak berisi muatan.
Berdasarkan data Pelindo Regional IV Kendari New Port, jumlah peti kemas tanpa muatan pada 2021 sebanyak 37.914 TEUs. Jumlah ini meningkat dari 31.469 pada 2020 dan 32.027 pada 2019. Adapun jumlah peti kemas dengan muatan berturut-turut 14.262 TEUs pada 2021, 15.329 TEUs pada 2020, dan 16.022 TEUs pada 2019. Hal ini berarti peti kemas yang dikirim balik tanpa muatan dari Kendari New Port sangat dominan dari tahun ke tahun. Pada 2021, jumlahnya 2,6 kali lipat dari peti kemas dengan muatan. GM Pelindo Regional 4 Kendari New Port Suparman menyebutkan, hal ini terjadi karena barang dan hasil bumi dari wilayah ini tidak terkonsolidasi dengan baik dan maksimal. Akibatnya, berbagai hasil pertanian, kelautan, dan lainnya tidak bisa dimaksimalkan. Peti kemas yang dikirim dari Kendari pun kembali tanpa muatan. (Yoga)
KENAIKAN HARGA MINYAK : SUBSIDI ENERGI MULAI MENGGANGGU
Presiden Joko Widodo mengeluhkan besarnya beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah di tengah fluktuasi harga komoditas di pasar global. Dalam Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi sebanyak Rp502,4 triliun. Jumlah tersebut diakuinya lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara Nusantara yang diperkirakan mencapai Rp446 triliun. Tingginya beban subsidi yang ditanggung anggaran negara disebabkan oleh harga bahan bakar minyak (BBM), seperti Pertamax yang ada di kisaran Rp12.500–Rp12.000 per liter dan Pertalite Rp7.650 per liter. Padahal, saat ini harga keekonomian kedua jenis BBM tersebut jauh lebih tinggi karena terus meningkatkan harga minyak global.
Presiden menyebut bahwa harga BBM yang dijual PT Pertamina (Persero) pun jauh lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Dia mencontohkan harga BBM di Singapura sudah menyentuh Rp31.682 per liter, Jerman Rp31.390 per liter, Thailand Rp20.878 per liter, dan Amerika Serikat Rp17.374 per liter. “Tidak mungkin kita tidak subsidi, akan ramai nanti. Hitung-hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi. Rakyat juga harus diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat,” tuturnya. Presiden pun secara langsung meminta Pertamina dan PLN melakukan efisiensi, dan tidak hanya bergantung kepada subsidi dari pemerintah. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa proses digitalisasi yang dilakukan perusahaan berhasil meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi proses bisnis hingga Rp10,85 triliun. Selanjutnya, program digitalisasi pembangkit atau digital power plant untuk proses yang lean and cost relatif berjalan efisien. Program itu telah memberikan penghematan mencapai Rp100,2 miliar. Di sisi lain, bergulirnya program Digitally Enable Distribution Excellences memungkinkan proses pemeliharaan dilakukan dengan efisien, dan telah memberikan penghematan hingga Rp235,6 miliar.
PENGEMBANGAN PROPERTI KAWASAN SUNRISE
Pengamat Properti Ali Tranghanda, Ahli Perumahan & Permukiman ITB Jehansyah Siregar, Ketua Apindo Bidang Properti & Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar, dan GM Bisnis Indonesia Gagaskreasitama Irsad Sati berbincang di sela-sela diskusi bertajuk Membedah Peluang Pengembangan Properti Residensial di Kawasan Sunrise di Jakarta, Selasa (21/6). Diskusi ini membahas potensi pengembangan properti residensial di kota-kota satelit sekitar Jakarta yakni, Bogor, Bekasi dan Tangerang.









