Konflik Rusia dan Ukraina yang masih memanas mendisrupsi pasokan batu bara global sehingga mengerek harga komoditas ‘emas hitam’. Larangan ekspor batu bara Rusia oleh Uni Eropa membuat banyak negara di Eropa mencari sumber pasokan batu bara dari negara produsen di luar Benua Biru. Maklum saja, selama ini pasokan batu bara Rusia mengisi kebutuhan 20% pasar global. Penghentian ekspor di tengah musim dingin yang berlangsung sepanjang triwulan ketiga tahun ini membuat Indonesia kebanjiran pesanan. Sejumlah pembeli baru (non-traditional buyer) seperti Jerman, Spanyol, Italia, Polandia, dan Belanda mulai berdatangan ke Indonesia dan bernegosiasi menyoal pasokan batu bara. Ternyata tidak cukup hanya negara-negara di Eropa saja yang mencari pasokan hingga ke Asia, khususnya Indonesia. Negara India dan Pakistan pun tengah mencari pasokan batu bara untuk menjaga kelangsungan kelistrikan dalam negeri. Peristiwa ini tentu saja menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai salah satu negara produsen batu bara untuk mengoptimalkan produksi dan pendapatan.

Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia, realisasi produksi batu bara saat ini baru mencapai 271,78 juta ton. Sementara itu, realisasi ekspor menyentuh di angka 95,79 juta ton, dan domestik berada di kisaran 72,65 juta ton. Adapun, pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) telah mencapai 54,03 juta ton. Kendati belum resmi mengumumkan berapa peningkatan harga batu bara tersebut, perkiraan target produksi batu bara diperkirakan sesuai dengan permintaan. Jerman, misalnya, telah mengajukan permintaan batu bara mencapai 150 juta ton pada tahun ini.

Pemerintah berkomitmen menyederhanakan birokrasi yang menyulitkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengakses sistem belanja negara lewat layanan elektronik pengadaan barang dan jasa. Demikian disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas saat dihubungi, Selasa (21/6), di Jakarta. (Yoga)

Bisnis multifinance di tengah perbaikan kondisi ekonomi ternyata masih banyak berdarah-darah. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sudah menyerah dan mengembalikan izin bisnis mereka ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Misalnya, PT Amanah Finance yang baru-baru ini memutuskan mengembalikan izin usaha. Salah satu hal yang menyebabkan beberapa perusahaan mengembalikan izin usaha mereka maupun dicabut izin usaha, yakni terkait permodalan. Memang, berdasarkan catatan OJK, masih ada sekitar 25 perusahaan permbiayaan dari total multifinance yang masih belum memenuhi ketentuan terkait permodalan.

Dibangun dengan anggaran Rp 1,1 triliun, Kendari New Port berjuang untuk bisa menjadi lokomotif pengiriman barang dari Sulteng. Namun, pasar yang masih belum terkonsolidasi dan tingginya biaya logistik berujung puluhan ribu peti kemas tanpa muatan terpaksa dikirim dari pelabuhan ini. Upaya jangka panjang diperlukan untuk mengungkit arus barang dari Bumi Anoa. Muhtamar, petugas kontrol Kendari New Port, menerangkan dengan teknologi dan peralatan di terminal seluas lima hektar ini, alur bongkar muat barang semakin cepat dan mudah. Kapasitas bongkar muatnya bisa 25 kontainer per jam. Pengaturan dan pemuatan peti kemas juga jauh lebih mudah daripada pembongkaran. Sebab, sebagian besar peti kemas tidak berisi muatan.

Berdasarkan data Pelindo Regional IV Kendari New Port, jumlah peti kemas tanpa muatan pada 2021 sebanyak 37.914 TEUs. Jumlah ini meningkat dari 31.469 pada 2020 dan 32.027 pada 2019. Adapun jumlah peti kemas dengan muatan berturut-turut 14.262 TEUs pada 2021, 15.329 TEUs pada 2020, dan 16.022 TEUs pada 2019. Hal ini berarti peti kemas yang dikirim balik tanpa muatan dari Kendari New Port sangat dominan dari tahun ke tahun. Pada 2021, jumlahnya 2,6 kali lipat dari peti kemas dengan muatan. GM Pelindo Regional 4 Kendari New Port Suparman menyebutkan, hal ini terjadi karena barang dan hasil bumi dari wilayah ini tidak terkonsolidasi dengan baik dan maksimal. Akibatnya, berbagai hasil pertanian, kelautan, dan lainnya tidak bisa dimaksimalkan. Peti kemas yang dikirim dari Kendari pun kembali tanpa muatan. (Yoga)

Presiden Joko Widodo mengeluhkan besarnya beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah di tengah fluktuasi harga komoditas di pasar global. Dalam Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi sebanyak Rp502,4 triliun. Jumlah tersebut diakuinya lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara Nusantara yang diperkirakan mencapai Rp446 triliun. Tingginya beban subsidi yang ditanggung anggaran negara disebabkan oleh harga bahan bakar minyak (BBM), seperti Pertamax yang ada di kisaran Rp12.500–Rp12.000 per liter dan Pertalite Rp7.650 per liter. Padahal, saat ini harga keekonomian kedua jenis BBM tersebut jauh lebih tinggi karena terus meningkatkan harga minyak global. 

Presiden menyebut bahwa harga BBM yang dijual PT Pertamina (Persero) pun jauh lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Dia mencontohkan harga BBM di Singapura sudah menyentuh Rp31.682 per liter, Jerman Rp31.390 per liter, Thailand Rp20.878 per liter, dan Amerika Serikat Rp17.374 per liter. “Tidak mungkin kita tidak subsidi, akan ramai nanti. Hitung-hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi. Rakyat juga harus diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat,” tuturnya. Presiden pun secara langsung meminta Pertamina dan PLN melakukan efisiensi, dan tidak hanya bergantung kepada subsidi dari pemerintah. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa proses digitalisasi yang dilakukan perusahaan berhasil meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi proses bisnis hingga Rp10,85 triliun. Selanjutnya, program digitalisasi pembangkit atau digital power plant untuk proses yang lean and cost relatif berjalan efisien. Program itu telah memberikan penghematan mencapai Rp100,2 miliar. Di sisi lain, bergulirnya program Digitally Enable Distribution Excellences memungkinkan proses pemeliharaan dilakukan dengan efisien, dan telah memberikan penghematan hingga Rp235,6 miliar.

Pengamat Properti Ali Tranghanda, Ahli Perumahan & Permukiman ITB Jehansyah Siregar, Ketua Apindo Bidang Properti & Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar, dan GM Bisnis Indonesia Gagaskreasitama Irsad Sati berbincang di sela-sela diskusi bertajuk Membedah Peluang Pengembangan Properti Residensial di Kawasan Sunrise di Jakarta, Selasa (21/6). Diskusi ini membahas potensi pengembangan properti residensial di kota-kota satelit sekitar Jakarta yakni, Bogor, Bekasi dan Tangerang.

Pasar aset kripto saat ini sedang dalam bear market, kondisi pasar yang mengalami penurunan nilai terus-menerus. Sejak mencapai puncak tertinggi 2022 dengan nilai tukar 3.500 USD (Rp 50,6 juta) pada awal April, kini jaringan blockchain Ethereum yang menjadi basis NFT paling populer telah kehilangan nilai tukarnya hingga 70 % dalam waktu kurang dari tiga bulan. Pada Selasa (21/6), nilai tukar 1 ETH setara 1.142 USD (Rp 16,9 juta). Di antara para pengadopsi teknologi, ada Dennis Adishwara yang telah menarik sebagian aset kripto sejak Mei 2022. Menurut pengguna dan kolektor NFT yang berkecimpung sejak akhir 2017 ini, nilai aset kripto miliknya kini telah jatuh terlalu dalam. Dengan kondisi tersebut, aktor dan pengusaha bidang industri kreatif ini mengaku hanya menyisakan sedikit aset kripto di dompet digitalnya.

Nilai kripto yang turun kini turut menyebabkan nilai NFT turun. Seperti Dennis, sangat mungkin pengguna di berbagai belahan dunia menarik kekayaan aset kripto mereka. Ketua Umum Asosiasi Blockchain Indonesia Asih Karnengsih mengemukakan, saat ini sedang terjadi koreksi nilai pada pasar aset kripto. ”Bahwa saat harga yang menjadi semakin luar biasa tinggi, pada akhirnya ada koreksi. Ini juga memperlihatkan industri (blockchain) yang sebenarnya, yang fokus untuk mengembangkan suatu teknologi. Dan, ini bukan bear market yang pertama kali,” tuturnya. Asih menambahkan, kondisi kripto sekarang bakal mengeliminasi pemain spekulasi semata. Dia menekankan, tujuan blockchain itu bukan hanya pada peningkatan valuasi aset kripto, melainkan juga pada eksplorasi teknologi.

Berdasarkan data pelacak pasar NFT, DappRadar, selama periode 24 jam terakhir sejak Selasa (21/6) sore, volume transaksi NFT justru meningkat 16,88 % di lokapasar NFT terbesar, OpenSea. Lokapasar NFT lainnya seperti LooksRare dan Mobox pun meningkat masing-masing 30,64 % dan 35,74 %. Secara umum, enam dari 10 lokapasar dengan volume penjualan tertinggi di dunia mencatatkan pertumbuhan selama 24 jam terakhir. Pada pekan lalu, di saat nilai tukar Ethereum dan Bitcoin anjlok 18 % dalam semalam, jumlah transaksi bahkan melonjak hingga 54 %. (Yoga)

Baciraro Recycle adalah startup yang didirikan Marlon Kamagi (48), aktivis bank sampah. Idenya menciptakan sistem manajemen sampah yang efektif kini telah berwujud perseroan terbatas (PT) setelah tim Baciraro menyabet peringkat satu dalam kompetisi Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital Regional Manado pada 2020. Baciraro lahir dari keresahan Marlon soal 175.000 ton sampah di Indonesia yang terbuang setiap hari sekalipun masih bernilai ekonomis. Menurut data KLHK pada 2017, dua komponen terbesar sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) adalah sampah organik (60 %) dan sampah plastik (14 %). Marlon dan rekan-rekannya menimbun ratusan karung sampah memadati sudut-sudut studio daur ulang Baciraro di Tondano Timur, Minahasa. Hampir semuanya berisi botol plastik sekali pakai berjenis PET yang menurut rencana dijual lagi ke pabrik daur ulang di Jawa. Namun, ratusan keping tutup botol-botol plastik itu, yang tergolong HDPE, akan didaur ulang sendiri. Produk akhir yang dihasilkan adalah bahan bangunan berupa batako plastik dan tiang plastik (beam) berkonsep bongkar pasang.

Proses ini didukung tiga mesin yang dihibahkan lembaga swadaya masyarakat Swiss, Trash Waste Solutions (TWS). Setiap hari, Baciraro mengolah tak kurang dari 100 kg plastik menjadi batako dan plastic beam. Batako berbahan plastik HDPE yang bisa dicampur dengan PP dengan konsep Lego ini belum umum di Indonesia. Karena itu, harga jualnya sangat tinggi, sekitar Rp 20.000. Selain menjadi bahan bangunan, tutup botol plastik juga dapat diolah menjadi filament pencetak tiga dimensi (3D printer). Filamen dari Baciraro telah dibeli beberapa pegiat kriya lokal untuk diolah menjadi cendera mata, seperti action figure penari kabasaran khas Minahasa, gantungan kunci, serta manik-manik gelang. Marlon yakin sampah bisa menjadi sumber daya mendatangkan cuan jika dikawinkan dengan kreativitas. Di masa depan, produk-produk kriya akan menemukan pasar potensial di wilayah Destinasi Pariwisata Superprioritas (DSP) Likupang, Minahasa Utara. ”Jadi, kita bisa mewujudkan konsep ekonomi sirkular,” ujarnya. (Yoga)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Indonesia memiliki cadangan timah terbesar ke-2 di dunia setelah China. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan total cadangan timah RI mencapai 800 ribu ton atau 17 persen dari total cadangan dunia, yakni 4,74 juta ton. "Timah kita nomor dua di dunia. Nomor satu China. Tidak ada yang bisa lawan China," ungkapnya dalam Rapat Dengar bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (21/6). Sementara itu posisi pertama, yakni China memiliki cadangan timah sebanyak 23 persen dari total cadangan dunia. Lalu, disusul oleh Brazil yang memiliki cadangan timah dunia sebesar 15 persen. Ridwan menyebut 91 persen dari cadangan timah Indonesia terdapat di Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di daerah tersebut mencapai 482 IUP. Sementara, total wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 862.761,98 hektare (ha). Lebih lanjut, Ridwan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat memang akan melarang ekspor timah secara mentah. Jokowi ingin negara mengekspor produk olahan timah sehingga nilai tambahnya meningkat.

Oleh karena itu, Ridwan mengatakan pihaknya akan menyiapkan industri pengolahan timah dalam jumlah yang masif. "Jadi kalau nanti kami betul-betul dilarang ekspor dalam bentuk tin ingot, itu berarti kami harus menyiapkan industri pengolahan (timah) dalam jumlah masif," kata dia. Tidak hanya itu, Ridwan juga mengaku pihaknya sedang berdiskusi dengan berbagai pihak agar mau menjadi investor dalam menyiapkan industri hilirisasi tersebut. Menurutnya, hilirisasi timah mampu meningkatkan nilai tambah hingga 16 kali lipat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto menawarkan konsep ekosistem timah untuk mencegah pertambangan ilegal dan menambah pendapatan negara. Menurut Achmad, hal keberadaan smelter swasta itu bisa dimanfaatkan kala pemerintah akan melakukan ekspor dengan nilai tertentu dan membutuhkan kapasitas di luar kemampuan PT Timah. "Tentu kapasitas smelter swasta adalah alternatif yang tepat untuk bisa memenuhi target ekspor pemerintah dalam langkah menstabilkan harga dan menentukan harga timah dunia," ujarnya. Oleh karena itu, sambung Achmad, pemerintah perlu membuat skema di mana bijih timah bisa tetap dikelola secara legal namun diamanatkan kepada smelter swasta. Hal itu bisa dilakukan melalui kerja sama peleburan. Dengan kata lain, bijih timah masih milik PT Timah dan pemerintah memberikan ongkos kepada smelter untuk proses peleburan. "Konsep ini tentu saja perlu dipertajam dengan stakeholder-stakeholder terkait, sehingga nanti ekosistem yang ditawarkan memang ekosistem yang bisa diterima oleh semua pihak," tandasnya.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menyatakan rasio kredit dari perusahaan swasta RI masih jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Thailand. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu Abdurohman mengatakan rasio kredit perusahaan swasta di Indonesia hanya 44 % terhadap PDB. Sementara, rasio kredit perusahaan swasta di Malaysia mencapai 134 % terhadap PDB. Bahkan, rasio di Thailand tembus 160 % terhadap PDB.

Abdurohman mengatakan beberapa negara yang memiliki sumber daya alam melimpah memiliki tantangan untuk mengembangkan sektor keuangan. Hal ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga Arab Saudi dan Brazil. "Arab Saudi rasio kredit (swasta) terhadap PDB masih 60 persen. Brazil juga bergantung pada sumber daya alam, rasio kredit hanya 50 % terhadap PDB," terang Abdurohman. Bahkan tingkat literasi keuangan di Indonesia masih di bawah 40 %. Angka itu lagi-lagi cukup rendah dibandingkan negara lain. (Yoga)