Pasar aset kripto saat ini sedang dalam bear market, kondisi pasar yang mengalami penurunan nilai terus-menerus. Sejak mencapai puncak tertinggi 2022 dengan nilai tukar 3.500 USD (Rp 50,6 juta) pada awal April, kini jaringan blockchain Ethereum yang menjadi basis NFT paling populer telah kehilangan nilai tukarnya hingga 70 % dalam waktu kurang dari tiga bulan. Pada Selasa (21/6), nilai tukar 1 ETH setara 1.142 USD (Rp 16,9 juta). Di antara para pengadopsi teknologi, ada Dennis Adishwara yang telah menarik sebagian aset kripto sejak Mei 2022. Menurut pengguna dan kolektor NFT yang berkecimpung sejak akhir 2017 ini, nilai aset kripto miliknya kini telah jatuh terlalu dalam. Dengan kondisi tersebut, aktor dan pengusaha bidang industri kreatif ini mengaku hanya menyisakan sedikit aset kripto di dompet digitalnya.

Nilai kripto yang turun kini turut menyebabkan nilai NFT turun. Seperti Dennis, sangat mungkin pengguna di berbagai belahan dunia menarik kekayaan aset kripto mereka. Ketua Umum Asosiasi Blockchain Indonesia Asih Karnengsih mengemukakan, saat ini sedang terjadi koreksi nilai pada pasar aset kripto. ”Bahwa saat harga yang menjadi semakin luar biasa tinggi, pada akhirnya ada koreksi. Ini juga memperlihatkan industri (blockchain) yang sebenarnya, yang fokus untuk mengembangkan suatu teknologi. Dan, ini bukan bear market yang pertama kali,” tuturnya. Asih menambahkan, kondisi kripto sekarang bakal mengeliminasi pemain spekulasi semata. Dia menekankan, tujuan blockchain itu bukan hanya pada peningkatan valuasi aset kripto, melainkan juga pada eksplorasi teknologi.

Berdasarkan data pelacak pasar NFT, DappRadar, selama periode 24 jam terakhir sejak Selasa (21/6) sore, volume transaksi NFT justru meningkat 16,88 % di lokapasar NFT terbesar, OpenSea. Lokapasar NFT lainnya seperti LooksRare dan Mobox pun meningkat masing-masing 30,64 % dan 35,74 %. Secara umum, enam dari 10 lokapasar dengan volume penjualan tertinggi di dunia mencatatkan pertumbuhan selama 24 jam terakhir. Pada pekan lalu, di saat nilai tukar Ethereum dan Bitcoin anjlok 18 % dalam semalam, jumlah transaksi bahkan melonjak hingga 54 %. (Yoga)

Baciraro Recycle adalah startup yang didirikan Marlon Kamagi (48), aktivis bank sampah. Idenya menciptakan sistem manajemen sampah yang efektif kini telah berwujud perseroan terbatas (PT) setelah tim Baciraro menyabet peringkat satu dalam kompetisi Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital Regional Manado pada 2020. Baciraro lahir dari keresahan Marlon soal 175.000 ton sampah di Indonesia yang terbuang setiap hari sekalipun masih bernilai ekonomis. Menurut data KLHK pada 2017, dua komponen terbesar sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) adalah sampah organik (60 %) dan sampah plastik (14 %). Marlon dan rekan-rekannya menimbun ratusan karung sampah memadati sudut-sudut studio daur ulang Baciraro di Tondano Timur, Minahasa. Hampir semuanya berisi botol plastik sekali pakai berjenis PET yang menurut rencana dijual lagi ke pabrik daur ulang di Jawa. Namun, ratusan keping tutup botol-botol plastik itu, yang tergolong HDPE, akan didaur ulang sendiri. Produk akhir yang dihasilkan adalah bahan bangunan berupa batako plastik dan tiang plastik (beam) berkonsep bongkar pasang.

Proses ini didukung tiga mesin yang dihibahkan lembaga swadaya masyarakat Swiss, Trash Waste Solutions (TWS). Setiap hari, Baciraro mengolah tak kurang dari 100 kg plastik menjadi batako dan plastic beam. Batako berbahan plastik HDPE yang bisa dicampur dengan PP dengan konsep Lego ini belum umum di Indonesia. Karena itu, harga jualnya sangat tinggi, sekitar Rp 20.000. Selain menjadi bahan bangunan, tutup botol plastik juga dapat diolah menjadi filament pencetak tiga dimensi (3D printer). Filamen dari Baciraro telah dibeli beberapa pegiat kriya lokal untuk diolah menjadi cendera mata, seperti action figure penari kabasaran khas Minahasa, gantungan kunci, serta manik-manik gelang. Marlon yakin sampah bisa menjadi sumber daya mendatangkan cuan jika dikawinkan dengan kreativitas. Di masa depan, produk-produk kriya akan menemukan pasar potensial di wilayah Destinasi Pariwisata Superprioritas (DSP) Likupang, Minahasa Utara. ”Jadi, kita bisa mewujudkan konsep ekonomi sirkular,” ujarnya. (Yoga)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Indonesia memiliki cadangan timah terbesar ke-2 di dunia setelah China. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan total cadangan timah RI mencapai 800 ribu ton atau 17 persen dari total cadangan dunia, yakni 4,74 juta ton. "Timah kita nomor dua di dunia. Nomor satu China. Tidak ada yang bisa lawan China," ungkapnya dalam Rapat Dengar bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (21/6). Sementara itu posisi pertama, yakni China memiliki cadangan timah sebanyak 23 persen dari total cadangan dunia. Lalu, disusul oleh Brazil yang memiliki cadangan timah dunia sebesar 15 persen. Ridwan menyebut 91 persen dari cadangan timah Indonesia terdapat di Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di daerah tersebut mencapai 482 IUP. Sementara, total wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 862.761,98 hektare (ha). Lebih lanjut, Ridwan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat memang akan melarang ekspor timah secara mentah. Jokowi ingin negara mengekspor produk olahan timah sehingga nilai tambahnya meningkat.

Oleh karena itu, Ridwan mengatakan pihaknya akan menyiapkan industri pengolahan timah dalam jumlah yang masif. "Jadi kalau nanti kami betul-betul dilarang ekspor dalam bentuk tin ingot, itu berarti kami harus menyiapkan industri pengolahan (timah) dalam jumlah masif," kata dia. Tidak hanya itu, Ridwan juga mengaku pihaknya sedang berdiskusi dengan berbagai pihak agar mau menjadi investor dalam menyiapkan industri hilirisasi tersebut. Menurutnya, hilirisasi timah mampu meningkatkan nilai tambah hingga 16 kali lipat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto menawarkan konsep ekosistem timah untuk mencegah pertambangan ilegal dan menambah pendapatan negara. Menurut Achmad, hal keberadaan smelter swasta itu bisa dimanfaatkan kala pemerintah akan melakukan ekspor dengan nilai tertentu dan membutuhkan kapasitas di luar kemampuan PT Timah. "Tentu kapasitas smelter swasta adalah alternatif yang tepat untuk bisa memenuhi target ekspor pemerintah dalam langkah menstabilkan harga dan menentukan harga timah dunia," ujarnya. Oleh karena itu, sambung Achmad, pemerintah perlu membuat skema di mana bijih timah bisa tetap dikelola secara legal namun diamanatkan kepada smelter swasta. Hal itu bisa dilakukan melalui kerja sama peleburan. Dengan kata lain, bijih timah masih milik PT Timah dan pemerintah memberikan ongkos kepada smelter untuk proses peleburan. "Konsep ini tentu saja perlu dipertajam dengan stakeholder-stakeholder terkait, sehingga nanti ekosistem yang ditawarkan memang ekosistem yang bisa diterima oleh semua pihak," tandasnya.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menyatakan rasio kredit dari perusahaan swasta RI masih jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Thailand. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu Abdurohman mengatakan rasio kredit perusahaan swasta di Indonesia hanya 44 % terhadap PDB. Sementara, rasio kredit perusahaan swasta di Malaysia mencapai 134 % terhadap PDB. Bahkan, rasio di Thailand tembus 160 % terhadap PDB.

Abdurohman mengatakan beberapa negara yang memiliki sumber daya alam melimpah memiliki tantangan untuk mengembangkan sektor keuangan. Hal ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga Arab Saudi dan Brazil. "Arab Saudi rasio kredit (swasta) terhadap PDB masih 60 persen. Brazil juga bergantung pada sumber daya alam, rasio kredit hanya 50 % terhadap PDB," terang Abdurohman. Bahkan tingkat literasi keuangan di Indonesia masih di bawah 40 %. Angka itu lagi-lagi cukup rendah dibandingkan negara lain. (Yoga)

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) melihat peluang positif dari fenomena negara-negara Eropa berburu batu bara sebagai alternatif sumber energi usai melarang impor energi dari Rusia. "Mereka (Eropa) mau menggunakan batu bara untuk sementara. Intinya positif karena di dunia eksportir batu bara selain Rusia cuma empat negara, Afrika Selatan, Colombia, Indonesia dan Australia," ujar Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia, Rabu (22/6). Ia mengungkapkan Indonesia, sebagai pengekspor batu bara terbesar di dunia, dapat meraup untung dari kekurangan pasokan di Eropa.

Menurut data BPS, ekspor batu bara Indonesia selama 2022 mencapai puncaknya pada Maret 2022, dengan jumlah ekspor 61 miliar kg, meningkat 40 % dibanding Februari 2022, yakni 44,63 miliar kg. Namun, pada April angka tersebut turun menjadi 55,74 miliar kg. Bahkan, untuk Mei 2022, volume ekspor batu bara semakin turun hingga berada di kisaran 33 miliar kg. Dengan munculnya permintaan dari Eropa di kala krisis energi, Hendra memperkirakan permintaan dapat kembali meningkat. "Kalau di 2021, total coal seaborne export itu sekitar 993 juta ton, perkiraan (proyeksi) di 2022 di kisaran 1.088 miliar ton," imbuhnya. (Yoga)

Bank Dunia (World Bank) memproyeksi alokasi subsidi untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) naik menjadi 1,5 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022. Kepala Ekonom Bank Dunia Dunia dan Timor Leste Habib Rab mengatakan, "Kami memperkirakan subsidi yang dibayarkan kepada BUMN untuk mengkompensasi penjualan listrik dan bahan bakar di bawah harga pasar diproyeksi naik dari 0,7 persen dari PDB pada 2021 menjadi 1,5 persen dari PDB pada 2022," ungkap Rab dalam dalam Indonesia Economic Prospects (IEP) Launch, Rabu (22/6). "Jadi hampir dua kali lipat subsidi ini akan membantu menjaga inflasi dalam jangka pendek dan membantu mempertahankan permintaan domestik," jelas Rab.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi subsidi energi mencapai Rp21,7 triliun per Februari 2022. Dana ini untuk mensubsidi BBM, LPG, dan listrik. "Penyaluran subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp21,7 triliun," ujar Sri Mulyani. Pemerintah menyalurkan subsidi BBM Sebanyak 1,39 juta KL pada Februari 2022. Jumlahnya naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 1,18 juta KL. Realisasi subsidi LPG sebesar 632 juta kg per Februari 2022. Angkanya juga naik dari Februari 2022 yang hanya 603 juta kg. Begitu juga dengan penyaluran subsidi listrik yang mencapai 38,2 juta per Februari 2022. Realisasi tersebut naik dari posisi Februari 2021 yang sebanyak 37,2 juta. (Yoga)

”The year of living dangerously,” menggambarkan situasi sepanjang 2022. Semuanya serba tak pasti, berbagai perkembangan silih berganti menebar kekhawatiran. Tahun ini adalah pertaruhan, apakah tahun depan akan terjadi perfect storm. Banyak analis mengkhawatirkan bertemunya krisis energi, pangan, dan keuangan yang berujung pada resesi global. Bank Dunia dalam laporan terkini Global Economic Prospects, edisi Juni 2022, menarasikan rumitnya pilihan situasi. Kalaupun terhindar dari resesi,tampaknya perekonomian global tak bisa terlepas dari stagflasi. Kecuali, terjadi perombakan besar dari sisi penawaran ekonomi melalui restorasi mata rantai pasok dan logistik global. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global 2022 hanya 2,9 %, lebih rendah daripada perhitungan sebelumnya pada Januari sebesar 4,1 %, merosot drastis dibandingkan pertumbuhan 2021 sebesar 5,7 %.

Pertumbuhan rendah (stagnasi) akan diiringi inflasi tinggi serta peningkatan risiko keuangan akibat melonjaknya tingkat utang, juga di negara berkembang. Menghadapi pengetatan kebijakan moneter di negara maju, sektor keuangan di beberapa negara berkembang bisa terpicu gejolak. Pemulihan ekonomi dari pandemi pada 2021 telah memunculkan optimisme  berlebihan. Likuiditas yang melimpah dalam perekonomian, sebagai efek stimulus (moneter dan fiskal), telah mendorong permintaan. Krisis Ukraina hanya memperparah situasi global yang sudah cenderung proteksionis dan nasionalistis. Sejauh ini, perekonomian domestik relatif kuat menghadapi guncangan global, paling tidak hingga akhir tahun ini.

Satu-satunya cara menghadapi ketidakpastian adalah meningkatkan kapasitas menghadapi gejolak. Pemerintah, khususnya Kemenkeu, sudah mengantisipasi situasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonom Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023 yang baru saja disampaikan ke DPR. Intinya, menghadapi situasi sulit penuh ketidakpastian pada tahun depan, anggaran diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian dalam rangka transformasi ekonomi menuju perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 5,3-5,9 % dengan tingkat inflasi 2-4 %. Sementara nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 14.300-Rp 14.800 per USD, dan harga minyak mentah berkisar 80-100 USD per barel. (Yoga)

Ruang kontestasi di antara partai politik sekitar 20 bulan sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 semakin menyempit. Persentase masyarakat yang belum menentukan pilihan semakin mengecil, di sisi lain, tingkat loyalitas terhadap partai politik juga relatif tak banyak berubah. Hasil survei Litbang Kompas 26 Mei hingga 4 Juni 2022 menunjukkan, secara umum elektabilitas parpol cenderung tak banyak berubah. PDI-P masih di posisi teratas dengan elektabilitas 22,8 %. Angka ini relatif tak bergeser dibandingkan survei pada Januari 2022. Urutan berikutnya adalah Gerindra (12,5 %), Demokrat (11,6), Golkar (10,3), serta PKB dan PKS sama-sama meraih 5,4 %.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Senin (20/6) mengatakan, untuk mengoptimalkan perolehan suara, terutama dari publik yang belum menentukan pilihannya, parpolnya melakukan langkah tunggal, yakni makin mendekatkan diri kepada publik dan bekerja untuk masyarakat. Ia menyatakan, ada sejumlah segmen pemilih yang masih terus dioptimalkan. Ini tergambar dalam struktur PDI-P yang memberi perhatian besar bagi tiga kalangan, yakni pemuda, generasi milenial, dan kaum perempuan. Wakil Ketum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, parpolnya belum berkonsentrasi untuk Pemilu 2024 karena masih fokus membantu presiden di pemerintahan dan berperan di parlemen. Ketum Gerindra Prabowo Subianto, yang didorong pengurus Gerindra untuk maju di Pilpres 2024, juga masih menunaikan tugasnya sebagai menhan. (Yoga)

Inflasi domestik yang disebabkan harga pangan diperkirakan akan tetap mendominasi sepanjang tiga tahun mendatang. Harga pangan, pupuk, dan energi diperkirakan meningkat tinggi pada 2022, melandai pada 2023, dan melonjak lagi pada 2024. Inflasi karena pangan di 70 % negara di dunia saat ini lebih tinggi dibandingkan inflasi keseluruhan. Negara-negara dengan ketergantungan impor pangan tinggi seperti Indonesia akan mengalami dampak paling besar. Perang Rusia-Ukraina telah mengubah pola perdagangan, produksi, dan konsumsi berbagai komoditas yang menyebabkan harga bertahan tinggi sepanjang sejarah, diperkirakan hingga akhir 2024. Sedikitnya 50 negara bergantung pada pasokan gandum, hingga 30 % atau lebih dari Rusia dan Ukraina. Di dalamnya termasuk banyak negara berkembang di Afrika Utara, Asia dan Timur Jauh, meliputi pula Indonesia, yang tingkat resiliensinya terhadap pangan cukup rendah.

Situasi pangan di Indonesia kurang menggembirakan. Impor pangan melonjak dari 6,83 miliar USD pada 2020 menjadi 9,09 miliar USD pada 2021, sedang ekspor pangan sedikit naik dari 278 juta USD menjadi 353 juta USD. Defisit perdagangan subsektor tanaman pangan melonjak dari 6,55 miliar dollar AS menjadi 8,74 miliar USD. Impor delapan komoditas utama, yaitu gandum, beras, jagung, kedelai, gula tebu, bawang putih, ubi kayu, dan kacang tanah, tiga tahun terakhir terus meningkat dari 25,3 juta ton pada 2019 menjadi 27,7 juta ton pada 2021, tertinggi sepanjang sejarah Produksi padi sebagai komoditas pangan terpenting di Indonesia justru memburuk. Selama pemerintahan ini (2015-2021), produksi padi menurun 0,35 % tiap tahun. Stok beras pemerintah setelah panen raya hanya 1 juta ton (per 13 Juni 2022), jauh dari angka minimal 2 juta ton. Ironisnya, harga beras di tingkat usaha tani justru jatuh, karena serapan pemerintah yang rendah.

Kita perlu benar-benar mewaspadai stok komoditas pangan utama pada 2022-2023 karena ketidakpastian global hingga tiga tahun mendatang. Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan produksi pangan yang ditempuh bukan melalui wacana maupun jargon, melainkan melalui upaya peningkatan harga di tingkat usaha tani. Pemerintah perlu membalikkan kebijakan pangan yang saat ini terlalu berat ke konsumen menjadi ke produsen. Jika petani sejahtera, maka produksi pangan meningkat dan sejahtera. (Yoga)

Pajak karbon akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2022 untuk kegiatan usaha di sektor energi, khususnya pembangkit listrik tenaga uap batubara. Pada masa mendatang, pajak karbon juga sangat berpotensi diterapkan di sektor kehutanan. Profesor Riset Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN Haruni Krisnawati mengemukakan, saat ini sudah banyak studi yang menunjukkan potensi besar hutan Indonesia dalam memitigasi perubahan iklim. Potensi ini termasuk dari hutan mangrove dan gambut sebagai penyerap emisi karbon. Berdasarkan studi Queensland University, Australia, biaya rata-rata untuk merestorasi lahan gambut di Indonesia sebesar 1.866 USD per hektar dengan skenario terendah. Sementara hasil studi lainnya, biaya untuk memulihkan tutupan vegetatif dan fungsi ekologis ekosistem mangrove berkisar 225-216.000 USD per hektar. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam menjaga hutan, menurut Haruni, adalah dengan memanfaatkan program pajak karbon. Bahkan, penerimaan pajak karbon juga dapat digunakan untuk merestorasi dan memulihkan kembali ekosistem hutan yang rusak.

Mengingat besarnya biaya untuk merestorasi dan menjaga hutan, Haruni memandang penetapan pajak karbon di sektor kehutanan juga harus mencakup tarif tinggi di pasar karbon. Tarif pajak karbon Rp 30 per kilogram setara karbon dioksida (CO2) yang dipatok untuk PLTU batubara dinilai tidak sesuai untuk sektor kehutanan. Pajak karbon sebagai pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang berdampak buruk bagi lingkungan mulai berlaku pada 1 Juli 2022. Penghitungan pajak karbon dilakukan menurut UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP). Subyek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung atau menghasilkan emisi karbon. Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup BRIN Nugroho Adi Sasongko mengatakan, metodologi penghitungan pajak karbon sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan pembaruan terkini dari Panel Antar-pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC). (Yoga)