Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) melihat peluang positif dari fenomena negara-negara Eropa berburu batu bara sebagai alternatif sumber energi usai melarang impor energi dari Rusia. "Mereka (Eropa) mau menggunakan batu bara untuk sementara. Intinya positif karena di dunia eksportir batu bara selain Rusia cuma empat negara, Afrika Selatan, Colombia, Indonesia dan Australia," ujar Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia, Rabu (22/6). Ia mengungkapkan Indonesia, sebagai pengekspor batu bara terbesar di dunia, dapat meraup untung dari kekurangan pasokan di Eropa.

Menurut data BPS, ekspor batu bara Indonesia selama 2022 mencapai puncaknya pada Maret 2022, dengan jumlah ekspor 61 miliar kg, meningkat 40 % dibanding Februari 2022, yakni 44,63 miliar kg. Namun, pada April angka tersebut turun menjadi 55,74 miliar kg. Bahkan, untuk Mei 2022, volume ekspor batu bara semakin turun hingga berada di kisaran 33 miliar kg. Dengan munculnya permintaan dari Eropa di kala krisis energi, Hendra memperkirakan permintaan dapat kembali meningkat. "Kalau di 2021, total coal seaborne export itu sekitar 993 juta ton, perkiraan (proyeksi) di 2022 di kisaran 1.088 miliar ton," imbuhnya. (Yoga)

Bank Dunia (World Bank) memproyeksi alokasi subsidi untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) naik menjadi 1,5 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022. Kepala Ekonom Bank Dunia Dunia dan Timor Leste Habib Rab mengatakan, "Kami memperkirakan subsidi yang dibayarkan kepada BUMN untuk mengkompensasi penjualan listrik dan bahan bakar di bawah harga pasar diproyeksi naik dari 0,7 persen dari PDB pada 2021 menjadi 1,5 persen dari PDB pada 2022," ungkap Rab dalam dalam Indonesia Economic Prospects (IEP) Launch, Rabu (22/6). "Jadi hampir dua kali lipat subsidi ini akan membantu menjaga inflasi dalam jangka pendek dan membantu mempertahankan permintaan domestik," jelas Rab.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi subsidi energi mencapai Rp21,7 triliun per Februari 2022. Dana ini untuk mensubsidi BBM, LPG, dan listrik. "Penyaluran subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp21,7 triliun," ujar Sri Mulyani. Pemerintah menyalurkan subsidi BBM Sebanyak 1,39 juta KL pada Februari 2022. Jumlahnya naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 1,18 juta KL. Realisasi subsidi LPG sebesar 632 juta kg per Februari 2022. Angkanya juga naik dari Februari 2022 yang hanya 603 juta kg. Begitu juga dengan penyaluran subsidi listrik yang mencapai 38,2 juta per Februari 2022. Realisasi tersebut naik dari posisi Februari 2021 yang sebanyak 37,2 juta. (Yoga)

”The year of living dangerously,” menggambarkan situasi sepanjang 2022. Semuanya serba tak pasti, berbagai perkembangan silih berganti menebar kekhawatiran. Tahun ini adalah pertaruhan, apakah tahun depan akan terjadi perfect storm. Banyak analis mengkhawatirkan bertemunya krisis energi, pangan, dan keuangan yang berujung pada resesi global. Bank Dunia dalam laporan terkini Global Economic Prospects, edisi Juni 2022, menarasikan rumitnya pilihan situasi. Kalaupun terhindar dari resesi,tampaknya perekonomian global tak bisa terlepas dari stagflasi. Kecuali, terjadi perombakan besar dari sisi penawaran ekonomi melalui restorasi mata rantai pasok dan logistik global. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global 2022 hanya 2,9 %, lebih rendah daripada perhitungan sebelumnya pada Januari sebesar 4,1 %, merosot drastis dibandingkan pertumbuhan 2021 sebesar 5,7 %.

Pertumbuhan rendah (stagnasi) akan diiringi inflasi tinggi serta peningkatan risiko keuangan akibat melonjaknya tingkat utang, juga di negara berkembang. Menghadapi pengetatan kebijakan moneter di negara maju, sektor keuangan di beberapa negara berkembang bisa terpicu gejolak. Pemulihan ekonomi dari pandemi pada 2021 telah memunculkan optimisme  berlebihan. Likuiditas yang melimpah dalam perekonomian, sebagai efek stimulus (moneter dan fiskal), telah mendorong permintaan. Krisis Ukraina hanya memperparah situasi global yang sudah cenderung proteksionis dan nasionalistis. Sejauh ini, perekonomian domestik relatif kuat menghadapi guncangan global, paling tidak hingga akhir tahun ini.

Satu-satunya cara menghadapi ketidakpastian adalah meningkatkan kapasitas menghadapi gejolak. Pemerintah, khususnya Kemenkeu, sudah mengantisipasi situasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonom Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023 yang baru saja disampaikan ke DPR. Intinya, menghadapi situasi sulit penuh ketidakpastian pada tahun depan, anggaran diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian dalam rangka transformasi ekonomi menuju perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 5,3-5,9 % dengan tingkat inflasi 2-4 %. Sementara nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 14.300-Rp 14.800 per USD, dan harga minyak mentah berkisar 80-100 USD per barel. (Yoga)

Ruang kontestasi di antara partai politik sekitar 20 bulan sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 semakin menyempit. Persentase masyarakat yang belum menentukan pilihan semakin mengecil, di sisi lain, tingkat loyalitas terhadap partai politik juga relatif tak banyak berubah. Hasil survei Litbang Kompas 26 Mei hingga 4 Juni 2022 menunjukkan, secara umum elektabilitas parpol cenderung tak banyak berubah. PDI-P masih di posisi teratas dengan elektabilitas 22,8 %. Angka ini relatif tak bergeser dibandingkan survei pada Januari 2022. Urutan berikutnya adalah Gerindra (12,5 %), Demokrat (11,6), Golkar (10,3), serta PKB dan PKS sama-sama meraih 5,4 %.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Senin (20/6) mengatakan, untuk mengoptimalkan perolehan suara, terutama dari publik yang belum menentukan pilihannya, parpolnya melakukan langkah tunggal, yakni makin mendekatkan diri kepada publik dan bekerja untuk masyarakat. Ia menyatakan, ada sejumlah segmen pemilih yang masih terus dioptimalkan. Ini tergambar dalam struktur PDI-P yang memberi perhatian besar bagi tiga kalangan, yakni pemuda, generasi milenial, dan kaum perempuan. Wakil Ketum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, parpolnya belum berkonsentrasi untuk Pemilu 2024 karena masih fokus membantu presiden di pemerintahan dan berperan di parlemen. Ketum Gerindra Prabowo Subianto, yang didorong pengurus Gerindra untuk maju di Pilpres 2024, juga masih menunaikan tugasnya sebagai menhan. (Yoga)

Inflasi domestik yang disebabkan harga pangan diperkirakan akan tetap mendominasi sepanjang tiga tahun mendatang. Harga pangan, pupuk, dan energi diperkirakan meningkat tinggi pada 2022, melandai pada 2023, dan melonjak lagi pada 2024. Inflasi karena pangan di 70 % negara di dunia saat ini lebih tinggi dibandingkan inflasi keseluruhan. Negara-negara dengan ketergantungan impor pangan tinggi seperti Indonesia akan mengalami dampak paling besar. Perang Rusia-Ukraina telah mengubah pola perdagangan, produksi, dan konsumsi berbagai komoditas yang menyebabkan harga bertahan tinggi sepanjang sejarah, diperkirakan hingga akhir 2024. Sedikitnya 50 negara bergantung pada pasokan gandum, hingga 30 % atau lebih dari Rusia dan Ukraina. Di dalamnya termasuk banyak negara berkembang di Afrika Utara, Asia dan Timur Jauh, meliputi pula Indonesia, yang tingkat resiliensinya terhadap pangan cukup rendah.

Situasi pangan di Indonesia kurang menggembirakan. Impor pangan melonjak dari 6,83 miliar USD pada 2020 menjadi 9,09 miliar USD pada 2021, sedang ekspor pangan sedikit naik dari 278 juta USD menjadi 353 juta USD. Defisit perdagangan subsektor tanaman pangan melonjak dari 6,55 miliar dollar AS menjadi 8,74 miliar USD. Impor delapan komoditas utama, yaitu gandum, beras, jagung, kedelai, gula tebu, bawang putih, ubi kayu, dan kacang tanah, tiga tahun terakhir terus meningkat dari 25,3 juta ton pada 2019 menjadi 27,7 juta ton pada 2021, tertinggi sepanjang sejarah Produksi padi sebagai komoditas pangan terpenting di Indonesia justru memburuk. Selama pemerintahan ini (2015-2021), produksi padi menurun 0,35 % tiap tahun. Stok beras pemerintah setelah panen raya hanya 1 juta ton (per 13 Juni 2022), jauh dari angka minimal 2 juta ton. Ironisnya, harga beras di tingkat usaha tani justru jatuh, karena serapan pemerintah yang rendah.

Kita perlu benar-benar mewaspadai stok komoditas pangan utama pada 2022-2023 karena ketidakpastian global hingga tiga tahun mendatang. Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan produksi pangan yang ditempuh bukan melalui wacana maupun jargon, melainkan melalui upaya peningkatan harga di tingkat usaha tani. Pemerintah perlu membalikkan kebijakan pangan yang saat ini terlalu berat ke konsumen menjadi ke produsen. Jika petani sejahtera, maka produksi pangan meningkat dan sejahtera. (Yoga)

Pajak karbon akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2022 untuk kegiatan usaha di sektor energi, khususnya pembangkit listrik tenaga uap batubara. Pada masa mendatang, pajak karbon juga sangat berpotensi diterapkan di sektor kehutanan. Profesor Riset Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN Haruni Krisnawati mengemukakan, saat ini sudah banyak studi yang menunjukkan potensi besar hutan Indonesia dalam memitigasi perubahan iklim. Potensi ini termasuk dari hutan mangrove dan gambut sebagai penyerap emisi karbon. Berdasarkan studi Queensland University, Australia, biaya rata-rata untuk merestorasi lahan gambut di Indonesia sebesar 1.866 USD per hektar dengan skenario terendah. Sementara hasil studi lainnya, biaya untuk memulihkan tutupan vegetatif dan fungsi ekologis ekosistem mangrove berkisar 225-216.000 USD per hektar. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam menjaga hutan, menurut Haruni, adalah dengan memanfaatkan program pajak karbon. Bahkan, penerimaan pajak karbon juga dapat digunakan untuk merestorasi dan memulihkan kembali ekosistem hutan yang rusak.

Mengingat besarnya biaya untuk merestorasi dan menjaga hutan, Haruni memandang penetapan pajak karbon di sektor kehutanan juga harus mencakup tarif tinggi di pasar karbon. Tarif pajak karbon Rp 30 per kilogram setara karbon dioksida (CO2) yang dipatok untuk PLTU batubara dinilai tidak sesuai untuk sektor kehutanan. Pajak karbon sebagai pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang berdampak buruk bagi lingkungan mulai berlaku pada 1 Juli 2022. Penghitungan pajak karbon dilakukan menurut UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP). Subyek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung atau menghasilkan emisi karbon. Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup BRIN Nugroho Adi Sasongko mengatakan, metodologi penghitungan pajak karbon sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan pembaruan terkini dari Panel Antar-pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC). (Yoga)

Pemerintah berupaya menyederhanakan prosedur penyaluran BBM jenis solar bersubsidi untuk nelayan. Upaya ini untuk merespons persoalan seretnya solar bersubsidi bagi nelayan di sejumlah wilayah. Masalah dinilai krusial bagi perikanan tangkap. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengemukakan, pihaknya sedang mengevaluasi persoalan distribusi solar bersubsidi untuk nelayan. Kuota solar bersubsidi yang dialokasikan untuk sektor perikanan berkisar 2,6 juta kiloliter. Dari jumlah itu, 2,1 juta kiloliter diperuntukkan bagi nelayan kapal berukuran maksimal 30 gros ton (GT).

KKP telah mendorong penyederhanaan aturan penyaluran BBM, antara lain, melalui pemanfaatan kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) sebagai syarat utama mendapatkan BBM bersubsidi. Persoalannya, kartu Kusuka masih sulit dijangkau nelayan kecil. Zaini mengakui, hingga saat ini jumlah nelayan yang memiliki kartu Kusuka baru 980.000 dari target pemanfaatan kartu Kusuka untuk 2 juta nelayan. Sementara itu, persoalan harga solar industri mahal dikeluhkan nelayan kapal-kapal besar. Saat ini, harga solar industri sudah menembus Rp 17.300 per liter. Biaya solar mencapai 80 persen dari total biaya operasional. Menurut Ketua I Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus, harga solar industri terus melesat sejak awal Juni 2022 yang Rp 15.300 per liter. Sementara biaya operasional hanya bisa ditutup jika harga solar maksimum Rp 12.000 per liter. (Yoga)

Pemerintah mendatangkan sapi-sapi sehat dari luar Jawa serta mempercepat impor daging sapi beku tanpa tulang dari Brasil. Hal itu ditempuh untuk memenuhi kebutuhan sapi sehat menjelang hari raya Idul Adha serta menjaga stabilitas harga daging. Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, NFA bekerja sama dengan perusahaan milik negara mendatangkan sapi-sapi sehat dari luar Jawa. Pada 19 Juni 2022, sebanyak 450 ekor sapi milik PT Berdikari (Persero) didatangkan dari Sidrap, Sulsel, ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. ”Sapi-sapi tersebut untuk menambah stok (untuk memenuhi) kebutuhan pada Idul Adha, khususnya wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya,” ujar Arief, Senin (20/6).

Dirut PT Berdikari Harry Warganegara menambahkan, sapi-sapi yang didatangkan itu berasal dari peternakan sapi di Sidrap yang dikelola oleh PT Buls, anak usaha PT Berdikari. Saat ini, Berdikari memiliki 1.494 sapi di kandang Jatitujuh, Cikampek, Subang, dan Sidrap. Selain memobilisasi sapi-sapi sehat, Berdikari juga diminta untuk menjaga ketersediaan stok daging melalui impor daging sapi beku dari Brasil. Kuota impor daging sapi beku dari pemerintah yang diterima pada Maret 2022 mencapai 20.000 ton. Daging sapi beku asal Brasil ini masuk secara bertahap pada Juni hingga September 2022 guna memenuhi kebutuhan konsumsi daging nasional. Pada Juni 2022, daging sapi beku yang akan masuk 4.250 ton. Total pesanan impor daging beku tanpa tulang mencapai 9.092 ton. (Yoga)

PT Arkora Hydro berencana menawarkan 579,9 juta saham pada penawaran saham perdana kepada publik (IPO). Menurut informasi laman e-ipo yang dikutip Senin (20/6), jumlah saham yang ditawarkan tersebut setara 20 % total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Arkora merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan. (Yoga)

Pelaku usaha di Kalsel membuka peluang bisnis ke Mesir. Beberapa komoditas ataupun produk UMKM dari Kalsel  berpotensi masuk ke pasar Mesir dan diharapkan turut meningkatkan pangsa pasar Indonesia di Mesir, yang saat ini masih di bawah 2 %. Sejumlah pelaku usaha di Kalsel melaksanakan temu bisnis dengan pebisnis dari Mesir di Banjarbaru, Senin (20/6). Pebisnis Mesir datang ke Kalsel bersama rombongan Wakil Dubes RI untuk Mesir Muhamad Aji Surya. Aji Surya mengatakan, perkembangan perdagangan Indonesia-Mesir naik sangat pesat, meningkat lebih dari 56% pada masa pandemi tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

Atase Perdagangan KBRI Kairo Irman Adi Purwanto Moefthi mengatakan, berbisnis dengan Mesir itu mudah karena Mesir merupakan negara yang sangat bergantung pada impor dari luar negeri.  Hampir 76 % ekspor Indonesia ke Mesir adalah produk pangan, seperti kopi, teh, rempah-rempah, cokelat, kelapa, dan makanan ringan. Menurut Kadis Perdagangan Kalsel Birhasani, Mesir berpotensi menjadi pasar baru ekspor produk-produk dan komoditas dari Kalsel di Afrika. Selama ini, Kalsel sudah mengekspor karet ke Afsel serta teh gaharu ke Ghana dan Nigeria. (Yoga)