Pemerintah mengincar orang kaya di Indonesia. Aneka kebijakan, mulai dari perpajakan, pencabutan insentif atau subsidi pandemi hingga menaikkan tarif energi seperti listrik dan Pertamax nampaknya menyasar orang-orang tajir di Indonesia. Pertama, pemerintah menerapkan lapisan pajak penghasilan baru (PPh) dengan tarif 35% bagi orang berpenghasilan di atas Rp 5 miliar setahun. Kedua, pemerintah akan mengenakan pajak atas fasilitas mewah yang diterima pegawai seperti kendaraan, rumah dinas, dan fasilitas mewah lain. Ketiga, pelanggan listrik golongan rumah tangga dengan daya 3.500 VA akan mengalami kenaikan tarif sesuai mekanisme pasar mulai 1 Juli 2022. Keempat, fasilitas insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn) mobil yang tadinya diskon 50% juga akan berakhir. Kelima, Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah akan selesai September nanti. Keenam, Pemerintah akan memungut bea materai atas transaksi online maupun offline dengan nilai transaksi di atas Rp 5 juta. 

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II akan berakhir sebentar lagi. Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan pun mengirimkan pengingat bagi para wajib pajak untuk mengikuti program tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, pengingat tersebut dilayangkan oleh Ditjen Pajak lewat surat elektronik (surel) atau electronic mail (e-mail). "Kami saat ini sedang dalam proses mengirimkan pengingat tersebut. Secara total, surel pengingat yang dikirimkan akan mencapai sekitar 18 juta surel," kata Neilmaldrin kepada KONTAN, belum lama ini.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat, hingga kini, 83 perusahaan telah memanfaatkan relaksasi pelunasan pita cukai. Pemberian pelonggaran selama tenggat waktu hingga 90 hari, dari sebelumnya 60 hari. Pemberian fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.04/2022 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Berbagai upaya terus pemerintah lakukan demi mendongkrak penerimaan negara. Misalnya dengan rencana penerapan bea meterai di platform marketplace. Rencana tersebut memang sudah tertera pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dalam pasal 3 ayat 2 (g) aturan tersebut, pengenaan bea meterai dikenakan untuk dokumen dengan transaksi pembelian di atas Rp 5 juta. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pengenaan bea materai bagi transaksi e-commerce merupakan hal yang wajar. Ini karena pengenaan bea materai untuk nilai transaksi di atas Rp 5 juta sudah diatur di UU Bea Materai. Febrio mengklaim si konsumen tidak keberatan dengan adanya tambahan bea materai Rp 10.000 per transaksi yang dilakukannya. Meski sudah masuk rencana, Febrio bilang pihaknya belum memastikan jadwal waktu pengenaan bea materai bagi transaksi e-commerce tersebut.

Emiten berstatus saham gocap alias yang harga sahamnya tersangkut di level Rp 50 masih cukup banyak. Saham gocap tersebar di berbagai sektor, baik yang tanpa maupun dengan notasi khusus (special notation) dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai gambaran, saham gocap di jajaran emiten properti dan real estate di antaranya ada PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL), PT DMS Propertindo Tbk (KOTA), PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), hingga anak usaha BUMN, PT PP Properti Tbk (PPRO).Emiten yang baru menggelar initial public offering (IPO) tahun ini juga ada yang sudah terperosok menjadi saham gocap, seperti yang terjadi pada PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk (BAUT). Sejak 6 Juni 2022, saham BAUT terpaku di harga Rp 50. Selain itu, ada saham gocap yang masih menunjukkan pergerakan, seperti pada PT Sentul City Tbk (BKSL). Kemudian saham yang hampir menyentuh gocap, seperti PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) yang harganya ada di Rp 51 dan PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) dengan harga Rp 52.

Head of Research Analyst FAC Sekuritas Wisnu Prambudi Wibowo membeberkan sejumlah faktor yang membuat saham terperosok dan bertahan di level gocap. Penyebabnya antara lain fundamental perusahaan yang berkinerja buruk, prospek bisnis yang sedang suram, terkena kasus hukum, serta adanya regulasi yang membuat bisnis perusahaan sulit bertumbuh. Sehingga tak mengherankan jika emiten dengan saham gocap tersebar di banyak sektor, sekalipun sektornya saat ini sedang terpapar katalis positif. "Soal prospek bisnis (sektoral) ini bisa berguna, kadang juga tidak. Ada yang prospek bagus, tapi karena fundamental jelek, akhirnya susah gerak, tetap di Rp 50. Begitu juga sebaliknya," kata Wisnu kepada Kontan.co.id, Minggu (19/6).

Faktanya, data terbaru Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa total investasi mangkrak sejak November 2019 hingga saat ini telah mencapai Rp708 triliun. Adapun, proyek yang berhasil dieksekusi sejak akhir tahun lalu sampai saat ini tak beranjak, yakni senilai Rp550 triliun. Artinya, ada investasi proyek senilai Rp158 triliun yang belum mampu ditindaklanjuti oleh otoritas penanaman modal. Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga Kepala Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi Bahlil Lahadalia pun mengakui, tak mudah untuk mampu mengeksekusi seluruh proyek mangkrak itu. Sebab, mandeknya investasi itu tak hanya disebabkan oleh rendahnya komitmen calon pemodal, melainkan juga ada ketidaksediaan pemerintah untuk mendukung percepatan realisasi investasi.

Kendati masih memiliki pekerjaan rumah, sejatinya pemerintah juga bukan tanpa upaya dalam mengeksekusi investasi mangkrak tersebut. Setidaknya ada 23 proyek mangkrak yang berhasil dituntaskan oleh pemerintah. Kementerian Investasi pun berkomitmen untuk tetap melanjutkan penanganan investasi mangkrak tersebut. Akan tetapi, saat dihubungi Bisnis, Deputi Bidang Pengendalian Pengadaan Penanaman Modal BKPM Imam Suyudi enggan untuk membeberkan strategi untuk mengakselerasi eksekusi itu.

Tahun 2021 menjadi tahun pertumbuhan bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Bank berkode saham BBNI ini berhasil membuat lompatan pemulihan kinerja positif pada tahun buku 2021 dengan Laba bersih Rp10,89 triliun, tumbuh 232,2% year on year (yoy), atau dua kali lipat dari profit tahun 2020.Alhasil, laba BNI tersebut menjadi bagian penting terciptanya laba BUMN pada tahun 2021 yang mencapai Rp126 triliun. Seperti yang disebutkan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPR (7 Juni 2022).Optimisme bank berkode saham BBNI tersebut seiring dengan makin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transaksi digital yang ditawarkan BNI Mobile Banking dengan berbagai fitur andalannya sehingga mendorong peningkatan user dan transaksi yang signifikan. Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati memaparkan, jumlah user BNI Mobile Banking per Mei 2022 telah mencapai 11,8 juta atau naik 32% secara tahunan. Adapun jumlah transaksi pun tumbuh agresif 33% secara tahunan dengan nominal transaksi naik 23% secara tahunan.

Perbankan tampak masih cukup berhati-hati dalam mendorong penyaluran kredit korporasi. Kendati permintaan cukup tinggi, laju pembiayaan kepada kelompok usaha besar masih terbatas pada sektor tertentu pendorong pemulihan ekonomi. Berdasarkan hasil Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan untuk periode Mei 2022 yang dirilis pada Jumat (17/6), bank sentral mencatat permintaan pembiayaan baru korporasi pada Mei 2022 terindikasi tumbuh positif, tecermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 12,1%. Meski tumbuh positif, pembiayaan korporasi pada Mei 2022 cenderung mulai melambat jika dibandingkan dengan pada posisi bulan sebelumnya. Hal tersebut terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) pada April 2022 yang tercatat 29%. Tren permintaan kredit korporasi yang kuat pada 2 bulan lalu terlihat dari outstanding penyaluran kredit sampai dengan April 2022. Data analisis uang beredar Bank Indonesia mencatat kredit korporasi mencapai Rp3.049,4 triliun atau tumbuh 10,3%.

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia berharap bisa segera mencapai kesepakatan dengan Singapura terkait rencana ekspor ayam, menggantikan Malaysia yang menghentikan ekspor ke negara tersebut. Malaysia memutuskan untuk mengembargo ekspor ayam ke luar negeri sampai produksi lokal dan harga mulai stabil. Saat ini, Singapura tengah kekurangan pasokan ayam yang membuat negara tersebut menaikkan harga nasi ayam Hainan, salah satu kuliner yang identik dengan Negeri Singa. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Susiwijono Moegiarso mengatakan pihaknya sedang melakukan diskusi teknis dengan pihak Singapura dan diharapkan ekspor berjalan mulai bulan ini. Badan Pangan Singapura (SFA) membenarkan rencana impor ayam dari Indonesia tersebut.

Mengutip Reuters, Senin (20/6), Ketua Asosiasi Peternak Unggas Indonesia Achmad Dawami mengatakan Indonesia mengalami surplus produksi ayam.Ia menjelaskan negara ini memproduksi 55 - 60 juta unggas per minggu dengan surplus 15% - 20% setelah konsumsi domestik. Menurutnya, ekspor ke Singapura yang diperkirakan memiliki permintaan 3,6 juta hingga 4 juta ekor unggas per bulan dapat membantu menutupi kesenjangan pasokan di negeri tetangga itu. Dalam hal ini, Dawami mengatakan Singapura ingin mengimpor ayam hidup untuk menjaga rumah potong hewan domestik mereka tetap beroperasi. Namun, produsen Indonesia lebih suka mengekspor ayam potong karena tidak berpengalaman dalam mengekspor unggas hidup. "Mudah-mudahan dalam dua minggu ke depan sudah ada realisasi, kalau harus menunggu berbulan-bulan kita akan kehilangan momentum," kata Dawami. Sebelumnya, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah mengatakan pihaknya tengah membahas perihal syarat dan teknis untuk ekspor ayam ke Singapura. "Saat ini lagi pembahasan teknis persyaratan antara Indonesia dan Singapura," kata Nasrullah kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/6). Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia (PPRN) Alvino Antonio juga mengatakan secara kuantitas, kualitas, dan harga Indonesia sangat berpeluang untuk merebut pasar ekspor ayam Malaysia ke Singapura. Namun, yang menjadi tantangan adalah harga pokok penjualan ayam Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan Malaysia.Adapun Malaysia memutuskan setop ekspor ayam karena lonjakan harga dalam beberapa bulan terakhir akibat kekurangan pasokan pakan imbas dari perang Rusia-Ukraina.

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Komunitas Sapi Indonesia (KSI) Budiono meminta pemerintah untuk menetapkan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sebagai kejadian luar biasa (KLB). Menurutnya, hal itu perlu dilakukan mengingat penyebaran PMK telah mencakup seluruh wilayah Indonesia. "Meminta kepada Pemerintah agar segera menyatakan situasi wabah, dan kejadian luar biasa atas adanya PMK yang telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/6). Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memerintahkan Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan vaksinasi ke wilayah yang belum tertular wabah PMK. Dengan begitu, sapi yang masih sehat dapat segera mendapat vaksin, baru setelah itu wilayah yang tertular, dan terakhir adalah wilayah wabah. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan bantuan obat-obatan dalam penanganan PMK. Budiono mengatakan pemerintah perlu menyediakan anggaran yang cukup besar dalam pengadaan vaksin PMK dan pelaksanaan vaksinasi. Dana besar juga dibutuhkan untuk operasional pengawasan lalu lintas ternak dan tindakan pengobatan. "Pasalnya, kemungkinan wabah PMK ini semakin meluas dan penanganannya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama," kata dia. KSI juga meminta pemerintah untuk bisa memberikan insentif atau kompensasi kepada para peternak yang hewannya sudah tertular dan mati karena PMK. Menurut Budiono, hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan kepada OJK untuk menghapuskan atau seburuk-buruknya tunda bayar dalam pinjaman ke lembaga keuangan, dalam bentuk pinjaman apapun yang diajukan untuk usaha ternak yang ternak tersebut mati akibat wabah PMK. "Dan membantu dalam hal penolakan klaim asuransi atas ternak yang terpapar PMK, agar Perusahaan Asuransi (JASINDO) dapat memasukkan klausul PMK sebagai bagian adendum yang tidak terpisahkan dari polis awal," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku belum mau menaikkan status wabah PMK menjadi KLB secara nasional. Menurutnya, penetapan status KLB akan menimbulkan kepanikan. "Kami bukan menghindari wabah ini menjadi KLB nasional. Kalau buru-buru ditetapkan, ada risiko, karena zona hijau di Indonesia masih banyak. Jadi jangan buat kepanikan. Karena kalau sudah KLB itu malah rugikan peternak, nanti main lah spekulan, harga ternak jatuh," ujarnya.

Menurut politikus Nasdem itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, semua penetapan KLB atau wabah nasional harus didasarkan laporan Bupati hingga Gubernur. "Setiap minggu ada koordinasi di tingkat kabupaten, provinsi hingga kementerian. Karena kalau langsung ditetapkan wabah nasional atau KLB, bisa jadi legitimasi dunia atau global. Bisa merugikan kita nanti," kata Syahrul. Adapun mengutip siagapmk.id, per Senin 20 Juli 2022 jumlah wilayah yang tertular PMK sebanyak 19 provinsi dengan 204 kabupaten atau kota. Jumlah hewan ternak yang sakit PMK sebanyak 206.948 ekor, sembuh 63.699 ekor, potong bersyarat 1.864 ekor dan mati 1.211 ekor. Sedangkan sisa kasus atau belum sembuh sebanyak 140.174 ekor.