Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO)  Tedros Adhonam Ghebreyesus mengatakan,  persepsi bahwa pandemi Covid-19 telah selesai adalah penyataan yang salah arah. "Dibanyak negara, semua pembatasan sekarang telah dicabut dan kehidupan terlihat  seperti sebelum pandemi Covid-19. Tentu saja ada kemajuan, tetapi persepsi bahwa pandemi, meskipun dapat dimengerti tetapi salah arah," kata Tedros. Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan 1st HMM 2022 merupakan langkah besar G-20 untuk memperkuat arsitektur kesehatan  agar dunia lebih siap menghadapi ancaman kesehatan global di masa lalu. Tiga agenda yang dimaksud diantaranya, memperkuat ketahanan sistem kesehatan global, dengan target capaian  ketersediaan sumber daya   keuangan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi. Agenda kedua adalah menyelaraskan standar protokol kesehatan global melalui kesepakatan sertifikat vaksin yang diakui bersama di titik masuk setiap negara. (Yetede)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, dana pemerintah daerah (pemda) di perbankan masih cukup tinggi, mencapai Rp191,58 triliun per 30 April 2022. Mayoritas simpanan pemda di bank berbentuk giro sebesar Rp136,81 triliun, deposito Rp49,75 triliun, dan tabungan Rp 5,02 triliun. Direktur jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, besaran dana pemda yang "parkir" di bank juga dipengaruhi oleh besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pendapatan yang sudah masuk, "Kami imbau Pemda segera merealisasikan  belanja agar berdampak ke ekonomi daerah," ujar Agus dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Jakarta, Senin (20/6). Sementara itu, provinsi dengan dana mengendap di bank terendah adalah Kepaulauan Riau hanya Rp351,36 miliar. Kemudain berdasarkan kabupaten, dana mengendap di bank terbesar  adalah Kabupaten Bojonegoro Rp3,02 triliun, Kabupaten Bengkalis Rp1,19 triliun, Kabupaten Kutai Timur Rp 1,128 triliun, Kabupaten Mimika Rp1,12 triliun, dan Kabupaten Bekasi Rp 1,02 triliun. (Yetede)

Populix, perusahaan penyedia layanan consumer insights yang menghubungkan individu, pelaku usaha UMKM, serta start-up, menyebutkan bahwa warga negara Indonesia (RI) semakin memiliki kesadaran keamanan digital ketika aktif di dunia maya (Internet). Hal tersebut merupakan kesimpulan dari sebuah survey untuk melihat kebiasaan masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial serta pandangannya terhadap metaverse sebagai masa depan internet. Survei diadakan untuk memperingati Hari Media Sosial Indonesia yang jatuh setiap tanggal 10 Juni. Studi bertajuk Social Media Habit and Internet Safety itu menunjukkan bahwa 87% responden mengakses media sosial dalam satu bulan terakhir. Selanjutnya, YouTube (94%) dan Instagram (93%) menempati posiisi sebagai dua paltform media sosial yang paling banyak digunakan responden, disusul  TikTok (63%), Facebook (59%) dan Twitter (54%). Chief Technology Offering Populix Jonathan Benhi mengatakan, dewasa ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. (Yetede)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkit soal besarnya anggaran subsidi untuk energi. Bahkan, dana tersebut bisa digunakan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN). Jokowi mengungkapkan anggaran subsidi energi tahun ini membengkak menjadi Rp 502 triliun. Sementara, kebutuhan anggaran untuk IKN hanya Rp 466 triliun dari APBN. "Kita harus ingat subsidi kita besar sekali, bisa dipakai untuk membangun Ibu Kota karena angkanya sudah Rp 502 triliun," ungkapnya dalam Rakernas II PDIP, Selasa (21/6). Menurutnya, subsidi energi yang membengkak ini harus dilakukan untuk melindungi rakyat. Sebab, pemerintah tidak bisa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis Pertalite, LPG 3 Kg hingga listrik. Kondisi inilah yang dinilai harus diketahui oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan APBN sebagai bantalan untuk tidak membebani masyarakat dengan kenaikan harga energi. "Ini enggak mungkin enggak kita subsidi, akan ramai kita juga. Hitung-hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi. Jadi ini yang rakyat harus diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat," jelasnya. Langkah subsidi yang dilakukan pemerintah di tengah kenaikan harga energi dunia ini dijelaskan tercermin dari harga BBM, khususnya harga Pertalite di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga. "Harga bensin, BBM di Indonesia, Pertalite Rp 7.650 per liter, Pertamax Rp 12.500 per liter sampai Rp 13 ribu per liter. Coba kita lihat (negara) dekat saja. Singapura harga bensin sudah Rp 31 ribu per liter, di Jerman harga bensin sudah sama Rp 31 ribu per liter, di Thailand Rp 20 ribu per liter, kita masih Rp 7.650 per liter," ungkapnya. Namun, hal ini dinilai tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang. Pasalnya, keuangan negara lama-lama juga bisa ambruk. "Ini semua yang harus kita mengerti. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini," pungkasnya.

Hasil survei Litbang Kompas pada periode Juni 2022 menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap  pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin sebesar 6,8 % dibandingkan hasil survei Januari 2022, di angka 67,1 % dari 73,9 % pada Januari 2022. Terkait hal ini, kinerja Kabinet Indonesia Maju perlu lebih dioptimalkan, terutama dalam mengatasi kenaikan harga barang, penyediaan lapangan kerja, dan pemberantasan korupsi.  Penurunan tingkat kepuasan ini terlihat di bidang yang disurvei, yakni politik dan keamanan (polkam), penegakan hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Aspek ekonomi dan penegakan hukum mencatatkan penurunan tingkat kepuasan terdalam, masing-masing 14,3 % dan 8,4 %.

Khusus di bidang ekonomi, ketidakpuasan tertinggi terkait kinerja pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa dengan angka 64,5 %. Di urutan kedua, dalam penyediaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran sebesar 54,2 %. Turunnya tingkat kepuasan publik tersebut selaras dengan menurunnya angka keyakinan publik kepada kinerja pemerintahan Jokowi-Amin. Menanggapi hasil survei itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sabtu (18/6) meminta masyarakat memahami efek dari situasi global yang tidak mudah diatasi, tak hanya oleh Pemerintah Indonesia, tetapi juga semua negara. Saat ini pemerintah masih fokus untuk mencari keseimbangan akibat perkembangan geopolitik global, di antaranya dengan mencari solusi atas problem pangan dan energi yang harganya terus melambung. (Yoga)

Gangguan lalu lintas di sekitar jembatan Antelope di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam satu pekan terakhir dipicu oleh pemasangan balok gider jalur kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Bentangan beton itu mengimpit jembatan jalan raya yang menghubungkan kawasan Permata Timur dengan Jatiwaringin.  Akibatnya, ruang atas jembatan menyempit menjadi hanya setinggi 1,7 meter. Meski masih bisa dilintasi kendaraan kecil, jembatan Antelope nantinya harus dibongkar. Sebagai gantinya, pengelola KCJB, PT kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC), menyiapkan jembatan pengganti yang dijadwalkan rampung pada 10 Agustus mendatang. Keberadaan jembatan Antelope sebelumnya telah mendeteksi menjadi salah satu masalah mayor dalam pembangunan jalur layang kereta cepat. Selain keberadaan jembatan penyebrangan, kontraktor proyek menghadapi keberadaan sejumlah menara saluran udara tegangan tinggi, pipa air dan drainase, sekolah, mesjid, serta berbagai fasilitas publik lainnya di ratusan lokasi sepanjang  trase. Pihaknya harus merelokasi, Akibatnya KCIC mesti membeli lahan baru sebagai tempat pembangunan fasilitas umum yang merelokasi. (Yetede)

Dihadapkan pada berbagai ancaman dan tantangan persoalan yang semakin pelik, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin beserta kabinet pemerintahannya menurun, tercermin pada hasil Survei Kepemimpinan Nasional Kompas periode Juni 2022. Tercatat 67,1 % responden puas terhadap kinerja pemerintahan, meski terbilang masih dominan, proporsi kepuasan publik itu menurun dibanding sebelumnya, pada Januari 2022. Saat itu, kabinet pemerintahan Jokowi-Amin diapresiasi hampir tiga perempat masyarakat dan menjadi puncak capaian kepuasan publik selama ini. Tampaknya, kepemimpinan dan kerja kabinet mengatasi tekanan pandemi selama dua tahun terakhir menjadi sandaran penilaian kepuasan dan keyakinan masyarakat kepada pemerintah.

Penurunan kepuasan publik terjadi di setiap kinerja bidang persoalan, mulai dari perekonomian, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, hingga penegakan hukum. Persoalan perekonomian paling menonjol, hanya 50,5 % yang menyatakan puas. Padahal, pada penilaian sebelumnya, 64,8 % mengungkapkan rasa puas. Upaya pemerintah mengendalikan harga barang kebutuhan dan jasa paling banyak dikeluhkan. Kenaikan beragam harga barang kebutuhan dalam enam bulan terakhir menjadi sasaran terbesar ketidakpuasan masyarakat.

Pada survei kali ini, tinggi rendahnya apresiasi publik diekspresikan secara berbeda oleh setiap latar belakang kelompok masyarakat. Semakin tinggi status sosial ekonomi responden, kian rendah penilaian kepuasan yang mereka utarakan. Sebaliknya, semakin rendah sosial ekonomi responden, semakin tinggi kepuasan yang diutarakan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari beragam kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat ekonomi bawah. Namun, pemerintah cenderung tak campur tangan terhadap risiko yang ditanggung masyarakat menengah dan atas. (Yoga)

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) untuk menutupi sebagian kebutuhan cost overrun atau pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pengajuan ini merupakan  yang kedua kalinya PT KAI meminta PMN untuk kebutuhan proyek sepur kilat. Dalam rapat bersama komisi VI DPR, Kamis, 16 Juni 2022, Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, mengatakan perseroan membutuhkan  tambahan modal dari negara  karena struktur permodalan PT KAI selaku pemimpin konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terbatas. "Perusahaan sedang dalam proses pemulihan akibat terimbas pandemi. Pada saat yang bersamaan kami juga mendapat penugasan proyek strategis nasional, yakni LRT Jabodetabek dan kereta cepat," Dalam wawancara bersama Tempo pada beberapa kesempatan, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China, Dwiyana Selamet Riyadi, mengatakan cost overrun pada proyek ini tidak dapat dihindari. (Yetede)

Penulis bernama Nikole Wintermeier di salah satu tulisannya di laman Crobox mengatakan, pembelian barang atau layanan mewah membantu individu membangun narasi diri tentang status, kekayaan, atau keunikan. Semua itu adalah simbol yang membawa individu lebih dekat dengan diri ideal mereka. Namun, terkadang, jika produk tidak membawa individu lebih dekat ke diri ideal ini, mereka kehilangan kepenuhannya saat membeli produk atau mendapatkan layanan. Kita bisa belajar dari beberapa produk dan layanan kelas atas yang gagal membaca keinginan konsumen. Salah satunya adalah soal kebutuhan riset mendalam tentang persoalan atau kebutuhan konsumen. Mereka tak cukup didekati dengan asumsi. Riset mendalam dibutuhkan agar muncul inovasi yang pas kebutuhan dan keinginan konsumen.

Chief Executive Officer at DynaLux Consulting Omar Chaoui dalam salah satu tulisannya di akun LinkedIn-nya. menulis, apabila merek Anda berhenti berinovasi dan terus mengulangi hal yang sama berulang kali, Anda pasti akan menghadapi tantangan luar biasa pada masa depan. Merek lain sangat mungkin mencuri perhatian publik. Pada titik waktu tertentu, hal itu ditandai dengan kecepatan merek memperoleh pelanggan baru melambat. Ketika itu terjadi, mungkin semua sudah terlambat. Omar mengatakan, jelas merupakan sebuah kesalahan ketika pebisnis mengabaikan tren pasar, riset, dan inovasi Semua itu adalah beberapa elemen kunci untuk kelangsungan hidup bisnis Anda pada masa depan. (Yoga)

Organisasi Buruh Internasional atau ILO mencatat, mayoritas pekerja rumah tangga atau PRT belum mendapat perlindungan sosial yang komprehensif. Terlepas dari kontribusi vital mereka terhadap kehidupan masyarakat, pekerja domestic yang mayoritas dipekerjakan secara informal itu bekerja di lingkungan kerja yang rentan. Hal itu tercantum dalam laporan yang dirilis ILO Jumat pekan lalu, bertepatan dengan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional yang diperingati setiap 16 Juni. Laporan bertajuk ”Making the Right to Social Security a Reality for Domestic Workers” itu mencatat, hanya 6 % PRT di seluruh dunia yang memiliki akses ke program perlindungan sosial yang komprehensif, 94 % sisanya kekurangan akses ke berbagai program perlindungan, seperti tunjangan sakit, pengangguran, usia tua, kecelakaan kerja, keluarga, bersalin, cacat, dan ahli waris.

Berhubung 76,2 persen PRT atau 57,7 juta orang adalah perempuan, minimnya jaminan perlindungan sosial itu menambah kerentanan yang dihadapi perempuan buruh serta mempertajam problem ketimpangan jender (gender gap) di lingkungan kerja. PRT yang sebagian besar dipekerjakan tanpa hubungan kerja resmi atau informal juga membuat mereka semakin tidak tersentuh program perlindungan sosial. Di Indonesia, mayoritas pekerja domestic dikecualikan dari UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena statusnya sebagai pekerja informal. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mencatat, mayoritas pekerja domestik dipekerjakan tanpa kontrak tertulis, yang membuat majikan atau pemberi kerjanya ”terbebas” dari kewajiban mendaftarkan pekerjanya di program Jamsostek. (Yoga)